Lubuklinggau, POJOKREDAKSI.COM – Proses seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lubuklinggau dipastikan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Tim Seleksi menegaskan bahwa seluruh tahapan penjaringan hingga penetapan calon dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Tim Seleksi Calon Direktur Utama PDAM Kota Lubuklinggau, Herdrawan. Ia mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, profesional, dan bebas intervensi demi menghasilkan sosok pemimpin terbaik bagi perusahaan daerah penyedia layanan air bersih tersebut.

Menurut Herdrawan, dasar pelaksanaan seleksi mengacu pada Pasal 35 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur secara rinci syarat dan ketentuan pengangkatan anggota direksi BUMD, termasuk Direktur Utama PDAM.

“Seluruh peserta wajib memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam proses penjaringan dan seleksi calon Direktur Utama PDAM Kota Lubuklinggau,” ujar Herdrawan.

Ia menegaskan, seleksi tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga kompetensi, pengalaman manajerial, integritas, hingga kemampuan memahami tata kelola perusahaan daerah.

Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah syarat utama yang wajib dipenuhi calon anggota direksi BUMD. Di antaranya memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, mempunyai integritas tinggi, pengalaman kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang memadai.

Selain itu, calon juga harus memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan yang cukup terkait bidang usaha perusahaan yang akan dipimpin.

Persyaratan akademik juga menjadi perhatian dalam seleksi ini. Setiap calon diwajibkan memiliki ijazah minimal Strata Satu (S-1) sebagai bentuk standar kompetensi pendidikan dalam memimpin perusahaan daerah.

Tidak hanya itu, pengalaman kerja menjadi poin penting dalam proses penilaian. Calon Direktur Utama PDAM diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum serta pernah memimpin tim kerja.

Sementara dari sisi usia, regulasi mengatur bahwa peserta seleksi harus berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun saat pertama kali mendaftar.

Ketentuan lainnya juga menyoroti aspek rekam jejak hukum dan integritas calon. Peserta tidak boleh pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah hingga menyebabkan perusahaan yang dipimpin mengalami kepailitan.

Selain itu, calon juga tidak boleh pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, tidak sedang menjalani sanksi pidana, serta tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik maupun aktivitas politik praktis.

“Aturan ini dibuat agar direksi BUMD benar-benar diisi oleh figur profesional yang memiliki kapasitas, integritas, dan fokus membangun perusahaan daerah,” kata Herdrawan.

Ia menambahkan bahwa pembentukan Panitia Seleksi juga dilakukan sesuai amanat Pasal 36 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa panitia seleksi terdiri dari unsur perangkat daerah serta unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Keterlibatan unsur independen dinilai penting untuk menjaga objektivitas proses seleksi serta memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Herdrawan, PDAM sebagai perusahaan daerah memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan air bersih. Karena itu, posisi Direktur Utama harus diisi oleh figur yang benar-benar memiliki visi kuat dan kemampuan membawa perusahaan berkembang lebih baik.

“Tim Seleksi berkomitmen menjalankan seluruh tahapan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Kami ingin menghasilkan figur terbaik yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM Kota Lubuklinggau kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga berharap proses seleksi ini dapat melahirkan pemimpin baru yang mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong PDAM menjadi perusahaan daerah yang sehat dan profesional.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pengelolaan perusahaan daerah air minum semakin kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan pelayanan distribusi air bersih, tetapi juga menyangkut efisiensi operasional, peningkatan pendapatan perusahaan, modernisasi sistem pelayanan, hingga penguatan kepercayaan publik.

Karena itu, seleksi pimpinan perusahaan daerah dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pemimpin PDAM ke depan juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan layanan air bersih, memperbaiki kualitas pelayanan pelanggan, serta memperkuat manajemen internal perusahaan agar lebih adaptif menghadapi tantangan.

Herdrawan menilai bahwa penerapan regulasi secara konsisten dalam proses seleksi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga profesionalisme pengelolaan BUMD.

“Harapan kami, melalui proses seleksi yang mengacu pada aturan yang berlaku, akan terpilih Direktur Utama yang mampu membawa PDAM Kota Lubuklinggau menjadi perusahaan daerah yang profesional, sehat, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat,” pungkas Herdrawan.

Proses seleksi Direktur Utama PDAM Kota Lubuklinggau sendiri menjadi perhatian publik karena posisi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan air bersih berjalan maksimal bagi masyarakat.

Dengan pelaksanaan seleksi yang berbasis regulasi dan pengawasan ketat, masyarakat diharapkan dapat melihat proses ini sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan profesional di lingkungan BUMD Kota Lubuklinggau.

(Vhio)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Lubuklinggau, POJOKREDAKSI.COM – Keterlambatan pembayaran insentif bagi para Ketua RT di Kota Lubuklinggau mulai menuai sorotan. Sejumlah Ketua RT mengaku belum menerima insentif sesuai jadwal, meskipun mereka tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat setiap hari.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan para perangkat lingkungan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat paling bawah.

Keluhan mengenai keterlambatan pembayaran insentif ini disampaikan oleh Anjas, Ketua RT 8 di Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Ia mengungkapkan bahwa pembayaran insentif yang semestinya diterima secara rutin setiap bulan justru sering mengalami keterlambatan.

Menurutnya, insentif untuk bulan Januari baru diterima pada Februari. Sementara itu, hingga saat ini insentif untuk bulan Februari belum juga diterima oleh para Ketua RT. Bahkan, beredar informasi bahwa insentif bulan Maret kemungkinan baru akan dibayarkan pada April mendatang.

“Kami ini bekerja langsung melayani masyarakat setiap hari. Tapi insentif yang menjadi hak kami justru sering terlambat. Januari dibayar Februari, yang Februari sampai hari ini belum kami terima,” ujar Anjas.

Insentif Sebagai Penunjang Tugas Pelayanan
Para Ketua RT menilai insentif yang mereka terima bukan sekadar bentuk penghargaan dari pemerintah daerah. Lebih dari itu, dana tersebut juga menjadi penunjang berbagai aktivitas pelayanan yang mereka lakukan di lingkungan masing-masing.

Di Kota Lubuklinggau, setiap Ketua RT menerima insentif sebesar Rp1.200.000 per bulan. Meskipun jumlahnya tidak besar jika dibandingkan dengan beban tugas yang diemban, insentif tersebut dianggap penting untuk menunjang aktivitas sosial dan pelayanan administrasi kepada warga.

Ketua RT memiliki peran vital dalam berbagai urusan masyarakat, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, pengawasan keamanan lingkungan, hingga menjadi penghubung antara warga dan pemerintah.

Dalam praktiknya, Ketua RT sering kali menjadi pihak pertama yang menerima keluhan warga terkait berbagai persoalan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka.

Karena itu, keterlambatan pembayaran insentif dinilai dapat berdampak pada motivasi dan semangat kerja para Ketua RT yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat.

Koordinasi dengan Wali Kota
Anjas mengaku sempat mencoba mencari penjelasan terkait keterlambatan tersebut. Ia bahkan menghubungi Wali Kota Lubuklinggau melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan penyebab tersendatnya pembayaran insentif para Ketua RT.

Dalam penjelasan yang diterimanya, Wali Kota menyebut keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pembayaran insentif tidak bisa dilakukan tepat waktu.

“Harap maklum dengan kondisi anggaran terbatas galo, sudah diusahakan maksimal. Mengingat THR pegawai tidak mencukupi dengan kondisi skema transfer dari pusat,” demikian isi penjelasan Wali Kota yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Anjas.

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah kota dalam memenuhi berbagai kewajiban anggaran, termasuk pembayaran insentif perangkat RT.

Memunculkan Pertanyaan Publik
Meski demikian, alasan keterbatasan anggaran justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai bahwa insentif RT seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai perangkat yang berada di garis terdepan pelayanan publik, Ketua RT memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan administrasi di tingkat lingkungan.

Karena itu, sebagian masyarakat menilai bahwa insentif RT merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain itu, situasi ini juga dikaitkan dengan janji politik yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Lubuklinggau saat masa kampanye. Pada saat itu, salah satu komitmen yang disampaikan adalah meningkatkan kesejahteraan para Ketua RT, bahkan dengan rencana kenaikan insentif.

Namun kondisi yang terjadi saat ini dinilai bertolak belakang dengan janji tersebut. Alih-alih meningkat, insentif yang ada saja justru mengalami keterlambatan pembayaran.

Hal ini kemudian memunculkan perbincangan di kalangan masyarakat mengenai konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam merealisasikan komitmen yang pernah disampaikan kepada publik.

Peran Penting Ketua RT di Tengah Masyarakat
Ketua RT selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam struktur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Mereka berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah, sekaligus menjadi pihak yang memahami berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.

Berbagai tugas yang diemban Ketua RT meliputi pelayanan administrasi warga, koordinasi kegiatan sosial, menjaga keamanan lingkungan, hingga membantu penyelesaian berbagai persoalan sosial yang muncul di tingkat masyarakat.

Dalam banyak kasus, keberadaan Ketua RT menjadi kunci dalam menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Oleh karena itu, kesejahteraan perangkat RT dianggap penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Jika persoalan keterlambatan insentif terus terjadi, bukan tidak mungkin hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya semangat kerja para Ketua RT yang selama ini menjadi penggerak aktivitas sosial di lingkungan masing-masing.

Harapan Transparansi dari Pemerintah Daerah
Sejumlah Ketua RT berharap Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait kondisi keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran insentif perangkat RT.

Mereka juga berharap adanya kepastian mengenai jadwal pembayaran insentif ke depan agar para Ketua RT dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, kepastian pembayaran insentif juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap peran penting Ketua RT dalam mendukung jalannya pemerintahan di tingkat masyarakat.

Kini, masyarakat menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Publik berharap komitmen peningkatan kesejahteraan Ketua RT yang pernah disampaikan tidak berhenti sebagai janji semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan konsisten.

Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan perangkat lingkungan dapat terus terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

(Vhio)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G