MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara memperingati Hari Tani Nasional dengan menggelar diskusi publik yang membahas persoalan reforma agraria, arah pembangunan, serta masa depan petani Indonesia.

Diskusi bertajuk “Reforma Agraria di Tengah Krisis: Membaca Arah Pembangunan dan Masa Depan Petani Indonesia” tersebut berlangsung di Sekretariat DPW SPI Sumatera Utara, Minum Kopi Medan, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi petani, akademisi, mahasiswa, pemuda tani, serta masyarakat umum untuk mendiskusikan berbagai persoalan agraria yang berkembang di tengah perubahan arah pembangunan nasional.

Momentum Hari Tani Nasional dimanfaatkan SPI Sumatera Utara bukan sekadar sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai ruang refleksi untuk melihat kembali persoalan tanah, kehidupan petani, konflik agraria, hingga dampak berbagai agenda pembangunan terhadap masyarakat pedesaan.

Diskusi Hadirkan Akademisi dan Pegiat Masyarakat

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda.

Mereka adalah Edy Suhartono dari Universitas Negeri Medan, Randa Putra K. Sinaga dari PUSKAHAP FISIP Universitas Sumatera Utara, serta Andry Anshari dari Yayasan Sintesa.

Sementara diskusi dipandu oleh Yandi Syahputra Hsb, penulis buku Tanah, Negara, Martabat Manusia.

Kehadiran sejumlah narasumber dari latar belakang berbeda tersebut memberikan ruang bagi pembahasan persoalan agraria dari berbagai sudut pandang. Pengalaman petani dan masyarakat dapat dipertemukan dengan perspektif akademik maupun pandangan organisasi masyarakat.

Dalam diskusi, persoalan tanah ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Tanah tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepemilikan atau legalitas, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan ruang hidup masyarakat.

Pembahasan menjadi semakin relevan karena persoalan tanah dalam beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan berbagai agenda pembangunan. Di antaranya ekspansi perkebunan dan pertambangan, pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional, pengembangan kawasan industri, hingga agenda ketahanan pangan dan transisi energi.

Berbagai agenda tersebut membuat perubahan penggunaan tanah menjadi isu yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya petani dan warga pedesaan yang menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya agraria.

Tanah Bukan Sekadar Persoalan Kepemilikan

Dalam konteks kehidupan petani, tanah memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber utama penghidupan.

Perubahan penggunaan tanah dapat memengaruhi keberlangsungan aktivitas pertanian sekaligus ruang hidup masyarakat pedesaan. Karena itu, persoalan agraria tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang memiliki atau menguasai tanah, tetapi juga menyangkut bagaimana tanah tersebut dimanfaatkan dan siapa yang memperoleh manfaat dari pemanfaatannya.

Perspektif tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam diskusi yang digelar SPI Sumatera Utara.

Forum tersebut tidak hanya membicarakan konflik agraria yang sudah berlangsung, tetapi juga mencoba membaca kemungkinan munculnya persoalan agraria baru sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan dan arah pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut, Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk melihat hubungan antara kebijakan pembangunan dengan kehidupan masyarakat yang berada langsung di wilayah yang mengalami perubahan penggunaan tanah.

Ketimpangan Tanah hingga Masa Depan Petani

Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Di antaranya ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, arah pembangunan, ketahanan pangan, transisi energi, serta masa depan petani.

Persoalan-persoalan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

Ketika tanah mengalami perubahan fungsi, misalnya, dampaknya tidak hanya menyangkut status atau penggunaan lahan. Perubahan tersebut juga dapat berkaitan dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan.

Karena itu, pembahasan mengenai reforma agraria dalam forum tersebut diarahkan untuk melihat persoalan agraria secara lebih menyeluruh.

Pengalaman petani menjadi bagian penting dalam memahami kondisi di lapangan. Sementara perspektif akademisi dan organisasi masyarakat memberikan ruang untuk melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih luas.

Pertemuan berbagai perspektif itu sekaligus membuka ruang dialog mengenai bagaimana persoalan agraria dapat terus dibicarakan dalam diskursus publik.

Hari Tani Nasional Jadi Momentum Refleksi

Peringatan Hari Tani Nasional yang digelar SPI Sumatera Utara pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai agenda tahunan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi terhadap kondisi agraria Indonesia sekaligus ruang untuk membicarakan kembali hubungan antara tanah, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.

Bagi petani dan masyarakat pedesaan, persoalan tanah memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kepemilikan secara administratif. Tanah juga berhubungan dengan keberlangsungan penghidupan, ruang hidup, dan masa depan masyarakat.

Karena itu, pembicaraan mengenai reforma agraria dinilai perlu terus ditempatkan dalam ruang publik. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah membutuhkan pembahasan yang terbuka dengan melibatkan masyarakat serta berbagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap persoalan agraria.

Diskusi publik yang digelar SPI Sumatera Utara menjadi salah satu ruang untuk membangun pembahasan tersebut.

Reforma Agraria dan Arah Pembangunan

Di tengah berbagai agenda pembangunan nasional, persoalan agraria menjadi isu yang terus berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Ekspansi perkebunan dan pertambangan, pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional, kawasan industri, ketahanan pangan, hingga transisi energi memiliki keterkaitan dengan penggunaan sumber daya agraria.

Dalam situasi tersebut, petani dan masyarakat pedesaan menjadi kelompok yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan mengenai perubahan penggunaan tanah.

Oleh karena itu, diskusi mengenai reforma agraria tidak hanya berfokus pada konflik tanah yang telah terjadi. Pembahasan juga diarahkan pada bagaimana kebijakan pembangunan ke depan dapat membentuk kondisi agraria dan kehidupan petani.

Persoalan tersebut menjadi penting karena arah pembangunan memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan ruang hidup masyarakat yang bergantung pada tanah.

Melalui diskusi tersebut, SPI Sumatera Utara mendorong agar reforma agraria tetap menjadi bagian dari diskursus publik. Persoalan tanah diharapkan tidak hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga dari aspek keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Selain itu, keberlanjutan penghidupan petani, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta arah pembangunan Indonesia ke depan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan agraria.

Mendorong Pembicaraan Agraria Tetap Terbuka

Peringatan Hari Tani Nasional menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan bahwa persoalan agraria memiliki dimensi yang luas dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Diskusi yang mempertemukan petani, akademisi, mahasiswa, pemuda tani, dan masyarakat umum tersebut menunjukkan adanya ruang untuk membicarakan persoalan tanah secara terbuka.

Berbagai pertanyaan mengenai ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, pembangunan, ketahanan pangan, transisi energi, serta masa depan petani menjadi bagian dari pembahasan.

Dengan demikian, Hari Tani Nasional tidak hanya diperingati sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap kondisi agraria Indonesia.

Bagi SPI Sumatera Utara, pembicaraan mengenai reforma agraria perlu terus hadir dalam diskursus publik. Persoalan tanah perlu dipahami secara lebih luas, baik dari aspek legalitas maupun dari sisi keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatannya.

Pada saat yang sama, keberlanjutan kehidupan petani, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta arah pembangunan Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan mengenai masa depan agraria.

Diskusi publik di Medan tersebut menjadi salah satu ruang bagi berbagai pihak untuk bertukar pandangan mengenai persoalan tersebut sekaligus melihat kembali posisi tanah dalam kehidupan masyarakat dan arah pembangunan Indonesia ke depan.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri siap mengimplementasikan dan mewujudkan seluruh pembangunan nasional menuju Indonesia Maju sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

“Selama dua hari kita melaksanakan kegiatan Rapim, yang pertama Rapim TNI-Polri yang kegiatannya dihadiri Presiden Jokowi. Beliau memberikan arahan, yang kami tindaklanjuti dengan melaksanakan implementasi arahan beliau khususnya terkait dengan agenda Polri yang Presisi dalam pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural serta mengamankan agenda Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju,” kata Sigit.

Dalam Rapim tersebut, Sigit menekankan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk menjalankan seluruh agenda kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Sigit menyebut, pengamanan dan pengawalan akan dilakukan secara maksimal. Pasalnya Presiden Jokowi, kata Sigit, telah mengingatkan bahwa dinamika perkembangan global yang ada saat ini akan berdampak ke dalam negeri. Sehingga, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita menghadapi ketidakpastian akibat perkembangan global Pandemi Covid-19. Kelangkaan energi juga tentunya berdampak ke kebutuhan-kebutuhan bahan pokok. Perlu dan harus kita antisipasi dengan langkah-langkah di lapangan. Sehingga hal-hal tersebut bisa kita jaga dan ketersediaannya harus tetap ada,” ujar Sigit.

Lebih dalam, mantan Kabareskrim Polri itu juga menegaskan bahwa, seluruh jajaran Kepolisian di wilayah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman dan damai.

“Kewajiban Polri untuk mengawal dan memastikan investasi baik dari PMDN maupun PMA seluruhnya bisa berjalan baik. Dan tentu peran Polri bagaimana membantu menyelesaikan proses yang ada sehingga berjalan dengan baik,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Pada Rapim tersebut, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan agenda nasional dan internasional yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah, di tengah Pandemi Covid-19.

“Dan juga terkait event-event yang ada seperti event internasional yang akan kita hadapi yaitu Presidensi G-20 akan berlangsung selama setahun dan juga event-event yang lain . Perlu pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit meminta kepada seluruh personel Kepolisian untuk terus berada di garda terdepan dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19. Kemudian, Ia juga berharap, Polisi harus tanggap bencana untuk membantu meringankan beban dari masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kita harus pastikan aman di tengah Pandemi Covid-19 varian baru. Bagaimana kita bisa menjaga ini berjalan, namun laju Covid-19 kita bisa kendalikan,” tutup Sigit.

(Humas Polres Fakfak/Amatus Rahakbauw)