SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kebijakan sistem parkir digital atau non tunai tetap diberlakukan. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah ratusan juru parkir menggelar demonstrasi menolak sejumlah ketentuan dalam penerapan sistem parkir digital.

Eri Cahyadi menegaskan, penerapan parkir non tunai tetap berjalan karena sistem tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib sekaligus meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Pernyataan tersebut disampaikan Eri Cahyadi saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).

“Ya tetap lah (parkir digital berjalan), kan itu sudah keputusan warga Surabaya. Kita tetap akan jalan. Ya, kita memang harus berjalan seperti itu, sehingga hasilnya akan terasa untuk warga Kota Surabaya,” kata Eri.

Menurut Eri, penerapan sistem pembayaran parkir secara digital menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pendapatan yang berasal dari sektor parkir dapat dikelola secara lebih terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga meminta masyarakat Surabaya turut berperan dalam mendukung kebijakan tersebut. Eri berharap warga berani menolak transaksi parkir secara tunai dan ikut menyuarakan penerapan sistem parkir digital.

“Lah ini Surabaya, ini milik warga Kota Surabaya, maka warga Kota Surabaya ya harus bisa menjaga kotanya sendiri,” ujarnya.

Eri: Uang Parkir Bukan Milik Perorangan

Eri Cahyadi kembali menekankan bahwa penerimaan dari sektor parkir bukan merupakan hak pribadi seseorang. Menurutnya, uang parkir yang masuk ke pemerintah pada akhirnya harus dikembalikan dalam bentuk manfaat dan pelayanan kepada masyarakat Surabaya.

“Dan saya ingatkan ya, uang parkir yang masuk bukan hanya milik satu atau dua orang. Uang parkir yang masuk ini adalah milik warga Surabaya yang harus digunakan kembali untuk warga Kota Surabaya, bukan untuk perorangan,” tegas Eri.

Karena itu, Pemkot Surabaya tetap mempertahankan kebijakan parkir digital sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib dan tersistem.

Selain berkaitan dengan penerimaan daerah, Eri mengatakan sistem parkir non tunai juga dapat membantu pemerintah mendata penghasilan juru parkir yang memiliki KTP Surabaya.

Pendataan tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi ekonomi para juru parkir, termasuk apakah penghasilan yang mereka terima sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

“Sehingga, kita kan juga bisa mendata apakah pendapatan jukir ini bisa memenuhi kebutuhan keluarganya atau tidak, perlu kita bantu beri bantuan atau tidak,” katanya.

Dengan sistem yang lebih terdata, pemerintah dapat memiliki gambaran mengenai kondisi para juru parkir sekaligus menentukan apakah diperlukan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembagian Setoran Parkir Tetap 60:40

Dalam kesempatan tersebut, Eri Cahyadi juga menanggapi tuntutan mengenai pembagian hasil setoran tarif parkir.

Pemkot Surabaya tetap mempertahankan skema pembagian hasil sebesar 60:40. Kebijakan itu menjadi salah satu persoalan yang sebelumnya disuarakan para juru parkir.

Kelompok Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Surabaya (PJS) sebelumnya meminta perubahan skema pembagian hasil menjadi 70:30.

Namun, Eri menegaskan pembagian 60:40 tetap dipertahankan karena penerimaan dari parkir akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya.

“Kenapa kita tetap (pembagian hasil) 60:40 karena uangnya ini nanti juga akan kembali ke warga Surabaya, bukan untuk perorangan. Sedangkan jumlah penduduk warga Surabaya saja semakin bertambah,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Pemkot Surabaya bahwa penerimaan parkir harus dipandang sebagai bagian dari sumber pendapatan yang manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat.

Juru Parkir Sebelumnya Gelar Demonstrasi

Sebelumnya, Kelompok Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Surabaya (PJS) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya pada 31 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, para juru parkir menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penerapan sistem pembayaran parkir non tunai yang selama ini diberlakukan di Surabaya.

Mereka meminta adanya transparansi dan kejelasan mengenai sistem pembayaran serta mekanisme pengelolaan hasil parkir.

Setidaknya terdapat empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pertama, mereka meminta penerapan sistem pembayaran tunggal. Kedua, para juru parkir meminta pembagian hasil setoran parkir dengan skema 70:30.

Ketiga, mereka meminta pencairan tarif parkir dapat dilakukan setiap hari. Keempat, para juru parkir menuntut adanya perlindungan berupa asuransi kehilangan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Tuntutan tersebut menjadi bagian dari respons para juru parkir terhadap perubahan sistem parkir yang diterapkan Pemkot Surabaya.

Meski demikian, Pemkot Surabaya memastikan kebijakan parkir digital tetap berjalan. Eri Cahyadi menilai sistem tersebut dibutuhkan agar pengelolaan parkir dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan dapat dipantau.

Bagi pemerintah kota, digitalisasi parkir juga berkaitan dengan upaya mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah. Di sisi lain, sistem tersebut diharapkan dapat memberikan data yang lebih jelas mengenai pendapatan juru parkir yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan parkir.

Eri juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga sistem tersebut. Dukungan warga dinilai penting agar kebijakan parkir non tunai dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, meski sebelumnya muncul penolakan dan tuntutan dari kelompok juru parkir, Pemkot Surabaya tetap mengambil sikap bahwa parkir non tunai akan diteruskan.

Pemerintah juga tetap mempertahankan pembagian hasil 60:40 dengan alasan penerimaan parkir merupakan bagian dari pendapatan yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.

(Sigit Santoso)

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan memutasi sebanyak 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kebijakan yang diumumkan dalam pelantikan di Balai Kota Surabaya, Jumat (26/6/2026), bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Dalam arahannya, Eri Cahyadi menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja nyata. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target kinerja dipersilakan mengundurkan diri sebelum dilakukan evaluasi oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa sistem birokrasi di Kota Surabaya semakin berorientasi pada pencapaian kinerja, bukan sekadar menempati posisi struktural.

“Jika target tidak bisa tercapai sebelum saya turunkan, Anda mengundurkan diri. Ketika menjabat struktural, maka waktu, jiwa, dan pemikiran seluruhnya diberikan untuk warga Surabaya,” tegas Eri Cahyadi saat memberikan sambutan usai pelantikan.

Menurutnya, seorang pejabat struktural harus memiliki dedikasi penuh terhadap pelayanan publik. Karena itu, tidak boleh ada pejabat yang membagi fokus sehingga menghambat pencapaian target organisasi.

“Kalau dengan jabatan struktural waktu dan pemikiran Anda terbagi, silakan mengundurkan diri,” ujarnya.

Rotasi Dilakukan sebagai Evaluasi Berkala

Eri menjelaskan, rotasi dan mutasi merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan profesional. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah tidak ada pejabat yang menduduki jabatan yang sama lebih dari tiga tahun.

Selain itu, evaluasi terhadap seluruh pejabat akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.

Dengan pola evaluasi yang konsisten, setiap pejabat dituntut mampu menunjukkan capaian kerja yang terukur serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Surabaya.

Sebanyak 22 Pejabat Dipromosikan

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya menunjukkan bahwa dari total 57 pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang memperoleh promosi jabatan, sedangkan 35 lainnya menjalani rotasi.

Sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengalami perubahan strategis. Achmad Zaini dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setelah sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP.

Posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini ditempati Muhamad Fikser yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu, Herry Purwadi resmi menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setelah sebelumnya bertugas sebagai pelaksana tugas.

Trio Wahyu Bowo juga resmi menjadi Kepala Dinas Perhubungan definitif, sedangkan dr. Arif Setiawan dipercaya memimpin RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai direktur definitif setelah sebelumnya menjabat pelaksana tugas.

Penyegaran Organisasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Mutasi dan rotasi pejabat kali ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Surabaya dalam memperkuat kualitas birokrasi. Penyegaran organisasi dinilai penting agar setiap perangkat daerah memiliki energi baru dalam mencapai target pembangunan.

Selain memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Surabaya.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa promosi jabatan diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan evaluasi terhadap kompetensi pejabat, sedangkan rotasi dilakukan untuk memperluas pengalaman serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

Daftar Sejumlah Pejabat yang Mengalami Promosi dan Rotasi

Beberapa pejabat yang menempati posisi baru antara lain:

– Achmad Zaini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
– Muhamad Fikser sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
– Herry Purwadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
– dr. Arif Setiawan sebagai Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada.
– Trio Wahyu Bowo sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
– Febriadhitya Prajatara sebagai Camat Dukuh Pakis.
– Annita Hapsari Oktorina Sesoria sebagai Camat Gubeng.
– Eko Kurniawan Purnomo sebagai Camat Tandes.
– Iin Trisnoningsih sebagai Camat Lakarsantri.
– Yongky Kuspriyanto Wibowo sebagai Camat Sambikerep.
– Hajar Sulistyono sebagai Camat Bubutan.

Selain pejabat tersebut, puluhan pejabat lainnya juga mengisi jabatan strategis pada tingkat dinas, badan, kecamatan, kelurahan hingga rumah sakit daerah sebagai bagian dari total 57 pejabat yang dilantik.

Dengan rotasi dan promosi ini, Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada hasil. Evaluasi berkala yang diterapkan menjadi instrumen untuk memastikan seluruh pejabat mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pesan tegas Wali Kota Eri Cahyadi mengenai target kinerja sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Ke depan, kebijakan evaluasi setiap enam bulan diperkirakan akan terus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

(Sigitsantoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM.– Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan humanis menjadi salah satu harapan terbesar masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah tuntutan pelayanan yang semakin modern dan berbasis digital, masih terdapat sejumlah persoalan administratif yang dirasakan langsung oleh warga. Kondisi inilah yang menjadi perhatian aktivis muda Kota Surabaya, Andre Saputra, saat melakukan kunjungan ke Rusunawa Indrapura, Jalan Indrapura Nomor 163, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.

Dalam kunjungannya, Andre menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari warga penghuni rusunawa milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut. Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah lamanya proses penerbitan Surat Keterangan atau Surat Izin Pemakaian Rusunawa yang dibutuhkan sebagai dokumen pendukung domisili untuk keperluan pendaftaran sekolah anak melalui sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan segera berlangsung.

Permasalahan tersebut dinilai cukup krusial karena menyangkut akses pendidikan anak-anak penghuni rusunawa. Di saat masyarakat tengah mempersiapkan berbagai persyaratan administrasi sekolah, keterlambatan penerbitan dokumen justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.

Andre Saputra mengaku prihatin setelah mendengar langsung berbagai keluhan yang disampaikan warga. Menurutnya, pelayanan publik seharusnya hadir sebagai solusi bagi masyarakat, bukan menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan administratif yang mendesak.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan pelayanan administrasi yang memerlukan perhatian serius dari instansi terkait. Tidak hanya berkaitan dengan urusan perizinan, tetapi juga menyangkut berbagai layanan dasar lainnya seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan sosial.

“Saya jujur turut resah dan prihatin terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh dinas terkait. Masih ada temuan berupa keluhan warga terkait lambatnya pelayanan administrasi publik, baik urusan perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang belum mendapatkan solusi dan jawaban hingga ada yang sampai berbulan-bulan lamanya,” ujar Andre, Sabtu (13/6/2026).

Menurut penjelasan yang diterimanya dari warga, mereka sebenarnya telah berulang kali menanyakan perkembangan pengajuan Surat Keterangan maupun Surat Izin Pemakaian Rusunawa kepada pihak pengelola. Namun, jawaban yang diterima masih sama, yakni proses pengajuan melalui sistem elektronik SSWALFA masih berada dalam tahap verifikasi oleh dinas terkait.

Proses tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (DPRKPP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta perangkat daerah teknis lainnya yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian karena terdapat sedikitnya 15 kepala keluarga yang sedang menunggu proses perpanjangan Surat Keterangan atau Surat Izin Pemakaian Rusunawa. Padahal, dokumen tersebut memiliki fungsi penting sebagai dasar administrasi domisili yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran sekolah anak.

Andre menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, keterlambatan administrasi berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.

“Ada 15 KK yang sudah mengajukan perpanjangan SK. Padahal dalam waktu dekat warga tersebut memiliki kepentingan untuk mendaftarkan sekolah anak-anaknya melalui sistem SPMB. Jangan sampai warga Rusunawa se-Surabaya tidak bisa sekolah hanya karena terhambat urusan administrasi yang bukan atas dasar kesalahan para warga,” tegasnya.

Menurut Andre, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari tersedianya sistem digital atau prosedur administratif yang lengkap. Lebih dari itu, pelayanan publik harus mampu memberikan kepastian, kecepatan, dan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, ia mendorong seluruh aparatur pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Kami berharap seluruh petugas pelayanan publik dapat bekerja secara optimal, cepat, tuntas, bertanggung jawab, serta menghadirkan solusi yang humanis dan memudahkan masyarakat,” katanya.

Di tengah persoalan yang dialami warga rusunawa tersebut, Andre juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Surabaya yang menyediakan Hotline Wali Kota sebagai saluran pengaduan masyarakat. Menurutnya, keberadaan layanan tersebut menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik.

Andre mengungkapkan bahwa setelah aduan mengenai keterlambatan penerbitan dokumen disampaikan melalui Hotline Wali Kota Surabaya, perkembangan positif mulai terlihat. Warga yang sebelumnya merasa cemas karena kebutuhan administrasi sekolah anak akhirnya mendapatkan kepastian.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Eri Cahyadi. Setelah kami menyampaikan aduan tersebut, warga Rusunawa kini jauh lebih tenang karena Surat Izin Pemakaian Rusunawa yang mereka butuhkan sebagai Surat Keterangan Domisili telah diterbitkan dan diterima,” ungkapnya.

Terbitnya dokumen yang dibutuhkan warga menjadi bukti bahwa kanal pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif apabila ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh instansi terkait. Keberhasilan penyelesaian persoalan tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi aktif antara masyarakat dan pemerintah.

Meski demikian, Andre berharap penyelesaian masalah tidak berhenti pada satu kasus saja. Ia menilai pengalaman warga Rusunawa Indrapura dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelayanan publik secara menyeluruh di Kota Surabaya.

Menurutnya, keberadaan Hotline Wali Kota hendaknya tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian masalah setelah keluhan muncul, tetapi juga menjadi pendorong bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih responsif dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap aduan yang kami sampaikan dapat menjadi stimulasi bagi seluruh dinas dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya agar semakin responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan warga, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Persoalan yang dialami warga Rusunawa Indrapura memberikan gambaran bahwa pelayanan publik yang efektif bukan sekadar soal prosedur administratif, melainkan menyangkut kepastian layanan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kasus ini, dokumen yang terlambat diterbitkan bukan hanya selembar surat, tetapi berkaitan dengan masa depan pendidikan anak-anak yang membutuhkan kepastian akses sekolah.

Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang humanis, cepat, dan mudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang responsif terhadap persoalan nyata di lapangan, sementara pemerintah memerlukan masukan konstruktif dari masyarakat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

Kolaborasi antara warga, aktivis, dan pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan komunikasi yang terbuka serta respons yang cepat dari seluruh perangkat daerah, harapan untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat semakin diwujudkan di Kota Surabaya.

(SIGIT SANTOSO)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA | POJOKREDAKSI.COM — Konsolidasi besar-besaran yang dilakukan PDI Perjuangan Jawa Timur akhirnya mencapai garis akhir. Melalui pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Kota Surabaya, Minggu (10/5/2026), partai berlambang banteng moncong putih itu resmi menuntaskan pembentukan dan penyegaran struktur Pengurus Anak Cabang (PAC) di seluruh Jawa Timur.

Musancab Surabaya menjadi penutup rangkaian agenda partai yang sebelumnya digelar di 666 kecamatan pada 38 kabupaten dan kota se-Jatim. Penutupan itu sekaligus menandai rampungnya konsolidasi organisasi partai hingga level akar rumput menjelang agenda politik nasional mendatang.

Ribuan kader tampak memadati Grand Empire Palace Surabaya sejak pagi hari. Kader senior, pengurus lama, hingga wajah-wajah baru dari kalangan muda bercampur dalam suasana yang sarat semangat regenerasi politik.

Dalam agenda tersebut, sebanyak 341 pengurus PAC PDI Perjuangan se-Kota Surabaya resmi dilantik. Pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Pelantikan pengurus baru itu menjadi salah satu momentum penting yang menunjukkan arah pembaruan struktur internal partai, terutama dengan meningkatnya keterlibatan generasi muda dan kader perempuan dalam kepengurusan tingkat kecamatan.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa Musancab bukan hanya agenda administratif organisasi, melainkan bagian dari strategi penguatan mesin partai secara menyeluruh.

Menurutnya, proses regenerasi mulai terlihat nyata dalam susunan kepengurusan PAC terbaru.

“Kami mengolaborasikan antara kader senior dan generasi baru. Lebih dari 20 persen pengurus diisi anak-anak muda, lebih dari 30 persen dari kaum perempuan,” ujar Deni.

Ia menilai kehadiran generasi muda menjadi kebutuhan penting bagi partai politik di tengah perubahan sosial dan perkembangan pola komunikasi masyarakat yang semakin dinamis.

Menurut Deni, kader muda memiliki kemampuan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan pola komunikasi politik digital yang kini menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Di sisi lain, tingginya keterlibatan perempuan dalam struktur PAC disebut menjadi bagian dari penguatan politik gotong royong yang selama ini menjadi identitas PDI Perjuangan.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kerja-kerja kerakyatan partai di tingkat bawah,” katanya.

Konsolidasi yang tuntas hingga tingkat kecamatan dinilai menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan menghadapi kontestasi politik mendatang, termasuk Pemilu 2029.

Surabaya sendiri disebut memiliki posisi strategis dalam peta politik Jawa Timur. Kota Pahlawan selama ini dikenal sebagai salah satu basis utama suara PDI Perjuangan.

“Surabaya adalah basis kuat PDI Perjuangan. Karena itu, penutupan Musancab se-Jatim di Surabaya menjadi simbol penting kokohnya konsolidasi partai hingga tingkat kecamatan,” ujar Deni.

Pada Pemilu Legislatif 2024 lalu, PDI Perjuangan diketahui meraih sekitar 336 ribu suara di Kota Surabaya. Capaian itu memperlihatkan kekuatan elektoral partai di wilayah perkotaan terbesar kedua di Indonesia tersebut.

Musancab Surabaya juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, yang secara resmi membuka agenda tersebut.
Dalam arahannya kepada ribuan kader, Puti menekankan pentingnya kader partai untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan menjalankan kerja nyata yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Ia menyebut kekuatan utama PDI Perjuangan bukan hanya terletak pada struktur organisasi, melainkan kedekatan kader dengan masyarakat.

“Kekuatan sejati PDI Perjuangan bertumpu pada kedekatan kader dengan rakyat serta kerja-kerja nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari,” kata Puti.

Puti juga mengingatkan seluruh pengurus baru agar menjalankan konsep “5 Mantap” yang selama ini menjadi arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Konsep tersebut mencakup mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya partai.
Arahan itu disebut penting untuk menjaga soliditas internal partai sekaligus memastikan struktur partai tetap bergerak aktif di tengah masyarakat.

Di arena Musancab, nuansa regenerasi terlihat cukup dominan. Banyak kader muda tampak mengisi barisan kepengurusan baru bersama kader senior yang selama ini menjadi tulang punggung organisasi.

Sejumlah kader perempuan juga terlihat mendominasi beberapa formasi kepengurusan PAC. Kehadiran mereka memperlihatkan perubahan komposisi struktur partai yang kini mulai memberi ruang lebih besar terhadap partisipasi perempuan dan generasi baru.

Fenomena itu menjadi sinyal bahwa regenerasi di tubuh PDI Perjuangan mulai berjalan lebih sistematis, terutama di level struktur bawah yang selama ini menjadi ujung tombak mobilisasi politik partai.

Konsolidasi hingga tingkat kecamatan dianggap penting karena PAC memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi politik dengan masyarakat secara langsung.

Struktur PAC juga menjadi elemen utama dalam penguatan basis suara partai di tingkat lokal, mulai dari kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan politik, hingga pengorganisasian kader di lingkungan warga.

Dengan tuntasnya Musancab di seluruh Jawa Timur, PDI Perjuangan menegaskan kesiapannya memperkuat mesin organisasi menuju agenda politik nasional berikutnya.

Partai tersebut kini mulai menata kekuatan internal melalui kombinasi kader senior, generasi muda, dan peningkatan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari strategi memperkuat konsolidasi politik jangka panjang.

Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, penyegaran struktur hingga tingkat kecamatan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus mempertahankan basis dukungan partai di Jawa Timur.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelantikan yang digelar pada Kamis, 2 April 2026, total ada 70 pejabat yang mengalami pergeseran jabatan, termasuk tujuh pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya mempercepat kinerja birokrasi agar program-program Pemkot Surabaya berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi warga. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, rotasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi kinerja pejabat di lingkungan pemkot terus berjalan.

Usai pelantikan, Eri menegaskan bahwa perubahan susunan jabatan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari penyesuaian kemampuan pejabat dengan kebutuhan organisasi saat ini. Selain itu, sejumlah pergeseran juga dilakukan karena ada pejabat yang sudah mendekati masa persiapan pensiun atau MPP.

“Ini ada sekitar 70. Eselon II-nya 7 tapi yang totalnya 70. Jadi perubahan-perubahan ini salah satunya memang persiapan ada yang sudah mendekati MPP (Masa Persiapan Pensiun). Jadi diputar,” ujar Eri.

Menurut dia, Pemkot Surabaya sedang membutuhkan percepatan pada berbagai sektor pelayanan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, penempatan pejabat harus disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, dan kebutuhan kerja yang konkret di lapangan.

Eri menekankan, yang menjadi ukuran utama bukan kedekatan personal dengan pimpinan, melainkan loyalitas tunggal kepada masyarakat Surabaya. Ia ingin seluruh aparatur pemerintah kota memahami bahwa orientasi kerja birokrasi hanya satu, yakni pelayanan publik.

“Karena hari ini tidak ada matahari kembar di Surabaya. Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya. Bukan loyalitas kepada wali kota, bukan loyalitas kepada wakil wali kota, bukan loyalitas kepada sekda, tapi loyalitasnya satu kepada masyarakat Surabaya,” katanya.

Salah satu pergeseran yang paling menyita perhatian dalam mutasi kali ini adalah bergesernya Dedik Irianto dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Dengan pergeseran itu, posisi Kepala DLH untuk sementara belum terisi definitif dan akan diisi oleh pelaksana tugas hingga proses seleksi atau lelang jabatan dilakukan.

Eri tidak menampik bahwa pergantian di posisi tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja. Sehari sebelum pelantikan, ia diketahui memberikan catatan khusus terhadap penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya yang dinilai belum berjalan optimal. Penataan TPS menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian langsung dari wali kota.

Ia mengakui, ada sejumlah program yang sebenarnya sudah diperintahkan sejak lama, tetapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Situasi itulah yang kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kemungkinan rotasi apabila target kerja tidak tercapai.

“Saya banyak hal yang sudah saya perintahkan satu tahun yang lalu tetapi ternyata masih belum jalan. Kan evaluasi-evaluasi saja yang kita lakukan. Yang mungkin salah satunya itu,” ujar Eri.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja yang dilakukan secara rutin. Eri menyebut evaluasi kepala OPD dilakukan setiap bulan. Jika pejabat yang bersangkutan dinilai tidak mampu menunjukkan hasil atau terus mengulang kinerja yang belum mencapai target, maka pergantian bisa dilakukan kapan saja.

“Jadi nanti setiap kepala OPD itu pasti ada evaluasi per bulan. Kalau ngulang enggak iso, ya ganti,” tegasnya.

Pesan lain yang juga disampaikan Eri kepada para pejabat adalah soal budaya kerja. Ia meminta para pejabat tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, terlalu banyak teori, atau sekadar berbicara tanpa hasil nyata. Fokus utama, kata dia, adalah bekerja cepat, efisien, dan menghasilkan output yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya pastikan, kerjone duduk kakehan teori, kerjone gak kakehan ngomong. Karena saya itu pernah jadi kepala dinas, pernah jadi staf. Waktu yang terbuang itu banyak. Maka hari ini tidak ada lagi teman-teman itu membuang waktu yang sudah ada,” ucap Eri.

Dalam pelantikan itu, tujuh pejabat eselon II yang menempati posisi baru adalah Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Irvan Wahyudrajat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota.

Tak hanya pejabat tinggi pratama, pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat struktural lain, mulai dari kepala bidang, camat, lurah, hingga beberapa jabatan staf. Menurut Eri, seluruh rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Momentum mutasi dan rotasi ini juga beriringan dengan perhatian serius wali kota terhadap persoalan kebersihan kota, terutama penataan TPS. Eri bahkan memimpin langsung penataan kerja bakti massal serentak di Surabaya. Dalam kegiatan itu, ia meninjau langsung dua TPS, yakni TPS Rangkah dan TPS Simpang Dukuh.

TPS Rangkah disebut sebagai TPS terbesar yang biasa menampung sampah dari empat kecamatan. Sementara TPS Simpang Dukuh berada di kawasan pusat kota, tak jauh dari Gedung Negara Grahadi. Dari peninjauan tersebut, Eri tampak kecewa karena kondisi TPS dinilai masih jauh dari tertata.

Ia menyesalkan masih adanya tumpukan sampah, gerobak sampah atau geledekan, hingga barang-barang rongsokan yang diduga merupakan titipan petugas kebersihan. Bahkan, di lokasi juga terlihat sampah berukuran besar yang belum tertangani dengan baik. Temuan inilah yang memperkuat pesan bahwa percepatan kerja birokrasi tidak boleh berhenti pada rapat dan perintah administratif semata, tetapi harus benar-benar terlihat di lapangan.

Bagi Pemkot Surabaya, rotasi 70 pejabat ini menunjukkan bahwa orientasi pemerintahan saat ini diarahkan pada hasil yang lebih terukur. Penempatan pejabat bukan hanya soal jabatan, melainkan soal kecocokan antara kemampuan personel dan kebutuhan pelayanan. Ketika target belum tercapai, evaluasi akan terus berjalan.

Daftar tujuh pejabat eselon II yang dilantik pada Kamis, 2 April 2026, adalah sebagai berikut: Eddy Christijanto menjadi Kepala Diskominfo dari sebelumnya Kepala Dispendukcapil; dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B menjadi Kepala Dinas Kesehatan dari sebelumnya Direktur Utama RSUD Dr. Muhammad Soewandhie Surabaya; Maria Theresia Ekawati Rahayu menjadi Kepala Bappeda dari sebelumnya bertugas di Bakesbangpol; Irvan Wahyudrajat menjadi Kepala Dispendukcapil dari sebelumnya Kepala Bappeda; Nanik Sukristina menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari sebelumnya Dinas Kesehatan; Antiek Sugiharti menjadi Kepala Dinas Sosial dari sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dedik Irianto menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari sebelumnya Kepala DLH.

Dengan komposisi baru ini, Pemkot Surabaya diharapkan bisa bergerak lebih cepat dalam menjalankan program, membenahi pelayanan publik, dan menjawab persoalan kota yang bersentuhan langsung dengan warga. Bagi Eri Cahyadi, pesan utamanya tegas: birokrasi harus bekerja, hasilnya harus terlihat, dan loyalitas aparatur hanya untuk masyarakat Surabaya.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap puluhan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional penyetaraan di lingkungan Pemkot Surabaya, Jumat (2/1/2026).

Pejabat yang dilantik hari ini, dua di antaranya Iman Krestian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) dan Lasidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya.

Eri menjelaskan, rotasi dan mutasi ini sebagai penyegaran dengan tidak membiarkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjabat lebih dari 3 tahun.

“Agar teman-teman merasakan betul bagaimana tanggung jawab di dinas berbeda,” Ucap Eri, saat sambutan usai pelantikan di Gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya.

Ia berharap, setiap pejabat punya pengalaman mengemban tugas semua OPD secara bergantian.

“Agar semua memiliki pengalaman dan merasakan semua OPD yang diemban,” ucapnya.

Wali Kota Surabaya minta semua pejabat yang dilantik melaksanakan tugas sebaik mungkin, sebelum 6 bulan ke depan akan kembali dinilai.
“Saya minta Pak Sekda, seluruh kadis, kabid, camat, lurah, ada rapor 6 bulan sekali, tunjukkan ke khalayak ramai,” ungkapnya.

Surabaya yang Dirotasi Eri Cahyadi Hari Ini
Nilai itu akan dituangkan dalam rapor yang bisa diakses masyarakat. Standarnya, minimal mencapai nilai 80 hingga Desember, atau diturunkan dari jabatannya.

“Mei-Juni munculkan rapot itu, nanti Desember lagi. Buatkan apa (indikator) penilaiannya tanda tangan kontrak kinerja,” tandasnya.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Eri Cahyadi WaliKota Surabaya, meminta kepada masyarakat Surabaya yang hidupnya sudah sejahtera agar menyisihkan uang sekitar Rp 200.000 untuk membantu keluarga pra miskin.

Walikota terpilih tersebut mengatakan, bantuan untuk keluarga pra miskin tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp 1,5 triliun. Hal itu merupakan angka yang cukup besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Keluarga pramiskin tidak bisa dihindarkan, wajib kita hitung itu sekitar Rp 1,5 triliun. Maka Rp 12 triliun enggak ada artinya di Surabaya,” kata Eri.

“(Karena) banjir di kampung itu Rp 9,8 triliun, sedangkan untuk mengerjakan proyek JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat) itu Rp 9,3 triliun, popda (pekan olahraga pelajar daerah) bantuan untuk SD dan SMP Rp 2 triliun,” Smbungnya, selasa (4/3/2025).

Oleh karena itu, Eri memohon kepada masyarakat yang sejahtera untuk menyisihkan uang sampai Rp 200.000. Nantinya, dana itu akan diberikan kepada keluarga pramiskin terdekat.

“Keluarkanlah 1 bulan itu Rp 100.000, Rp 200.000. Bayangkan yang sejahtera itu bisa membantu yang kurang sejahtera di RW-nya bergerak sendiri, maka itu sangat luar biasa,” Terangnya..

Selain itu, menurutnya, semua agama juga memperkenalkan konsep gotong royong.

“Agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu, mengajarkan tolong-menolong. Presiden Soekarno mengatakan gotong royong itu adalah yang utama dengan Pancasila,” ucapnya.

Kemudian, kata Eri, kebijakan tersebut juga sesuai dengan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, dia mendapatkan instruksi terkait memberikan inovasi untuk peningkatan ekonomi.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menciptakan terobosan baru dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme pengajuan proposal serta pemaparan visi-misi itu menjadi yang pertama di Indonesia.

Metode tersebut bertujuan untuk memastikan agar pejabat yang terpilih memiliki strategi dan program kerja yang selaras dengan visi pembangunan Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Selain itu, sistem lelang jabatan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi. Eri mengatakan, setiap kandidat yang terpilih nanti wajib memaparkan rencana kerjanya serta solusi konkret yang akan diterapkan.

Dengan kata lain, seleksi lelang jabatan tidak hanya mempertimbangkan aspek kepangkatan atau pengalaman, tetapi juga inovasi serta kompetensi yang dimiliki para ASN.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pemimpin di lingkungan Pemkot Surabaya benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun kota ini,” ujar Eri, Senin (10/2/2024).

Eri menambahkan, seleksi lelang jabatan akan tetap mengikuti aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk syarat minimal pendidikan bagi calon pejabat.

Untuk jabatan kepala seksi (kasi), peserta lelang minimal harus memiliki ijazah Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1). Sementara bagi calon kepala dinas, syarat minimalnya adalah lulusan S1 atau S2.

“Itu sudah aturannya BKN. Kami tidak boleh melanggar aturan. Kemudian, kalau ingin menjadi kepala bidang (kabid), minimal harus berpangkat IIID atau satu tingkat di bawahnya seperti IIIC,” jelas Eri.

Eri juga menggarisbawahi bahwa seleksi jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak bisa dilakukan secara instan. Oleh karena itu, setiap pegawai harus melalui jenjang kepangkatan yang jelas sebelum menduduki posisi tertentu.

“Misalnya, seorang staf tidak bisa langsung menjadi Kabid. Ia harus naik bertahap. Dari staf menjadi sub-koordinator terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjadi kabid,” kata Eri.

Eri menargetkan, pengumpulan proposal visi dan misi para kandidat selesai pada Februari 2025. Setelah seluruh proposal visi dan misi terkumpul, setiap peserta kemudian diwajibkan untuk memaparkan program yang telah mereka cantumkan dalam proposalnya.

“Prosesnya transparan. Misalnya, satu hari seleksi untuk kasi, besoknya sub-koordinator, lalu kabid dan seterusnya. Setiap jabatan akan ditentukan berdasarkan hasil presentasi visi dan misi masing-masing kandidat,” ungkap Eri.

Terkait proses penilaian, Eri memastikan bahwa hal ini akan diterapkan secara adil dan terbuka. Setiap pelamar diwajibkan menyampaikan proposalnya secara terbuka agar masyarakat bisa menilai langsung.

Jika ada pejabat yang berjanji menyelesaikan perizinan tanpa kendala, tetapi kenyataannya masih ada keterlambatan, maka mereka harus siap mengundurkan diri. Dengan sistem tersebut, masyarakat jadi bisa menilai siapa yang pantas menduduki jabatan tertentu.

“Dengan begitu, (proses pemilihan pejabat di Pemkot Surabaya) diharapkan tidak lagi menimbulkan polemik. Lebih jauh, hal ini juga diharapkan dapat menjadi awal bagi Pemkot Surabaya untuk memiliki pejabat yang benar-benar berkompeten di bidangnya,” ucap Eri.

Dalam prosesnya, Pemkot Surabaya akan melibatkan sejumlah pihak, seperti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), wartawan, dan tim ahli dari perguruan tinggi.

Sebab, menurut aturan Kemendagri, kepala daerah baru bisa melakukan mutasi setelah enam bulan dilantik.

“Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi pejabat yang sudah menjabat selama dua tahun sebelum melakukan penyesuaian jabatan,” tuturnya.

Eri mengungkapkan, mutasi pejabat baru rencananya akan dilakukan setelah pelantikannya kembali sebagai Wali Kota Surabaya periode 2025-2029.

Ia pun memberi sinyal bahwa bakal ada perombakan besar dalam roda pemerintahan Surabaya berdasarkan kompetisi visi-misi pejabat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah.

“Alhamdulilah, hingga saat ini, sudah ada sekitar 200 proposal yang masuk dari semua dinas. Insyaallah, minggu depan akan masuk (proposal) lebih banyak lagi. Setelah itu, mulai tahap paparan dan pelantikan,” jelas Eri.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Walikota Surabaya Eri Cahyadi pada jumat malam 9 Agustus 2024, melantik puluhan pengurus karang taruna (Kartar) Surabaya periode 2024-2029 di Balai Pemuda Alun -Alun Kota Surabaya.

Dalam acara pelantikan tersebut Eri langsung menugaskan Kartar Surabaya untuk ikut pendataan stunting hingga kemiskinan di tingkat RW, sebagai bentuk tanggung jawab seluruh Kartar Surabaya untuk membantu program kelurahan dan kecamatan.

“Menggerakkan bersama anak muda dan kartar ini garda terdepan kegiatan sosial. Kalau hari ini masih ada yang tidak bisa sekolah, makan, tapi pemuda kampung gak ngerti, maka jiwa kartar itu sudah mati, maka kita munculkan jiwa-jiwa itu,” ujar Eri, Jumat (9/8/2024).

Maka dari itu, Eri berharap tidak ada lagi anak putus sekolah, penderita stunting yang belum diintervensi, atau aset pemkot yang belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk, membantu menyalurkan pemuda yang siap kerja dan sesuai kebutuhan perusahaan.

“Kartar harus tahu siapa yang gak bisa sekolah, makan, butuh sesuatu, jadi penggerak ke bawah. Di tiap RW. Bergerak bersama lurah camat RW-nya. Asetnya pemkot bisa digerakkan bersama dengan kartar,” jelas Eri.

Sementara itu Ketua Karang Taruna (Kartar) Surabaya terpilih periode 2024-2029 Febri Kiswanto mengaku siap untuk turun lapangan membantu kecamatan dan kelurahan dalam penanganan stunting hingga kemiskinan.

“Kita berharap kartar bisa mengembalikan fitrah dan kesolidannya, dan kita harap bisa turun ke bawah menyamakan langkah dengan teman-teman kelurahan, kecamatan, sebagaimana fungsi kartar sebagai aktualisasi pemuda dan membersamai Pemkot Surabaya,” ucap Febri.

Diketahui dalam pelantikan Kantor tersebut setidaknya ada total pengurus yang dilantik hari ini ada 99 pemuda, mewakili 31 kecamatan dan 131 kelurahan di Surabaya.

“Kita harapkan momen ini penguatan penyoliditasan seluruh kartar,” pungkas Febri.

(Sigit Santoso)

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Puluhan warga Ex Kampung 1001 Malam berbondong – bondong mengikuti acara seminar yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Peduli Surabaya bersama Anggota Dewan DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari, serta Persatuan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surabaya.

Acara yang bertemakan “Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dan Pembangunan” dan bertempat di Hotel Aria Centra Surabaya, yang berada di Jalan Tais Nasution No 37, Embong Sawo, pada Senin 1 Juli 2024.

Dalam acara seminar bersama Anggota Dewan tersebut perwakilan warga Ex Kampung 1001 Malam juga menyampaikan aspirasinya ke Legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang janji – janji Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang belum terealisasi.

“Ada beberapa janji yang belum terealisasi sampai sekarang, padahal kita sudah setahun lebih di relokasi, namun gak ada kepastian,” ujar Wanti, Senin (1/7/2024).

Ia menambahkan, sebelum di relokasi ke Rusunawa Benowo – Pakal, warga Kampung 1001 Malam yang di relokasi pada tahap 3 dijanjikan legalitas kependudukan (dibentukan RT ) karena selama tinggal puluhan tahun di tempat yang lama, warga tidak punya RT sendiri. Surat sudah di terima di Bapemkesra Pemkot Surabaya 5 bulan lalu.

“Warga juga sudah bersurat ke Pemkot Surabaya untuk mengajukan pembentukan RT, bahkan kita juga mendapat dukungan dari beberapa RT di wilayah RW 6, untuk jadi RT sendiri, namun sampai sekarang dari Pihak Pemkot Surabaya Belum ada kejelasan,” Tambahnya.

Ia menjelaskan, tak hanya janji di bentukan RT saja, namun Pemkot Surabaya juga menjanjikan Pembinaan UMKM, tapi sampai sekarang tidak ada.

“Semua yang dijanjikan hanya tinggal janji, tak ada namanya pembinaan warga,”Jelasnya.

(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS