Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM –
Perhelatan di Kab Mandailing Natal terasa makin menghangat. Terbaru, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi akan dilaporkan sejumlah elemen masyarakat ke Polres Madina atas kasus dugaan tindak pidana pembohongan publik secara massif, disertai narasi penyesatan, menyebarkan informasi hoax, dan diduga kuat pelaku pencemaran nama baik terhadap Pemerintah dan masyarakat Madina.

Demikian rilis pers Jubir FGD Konsorsium Madina Madani Hapsin Nasution, SE, bersama Fajarul Rahman, Dahler Lubis, Lukmanul Hakim, kepada sejumlah media saat menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut (RTL) Focus Grup Discussion dengan tajuk Merekam Potret Raport Merah Wabup Atika (Menyoal Janji Politik Atika: Antara Idealitas dan Realita, Fakta atau Hoax) yg digelar di salah satu cafe Lintas Timur, kemaren malam (25/09) dihadiri puluhan aktivis mahasiswa dan pemuda Madina.

FGD tsb dilaksanakan untuk mengurai benang kusut dgn diskripsi yang lugas dengan kajian obyektif, positif dan konstruktif tentang Janji Kampanye dan Program yang dilontarkan oleh Azmi Utammi Nasution sejak debat Pilkada tahun 2020 sampai menjabat Wakil Bupati Madina

Dijelaskan, salah satu butir rekomendasi FGD, mengajak seluruh elemen masyarakat Madina untuk bersama-sama melakukan perlawanan intelektual secara massif dengan melaporkan Wabup Madina ke Aparat Penegak Hukum, karna dinilai telah ingkar janji, diduga melakukan pembohongan publik dan mengkhianati aspirasi masyarakat.

“Dalam waktu dekat, kita akan segera melaporkan Wabup Madina Atika ke Polres Madina atas kasus hukum tsb dalam. Kita masih terus merampungkan finalisasi sejumlah data dan dokumen baik primer dan sekunder termasuk video, pemberitaan media, statement resmi Wabup, akun FB AAU dll” ujar Hapsin mantan Ketua Umum DPP IMMAN (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal)

Disebutkan, banyak tokoh masyarakat dari lintas organisasi dan profesi termasuk eks tim SUKA dan kalangan akademisi, praktisi yang memberikan dukungan penuh serta masukan terkait pelaporan Wabup Atika ini.

Ditegaskan, pelaporan figur publik termasuk pejabat karna terindikasi meresahkan masyarakat dengan statement bernada pembohongan publik, hoax serta narasi menyesatkan umat bukanlah hal yang baru, namun sangat jamak terjadi di republik ini. Dicontohkan, kasus teranyar eks Sekjen DPP PKB yang juga eks Menteri Lukman Edy dilaporkan secara beramai ramai se Indonesua.

Lukmanul Hakim menimpali, bahwa Pelaporan kasus Wabup Atika murni untuk penegakan supremasi hukum serta bertujuan memberikan pembelajaran demokrasi yang sehat (political education), penegasan tanggungjawab moral masyarakat dalam mengawal agenda pembangunan, bentuk implementasi social control serta pengawasan partisipatif masyarakat, juga memberikan “shock theraphy” kepada para pejabat agar tidak mudah ingkar janji.

Pelaporan kasus hukum Wabup Madina ini juga pertanda signal peringatan darurat betapa muaknya masyarakat melihat type pemimpin hipokrit dan inkonsisten serta hanya mampu berjanji kampanye tapi tidak mampu merealisasikan janji dalam tataran aplikatif dan program pemerintahan selama ini.

Bila ingin jujur, ulas Lukman ditinjau dari sisi moral, etika, hati nurani, dan agama, sejatinya janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban kepada Tuhan dan umat di ranah kekuasaan yg demokratis sehingga statement seorang pemimpin adalah kunci yang harus dipegang utk direalisasikan dalam tataran aplikatif.

Bukan malah sebaliknya, janji politik hanya komoditas semu pemanis bibir yg mengisyaratkan janji politik identik dgn kebohongan publik.

Pihaknya membeberkan, sederet janji manis yang terinventarisir, namun tak pernah terwujud yakni menaikkan harga Kopi Mandailing dgn angka 400 ribu, pemasaran ekspor kopi ke Australia, Kapal Tangkap Ikan, Alat Tangkap Ikan, Pabrik Es, Beasiswa S2 LPDP untuk para guru, Meritokratif, reformasi birokrasi dan tidak transaksional,

Kemudian janji politik Membangun Tugu Bundaran Kopi, Memasang 2000 titik lampu jalan tenaga surya, pembangunan monumen jenderal AH Nasution dll

“Ini merupakan potret buruk yang menambah daftar panjang kegagalan janji politik yang tertuang dalam Raport Merah Wabup Atika” ujar mereka

Adapun point kedua hasil kesimpulan FGD, tambah Dahler Lubis menantang Wabup Atika untuk segera mengekspose klaim janji kampanye dan jualan program, yang sudah terealisasi.

Point ini sebagai balasan statement Atika beberapa waktu yang lalu sempat “sesumbar” mengakui janji politik Sukhairi-Atika telah banyak yang terlaksana dimasa jabatannya sebagaimana dilansir berbagai media (28/8) seusai pendaftaran ke KPU Madina.

“Publik udah lama menunggu ekspose tsb, tapi lebih 1 bulan tak pernah ada. Apakah ini teori pembodohan dan pembohongan publik yang makin nyata dipertontonkan di ranah publik. Kapan ekspose keberhasilan dari realisasi janji kampanye itu Bu Atika? ujarnya.

Sementara Pajarul Rahman mengungkapkan dagelan politik yang tidak lucu tsb diperparah dengan tidak adanya evaluasi terkait program yang dijanjikan, bahkan tidak ada niat baik (political will) untuk merealisasikn janji dan program tsb dlm skala prioritas arah kebijakan pemerintah dengan menampung anggaran di OPD (organisasi perangkat daerah) yg tertuang dalam APBD

“Pengejawantahan utk mewujudkan visi misi, janji kampanye, program tsb tidak pernah terlihat dan dituangkan dalam arah kebijakan program pemerintahan” ungkap Ketua LP2M (Lembaga Pemantau Pemerintahan Madina) ini

Para aktivis tsb menyimpulkan, sederet fakta telah menguatkan asumsi publik, bahwa Atika diduga kuat telah melakukan pembohongan publik serta pengkhianatan terhadap komitmen rakyat yang menaruh harapan besar agar janji politik tsb bisa terealisasi. “Ternyata kita masyarakat Madina dianggap bodoh dan mudah saja dibohongin dengan tebar pesona dan janji kampanye tsb hanya jualan murahan yg tak ada nilainya. Makanya kita mendorong masyarakat untuk melakukan perlawanan intelektual dengan kewarasan partisipatif dan menunjukkan resistensi (penolakan), ibarat pepatah “keledai saja tidak akan mau jatuh ke lobang yang sama untuk kedua kalinya” imbuhnya.

Pihaknya juga mengajak publik untuk lebih realistis dan objektif menilai, bagaimana realiasi dan implementasi visi-missi, RPJMD, janji kampanye, tagline Perubahan dan Era Baru seperti digaungkan Sukhairi Atika apakah telah memenuhi standard harapan publik.

Dijelaskan, tindak pidana pembohongan publik merupakan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) jo 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah dirubah melalui UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008. Juga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta KUHP

Sedangkan point penting ketiga FGD, pihaknya akan menggelar acara besar-besaran dengan undangan terbuka pada Acara Malam Anugerah “Queen of Lips Service (AAU: Ratu Retorika tanpa Etika) yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat. “Persiapan acara akbar tsb, telah dirancang dengan kemasan memukau” tambah mereka.

Terakhir ketika ditanyakan media adanya statement dari Farhan Donganta yg mengaku dari IYM, tentang acara FGD ini, mereka secara spontan langsung tertawa terpingkal. Dengan nada diplomatis Lukman, mengibaratkan hanya secuil korek kuping kecil yg membuat “gayok” (geli_red). “Tak usah ditanggapi ocehan receh tak bernutu seperti itu, ibarat korek kuping yg bikin gayok” ujarnya tertawa.

(Magrifatulloh)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM – Dukungan masyarakat kepada Pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Sumut periode 5 tahun mendatang, makin mengalir deras. Kali ini, datang dari penghujung barat Sumatera Utara yakni Kab. Mandailing Natal. Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa mencuatkan dukungan kepada Paslon dengan nomor urut dua tsb pada Pemilihan Serentak, 27 November mendatang.

“Sumut butuh ‘strong leadership’ (kepemimpinan yang kuat), serta keberlanjutan pembangunan yang pro rakyat harus terus terlaksana secara inklusif, kontiniu serta berkesinambungan. Sosok Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala adalah pasangan paling tepat untuk menjawab tantangan Sumut ke depan yang lebih kompleks,” sebut Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Madina (LP2M) Pajarul Rohman, SPd dan Koordinator Pelaksana Konsorsium Mandailing Raya (KMR)) Hapsin Nasution, SE dalam rilis yang diterima redaksi baru-baru ini, (24/09).

Disebutkan, Sumatera Utara memiliki potensi SDA dan SDM yang sangat kaya, sehingga perlu sentuhan tangan terampil dari figur yang berpengalaman dalam pemerintahan, dan bukan sosok karbitan yang ‘aji mumpung’.

“Sumut harus dipimpin oleh sosok yang teruji, berpengalaman, meniti karir merangkak dari bawah serta bukan sosok karbitan yang aji mumpung, apalagi kental dengan aroma politik dinasti,” tegas Pajar aktivis PMII, mahasiswa pasca sarjana UIN Suska Riau ini

Ditambahkan, jejak rekam penuh prestasi Edi Rahmayadi yang menjabat Gubernur Sumut periode 2018-2023 terukir dalam sejarah dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari keluarga besar masyarakat Tabagsel dan menjadi ‘anakboru’ dalam adat Angkola Mandailing. Diketahui, bahwa Edy Rahmayadi memiliki gelar adat Mangaraja Sojuangon Perkasa Alam Nasution serta memperistri Boru Mandailing bernama Ny Nawal Lubis yang berasal dari Desa Pagur Panyabungan Timur. Bahkan Pajar mengingatkan, dalam sidang adat Harajaon (para Raja-raja Mandailing) pada tanggal 13 Agustus silam bertempat di Sopo Godang Hutasiantar Panyabungan telah sepakat untuk mendukung Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut.

Sementara itu Hapsin, menambahkan bahwa pasangan Edy Rahmayadi yakni Hasan Basri Sagala bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat Mandailing, selain karna kiprahnya pernah menjadi Kasatkornas Banser NU, Ketua PP GP Ansor, pernah menjadi Tenaga Ahli Menteri Agama yang sering melakukan kunjungan kerja ke wilayah Tabagsel. Hasan Basri juga adalah putra kelahiran Labuhan Batu Selatan yang memperistri Boru Hasibuan yang berasal dari Desa Rumbio Kec Panyabungan Utara.

“Sungguh tidak berlebihan, bila kita menyebut bahwa Edi Rahmayadi dan Hasan Basri ini adalah representasi masyarakat Tabagsel yang terus menunjukkan bentuk komitmen, cinta, hormat, peduli kepada “mora”nya untuk membangun Tabagsel. Siapapun tak bisa memungkiri, peran besar dan jasa Edi Rahmayadi selama menjabat Gubernur dalam membangun Tabagsel (Tapsel, Madina, Palas, Paluta, Padangsidimpuan). Beliau figur yang teruji dan terbukti” sebut Hapsin yang alumni UIN Syahada Padangsidimpuan ini.

Ditegaskan, bahwa Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, adalah pasangan yang sangat serasi, memiliki kapasitas, kapabilitas serta kompetensi yang tangguh untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan di Sumatera Utara.

Akulturasi yang saling melengkapi antara Edi Rahmayadi yang berlatar belakang militer, nasionalis, senioritas, sangat ideal dengan Hasan Basri Sagala yang berasal dari kalangan sipil, religius, serta aktivis pemuda Nahdlatul Ulama.

“Kombinasi ini sangat tepat untuk membawa Sumut lebih bermartabat dan lebih baik. Kita harus yakin, Pasangan Edi-Hasan ini mampu memenangkan hati masyarakat Sumut pada kontestasi Pilkada Sumut ini. Kita akan massif berjuang mensosialisasikan dan memenangkan Paslon nomor urut 2 Edi-Hasan ini ” tutup Hapsin yang mantan Ketua Umum DPP IMMAN (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal) ini.

(Nurhabibah/Magrifatulloh)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM – Sebelum menghadiri pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang akan berlangsung siang ini 23/9 di Gedung Serbaguna Amru Daulay. Pasangan Calon Bupati Harun- Ichwan menyempatkan diri menghadiri pengajian Majlis Taklim Syeh Yakub Abdul Qadir Al Mandili cabang Baitul Bukhori di Kampung Bargot Panyabungan III.

“Pagi tadi merupakan sebuah kebanggaan bagi kami pasangan Harun-Ichwan saat menghadiri pengajian H. Yusuf Amiril Sholeh ( tuan nalomok) di Banjar Pagur di rumah peninggalan Syech Muhammad Yakub. Abdul Qodir Al Mandili karena siang ini kami akan melakukan pencabutan nonir urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, ” Kata Harun Mustafa Nasution.

Usai mendengar kajian dari Habib Haiqal Alaydrus selaku penceramah, saat silaturahmi berlangsung, ternyata Tuan Nalomok atau Ustadz Yusuf adalah teman dari Calon Wakil Bupati Ichwan Husein Nasution saat di Makkah Saudi Arabia.

“Saya sempat bingung karena namanya tuan nalomok, saat kami di Makkah kami manggilnya Ustadz Yusuf,” Kata Ichwan.

Ichwan bercerita bahwa banyak teman temannya alumni Makkah di Mandailing, saat itu ia bekerja di urusan Haji di Saudi Arabiah.

Pasangan Harun-Ichwan ini pun sempat di doa kan agar hari ini mendapat nomor yang cantik dan beruntung. Selain itu pasangan ini juga dapat doa semoga mendapatkan amanah dari Masyarakat sehingga bisa memimpin Madina ke depan.

Pada kunjungannya ke Majlis Taklim Syeh Yakub itu, pasangan Harun-Ichwan yang didampingi Mudir Ponpes Mustafawiah H. Mustafa Bakri Nasution dan sejumlah ulama menyempatkan diri melihat artepak peninggalan ulama yang memang ada di Majlis Taklim tersebut. Rasa salut dan bangga dihaturkan pasangan calon Bupati ini melihat banyaknya artepak peninggalan ulama yang sudah terkumpul di Majlis ilmu tersebut.

(Magrifatulloh)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM – Viral di media online dan media sosial salah satu pasangan calon (Paslon) bupati Mandailing Natal (Madina) diduga melakukan kampanye untuk memenangkannya oleh salah satu partai pengusung. Partai pengusung itu memakai fasilitas negara yakni aula salah satu kantor kecamatan.

Menanggapi hal itu Farhan Donganta Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE) Madina mengatakan apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan acara di aula salah satu kantor kecamatan di kabupaten Mandailing Natal adalah sesuatu yang sangat diluar nalar. Panyabungan, Sabtu, (21/09/2024).

“Mengingat setiap anggota partai pasti lebih memahami aturan, akan tetapi yang terjadi adalah paradoks. Mereka memahami aturan dan melanggar aturan. Itu yang terjadi” ungkapnya

Dikatakannya, Indonesia Youth Epicentrum Mandailing Natal selaku lembaga pemantau Pilkada telah melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

“Kami yakin serta percaya bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pasti akan menerapkan apa yang telah menjadi regulasi” terangnya

Menurut Farhan adanya larangan menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang larangan pemasangan bahan kampanye di beberapa tempat umum.

Beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye antara lain: Tempat ibadah, Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik serta taman dan pepohonan.

“Hal-hal seperti ini telah menciderai demokrasi, tidak adanya ketaatan pada aturan adalah sesuatu yang salah,” lanjutnya

IYE meminta agar lembaga yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti hal ini tidak boleh diam dan diharapkan segera bergerak.

Sementara Camat Lembah Sorik Merapi ( LSM) dikonfirmasi tidak memberikan jawaban tentang aula kecamatan yang dipakai. Begitu juga ketua Bawaslu dikonfirmasi by WhatsApp tidak ada jawaban.

(Magrifatulloh)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM – 20 September 2024 Erwin Efendi Lubis menyambut hangat kehadiran DPC GRIB JAYA Mandailing Natal di kantor DPC Partai GERINDRA Mandailing Natal Gunung Tua Panggorengan Panyabungan.

Dalam hal ini turut hadir Generasi Muda GRIB Jaya yang diketuai oleh Sutan Paruhuman Nasution bersama rekan-rekan pengurus.

Hotman Notari Sipahutar Wasekjen GRIB jaya menyampaikan terimakasih atas sambutan yang di berikan oleh Erwin Efendi Lubis, ini adalah salah satu agenda kami dari GRIB Jaya di kabupaten Mandailing Natal, dalam rangka pengembangan organisasi, memperkenalkan GRIB Jaya kepada Pimpinan Eksekutif, Legeslatif, di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

GRIB Jaya Cabang Mandailing Natal telah berdiri di kabupaten ini dan sudah kita daftarkan di Kesbangpol Mandailing Natal.

Ahmad Lubis Ketua OKK GRIB jaya kami hadir mewakili Ketua dan Sekretaris GRIB Jaya, saat ini Ketua dan Sekretaris sedang berada diluar daerah, mengingat jadwal hari ini, kami di perintahkan untuk mewakili acara silaturahmi kali ini, sekalian mewakilkan ketua dan sekretaris.

GRIB Jaya saat ini fokus pada Pembentukan PAC Kecamatan, sampai saat ini sudah ada 10 Kecamatan yang meminta Mandat pembentukan, dan akan berlanjut untuk Kecamatan lainnya ucap Ahmad Lubis.

Dalam sambutannya Erwin Efendi Lubis menyampaikan, permohonan maaf, karena seharusnya acara ini dilaksanakan di kantor saya di DPRD menyambut rekan-rekan sebagai ketua DPRD, akan tetapi GERINDRA dan GRIB JAYA tidak obahnya seperti keluarga, melihat kedekatan Ketum Partai Gerindra Pusat Pak Prabowo Subianto dengan Ketum GRIB JAYA Pusat Pak Hercules R. Marshal, saya rasa disini pun tidak apa-apa karena saya disini juga adalah Ketua Gerindra Mandailing Natal ucapnya dengan hangat.

Hadirnya Organisasi GRIB di Mandailing Natal adalah bentuk kepedulian terhadap Persatuan dan Pembangunan, anggotanya hadir dari berbagai latar belakang.
Selamat datang di Mandailing Natal, mari sama-sama kita bangun Mandailing Natal ini, dengan sinergitas agar tercapai cita-cita kita bersama membangun Mandailing Natal ini, seterusnya saat ini kita sedang berada dalam tahap Pilkada,mari kita jaga agar pelaksanaanya berjalan dengan kondusif tutupnya.

Acara silaturahmi di lanjutkan dengan bincang-bincang ringan dan di tutup dengan acara foto bersama.

(Magrifatullah/nurhabibah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM – Korban pengeroyokan di wilayah PT. PALMARIS RAYA atas nama Doni irawan 23 tahun warga Desa Airapa Kecamatan Sinunukan melapor ke Polres Mandailing Natal dini hari pukul 00: 43 Wib,Doni Irawan serta dua Korban lainnya Eem Suahimi dan Muhammad Husin adalah korban pengeroyokan oleh pelaku Jafar,Mahdi Hasibuan DKK di PT. PALMARIS RAYA Sinunukan.

Menurut keterangan dari Korban kejadian berawal pada hari kamis tanggal 12 September 2024, sekitar pukul 17:00 Wib tepatnya di warung kopi milik SDRA Safri, Korban menghampiri Mahdi hasibuan saat minum kopi bersama jafar dan beberapa orang saudaranya masih dalam satu keluarga di warung kopi saudara Safri, menanyakan terkait uang asam bongkar muatan sawit kendaraan milik Mahdi hasibuan di PKS PT.PALMARIS JAYA beberapa hari sebelumnya, dia ( Mahdi hasibuan ) katanya sudah memberikan uangnya pada Suplayer Buah ( SP ).

Saat korban duduk cerita sama rekannya, tiba-tiba saudara si Mahdi Hasibuan ini berdiri menghampiri Korban menyanggah “banyak kalilah ceritamu” sambil memukul si Korban, bersamaan itu juga pelaku Jafar merangkul seraya mencekik korban dari belakang, Mahdi Hasibuan dan saudaranya memukuli korban dari arah depan.

Setelah pengeroyokan ini di pisahkan oleh orang lain yang ada di warung, korban pergi menuju
Pos F.SPTI menjauh meninggalkan tempat kejadian agar permasalahan ini mereda.

Ditempat lain Eem Suahimi (Ayah Korban) mendengar adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Mahdi hasibuan,jafar DKK kepada Doni Irawan, datang menghampiri Korban yang berada di Pos F.SPTI tidak jauh dari warung kopi SDRA safri sekitar 40 meter untuk menanyakan apa permasalahannya, tiba-tiba dari arah warung SDRA safri dengan mengenderai motor CBR keluarga dari Mahdi hasibuan datang melaju langsung menabrak Eem Suhaimi, secara tidak langsung memicu kembali perkelahian yang menambah korban lain, salah satunya Muhammad husin pada saat berusaha melerai memisahkan perkelahian ikut di pukuli oleh jafar,Mahdi hasibuan DKK.

Dari kejadian ini Doni Irawan melalui arahan polsek Sinunukan agar melaporkan permasalahan ini ke POLRES Mandailin Natal, di karenakan Mahdi Hasibuan,Jafar,DKK sudah terlebih dahulu melaporkan diri ke Polsek Sinunukan. Laporan dari Doni Irawan dan kedua korban sudah diterima oleh POLRES Mandailing Natal dengan nomor Laporan LP/B/254/IX/2024/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA.

Korban berharap nantinya POLRES Mandailing Natal lebih tegas dalam menjalankan penyidikannya, karena Keluarga dari pelaku ini selalu membuat resah dan selalu berbuat kerusuhan di wilayah Kecamatan Sinunukan.

(Magrifatulloh)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Panyabungan, POJOKREDAKSI.COM – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus hukum pidana PPPK Kab Madina tahun 2023 yang dinilai sarat masalah, praktek kecurangan, mal administrasi dan kental dengan aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Massa bergerak sesuai shalat Jum’at dengan titik kumpul di pintu gerbang Kantor Bupati Madina dan langsung menuju Kantor DPRD Kab Madina dan Kantor Bupati dengan pengawalan ketat puluhan personil Polri dan Satpol PP. Massa juga terlihat menggunakan sound system besar, menyanyikan yel perjuangan serta membawa puluhan poster bernada kecaman atas lambannya penanganan kasus hukum PPPK Kab Madina yang terus menuai sorotan publik dan “menasional”.

“Kita kembali turun ke jalan untuk aksi jilid ke IV menyuarakan aspirasi rakyat agar kasus PPPK ini diungkap tuntas secara adil dan transparan. Kita minta Ketua DPRD Madina EEL yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera ditahan oleh Poldasu apalagi setelah keluarnya surat telegram Kapolri No ST/ 1160/ 5/2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, etika, dan jabatan atas kasus hukum tsb. Ketua DPRD juga harus mundur dari jabatannya karna telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Poldasu. Tragedi ini sangat ironis dan memalukan Kab Madina yang memiliki ketua DPRD dengan status tersangka kasus suap PPPK” ujar Pajarur Rohman Nasution selaku orator aksi.

Disebutkan, pihaknya mensinyalir aparat penegak hukum terkesan bermain-main dan terkesan tidak serius dalam penanganan kasus tersebut, “Kasus PPPK Madina telah menyeret 7 orang tersangka. Dua orang tsk adalah kepala dinas, dan 4 orang lagi ASN. Semuanya telah di penjara. Kenapa Ketua DPRD yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka, tidak juga ditahan. Hal ini sangat melukai hati rakyat dan membuktikan hukum itu terkesan ‘tebang pilih’ dan “pilih kasih’” kecam Pajar

Masih Pajar yang mahasiswa pasca sarjana UIN Sultan Sarif Kasim Riau ini menyebutkan seluruh dalang intelektual selaku biang kerok kisruh PPPK Madina harus diungkap secara tuntas secara terang benderang serta dibongkar sampai ke akar-akarnya oleh aparat penegak hukum, “Penetapan para tersangka harus menjadi pintu masuk untuk menyeret semua pihak tanpa terkecuali termasuk ASN, Elit Pemerintahan, Politisi untuk dikenai sanksi hukum di meja hijau pengadilan, termasuk indikasi kuat keterlibatan Bupati Madina MJS dan kroninya serta tersangka Ketua DPRD EEL,” ungkapnya.

Dalam pantauan unjuk rasa tersebut, diwarnai juga aksi teatrikal dengan penggotongan keranda jenazah dan membawa mayat buatan/pocong ssebagai simbol telah matinya rasa keadilan hukum di Kab Madina.
“Kita sengaja membawa keranda, sebagai peringatan darurat bahwa keadilan dan kepastian hukum telah mati. Ini juga simbol kematian atas hukum yang dinilai telah mati suri”, kita juga meminta Kejatisu agar kasus ini tidak main – main, apalagi adanya isu rencana Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara ( SP3 ) kasus P3K Madina 2023 yang menyereret Ketua DPRD Madina, ungkap Pajar dengan lantang.

Kemudian sembari membaya keranda dan mayat buatan mahasiswa dan pemuda juga membaca suroh Yasin dengan harapan supaya terbuka hati pemerintah tidak lagi Dzolim terhadap rakyat dan aparat penegak hukum kasus PPPK Madina 2023 di usut tuntas sampai ke akar akarnya

Aksi tsb, berlangsung tertib dan AMP2K berjanji akan kembali turun ke jalan dengan eskalasi massa lebih besar bila tuntutan mereka tidak direspon secara bijak dan cepat oleh pihak berkompeten. “Kita akan kembali turun aksi jilid ke V, bila tuntutan kita diabaikan serta tidak ditanggapi. Kita akan tetap komit sampai kapan pun, pada substansi tuntutan kita” ujar mereka sambil membubarkan diri.

(Magrifatulloh)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS