Samosir, POJOKREDAKSI.COM – Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Samosir tahun 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dengan Ketua DPRD Nasip Simbolon, Wakil Ketua Sarhockel Tamba dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Samosir, 09/09/2025.

Turut hadir Forkopimda Samosir, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak, para SAB, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dan OPD serta para Camat se-Kabupaten Samosir.

Sebelumnya, pandangan umum dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Samosir seluruhnya menerima dan menyetujui ranperda P-APBD ditetapkan menjadi Perda.

Dengan penetapan tersebut, APBD Kabupaten Samosir yang dibagi dalam pagu indikatif pada setiap OPD sebesar Rp. 844.070.942.724 (Delapan ratus empat puluh empat milyar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berubah menjadi Rp. 830.400.322.194,44 (Delapan ratus tiga puluh milyar empat ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat koma empat puluh empat rupiah).

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Samosir yang telah mencurahkan pemikiran selama pembahasan sehingga ranperda P-APBD dapat dirampungkan dan ditetapkan. Semua itu kata Vandiko sebagai upaya untuk mendatangkan manfaat besar dalam pembangunan dan pencapaian target indikator makro ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio dan indeks pembangunan manusia.

“Seluruh tanggapan dan masukan melalui pandangan umum fraksi yang disampaikan dewan yang terhormat sudah kami dengar dan pahami. Kami akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan program kegiatan sehingga semuanya terlaksana secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel” ucap Vandiko.

Sementara itu, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menekankan agar Pemkab. Samosir segera menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program kegiatan. Menurutnya, penetapan perda P-APBD Samosir 2025 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mematuhi instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi anggaran.
“Setelah ditetapkan, Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan berbagai program kegiatan dengan tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi” ungkap Nasip.

(Steven S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Brebes, POJOKREDAKSI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengumuman penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Brebes terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat Paripurna diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Brebes, Senin (13/1/2025).

Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT menyampaikan harapannya agar pasangan terpilih dapat menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes.

Pengumuman penetapan ini berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dan diterima oleh DPRD sebagai bagian dari proses formal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Brebes Muhammad Taufiq SSn menyampaikan bahwa pengumuman ini merupakan langkah penting dalam proses demokrasi daerah. “Hari ini kita mengumumkan penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan hasil dari Pilkada 2024. Kami berharap pasangan terpilih dapat segera melanjutkan proses berikutnya menuju pelantikan,” ungkapnya.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat, menandai tahapan akhir Pilkada 2024 di Kabupaten Brebes. Pasangan terpilih diharapkan dapat segera mempersiapkan pelantikan dan melaksanakan tugas untuk membawa Brebes ke arah yang lebih baik.

Acara dihadiri Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT, Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD Brebes, segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, serta perwakilan dari partai politik serta undangan lainnya.

(Rtn)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Lubuklinggau, POJOKREDAKDI.COM – Walikota Lubuklinggau Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M. menerima kunjungan Presidium Sumselbar pada Senin, 17 Juli 2023 di ruang rapat Pemkot Lubuklinggau. Turut hadir yakni Sekda Kota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa dan Bagian Hukum.

Sementara hadir dalam rombongan Presidium Sumselbar yakni Ketua Presidium Wahisun Wais Wahid, SE dan Sekretaris Presidium Kenny, SH, juga hadir dalam barisan Presidium adalah Anggota DPRD Provinsi Sumsel Hasbi Asidiqi dan Anggota DPRD Muratara I Wayan Kocab, Bastari Ibrahim, Bastari Ibrahim, Bambang Ekalaya, Drs. Darmansyah, Jamaludin, M. Pd, Yopan Mirza.

Dalam kesempatan tersebut SN Prana putra Sohe menyampaikan pihaknya sangat mendukung gerakan Presidium dalam memperjuangkan pemekaran Sumselbar dan akan mengajak Pimpinan DPRD Lubuklinggau untuk membuat dukungan bersama.

SN Prana Putra Sohe berharap agar penggalangan dukungan ke daerah daerah lain terus dilakukan termasuk bersilaturrahmi dengan tokoh-tokoh Sumsel.

“Sangat penting itu agar tokoh-tokoh Sumsel juga diajak dan ditemui agar mendukung gerakan ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Presidium Wahisun Wais Wahid, SE mengatakan bahwa selain menggalang tokoh-tokoh ,pihaknya juga akan menemui para Rektor dan Akademisi untuk meminta dukungan.

(Adio Seftiwan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Labura, POJOKREDAKSi.COM – Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, S.T., M.H menghadiri Paripurna Penandatanganan Nota Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada hari Selasa, (27/9), di Kantor DPRD Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Labura H. Samsul Tanjung mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD Labura yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Paripurna penandatanganan nota persetujuan bersama atas Ranperda yang terdiri dari 8 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Labura dan 2 Ranperda inisiatif DPRD.

Adapun 8 (Delapan) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu :
1. Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
2. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Labura nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan
3. Ranperda tentang pembentukan BUMD perseroan terbatas Labura Hebat Sejahtera
4. Ranperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labura kepada BUMD perseroan terbatas Labura Hebat sejahtera
5. Ranperda tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak
6. Ranperda tentang perlindugan lahan pertanian pangan berkelanjutan
7. Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa
8. Ranperda tentang tentang penanggulangan bencana.

Dan 2 Ranperda inisiatif DPRD Labura
1. Ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan
2. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Lebih lanjtut Wakil menyampaikan sejak disampaikannya Ranperda usulan Pemerintah daerah ini kepada DPRD, telah dilakukan pembahasan dan pendalaman bersama Pansus Ranperda DRPD.

(E.Dasopang)

Labusel, POJOKREDAKSI.COM – Acara yang digelar dengan tema sinergi dan kolaborasi bersama lembaga eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Senin (04/07/2022).

Adapun dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa komitmen yang sudah dan akan dilaksanakan antaralain:
1. Telah menerbitkan perbub nomor 50 tahun 2020 tentang kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan setiap pengurusan izin usaha.
2. Menindaklanjuti Inpres nomor 2 tahun 2021, Pemkab Labusel telah mendaftarkan seluruh Non ASN dengan jumlah 2.804 TK kedalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan program jaminan kematian (JKM).
3. Mewajibkan terdaftarnya seluruh perangkat desa ke dalam program jamsostek.
4. Mewajibkan kepada perusahaan besar dan menengah untuk mendaftarkan pekerjan rentan di sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut dengan menggunakan anggaran CSR.
5. Pemkab Labusel berkomitmen menganggarkan iuran untuk pekerja rentan pada APBD 2023.

Dalam kesempatan ini, Bupati H. Edimin mendapatkan piagam penghargaan atas peran sertanya dalam mengoptimalisasikan penyelanggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

(Nhb Batubara)

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Setelah mendengarkan aspirasi dari Masyarakat Desa Simangalam di ruang Paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terkait kepastian dan kelanjuta tahapan Pilkades di Desa Simangalam, Ketua DPRD H. Indra Surya Bakti Simatupang, SH.M.,Kn, berjalan kaki bersama masyarakat untuk mendampingi masyarakat bertemu dengan Bapak Bupati menuju Kantor Bupati Labura. Kamis, (12/5/2022) sekira pukul 14.30 Wib.

Pantauan media Pojokredaksi.com di lokasi sesampainya di Kantor Bupati Masyarakat bersama dengan Ketua DPRD hanya bertemu dengan Muhammad Suib, S.Pd., M.M., selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam keterangannya dihadapan Ketua DPRD dan Masyarakat Muhammad Suib mengatakan meminta waktu akan menindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat.

Setelah mendengarkan janji Bapak Sekda dengan memberikan waktu kepada Panitia Kabupaten untuk memberikan kepastian terkait kelanjutan tahapan Pilkades di Desa Simangalam, masyarakat pun membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya masyarakat melakukan aksi unjuk rasa hari ini di depan Kantor Bupati yang dimulai sekira pukul 10.00 Wib, karena masyarakat merasa dipermainkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku Panitia Kabupaten Pilkades tahun 2022.

Hal tersebut terjadi karena pada hari Senin (9/5/2022) lalu Panitia Pilkades telah menetapkan Sarjoko lolos jadi Calon Kepala Desa. Namun karena ada intervensi Panitia Kabupaten kepada Panitia Desa, dengan kewenangannya Panitia Kabupaten mengambil alih dan menghentikan aktivitas kegiatan di Desa Simangalan.

Akibatnya hingga saat ini proses tahapan Pilkades Desa Simangalam tidak jelas kelanjutannya dan Pengundian Nomor Urut Calon yang seharusnya dijadwalkan tanggal 7, 8, 9 Mei 2022 tertunda.

Mulyadi Hasibuan, selaku Ketua Panitia Pilkades 2022 Desa Simangalam menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten melalui Kabag Hukum dan Sekda Labura mengatakan kesimpulan hasil evaluasi di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Bupati yang dihadiri Pak Camat, BPD Desa Simangalam, Asisten 1 Kadis, Kasatpol PP, serta 8 (delapan) orang Panitia dan Staf Kantor Bupati juga Wakil Bupati, yang dibuka pidato oleh Pak Bupati, untuk menghentikan sementara aktivitas tahapan Pilkades di Desa Simangalam.

“Tadi kami dievaluasi bang, Panitia Kabupaten bilang untuk mentiadakan aktivitas tahapan di Desa Simangalam.” Kata Mulyadi di Depan Kantor Bupati. Senin, (10/5/2022) yang lalu sekira Pukul 01.00 Wib.

“Hal ini jelas menyimpang dari Perda dan Perbup Pilkades, tapi apalah daya kami kalau orang dari Kabupaten sudah mengatakan seperti itu (nonaktif sementara -red) ya kami ikut saja. Ungkap Mulyadi memberikan alasan tidak dapat melanjutkan proses tahapan Pilkades saat ini.

(R. Okta)

Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M.Si menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu), di Kabupaten Asahan, Selasa (5/4/2022).

Kunker Tim Pansus DPRD Provsu yang di Ketuai oleh Zeira Salim Ritonga, S.E disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, yang bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Dikesempatan tersebut, Bupati Asahan yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Asahan mengatakan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, tentang pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebuban, untuk melakukan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya adalah dengan melakukan kemitraan dalam bentuk plasma perkebunan atau dalam bentuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dengan ketentuan luas minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan sesuai dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh (IUP).

Sekda juga mengatakan, kita bersama tentu sudah memahami segala macam bentuk mekanisme dalam penerapan dan perwujudan kewajiban ini, karena regulasinya cukup jelas tentang mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan, baik itu kaitannya tentang kriteria luas lahan, kriteria petani, kriteria lokasi bahkan sampai mekanisme administrasi seperti yang tertuang didalam Permentan 98 tahun 2013 dan regulasi-regulasi yang berhubungan tentang pola-pola kemitraan yang bisa diterapkan.

Selanjutnya Sekda mengatakan, membangun kerjasama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat tentu bukan persoalan bagi-bagi tanah secara cuma-cuma dan tanpa arah, untuk kepentingan perorangan atau kelompok, ruh dari kewajiban ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar areal lokasi kebun dengan konsep kemitraan, mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan membangun keharmonisan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar, sehingga potensi konflik kepentingan konflik-konflik lainnya bisa semakin diperkecil bahkan dihilangkan.

“Sebagai Bupati Asahan, saya menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang ada di Kabupaten Asahan, untuk segera memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai Perusahaan Perkebunan sesuai amanah Undang-Undang,” ucap Sekda mengakhiri pidato Bupati Asahan.

Sementera itu Ketua Pansus DPRD Provsu, Zeira Salim Ritonga, S.E mengatakan, Kunker ini dalam rangka pembahasan Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Asahan. Tujuannya agar masyarakat sekitar perkebunan dapat merasakan kehadiran serta manfaat dari perusahaan tersebut.

Zeira Salim juga berharap kepada para Perusahaan yang ada di Kabupaten Asahan, untuk mentaati peraturan Undang-Undang Nompr 39 Tahun 2014, terkait Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat.

Zeira Salim juga menegaskan, akan memanggil pihak Perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai regulasi.

“Kita akan panggil para pihak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan regulasi,” tegas Zeira.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemaparan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Ir. Oktoni Eryanto, M.MA

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Tim Pansus DPRD Provsu, Sekda Kabupaten Asahan, Para Asisten, BPN Kabupaten Asahan, OPD, Pihak Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Asahan dan tami undangan lainnya.

(Hendra Piliang)

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Kondisi jalan di kota surabaya banyak mengalami kerusakan atau berlubang akibat genangan air hujan yang terjadi selama musim hujan tahun ini.

anggota komisi C bidang pembangunan DPRD kota Surabaya ,William wirakusuma mengungkapkan, ada sekitar 336 ruas jalan di kota Surabaya yang mengalami kerusakan di berbagai jalanan kota surabaya.

“Kami minta kepada pemerintah kota (Pemkot) surabaya,agar memperbaiki jalan yang rusak,terutama di ruas tengah kota,karna banyak genangan air setelah hujan berhenti,”ungkap William, kamis(17/3/2022).

Menurutnya banyak ruas jalan yang rusak hampir merata di seluruh wilayah kota surabaya,salah satunya di jalan tidar yang banyak genangan air,setelah banjir mulai surut.

William juga menambahkan, kerusakan jalan di Surabaya akibat hujan cukup variatif mulai dari rusak ringan,sedang,hingga berat.

“Di setiap wilayah kota Surabaya, ruas jalan yang rusak berbeda-beda. Ada yang ringan hingga berat,terlihat banyak lubang di satu wilayah ada juga yang beberapa lubang saja,”tambahnya.

Untuk tahun ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.pemerintah Surabaya telah mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar untuk perbaikan jalan.

Maka dari itu, William anggota dari komisi C tersebut, meminta Pemerintah kota Surabaya agar melakukan perbaikan jalan rusak.

“Saya menerima banyak keluhan dari warga. Ini kan membahayakan pengguna jalan,” tambah William.

Menurut standard nasional jalan harus sesuai (IRI) international roughness index atau indeks kekasaran jalan,semakin besar nilai IRI dalam satuan meter per kilometer maka semakin buruk pula keadaan jalannya.

Sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan menteri pekerjaan umum (permen PUPR) nomor 13/PRT/M/2011 tentang cara pemeliharaan dan penilikan jalan.

“Saya mengusulkan pelapisan ulang jalan (overlay), harus dikerok terlebih dahulu dan diberi landasan agar tidak bergelombang atau menonjol,” tutup William.

Sebelumnya,Armuji wakil walikota Surabaya,meminta warga melaporkan kondisi jalan yang rusak atau berlubang melalui command center 112 atau ke aplikasi “wargaku” yang berfungsi sebagai pengaduan dan layanan warga.

Saat musim hujan,beberapa ruas jalan dikota Surabaya memang tidak semuanya dalam keadaan baik,contohnya ia mengakui dapat laporan dari warga banyak jalan yang berlubang seperti di daerah kapasan,Tambaksari,bubutan, bahkan ada yang dekat dengan instansi-instansi kantor pemerintahan kota.

(Sigit Santoso)

Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Untuk memperingati Hari Jadi ke-76 Kabupaten Asahan Tahun 2022, DPRD Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna, di Aula Rambate Rata Raya, Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Baharuddin Harahap, S.H, M.H, Selasa (15/3/2022).

Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danlanal TBA, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Anggota DPRD Kabupaten Asahan, para Asisten, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua Imtaq Kabupaten Asahan, Ketua FKUB Kabupaten Asahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, OKP dan tamu undangan lainnya.

Pada pidatonya Ketua DPRD Asahan, H. Baharuddin Harahap, S.H, M.H mengatakan, momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Asahan harus menjadi daya dorong atau motivasi bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (Steke Holder) pembangunan di Daerah ini, untuk berpacu membangun dengan bekerja cepat, lebih cerdas serta giat sehingga terjadi percepatan dalam berbagai sektor pembangunan, guna terwujudnya masyarakata Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

“Ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi di Negeri kita ini bahkan melanda seluruh Dunia, Kabupaten Asahan masih diberi kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih dapat memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Asahan Tahun 2022, ini merupakan hal yang patut kita syukuri bersama. Untuk itu dengan semangat Hari Jadi Kabupaten Asahan ini, mari bersama kita menghadapinya yakni dengan tetap mematuhi Prokes, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan variannya,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Asahan.

Menutup pidatonya, Ketua DPRD Kabupaten Asahan mengatakan, dalam kesempatan ini, kami mengajak kita semua menjadikan momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Asahan sebagai sebuah inspirasi dan motivasi, untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan Daerah ini dengan karya juga prestasi, lalu kita bingkai catatan perjalanan ini dengan kerja-kerja produktif demi meraih cita-cita serta harapan akan masa depan yang lebih baik.

Sebelum memberikan pidatonya, Bupati Asahan H. Surya, BSc beserta Forkopimda Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya mendengarkan sejarah singkat Kabupaten Asahan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M.Si.

Setelah selesai mendengarkan sejarah singkat Kabupaten Asahan, Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan pidatonya yang mengatakan, walaupun hari jadi ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, namun tidak mengurangi kekhidmatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Asahan yang kita cintai ini.

Selanjutnya Bupati Asahan mengatakan, rentang sejarah selama 76 Tahun ini merupakan perjalanan panjang Kabupaten Asahan, untuk terus tetap eksis dalam menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional dan akuntabel.

Selain itu Bupati Asahan mengatakan, pada peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Asahan Tahun 2022 ini, saya meminta kepada kita semua untuk selalu mendukung program-program pembangunan Daerah yang saat ini sedang kita jalankan, bahwa dalam memajukan Kabupaten Asahan saat ini kita lebih memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat dengan melaksanakan 10 program prioritas antara lain digitalisasi birokrasi, peningkatan SDM (SDM Tangguh), ekonomi mandiri, peningkatan fasilitas kesehatan (Asahan Sehat), peningkatan pembangunan pendidikan (Asahan Cerdas), pembangunan infrastruktur (Infrastruktur Kuat), peningkatan perilaku religius (Asahan Religius), lingkungan berbasis partisipatif, pembangunan parawisata (Asahan go Wisata) dan penanggulangan dan percepatan Vaksinasi (Asahan Perang Covid-19).

“Dengan dilaksanakan dan ditingkatkannya program diatas, diharapkan kita mampu untuk melangkah secara berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter,” ungkap Bupati Asahan.

Lebih lanjut Bupati Asahan mengatakan, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Asahan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan donor darah dan cek gula darah di RSUD HAMS Kisaran, Pameran Hari Jadi Kabupaten Asahan, Penyeraharan Buku Rekening ONH Tahun 2021 dan penerima kredit bergulir, penyerahan plakat bagi pendiri UNA, Acara Gowes bersama sekaligus penanaman 1.000 pohon di Hutan Kota, Penanaman mangrove di Kecamatan Silau Laut serta kegiatan tabligh akbar bersama ustadz Daats Latif yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022.

Mengakhiri pidatonya Bupati Asahan mengatakan, melalui sidang paripurna ini kami mengajak kita semua bahwa dengan semangat Hari Jadi ke-76 Kabupaten Asahan, kita tingkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan pelayanan publik dan bersama-sama membangun Kabupaten Asahan yang kita cintai.

(Hendra Piliang)

Asahan, POJOKREDAKSI.COM – 7 Fraksi DPRD Kabupaten Asahan menyampaikan pendapat akhir, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan, Tahun Anggaran 2022 pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan, dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Asahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rancangan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022, di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Rabu (24/11/2021).

Pada pendapat akhir, 7 Fraksi DPRD Kabupaten Asahan menyatakan setuju atas Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rancangan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

Dikesempatan tersebut Bupati Asahan, H. Surya, BSc menyampaikan sambutannya yang mengatakan, melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, kami menyadari besarnya dukungan Dewan yang terhormat kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan.

“Kami juga mengapresiasi pendapat Dewan yang terhormat yang telah disampaikan melalui Fraksi-Fraksi dan Badan Anggaran DPRD yang telah memberikan rekomendasi, pemandangan umum, saran dan solusi atas rencana kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan Daerah dalam materi Ranperda APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022, agar lebih optimal serta tepat sasaran,” ujar Bupati Asahan.

Selanjutnya Bupati Asahan mengatakan, kami akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi, dalam rangka menyelaraskan antara kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional serta untuk meneliti apakah Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

Menutup sambutannya Bupati Asahan mengatakan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi rujukan bagi kita dalam penetapan Peraturan Daerah, tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Anggota DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, OPD dan tamu undangan lainnya.

(Hendra Piliang)