Pojokredaksi.com – Jakarta – Sebuah utas yang diunggah akun @adekistrifal di media sosial Twitter mengenai anak buah kapal Warga Negara Indonesia (ABK WNI) yang ditahan Polisi Laut China mendadak viral.

Utas diunggah oleh anak dari salah satu ABK WNI itu tak ayal mendapat tanggapan dari ratusan warganet dan telah disebarkan serta disukai puluhan ribu pengguna Twitter. Dari unggahan si anak tersebut  beberapa media nasional juga ramai memberitakannya. Sehingga pihak pemerintah melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha memberi penjelasan kepada media terkait kasus yang menimpa 4 ABK WNI itu.

Peristiwa yang menimpa 4 ABK WNI ini juga mendapat tanggapan Pengamat Maritim yang juga pendiri dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar, dalam keterangan persnya. Dia merasa prihatin dengan yang dialami ABK tersebut. Namun dia juga menyayangkan tindakan mereka, sehingga harus berurusan dengan  hukum di negara lain.

“Terus terang saya merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada empat ABK WNI tersebut. Tapi saya juga menyayangkan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka harus berurusan dengan aparat hukum di negara lain,” katanya di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kemenlu melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha bahwa mereka ditangkap karena telah menyelundupkan bahan bakar bensin ke wilayah Wenzhou, RRT. Bahkan Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Kota Wenzhou mengungkapkan  4 ABK WNI tersebut tercatat pernah melakukan penyelundupan barang ke China sebanyak 22 kali sejak tahun 2015.

“Dari penjelasan itu saya sangat menyayangkan dengan tindakan 4 ABK WNI yakni melakukan penyelundupan BBM. Apalagi tindakannya sampai berulang 22 kali. Posisi ABK WNI jelas salah. Tindakan itu tidak hanya berdampak bagi mereka, tapi bisa memiliki dampak terhadap citra kurang baik bagi keseluruhan pelaut Indonesia yang bekerja di Negara lain, dimana bisa dianggap Pelaut dari Negara Indonesia tidak patuh pada aturan yang berlaku di negara lain,” katanya.

Seharusnya para ABK WNI dalam hal ini terutama Nakhoda kapal memahami bahwa mereka terikat oleh aturan-aturan Negara tempat Kapal mereka beroperasi. Saya ambil contoh peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Dalam Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya. Sebagai wakil perusahaan maka sudah seharusnya Nakhoda juga bertanggung jawab terhadap barang-barang dan muatan yang ada di kapalnya, termasuk bahan bakar untuk operasional kapal,” jelas Capt. Hakeng.

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008, menjelaskan pula bahwa perusahaan pelayaran sebagai pengangkut memiliki tanggung jawab penuh terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan mulai dari barang itu diterima sampai diserahkan kembali kepada pemilik barang, imbuhnya.

Namun kata Capt. Hakeng lagi, “Dalam beberapa kasus, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Nakhoda. Nakhoda sebagai wakil pengusaha kapal yang seharusnya menjaga semua aset perusahaan dan pemilik muatan, malah terkadang mengabaikan tanggung jawab tersebut. Hal ini patut disayangkan.”

Tindakan hukum dari aparat Kepolisian Laut Tiongkok terhadap para ABK WNI tidak dapat disalahkan. Apalagi tindakan dari para ABK ini menurut pandangan mereka dapat merugikan negara. Akibat dari penyelundupan itu, pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengalami kerugian pajak sebesar 77.415.737 RMB atau setara kurang lebih Rp 170 miliar.

“Tindakan dari aparat kepolisian Tiongkok tidak dapat disalahkan. Mereka bekerja untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di sana. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pihak kepolisian negara kita apabila ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum pasti juga akan dilakukan penegakkan hukum yang berlaku,” tegas Capt. Hakeng.

Capt. Hakeng juga memuji langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tetap memberikan perhatian berupa pendampingan hukum kepada 4 ABK WNI, seperti yang diungkapkan Judha  Direktur Perlindungan WNI Kemenlu bahwa selama proses persidangan, pihaknya memberikan pendampingan pengacara untuk keempat ABK WNI.

Bahkan menurut Judha bahwa perwakilan RI di Shanghai juga turut memastikan pemenuhan hak-hak para WNI di sistem peradilan setempat.

“Patut diapresiasi kepedulian pemerintah dalam memberi pendampingan hukum kepada warga negaranya, yang sedang terkena kasus hukum terlepas perbuatan yang dilakukan para ABK tersebut salah,” ucap Capt. Hakeng.

Dalam akhir keterangan persnya, Capt. Hakeng mengingatkan, “Tetap patuhi hukum/aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Jangan karena WNI, lalu bebas berbuat salah di luar negeri, karena yakin oleh negara benar atau salah akan tetap diberikan pendampingan.”

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Masyarakat Maluku khususnya pelaku usaha sektor kemaritiman merasa senang ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Maluku bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon, Kamis (25/3/2021).

Saat itu Presiden Jokowi berdialog dengan para pelaku usaha perikanan di sana dan menyatakan bahwa kita akan membangun Ambon New Port (ANP).

Pernyataan yang diucapkan oleh orang nomor satu di Indonesia tentu saja menjadi sebuah harapan besar bagi masyarakat Maluku. Karena mereka akan mempunyai pelabuhan baru terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan dalam satu lokasi di pelabuhan.

Harapan tersebut seakan sirna ketika beredar kabar bahwa rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon Newport) tidak akan terjadi. Kekacauan informasi bertambah luas ketika tidak lama kemudian muncul kabar terbaru dari pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Maluku yang tersiar di media bahwa pembangunan Pelabuhan Ambon Baru tetap akan dilaksanakan.

Menanggapi kesimpangsiuran informasi tersebut, Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar menyebutkan  kepada sejumlah media, Kamis (31/3/2022), distorsi informasi perihal jadi atau batalnya pembangunan Pelabuhan Ambon Baru untuk mendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional dan kemudian terekspos ke tengah masyarakat, sehingga akhirnya menjadi bola panas di tengah-tengah masyarakat Maluku sepatutnya tidak perlu terjadi.

“Kesimpangsiuran informasi ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para pejabat, yang juga menjadi publik figur mau menahan diri serta menghindari mengeluarkan statemen-statemen yang tidak perlu ke masyarakat,” ujarnya.

Capt. Hakeng pun mempertanyakan perihal pencanangan rencana pembangunan ANP yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yang datang ke Maluku pada saat itu. Akan tetapi saat pembatalan diberitakan hanya oleh menterinya.

“Kenapa harus dibatalkan? Padahal rakyat Maluku dan Indonesia sudah berharap banyak terhadap proyek ini yang tentunya akan mampu menambah devisa daerah dan negara. Selain itu akan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegasnya.

Dikatakan Capt. Hakeng lagi, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembangunan ANP tahun lalu sangatlah tepat guna mendukung pencapaian Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

“Sebagai negara maritim yang besar dengan 66 persen wilayahnya adalah lautan, pelabuhan memiliki peran besar untuk meningkatkan produktivitas antarpulau,” kata Capt. Hakeng.

Pembangunan ANP menurut Pendiri dan Pengurus di  Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dapat disebut tepat. Apalagi perairan Maluku juga diketahui memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumberdaya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia.

“Perihal Area/Wilayah penangkapan ikan sebagaimana dicanangkan KKP, patut kita kaji kenapa Laut Arafura hanya diperuntukan sebagai area pembibitan ikan saja? Apa dampaknya? Sebagai saran alternatif dari saya, Kenapa tidak dibuat Laut Arafura tetap dibuka sebagai wilayah tangkapan ikan, hanya saja dibuatkan jadwal musim tangkap ikannya. Jadi ada waktu dalam bulan-bulan tertentu ikan bisa berkembang biak tanpa terganggu,” saran putra Maumere, Nusa Tenggara Timur ini.

Menko Maritim dan Investasi  Luhut Binsar Panjaitan menyatakan terdapat hasil Studi Fisibilitas yang menemukan di wilayah tersebut  terdapat ranjau bekas perang dunia II dan gunung berapi bawah laut. Dari hasil studi itu dapat memberi isyarat bahwa LIN dan ANP terancam batal dibangun di kawasan Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

“Kita perlu duduk dan kaji bersama area mana kedepan yang paling tepat guna membangun Ambon New Port. Dari sisi kebijakan dan juga keekonomian perlu dapat perhatian lebih. Tak ada salahnya jika dibuatkan aturan turunan dari dua proyek tersebut,” sebut Capt. Hakeng.

Pembangunan ANP dan LIN di Maluku selayaknya direalisasikan. Karena menengok sejarah, dimana jalur rempah di Kepulauan Maluku sudah tercatat dalam sejarah sejak abad ke-14.

Pada waktu itu terdapat Pelabuhan Hitu yang menjadi daerah lalu lintas perdagangan cengkeh yang dilakukan oleh orang Banda. Hitu juga dijadikan tempat untuk transit dari para pedagang sebelum melanjutkan perjalanannya.

Catatan perjalanan seorang asal Portugis, Tomé Pires, dalam catatan etnografis Suma Oriental, menggambarkan tentang Kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, dan Banda) yang disebut sebagai the spice islands atau kepulauan rempah.

“Sebagai calon International Hub ke depan, maka sudah sepatutnya memetakan serta memantaskan diri. Secara Natural saat ini pelayaran internasional ditujukan ke Singapura lalu dilanjutkan ke negara Asia Timur lainnya. Patut dipikirkan dari sekarang, faktor apa yang membuat jalur tradisional ratusan tahun tersebut bisa kita geser ke Maluku New Port. Giat Ekonomi selain perikanan harus kita gaungkan. Dahulu Belanda dan Portugis datang karena Sumber Daya Alam Indonesia yang ada di Maluku, patutnya kita sekarang menciptakan magnet yang menarik perdagangan tersebut dalam bentuk produk laut,” beber Capt. Hakeng.

Pembangunan ANP diperkirakan akan menelan biaya sekitar 5 triliun. Dan untuk mewujudkan ANP tidak dapat dilakukan secara instan. Berdasarkan perkiraan dari Pemerintah Pusat pembangunan akan selesai dalam waktu 2 tahun.

“Memang dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk dapat mewujudkan pelabuhan bertaraf internasional. Karena itu tidak ada salahnya juga pemerintah menyerap dana dari investor untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Tugas dari Kementerian Investasi Indonesia untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pendanaan,” pungkas Capt. Hakeng