Indramayu, POJOKREDAKSI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu agar segera menindaklanjuti potensi kegagalan investasi atas penyertaan modal pada BPR Karya Remaja yang merugikan keuangan negara.

Rekomendasi BPK RI tersebut langsung ditanggapi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Woni Dwinanto.

Ia menjelaskan pada penyelenggaraan tata kelola keuangan Pemerintahan Daerah (Pemda) Indramayu Tahun 2023 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga kalinya.

Perolehan Opini pada tahun ini adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal. Penekanan Suatu Hal di berikan karena Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) dikarenakan ada pekerjaan masa lalu yang masih harus diselesaikan yaitu persoalan kasus korupsi di tubuh BPR KR.

Persoalan kasus korupsi di tubuh BPR KR sebenarnya itu terjadi sebelum pemerintahan Ibu Bupati Nina Agustina.

Bupati Nina Agustina saat itu dengan tegas membongkar kasus kredit macet sebesar Rp230 miliar pada BPR KR Kabupaten Indramayu.

(Surya Asia)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Pojokredaksi.com, Jakarta – Proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 yang saat ini berlangsung di DPR RI Komisi XI yang masih mengakomodir kader partai politik untuk menjadi anggota BPK, menuai kritik dari CSIS karena bertentangan dengan Putusan MK yang melarang anggota BPK dari anggota partai politik.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti CSIS, Nicky, melalui pesan tertulis yang diterima media melalui WhatsApp, senin (25/7/2022).

Dalam pesan tertulis itu, Nicky menjelaskan, Badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Eksistensi institusi BPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, menggambarkan adanya inovasi dari doktrin pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu, yakni; Trias Politica.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada masa berlakunya Indische Staatsregeling (IS), dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda, kita dapat menemukan cikal bakal atau cetak biru lembaga BPK. Pada masa tersebut di samping adanya lembaga eksekutif (Gubernur Jenderal), dan lembaga semi-legislatif atau penasehat (Volksraad), juga terdapat Algemene Rekenkamer (AR). Dimana, AR memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai auditor pengelolaan keuangan negara.

Sebagai auditor keuangan negara, telah melekat setidaknya dua fungsi penting di dalam BPK, yakni; auditif dan eksaminatif. Kedua fungsi tersebut, memberikan dampak pada mekanisme saling memeriksa dan mengimbangi (checks and balances) di dalam sistem ketatanegaraan RI.

Di sisi lain, dalam hal keanggotaan, BPK yang berintikan 9 anggota, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Adapun mengenai prosedur lebih lanjut pengisian keanggotaan BPK, dan pembatasannya diatur di dalam Pasal 28 huruf e UU 15 Tahun 2006 tentang BPK (UU 15/2006). Kedua pasal tersebut, sejatinya berkaitan dengan isu yang tetap berkembang di dalam ruang publik, yakni; masih adanya dominasi keanggotaan BPK yang berasal dari unsur partai politik.

Kendati demikian harus disadari bahwa dominasi tersebut tidak terlepas dari mekanisme pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR. Adanya mekanisme tersebut menunjukkan adanya negosiasi ataupun intervensi pengaruh politik tidak dapat dihindari. Lantas bagaimana kita bersikap terhadap fenomena tersebut?

Dalam Putusan MK No. 106/PUU-XII/2014, secara fundamental MK memperkuat kedudukan Pasal 28 huruf e UU 15/2006, mengenai larangan anggota BPK menjadi anggota partai politik. Selanjutnya, MK memberikan suatu pedoman penting terkait larangan tersebut yakni; hendaknya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum mendaftarkan diri yang bersangkutan sudah mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan partai.

Di sisi yang lain, dalam Putusan tersebut, MK memberikan pesan kunci yang merupakan virtue bagi setiap anggota BPK, yakni; setiap anggota BPK wajib memiliki nilai integritas dan imparsialitas. Sehingga, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, setiap anggota terbebas dari pengaruh apapun. Dengan kata lain pesan kunci tersebut mengarahkan pada suatu etos kerja dan integritas yang tinggi.

Menguatkan independensi dari BPK, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menegaskan dalam beberapa kasus, BPK sebagai lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tetapi tidak serius membenahi instansinya.

Egi memberi contoh kasus suap terhadap auditor BPK yang menyeret nama Bupati Bogor Ade Yasin. Egi mengatakan, dengan kasus suap terhadap auditor BPK yang terjadi beberapa kali menunjukkan bahwa lembaga independent ini gagal menjalankan fungsi instrument pengawasan internal. “Ada kode etik BPK, tetapi punishment dan penegakannya kurang berjalan baik,” sebutnya.

Egi menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjami lembaga BPK bebas korupsi karena beberapa kasus korupsi kerap terjadi di daerah yang mendapat predikat WTP. “Jual beli predikat sering condong untuk menjaga gengsi, tetapi sebenarnya institusi yang memiliki visi bersih dari korupsi, belum tentu bersih menjalankan amanatnya.”

Egi setuju dengan CSIS bahwa dalam menjalankan fungsi auditif dan eksaminatif, BPK harus lepas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan partai agar punishment dan indenpendesi di depan public tetap terjaga.

Pojokredaksi.com, Jakarta – Proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 yang saat ini berlangsung di DPR RI Komisi XI cukup mendapat atensi publik, pasalnya proses seleksi tersebut masih mengakomodir kader partai politik untuk menjadi anggota BPK yang akan melaksanakan tugas sesuai mandat Undang Undang untuk mengaudit keuangan di setiap lembaga pemerintah dari pusat sampai ke daerah.

Ketua Indonesia Budget Center (IBC), Ibeth Kusrini, mengatakan, independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan menjadi terancam apabila yang direkrut adalah para politikus dari partai politik.

Melalui pesan WhatsApp yang diterima media, Selasa (19/7/2022). Ibeth menyampaikan 2 point’ kritik kepada BPK RI dalam hal melaksanakan tugasnya. Pertama, tidak dipungkiri BPK sarat kepentingan karena proses di BPK masih membolehkan anggota dari parpol. Banyak mantan caleg gagal masuk karena yang diaudit kepala daerah yang dari parpol.

Dominasi politikus di BPK akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Award yang diberikan BPK lebih kepada politik bukan tata kelola, apalagi daerah yang sama afiliasi politiknya. Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. Sementara kewenangan DPD tidak cukup kuat memberikan rekomendasi.

Kedua, akses hasil audit lamban diakses publik. Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Butuh biaya besar dan waktu lama memeriksa secara populasi. Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (basi) jika pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan.

Pada Juni 2016, Indonesia Budget Center (IBC) bersama Media Link, Indonesia Parlementary Center (IPC), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan Inisiatif melalui “Koalisi Selamatkan BPK”, melaporkan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Aziz (Golkar), karena terkait skandal Panama Papers dan ketidakpatuhan melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK.

Melalui pesan WhatsApp juga, media menerima beberapa point Rekomendasi terhadap kinerja BPK RI, yakni:
• IBC pernah ketemu BPK Eropa yang melihat ada masalah dalam proses rekrutmen di BPK RI. Harusnya badan terdiri dari orang-orang independen. Di Eropa proses rekrutmnen dilakukan tim independen. Anggota BPK hanya 1 orang dan diberi kewenangan untuk rekrutmen auditor terbaik (independen atau dari pemerintah). Hasil audit langsung di-follow up ketua dan diberi SK oleh presiden
• BPK perlu melaksanakan fungsi audit proses APBN dan APBD dengan skill auditor yang kuat dari sebelum anggaran ditetapkan, sehingga BPK bisa lebih efektif.
• Jika masih dari parpol konflik kepentingan politik tinggi dan akses masih sulit dilakukan oleh publik
• Sistem dan kewenangan perlu didorong. Draft di Banggar, hasil audit proses sudah diberikan, sehingga masalah bisa diminimalisir dan mencegah mafia korupsi
• Agar APBN/D tidak mengalami pendarahan dan bancakan kelompok tertentu, apakah anggota terpilih berani melakukan audit program-program yang terkait kepentingan publik agar tidak menjadi bancakan mobilisasi kemenangan para caleg maupun kontestan.

Setiap periode kepemimpinan BPK menyisakan persoalan ketika orang-orang parpol dipilih menjadi pimpinan BPK, sehingga terbukti tidak professional. APBN/D dibajak dan tidak bisa didorong untuk perbaikan dan memberantas korupsi.

Untuk diketahui berikut 9 nama calon anggota BPK 2022 – 2027 yang beberapa diantaranya adalah kader partai :

Golkar:
1. Ahmadi Noor Supit dikenal sebagai politisi yang cukup senior di Partai Golkar. sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR periode 2014-2019. Ahmadi adalah politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I.

2. Izhari Mawardi adalah pengusaha, direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Pernah menjabat Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, menjabat Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta.

3. Abdul Rahman Farizi, politisi partai Golkar asal Sulawesi Tenggara (Sultra).

4. Nugroho Agung Wijoyo, analis kebijakan madya di Kementerian Keuangan, pernah menjadi anggota dewan PT Greenwood Sejahtera Tbk, perusahaan pengembang properti.

5. Rachmat Manggala Purba, mantan Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Berpengalaman sebagai apraisal dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.

6. Tjipta Purwita, mantan Dirut PT Inhutani II. Alumnus IPB.

Demokrat
7. Wahyu Sanjaya tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II. pada 2021, dia ditunjuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menggantikan koleganya di Partai Demokrat, Marwan Cik Asan.

8. Dori Santosa, dari internal BPK. Dia adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatannya setara dirjen atau pejabat eselon I di Kementerian.

9. Erryl Prima Putera Agoes menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung.

Medan, POJOKREDAKSI.COM — Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, ST dampingi Walikota Tanjungbalai, H. M. Syahrial, SH,MH bersama Wakil Wali Kota, H Waris Thalib S.Ag, MM menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (BPK-RI Sumut).

Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai Unaudited 2020 tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, di Gedung BPK RI Sumut, Jalan Imam Bonjol – Medan, Selasa (30/03/2021)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Wali Kota Tanjungbalai, H. M. Syahrial, SH.MH, Wakil Walikota Tanjungbalai, H. Waris Thalib, S. Ag, MM, Plt Kepala BPKPAD, Asmui Rasyid Marpaung, S.STP, M.AP, Kepala Inspektorat, Susanto SE dan OPD terkait.

Penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Wali Kota Tanjungbalai, H.M Syahrial dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan yang disaksikan oleh wakil walikota Tanjungbalai dan ketua DPRD kota Tanjungbalai.

Wali Kota, H.M Syahrial menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI Sumut yang telah memberikan saran, masukan, informasi dan bimbingan kepada Pemkot Tanjungbalai.

“Dengan harapan laporan keuangan yang diserahkan sudah tersaji secara baik dan tim penyusun laporan keuangan Pemkot Tanjungbalai nantinya juga dapat bekerja lebih maksimal kedepan,” kata Wali Kota, H.M Syahrial.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan mengapresiasi Pemkot Tanjungbalai atas penyelesaian laporan keuangan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Eydu Oktain Panjaitan berharap jajaran Pemkot Tanjungbalai nantinya dapat lebih bekerjasama lagi dengan Tim pemeriksa BPK dalam kegiatan pemeriksaan lanjutan atas laporan keuangan yang telah diserahkan.

(Hendra Piliang)