SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur mendukung penurunan rektor periode 2026-2030, Prof. Akhmad Muzakki. Hal itu menanggapi, aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut penurunan rektor, di Gedung Rektorat pada Kamis (17/9/2026).

Dosen Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftakhur Rokhman Habibi menilai, banyak tekanan yang dirasakan dosen dan tenaga pendidik selama kepemimpinan Muzakki.

“Banyak pemecatan pegawai, misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba. (Lalu pemecatan) tendik dan sebagainya itu selalu menimbulkan kegaduhan dan banyak tekanan-tekanan yang memang sengaja dilakukan kepada bawahan-bawahannya,” ungkap Mifta

Ia mengklaim, banyak dosen dan tendik UINSA yang mendukung aksi mahasiswa meminta rektor dipecat. Namun, kebanyakan dari mereka memilih diam dan tak bersuara karena khawatir kariernya terancam.

“Pernah ada kasus dekan yang diberhentikan. Dicopot tanpa pembuktian, pokoknya tanpa mekanisme prosedur yang resmi,” ujarnya.

ia turut menyoroti perkara hukum menyeret Muzakki, yang sebelumnya dilaporkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke aparat penegak hukum.

Salah satu yang kini mengemuka yaitu pemanggilan Muzakki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait dugaan suap Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Jawa Timur.

“Jadi bayangkan diperiksa kejaksaan saja kita sudah malu. Ya saya sedih sebagai dosen hukum dengan kampus kita itu,” tuturnya.

Menurutnya, masih banyak pihak-pihak lain yang bisa menggantikan posisi Muzakki sebagai rektor.

Senada, dosen Filsafat Teologi dan Pemikiran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Suhermanto Ja’far mengungkapkan, selama masa kepemimpinan Muzakki banyak ancaman dan tekanan yang dirasakan dosen dan tendik. “Selama ini dosen juga banyak bekerja dalam tekanan-tekanan dan bayang-bayang ancaman pengawasan. Jadi tidak ada kebebasan,” kata Suhermanto.

Ia juga mengaku menginginkan perubahan dalam sistem pemilihan rektor UINSA agar tidak ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), melainkan langsung ditentukan oleh sivitas akademika.

“Jadi jangan ditentukan menteri 100 persen. Kalau dengan dipilihnya rektor dari menteri, dampak buruknya untuk kampus, jadinya Gak punya otonomi. Percuma jargon Kampus Merdeka, tapi kalau rektornya saja tidak merdeka,” terangnya.

Ia berharap agar UINSA dapat memiliki rektor yang definitif, humanis, visioner, dan bisa diterima oleh semua kalangan, serta dipilih melalui pemilihan yang otonom.

“Dan yang kedua kami juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan DPR RI Komisi 8 yang menangani hukum terkait permasalahan ini,” pungkasnya

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G