LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura) kembali meraih predikat Informatif dalam ajang Komisi Informasi Sumut Awards 2026. Prestasi ini menjadi pencapaian keenam secara berturut-turut dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, dan diterima Wakil Bupati Labura, Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (20/10/2026).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dr. Abdul Haris, S.H., M.Kn., mengapresiasi OPD provinsi serta pemerintah kabupaten/kota yang terus berupaya membuka akses informasi bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, menegaskan keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia juga mendorong badan publik memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pemanfaatan teknologi digital yang inovatif.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Labura untuk terus meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, aktivis muda Robertus Juan Pratama mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah, mulai dari kondisi ekonomi, lapangan kerja, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Founder Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI) tersebut menilai keberhasilan Asta Cita harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya pencapaian administratif dan penyerapan anggaran.

“Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah pemerintah berhasil atau gagal. Kita harus berani melihat persoalan berdasarkan data, mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, dan menawarkan solusi,” ujar Juan.

Ia mengutip sejumlah hasil survei Oktober 2026 yang menunjukkan 53 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 82 persen merasa pajak dan berbagai pungutan membebani masyarakat, sementara 62 persen menilai kebijakan penciptaan lapangan kerja sangat buruk.

Selain itu, 63 persen responden mengkhawatirkan utang pemerintah akan membebani generasi mendatang. Dalam evaluasi program MBG, 76 persen responden disebut setuju apabila program tersebut dihentikan, sedangkan 96 persen ahli yang disurvei menilai penanganan karhutla belum efektif.

Menurut Juan, hasil survei tersebut perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi berbasis data dan keterbukaan pemerintah terhadap kritik.

Karhutla, Energi, dan MBG Perlu Dievaluasi

Penanganan karhutla menjadi salah satu persoalan yang disoroti. Data dalam naskah evaluasi menyebutkan luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Juan mendorong penguatan pencegahan kebakaran, pengendalian titik api, penindakan pelaku pembakaran, pemulihan lingkungan, serta kesiapan logistik dan sistem peringatan dini.

“Pencegahan harus menjadi prioritas, koordinasi pusat dan daerah harus berjalan efektif, dan setiap kelemahan penanganan bencana harus dievaluasi secara terbuka,” tegasnya.

Di sektor energi, ia menyoroti informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 16 Oktober 2026 mengenai stok BBM nasional yang berada pada kisaran 16–18 hari. Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi merata, terutama ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Terkait MBG, data yang dikutip Juan menunjukkan 95,2 persen responden mengetahui program tersebut. Namun, hanya 33,8 persen responden yang mengetahui MBG menyatakan sangat atau cukup puas, sedangkan 61,4 persen kurang atau tidak puas.

Ia menegaskan, evaluasi MBG perlu mengutamakan keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Ekonomi dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian

Pada sektor ekonomi, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia pada 5 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp17.917 per dolar AS. Juan mengingatkan bahwa angka pada satu tanggal tidak cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi selama dua tahun pemerintahan.

Ia mendorong kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan industri yang mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga kebutuhan pokok, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026, berdasarkan data BPS yang dikutip dalam naskah.

Menurut Juan, pemerintah perlu memperluas pekerjaan berkualitas melalui pendidikan vokasi, program magang, dukungan terhadap UMKM, serta insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal dan berkelanjutan.

“Generasi muda membutuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang layak, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan kesempatan membangun masa depan,” katanya.

Lima Usulan Pembenahan Pemerintah

Untuk memperbaiki pelaksanaan program nasional, Juan menyampaikan lima usulan. Pertama, menyusun rapor kinerja pemerintah yang transparan dan berbasis indikator. Kedua, memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk harga pangan, distribusi energi, pekerjaan layak, dan perlindungan korban bencana.

Ketiga, mengevaluasi tata kelola MBG dan menghapus program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diusulkannya. Keempat, memperkuat profesionalisme pejabat negara dan penegakan hukum yang adil. Kelima, membuka ruang partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi sipil, dan generasi muda dalam pengawasan kebijakan.

Juan juga menegaskan bahwa stabilitas politik harus berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kritik, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas pejabat negara.

Ia berharap evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum memperbaiki kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik.

Menurutnya, Asta Cita akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui program yang terukur, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

(Liber)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LUBUKLINGGAU, POJOKREDAKSI.COM — Polemik mengenai penertiban pengguna air PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau yang belum memiliki rekening pelanggan mendapat sorotan dalam diskusi publik yang digelar Lintas Pemuda Silampuri. Forum tersebut menilai peningkatan kualitas pelayanan dan pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas sebelum masyarakat berhadapan dengan langkah penindakan yang berpotensi masuk ke ranah pidana.

Pandangan itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Air untuk Rakyat: Hak Dasar, Kewajiban Warga, dan Tanggung Jawab Negara” yang berlangsung di Cafe Hambalayo, Kota Lubuklinggau, Minggu malam, 13 September 2026.

Diskusi digelar sebagai respons atas polemik menyusul pernyataan Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap mengenai penertiban masyarakat yang menggunakan air PDAM tanpa rekening pelanggan serta kemungkinan penerapan proses pidana terhadap dugaan pencurian air.

Forum menghadirkan sejumlah pihak dengan latar belakang berbeda, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pengelola PDAM, praktisi hukum, akademisi, pengamat hingga organisasi kepemudaan. Berbagai perspektif tersebut kemudian mempertemukan persoalan pelayanan publik, kewajiban masyarakat, tata kelola perusahaan daerah, hingga aspek hukum.

Lintas Pemuda Silampuri Soroti Polemik Pemidanaan

Koordinator Lintas Pemuda Silampuri, Ahmad J Prayogi, mengatakan diskusi tersebut sengaja digelar untuk membedah persoalan secara terbuka sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tubuh PDAM Tirta Bukit Sulap.

Menurut Yogi, pernyataan mengenai kemungkinan pemidanaan terhadap masyarakat yang menggunakan air tanpa rekening pelanggan perlu mendapat ruang klarifikasi agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.

“Kegiatan diskusi ini kita arahkan untuk membedah dan mencari solusi bersama terkait permasalahan dan polemik di tubuh PDAM, terutama isu tentang pemidanaan terhadap pelanggan yang melakukan pencurian air sebagaimana disampaikan langsung oleh Dirut PDAM melalui media sosial,” ujar Yogi.

Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan di ruang publik. Dibutuhkan dialog antara masyarakat, pemerintah, PDAM serta pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan kebijakan publik.

“Kami berinisiatif mengadakan diskusi publik ini agar persoalannya tidak menjadi liar dan kita bisa menemukan titik solusinya,” katanya.

Yogi juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemkot: Pelayanan Publik Harus Diperbaiki

Mewakili Wali Kota Lubuklinggau, Asisten I Setda Kota Lubuklinggau Erwin Armeidi menyampaikan bahwa persoalan PDAM harus dilihat secara menyeluruh. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Erwin, pembenahan pelayanan publik perlu dilakukan agar persoalan PDAM tidak terus menjadi sumber pembicaraan dan keresahan di tengah masyarakat.

“Bagaimana pelayanan publik harus diperbaiki dulu. Jangan sampai ini terus menjadi pembicaraan masyarakat,” ujar Erwin dalam forum tersebut.

Selain pelayanan, Erwin juga menyinggung kondisi tata kelola keuangan PDAM berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik dalam dua tahun terakhir.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, PDAM belum memperoleh opini dan laporan keuangannya dinilai belum sesuai dengan standar pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan PDAM bukan hanya mengenai masyarakat yang belum memiliki rekening pelanggan. Ada persoalan internal yang juga perlu mendapatkan perhatian, termasuk tata kelola, akuntabilitas, pengelolaan keuangan serta kualitas pelayanan.

Karena itu, salah satu pesan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah “perbaiki kualitas dulu sebelum mempidana.”

Pernyataan tersebut menjadi perhatian peserta karena menyentuh persoalan mendasar dalam hubungan antara penyedia layanan air dan masyarakat sebagai penerima layanan.

PDAM Klaim Terus Melakukan Pembenahan

Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap, Suhada, SH, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan internal untuk memperbaiki kondisi perusahaan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperbaiki sekitar 72 titik pipa yang mengalami kebocoran.

Perbaikan jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya PDAM meningkatkan kondisi teknis distribusi air kepada masyarakat. Dalam proses pembenahan itu, Suhada juga menyampaikan bahwa dirinya bahkan menggunakan dana pribadi untuk membantu sejumlah perbaikan.

“Kami terus fokus bagaimana caranya memperbaiki PDAM,” demikian salah satu penekanan yang disampaikan Suhada dalam diskusi.

Langkah memperbaiki jaringan yang mengalami kebocoran dinilai penting karena kondisi infrastruktur secara langsung berkaitan dengan efektivitas distribusi serta kontinuitas pelayanan air kepada masyarakat.

DPRD Ingatkan Hak dan Kewajiban Masyarakat

Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, H. Taufik Siswanto, turut memberikan pandangan mengenai polemik penertiban masyarakat yang menggunakan air PDAM tanpa rekening.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, adil dan layak juga harus menjadi bagian dari pertimbangan.

Taufik menekankan agar penertiban dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Sebelum mengambil langkah yang berpotensi memberikan konsekuensi hukum, menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai status pelanggan, proses pendataan, mekanisme pemberitahuan serta ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan administrasi.

“Jangan sampai masyarakat hanya diminta memenuhi kewajibannya, sementara hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik justru terabaikan,” katanya.

Pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan persoalan administrasi pelanggan dengan dugaan tindakan ilegal yang memang dilakukan secara sengaja.

Pengamat Soroti Tata Kelola PDAM

Pengamat senior Kurniawan Eka Saputra memberikan perspektif yang lebih luas mengenai posisi PDAM dalam pemerintahan daerah.

Menurutnya, pembenahan PDAM merupakan bagian dari janji politik Wali Kota kepada masyarakat yang harus diwujudkan melalui kebijakan serta tata kelola yang nyata.

“Pembenahan PDAM adalah janji politik Wali Kota. Jangan jadikan PDAM sebagai bagian dari politik ‘akomodir’,” ujar Kurniawan.

Ia menekankan pentingnya pembenahan PDAM dilakukan berdasarkan profesionalisme, kompetensi, kepentingan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik praktis.

PDAM, menurutnya, harus tetap dijaga sebagai institusi pelayanan publik yang profesional dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Lubuklinggau.

Praktisi Hukum Soroti Dasar Pemidanaan

Dari perspektif hukum, Praktisi Hukum Abdul Aziz, S.H., memberikan pandangan terkait wacana pemidanaan pelanggan PDAM.

Ia menyampaikan bahwa dalam persoalan tersebut tidak terdapat legal standing hukum untuk secara serta-merta mempidanakan pelanggan PDAM hanya berdasarkan kondisi belum memiliki rekening pelanggan.

Pandangan itu menjadi salah satu poin penting karena menyangkut batas antara persoalan administrasi pelanggan dan penerapan hukum pidana.

Forum kemudian menekankan perlunya membedakan masyarakat yang benar-benar melakukan tindakan ilegal secara sengaja dengan masyarakat yang menghadapi persoalan administrasi, status sambungan, pendataan maupun persoalan pelayanan lainnya.

Dengan demikian, penegakan hukum harus tetap mengacu pada dasar hukum, unsur tindak pidana, proses pembuktian dan fakta konkret di lapangan.

Status seseorang sebagai pengguna air tanpa rekening pelanggan, dengan sendirinya, tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.

Akademisi: Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar

Akademisi Hansein Arif Wijaya melihat persoalan tersebut dari perspektif kebijakan publik dan hubungan antara kualitas pelayanan dengan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran.

Menurut Hansein, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan awareness masyarakat melalui pelayanan yang baik memiliki dampak positif terhadap kemauan warga untuk membayar PDAM.

“Kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan akuntabilitas bukan sekadar indikator teknis, melainkan fondasi dalam membangun kepercayaan publik,” jelas Hansein.

Ia menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar tidak hanya tumbuh karena adanya tuntutan atau kewajiban. Kesadaran tersebut juga berkaitan dengan pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan.

“Kesadaran membayar tidak tumbuh hanya dari tuntutan, tetapi dari pengalaman bahwa kewajiban warga berbanding lurus dengan pelayanan yang mereka terima,” katanya.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas pelayanan bukan sekadar persoalan teknis perusahaan daerah. Pelayanan juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik.

Hansein menegaskan bahwa PDAM pada hakikatnya tidak semata-mata merupakan entitas bisnis yang mengejar keuntungan.

“PDAM bukan semata-mata entitas bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan instrumen pelayanan publik yang mengemban tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas air,” ujarnya.

Penertiban Tetap Diperlukan, tetapi Harus Proporsional

Dari berbagai pandangan yang disampaikan dalam diskusi, terdapat benang merah mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Masyarakat tetap memiliki kewajiban untuk menaati aturan dan memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan. Namun pada saat yang sama, PDAM dan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, penertiban penggunaan air perlu dilakukan berdasarkan verifikasi yang jelas.

Masyarakat yang terbukti melakukan tindakan ilegal secara sengaja tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun masyarakat yang menghadapi persoalan administrasi, ketidakjelasan status sambungan atau masalah pendataan perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan administratif terlebih dahulu.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar penegakan aturan tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Lintas Pemuda Silampuri Minta Ada Tindak Lanjut

Menutup diskusi, Ahmad J Prayogi menegaskan bahwa Lintas Pemuda Silampuri tidak pernah berada pada posisi membenarkan pencurian atau penggunaan air secara ilegal.

Namun, pihaknya menolak apabila persoalan yang status dan unsur pelanggarannya belum jelas langsung diarahkan pada pemidanaan masyarakat.

“Kami tidak sedang mengatakan bahwa masyarakat boleh mencuri air. Tidak. Masyarakat tetap harus taat aturan. Tetapi kami ingin memastikan bahwa sebelum masyarakat ditindak, sistem pelayanan dan administrasinya juga harus diperbaiki,” tegas Yogi.

Menurutnya, membangun PDAM yang sehat tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan melalui penertiban pelanggan. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik.

“Kalau pelayanan baik, air mengalir, administrasi jelas, pengaduan mudah, dan masyarakat merasakan manfaat dari apa yang mereka bayar, maka kesadaran masyarakat untuk menjadi pelanggan dan membayar juga akan tumbuh,” ujarnya.

Yogi menegaskan Lintas Pemuda Silampuri akan terus mengawal persoalan PDAM agar suara masyarakat tidak berhenti pada forum diskusi.

“Kami berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai forum bicara. Kami ingin ada tindak lanjut. Pemerintah memperbaiki pelayanan, PDAM memperbaiki tata kelola, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, dan masyarakat juga menjalankan kewajibannya,” kata Yogi.

Menurutnya, tujuan akhir dari pembenahan bukan menentukan pihak yang menang atau kalah dalam polemik, melainkan memastikan masyarakat Kota Lubuklinggau mendapatkan pelayanan air yang layak.

“Karena tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana masyarakat Lubuklinggau mendapatkan pelayanan air yang layak,” tutupnya.

(Vhio)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Wakil Ketua II DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) dari Fraksi PDI Perjuangan, Enduard Silver Sitorus, bersama Ketua Komisi C DPRD Labura, Ibu Upik dari Fraksi Demokrat, dan anggota Komisi C Johan Harahap dari Fraksi NasDem, melakukan kunjungan ke UPTD Puskesmas Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Selasa (1/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus menyerap berbagai masukan dari pihak puskesmas terkait kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan.

Kehadiran unsur pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Labura itu menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga kualitas fasilitas dan layanan di tingkat puskesmas menjadi perhatian penting.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Labura ingin memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi pelayanan yang berlangsung di UPTD Puskesmas Aek Kanopan. Berbagai kebutuhan maupun persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan DPRD.

Wakil Ketua II DPRD Labura, Enduard Silver Sitorus, mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Menurut Silver, kunjungan ke Puskesmas Aek Kanopan bukan sekadar melihat kondisi fasilitas, tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat berjalan dengan baik.

“Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan dan kendala di lapangan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD,” ujar Silver saat dikonfirmasi awak media di lokasi.

Silver yang juga merupakan Ketua PDI Perjuangan Kecamatan Kualuh Hulu tersebut menegaskan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

Ia mengimbau agar Puskesmas Aek Kanopan, khususnya, dapat memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga terpenuhi dengan baik. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dijalankan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

“Pelayanan kesehatan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan kita bersama,” tambahnya.

DPRD Soroti Pelayanan Publik

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Labura, Ibu Upik, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga mencatat berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh UPTD Puskesmas Aek Kanopan. Masukan tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Kami akan melihat dan mencatat berbagai kebutuhan yang disampaikan pihak puskesmas untuk menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah,” kata Ibu Upik.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya melakukan peninjauan lapangan, tetapi juga berupaya menjadikan hasil kunjungan sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Dengan turun langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, DPRD dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pelayanan dari pihak yang terlibat langsung dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Puskesmas Aek Kanopan Apresiasi Kunjungan DPRD

Kepala UPTD Puskesmas Aek Kanopan, Widiyana Yus, menyambut baik kunjungan Wakil Ketua II DPRD Labura bersama jajaran Komisi C tersebut.

Menurut Widiyana, perhatian DPRD terhadap pelayanan kesehatan sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pihak puskesmas untuk menyampaikan secara langsung kondisi serta kebutuhan pelayanan yang dihadapi di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan DPRD Labura. Ini menjadi bentuk perhatian sekaligus ruang bagi kami untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan pelayanan di lapangan,” ujar Widiyana Yus.

Menurutnya, komunikasi antara pihak puskesmas dengan DPRD menjadi bagian penting dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Masukan dari lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.

Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah fasilitas dan layanan yang terdapat di UPTD Puskesmas Aek Kanopan.

Peninjauan secara langsung dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan melihat kondisi di lapangan, DPRD diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kebutuhan puskesmas dalam menjalankan tugas pelayanan.

Pastikan Pelayanan Kesehatan Berjalan Optimal

Kunjungan DPRD Labura ke UPTD Puskesmas Aek Kanopan juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat fasilitas kesehatan.

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, kondisi fasilitas, kebutuhan pelayanan, serta berbagai kendala operasional menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Bagi DPRD, masukan yang diperoleh dari lapangan dapat menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk kemudian dibahas bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.

Sementara bagi pihak puskesmas, kunjungan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi nyata pelayanan sekaligus kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai penting agar berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat terus dievaluasi.

Melalui kunjungan lapangan seperti ini, DPRD Labura dapat memperoleh informasi secara langsung, sementara pihak puskesmas memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan pelayanan kepada para wakil rakyat.

Kunjungan Wakil Ketua II DPRD Labura Enduard Silver Sitorus bersama Ketua Komisi C Ibu Upik dan anggota Komisi C Johan Harahap ke UPTD Puskesmas Aek Kanopan pun menjadi bagian dari agenda pengawasan pelayanan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Hasil peninjauan dan masukan dari pihak puskesmas selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta pembahasan bersama pemerintah daerah guna mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mengusung tema “80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat”, rangkaian kegiatan digelar melalui upacara di halaman Mapolda Jawa Timur dan dilanjutkan dengan acara syukuran di Gedung Mahameru, Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi institusi kepolisian, momen tersebut menjadi refleksi atas perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Wakapolda Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., Polda Jatim terus berupaya memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Jawa Timur.

Pelaksanaan upacara dipimpin langsung oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce selaku inspektur upacara. Ia mewakili Kapolda Jatim yang pada saat bersamaan menghadiri undangan Presiden Prabowo untuk menerima penghargaan atas capaian pelayanan publik terbaik.

Dalam sambutannya, Brigjen Pasma Royce menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

“Saya mewakili Bapak Kapolda Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir. Saat ini Bapak Kapolda berada di Cikeas untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden,” ujar Brigjen Pasma saat memimpin upacara.

Penghargaan yang diterima Kapolda Jawa Timur menjadi salah satu indikator keberhasilan peningkatan pelayanan publik yang selama ini terus dikembangkan Polda Jatim. Pengakuan tersebut sekaligus memperkuat komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin cepat, transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tema “80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat” juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian semata. Sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh lapisan warga menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Semangat kebersamaan tersebut tampak dari kehadiran berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur serta tokoh masyarakat dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir mewakili Gubernur Jawa Timur yang berhalangan. Selain itu hadir pula jajaran pejabat utama Polda Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Komandan Lantamal V, Ketua Paguyuban Rusunawa Pakal, Ketua Pemuda Pancasila, serta perwakilan berbagai perguruan silat yang ada di Jawa Timur.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan eratnya sinergi lintas sektor dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Ketua Paguyuban Rusunawa Pakal Surabaya yang juga Ketua LSM 1001 Malam, Sigit Santoso, turut menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Semoga peringatan yang mengusung semangat ’80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat’ menjadi momentum untuk memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sigit Santoso.

Ia menilai, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dipelihara agar tercipta suasana yang damai, aman, tertib, dan kondusif.

Menurut Sigit, pembangunan nasional membutuhkan kondisi keamanan yang stabil. Oleh sebab itu, sinergi yang telah terbangun selama ini diharapkan semakin kuat sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman.

Sigit juga menyampaikan harapannya agar Polri terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari Bhayangkara ke-80, saya mendoakan agar Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, berintegritas, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat, sesuai tema hari ini, Polri untuk masyarakat,” ungkapnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lingkungan Polda Jawa Timur menjadi simbol penguatan komitmen institusi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Di era pelayanan publik yang semakin menuntut kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas, Polri dituntut terus melakukan pembenahan serta inovasi agar kepercayaan masyarakat terus meningkat.

Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan warga, Polda Jawa Timur optimistis dapat terus menjaga stabilitas keamanan sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 pun diharapkan menjadi titik penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat, sehingga cita-cita mewujudkan keamanan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang prima dapat terus diwujudkan di Jawa Timur.

(Sigit santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) atau pejabat eselon II. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir pada Kamis, 26 Juni 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Samosir, Atiston Sidauruk, yang menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.

Pelantikan sembilan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis harus menunjukkan dedikasi, integritas, loyalitas, dan komitmen penuh terhadap kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jabatan yang diberikan pemerintah bukan merupakan bentuk penghargaan semata, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Jabatan ini merupakan amanah dari pimpinan yang harus dipertanggungjawabkan. Dedikasi harus diwujudkan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir. Loyalitas terhadap pekerjaan dan pimpinan juga harus terus ditingkatkan,” tegas Atiston Sidauruk.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melewati proses seleksi yang panjang, terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan prestasi dan peningkatan kualitas kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga dituntut mampu menghadirkan inovasi, mempercepat pelayanan publik, dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target.

“Tugas dan tanggung jawab yang diemban sangat besar. Kami menantikan prestasi bapak dan ibu sekalian melalui kerja nyata. Berani mengambil keputusan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil,” ujarnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku agar seluruh program pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu seorang pejabat, melainkan oleh kekompakan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan visi dan misi pemerintah daerah.

Karena itu, Atiston meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Ia menegaskan tidak ada satu perangkat daerah pun yang dapat bekerja sendiri tanpa dukungan OPD lainnya. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Turunkan ego sektoral. Jangan merasa paling pintar, paling tahu, paling mampu, atau paling kuat. Yang terpenting adalah prestasi dan hasil pekerjaan. Tidak ada yang kuat jika bekerja sendiri. Karena itu, bangun kerja sama dan kerja tim yang solid di setiap OPD,” pesannya.

Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat agar mampu menjadi pemimpin yang dapat membina, membimbing, sekaligus memotivasi bawahannya.

Menurutnya, seorang kepala perangkat daerah tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu membangun budaya kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pencapaian target organisasi.

Ia berharap setiap pimpinan mampu menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran pegawai.

“Bimbing bawahan dengan baik, bangun standar kerja yang jelas, pelihara loyalitas dan integritas, serta ciptakan teamwork yang kuat agar seluruh program kerja dapat terlaksana sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Samosir,” katanya.

Di akhir arahannya, Atiston Sidauruk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, terutama dalam meningkatkan efektivitas organisasi, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Adapun sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu Manthun I.P. Sinaga, S.E sebagai Inspektur Daerah; Rudimantho Limbong, S.Hut., M.M sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Goldfried H. Harianja, S.P., M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang; Hans Rikardo Sidabutar, S.STP sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa; Dermawan Sinaga, S.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Elman Silalahi, S.P sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja; Advent Sitindaon, S.Sos sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Besron Sitanggang, S.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah; serta Masryn Repin Renilda Simbolon, S.T sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Turut menghadiri pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap kinerja birokrasi semakin optimal, pelayanan publik semakin cepat dan berkualitas, serta seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP ARIF FAZLURRAHMAN, SH, SIK, MSi, melakukan giat pengecekan secara langsung persiapan launching Gerai Kesehatan di pasar Kaza City, dengan didampingi AKP Sigit Ekan S S.SH, Aiptu Djarwo Agus P, Aipda Yerry, PHL Doni, PhL Sugeng Riyadi.

Dalam giat kunjungan pada hari Jumat 10 Maret 2023, pukul 10.00 WIB, Hinga selesai, Kasatlantas Polrestabes Surabaya beserta para rombongan tersebut, akan memastikan kegiatan persiapan launching berjalan aman, lancar dan terkendali.

“Ini layanan publik, maka dari itu kita pastikan acara launching berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali,”Kata AKBP Arif. Jumat, (10/3/2023).

AKBP Arif beserta rombongan juga dampingi oleh General Manajer (GM) Mall Kaza City, Bpk Adit dan Staf dari Mall Kaza City Bpk Anton dan Bpk Oke, Serta petugas dari kesehatan gerai Dokter Rahmat, untuk mengecek langsung Gerai kesehatan Yanlik di Pasar Kaza city.

“Kita akan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, dan semoga bisa bermanfaat,” pungkas AKBP Arif.

(Sigit Santoso)

Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Guna mendukung peningkatan Pelayanan Publik, Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj, S.H, S.IK, M.H melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor UPT.PDD Samsat, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kabupaten Asahan, Sabtu (10/9/2022).

Dalam kunjungannya tersebut turut dihadiri Kasat Lantas Polres Asahan, Kepala UPT.PDD. Samsat Kabupaten Asahan, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Penagihan dan Pengelola Tunggakan.

“Kunjungan ini dilakukan, untuk bersilaturahmi dan koordinasi terkait dengan peningkatan Pelayanan Publik, khususnya pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan di Samsat Kabupaten Asahan,” ujar Kapolres.

Pada kunjungannya tersebut, Kapolres juga berkesempatan meninjau langsung ruang pelayanan dan berinteraksi dengan para pengunjung yang ada di Kantor UPT.PDD Samsat Kabupaten Asahan.

“Kita harapkan Kantor UPT.PDD Samsat Kabupaten Asahan dapat lebih meningkatkan Pelayanan Publik, khususnya pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan di Samsat Kabupaten Asahan,” pungkasnya.

(Hendra Piliang)

Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Bupati Asahan, H. Surya, BSc didampingi Sekdakab Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M.Si, Kepala DPMPPTSP, H. Darwin Idris, S.H, MAP, Inspektur Kabupaten Asahan, Zulkarnain Nasution, S.H, Kepala Dinas Kominfo, Syamsuddin, S.H, M.M, Kabag Umum, Adi Putra Parlaungan, SAP, MAP hadiri undangan peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi, bertempat di Balai Kartini Convention Center, Kota Tebing Tinggi, Rabu (2/3/2022).

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bersama Wakil Walikota Tebing Tinggi, Ir. H. Oki Doni Siregar, MM, Bupati Asahan, H. Surya, BSc dan beberapa Bupati/Walikota yang turut hadir meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi, peresmian tersebut juga disaksikan MENPANRB yang diwakili Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.

Gubsu juga membubuhkan tanda tangannya, di prasasti peresmian MPP Kota Tebing Tinggi tersebut.

Usai peresmian MENPANRB yang di wakili oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA memberikan penghargaan kepada Walikota Tebing Tinggi yang di terima Wakil Walikota, Ir. H. Oki Doni Siregar, MM atas hadirnya MPP di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya Deputi Menteri beserta rombongan berkesempatan untuk meninjau sejumlah gerai pelayanan di MPP Kota Tebing Tinggi.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Bupati Langkat, Walikota Binjai, Walikota Medan (mewakili), Bupati Deli Serdang, Bupati Sergei, Bupati Batu Bara, Walokota Tanjung Balai, Walikota Pematang Siantar, Bupati Simalungun, Bupati Labura, Bupati Karo dan tamu undangan lainnya.

(Hendra Piliang)

Hal ini disampaikan Bupati Asahan, H. Surya, BSc saat memberikan sambutan kepada Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pada saat berkunjung ke Kabupaten Asahan pada kegiatan pelaksanaan monitoring Evaluasi Mall Pelayanan Publik serta Forum Konsultasi Publik di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Jum’at (07/05/2021).

Beliau juga mengatakan, bahkan visi misi tersebut juga akan tertuang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. MPP di Kabupaten Asahan nantinya akan dibawah koordinasi OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Mengakhiri sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada Tim Monitoring Evaluasi Kementerian PAN-RB. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ini, semoga dapat menjadi masukan juga informasi yang bermanfaat, untuk kebaikan program prioritas tersebut serta menjadi perbaikan apabila terdapat hal-hal yang kurang tepat.

Sementara itu Syafruddin, S.Pd, MM yang merupakan analis kebijakan Madya Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB menyampaikan, tujuan dari Mall Pelayanan Publik ini yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Beliau menambahkan, pada MPP ada 2 jenis pelayanan yaitu perizinan yang terdiri dari Layanan SIUP, TDP, IMB, layanan Izin Usaha Industri, layanan Izin Usaha Angkutan, layanan Izin Lingkungan, layanan Izin Praktek Apoteker, layanan Izin Apotek dan layanan Izin lainnya.

Selanjutnya, non perizinan yang terdiri dari Layanan SIM dan SKCK, layanan Paspor, layanan Pertanahan, layanan Disdukcapil, layanan Tenaga Kerja, layanan Bea Cukai serta layanan lainnya.

Beliau juga mengatakan, apabila Pemerintah Kabupaten Asahan akan meresmikan MPP nantinya, ada hal-hal yang perlu diperhatian sebelum melakukan peresmian tersebut yakni, sarana dan prasarana sudah siap digunakan, Instansi yang akan bergabung sudah siap melakukan operasional, Sudah dikonsultasikan dengan Kemen PAN RB dan sudah mendapatkan persetujuan untuk diresmikan, sudah dilakukan uji coba operasional untuk melihat kesiapan seluruh aspek yang ada.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Asahan, H. Darwin Idris, SH, MAP menyampaikan eksposnya tentang kesiapan dan progres penyelenggaran MPP di Kabupaten Asahan, dihadapan Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian PAN RB, Bupati Asahan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis Kominfo Kabupaten Asahan, Kadis PU dan PR Kabupaten Asahan, Kadis Disdukcapil Kabupaten Asahan serta para tamu undangan lainnya.

Hendra Piliang