JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM – Persoalan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada konsekuensi hukum apabila persyaratan administrasi pencalonan Gibran dinilai tidak terpenuhi sejak awal proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Praktisi hukum Duarjon Simalango, SH, MH, menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif yang berdiri sendiri. Menurutnya, apabila surat keterangan (suket) yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan dinyatakan tidak memiliki dasar keberadaan atau keabsahan sejak awal, maka pemenuhan persyaratan Gibran sebagai calon wakil presiden juga patut dipersoalkan.

Pandangan tersebut disampaikan Duarjon saat ditemui di Warung Kopi Perjumpanta, Cawang, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Menurut saya, kalau Gibran batal demi hukum dan sebagian pakar menafsirkan suket itu tidak ada dari awal, itu artinya persyaratan Gibran sebagai cawapres tidak terpenuhi,” ujar Duarjon.

Ia menjelaskan, dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, seluruh persyaratan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi oleh setiap calon. Karena itu, apabila terdapat dokumen yang dipersoalkan keabsahannya dan dokumen tersebut merupakan bagian penting dari persyaratan pencalonan, persoalan tersebut dinilai dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status calon yang bersangkutan.

Bagi Duarjon, persoalan tersebut tidak cukup dilihat hanya dari keberadaan dokumen secara administratif. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah dokumen tersebut benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon dilakukan.

Menurutnya, persyaratan pencalonan merupakan bagian mendasar dalam menentukan sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Oleh sebab itu, apabila salah satu persyaratan pokok dinilai tidak terpenuhi, status pencalonan yang bersangkutan harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Duarjon Nilai Status Pasangan Prabowo-Gibran Tidak Bisa Dipisahkan

Lebih jauh, Duarjon menilai persoalan keabsahan pencalonan Gibran tidak dapat dilepaskan dari status pasangan calon secara keseluruhan.

Menurutnya, pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan pasangan. Dengan demikian, apabila salah satu calon dinilai tidak memenuhi persyaratan hukum untuk maju dalam pemilihan, persoalan tersebut juga dapat berimplikasi terhadap keabsahan pasangan yang didaftarkan.

Ia menegaskan, posisi Prabowo Subianto sebagai calon presiden tidak bisa dipandang terpisah dari status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam satu pasangan pencalonan.

“Kalau syarat tidak terpenuhi, Gibran tidak sah sebagai cawapres. Kalau Gibran tidak sah sebagai cawapres, artinya Prabowo-Gibran juga tidak sah. Jadi Prabowo tidak bisa terlepas dari pasangan tersebut,” kata Duarjon.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa menurut konstruksi hukum yang disampaikan Duarjon, pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan calon wakil presiden harus mempertimbangkan konsekuensinya terhadap pasangan calon secara keseluruhan.

Dengan kata lain, persoalan yang dipermasalahkan bukan semata-mata menyangkut kedudukan individu Gibran, melainkan juga status pasangan Prabowo-Gibran yang mengikuti tahapan pencalonan sebagai satu kesatuan peserta pemilihan presiden.

Meski demikian, penilaian mengenai akibat hukum tersebut tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen, ketentuan yang berlaku ketika pendaftaran berlangsung, serta kewenangan lembaga yang berhak memutus persoalan pencalonan.

Bedakan Kesalahan Pencalonan dan Pelanggaran Setelah Menjabat

Dalam keterangannya, Duarjon juga memberikan penekanan mengenai perbedaan antara persoalan hukum yang terjadi pada tahap pencalonan dengan pelanggaran yang mungkin terjadi setelah seseorang resmi menduduki jabatan sebagai wakil presiden.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut memiliki karakter dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Apabila permasalahan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan sejak awal, maka yang dipersoalkan adalah dasar hukum penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden. Persoalan tersebut menyangkut proses sebelum seseorang memperoleh kedudukan sebagai pejabat negara.

Sebaliknya, apabila seseorang telah menjabat sebagai wakil presiden kemudian melakukan tindakan yang diduga melanggar hukum, persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan perbuatan yang dilakukan selama menjalankan jabatan.

Duarjon mencontohkan, dugaan tindak pidana maupun persoalan yang berkaitan dengan kebijakan wakil presiden setelah menjabat merupakan persoalan berbeda dari dugaan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi ketika mendaftar sebagai calon.

“Karena yang dipersoalkan adalah syarat pendaftaran cawapres Gibran. Lain halnya jika Gibran bermasalah setelah ia menjadi wapres, misalnya terkait kebijakan wapres, tindak pidana, dan lain-lain, barulah kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Gibran sebagai wapres,” pungkasnya.

Pembedaan tersebut menjadi bagian penting dari argumentasi Duarjon. Ia ingin menegaskan bahwa dugaan persoalan yang muncul sebelum penetapan pasangan calon tidak semestinya disamakan dengan persoalan hukum yang timbul akibat tindakan seseorang setelah menduduki jabatan publik.

Persyaratan Pendidikan Cawapres Menjadi Bagian Perdebatan Hukum

Persoalan dokumen persyaratan calon wakil presiden juga berkaitan dengan ketentuan mengenai pendidikan minimal yang diatur dalam peraturan pemilu.

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Isu mengenai dokumen pendidikan Gibran kemudian menjadi salah satu materi yang dipersoalkan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam persidangan pada 23 September 2026, para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait dokumen persyaratan pendidikan Gibran, termasuk surat keterangan penyetaraan pendidikan. Mereka berpendapat dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku agar persyaratan pendidikan calon dapat dinyatakan sah.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pandangan berbeda. KPU menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo-Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. Menurut KPU, surat keterangan penyetaraan memiliki kedudukan yang diakui berdasarkan ketentuan pendidikan yang berlaku.

KPU juga mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan tersebut serta menilai permohonan diajukan melewati tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 tidak terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait persyaratan pendidikan Gibran.

Dengan demikian, persoalan tersebut masih harus dipahami berdasarkan dalil para pemohon, keterangan para pihak, serta proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum lembaga yang berwenang. Keberadaan suatu dalil atau pendapat hukum tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa pencalonan telah dinyatakan tidak sah.

Kepastian Hukum Menjadi Hal yang Dipersoalkan

Perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran memperlihatkan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilihan umum. Persyaratan calon tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu dalam menetapkan seseorang sebagai peserta pemilihan.

Di sisi lain, setiap dugaan ketidaksesuaian dokumen harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemeriksaan tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, keabsahan dokumen, proses verifikasi, serta kewenangan lembaga yang menangani perkara.

Pandangan Duarjon Simalango menempatkan persoalan ini pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana konsekuensi hukumnya apabila persyaratan salah satu calon dalam pasangan presiden dan wakil presiden ternyata dinilai tidak terpenuhi sejak awal?

Bagi Duarjon, persoalan tersebut memiliki implikasi yang lebih luas karena menyangkut status pasangan calon, bukan hanya individu yang dokumennya dipersoalkan.

Pada akhirnya, penentuan mengenai sah atau tidaknya pencalonan serta akibat hukum terhadap pasangan Prabowo-Gibran harus didasarkan pada ketentuan hukum dan putusan lembaga yang berwenang, bukan semata-mata pada pendapat atau penafsiran salah satu pihak.

(Liber Simbolon)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029.

Ucapan itu disampaikan setelah KPU RI
menetapkan pasangan nomor urut 2 itu setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Senin, (22 April 2024).

Hasil Pilpres 2024 ini dituangkan dalam keputusan KPU RI Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024.

“Atas nama Vox Point Indonesia, kami menyampaikan profisiat dan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, di Jakarta, Rabu, (24 April 2024).

Selanjutnya, kata Handojo Vox Point Indonesia sebagai Ormas Katolik akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran secara khusus kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia.

“Kami tentu mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, kita meminta semua pengurus dan Voxian untuk berjalan bersama pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Handojo.

(Abet T)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, meminta relawan Laskar Prabowo 08 untuk mengawal dan mendukung program kerja Prabowo-Gibran pada pemerintahan yang baru.

Permintaan tersebut disampaikan dalam sambutan Halal Bihalal dan Syukuran Laskar Prabowo 08, di Markas Prabowo 08, Jl. Prapanca Raya, No. 38, BCD, Jakarta Selatan. Sabtu, (20/4/2024).

“Saya berharap di 17 provinsi Laskar Prabowo 08 bisa mengawal program Prabowo – Gibran yang begitu bagus dan banyak,” tegas Hashim.

Pada kesempatan tersebut Hashim juga
mengapresiasi Laskar Prabowo 08 sebagai salah satu relawan Prabowo-Gibran yang sangat bagus.

Karena itu, ia meminta agar relawan ini perlu menjaga soliditas dan terus konsolidasi agar ke depan semakin mantap dan solid mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Di antara semua relawan yang paling bagus itu Laskar Prabowo 08. Mohon maaf dari relawan yang lain, saya mohon maaf itu benar,” kata Hashim, disambut tepung tangan para pengurus dan relawan Laskar Prabowo 08.

Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Haposan P. Batubara menanggapi pernyataan Hashim dengan positif.

Haposan meyakini apa yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Laskar Prabowo 08 itu untuk memperkuat spirit kerja Laskar Prabowo 08 mengawal pemerintahan yang baru.

“Kami menyambut baik apresiasi dan permintaan Pak Hashim. Karena itu, kami minta semua relawan Laskar Prabowo 08 untuk tetap solid. Mari kita mendukung dan siap bekerja dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegas Haposan.

Sebagimana diketahui, relawan Laskar Prabowo 08 saat ini berada di 17 provinsi. Ke depan akan diadakan konsolidasi untuk mengisi di semua provinsi dan kabupaten kota.

“Tentu untuk mendukung kerja-kerja Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Haposan.

(Abet T)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Bendahara Umum Laskar Prabowo 08, Devi Taurisa menyampaikan terima kasih atas apresiasi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut Laskar Prabowo 08 sebagai salah satu relawan Prabowo-Gibran yang cukup bagus.

“Kami sangat menghormati dan berterima kasih atas apresiasi Pak Hashim. Apresiasi itu datang dengan berbagai alasan. Tentu melihat kinerja kami yang turut memberi andil dalam memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” ujar Devi.

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan apresiasi dalam sambutan Halal Bihalal dan Syukuran Laskar Prabowo 08, di Markas Prabowo 08, Jl. Prapanca Raya, No. 38, BCD, Jakarta Selatan. Sabtu, (20 April 2024).

“Di antara semua relawan yang paling bagus itu Laskarar Prabowo 08. Mohon maaf dari relawan yang lain, saya mohon maaf itu benar,” kata Hashim, disambut tepung tangan para pengurus dan relawan Laskar Prabowo 08.

Adik kandung Prabowo Subianto itu juga berterima kasih atas kerja keras Laskar Prabowo 08 yang telah membantu memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama kurang lebih 10 bulan,” ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Prabowo 08 itu.

Beberapa tamu undangan yang hadir pada acara tersebut di antaranya Soedrajad Djiwandono, Bianti Djojohadikusumo, Maryani Djojohadikusumo yang merupakan kakak kandung Pak Prabowo Subianto. Kemudian Komjen Pol (Purn) Mochammad Iriawan yang sering disapa dengan Iwan Bule, Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati dan beberapa tokoh nasional lainnya.

(Abet T)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perhitungan dan keputusan KPU RI.

Ucapan itu disampaikan setelah KPU RI memutuskan dan menetapkan pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan jumlah 96.214.691 suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional.

Keputusan itu bernomor 360/2024 yang dibacakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2024, Rabu, 20 Maret 2024.

“Atas nama Vox Point Indonesia, kami menyampaikan proficiat dan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-cawapres yang menang berdasarkan keputusan KPU,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, di Jakarta, Minggu, 24 Maret 2024.***

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – 22 Maret 2024—- Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran menggelar Sarasehan dan FGD Maritim bertajuk “Maritim Menuju Indonesia Maju” pada Jumat (22/3). Acara yang digelar di Fanta HQ dihadiri Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran Muhammad Arief Rosyid Hasan dan Koordinator Fanta Maritim Makbul Ramadhani.

Adapun narasumber dalam acara ini yakni Pegiat Maritim Jefri San dan Bayu Putro, Praktisi Maritim Fajar, Akademisi Muhammad Syaiful dengan moderator Sadam Elake.

Sarasehan dan FGD tersebut sekaligus memperkenalkan Fanta Maritim, sebagai cluster Fanta yang ke 28.

Arief menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Karena itu ia menyinggung potensi maritim Indonesia yang mencapai 27 Miliar USD.

“Pak Presiden Jokowi pada saat 2014 dan 2019 itu selalu bicara kita negara maritim tidak boleh memunggungi lautan gitu. Kita tidak boleh memunggungi laut, sungai, dan potensi-potensi yang ada airnya,” kata Arief.

Kendati demikian kata Arief gagasan utama Jokowi tersebut belum tersampaikan dengan baik oleh struktur birokrasi. Sehingga kata Arief kedepannya perlu ada terobosan di dunia maritim.

Karenanya ia meminta Fanta Maritim dibawah Makbul Ramadhani untuk fokus menyusun dan melaksanakan agenda-agenda yang berkaitan dengan kelautan. Sebab kata dia banyak potensi sumber daya keluatan yang bisa dikelola dengan baik. Yakni kata Arief dari mulai logistik, transportasi laut, pertambangan laut, potensi perikanan dan lainnya.

Sehingga Wakil Direktur Milenial TKN Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019 itu menegaskan Indonesia butuh orang muda untuk fokus mendorong agenda-agenda maritim.

“Perlu anak-anak muda yang fokus, serius untuk mendorong agenda maritim ini, sehingga kita akhirnya melahirkan banyak anak-anak muda yang siap. Apalagi Fanta ekosistem ini juga akan kita dorong sebagai talent pool, kita persiapkan anak-anak muda yang sehingga kalau dibutuhkan, kami disini punya anak muda di sektor maritim ini,” ucap Arief.

“Jadi hal-hal itu yang memang harus kita siapkan ya, mumpung priodesasi ini masih ada sekitar 7 bulan ya, kita persiapkan. Karena sekarang kan ada agenda keberlanjutannya, agenda percepatannya, akselerasinya, dan penyempurnaannya. Sehingga di bawah Pak Prabowo Mas Gibran harusnya ini jauh lebih mudah ini, transisinya,” sambungnya.

Dalam FGD, Koordinator Fanta Maritim Makbul Ramadhani menyinggung bahwa program tol laut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus terus dilanjutkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo-Gibran. Sebab kata Makbul, program tol laut bermanfaat untuk masyarakat terpencil, karena dapat mengurangi disparitas harga barang antarwilayah di Indonesia.

“Dari konektivitas nasional kita, saya pikir sudah cukup, tinggal bagaimana berkelanjutan kita optimalkan. Kita mengoptimalkan kapal yang banyak masuk, perputaran ekonomi di daerah-daerah itu betul-betul hidup, harga-harga barang pokok dan barang penting juga menjadi murah, karena ada program tol laut yang kemudian akan disempurnakan, dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Makbul.

Makbul juga menyebut bahwa belum ada pelabuhan internasional di Selat Malaka. Sebab kata dia setiap tahun, sebanyak 80 ribu kapal dan 40 persen ekonomi perdagangan dunia yang melintasi Selat Malaka.

Karena itu pihaknya tengah menyusun naskah agar dibangun Pelabuhan Internasional atau Pelabuhan Samudera di Selat Malaka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi kita sedang susun naskah untuk diberikan kepada pemerintahan terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk ikut serta menyusun kebijakan itu, karena kan posisi Indonesia sangat strategis kan. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan posisi strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional kita. Jadi harus ada pelabuhan internasional, kalau kata Bung Karno Pelabuhan Samudera,” kata Makbul.

Karena itu anak-anak muda kata Makbul harus ikut mendorong kebijakan agar sektor maritim bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sebab Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi sumber daya alam di laut dan juga letak strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudra hindia dan pasifik.

“Kita menyusun sebuah draft yang akan kita tawarkan, yang akan kita sampaikan nanti sebagai bentuk kita menghimpun pemikiran-pemikiran anak-anak muda bagaimana kemudian anak-anak muda ikut terlibat mengawal proses kebijakan Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Makbul.

Di kesempatan yang sama Pegiat Maritim Jefri San meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, maritim Indonesia bisa menjadi poros di alur perdagangan. Sebab banyak potensi laut yang bisa dikembangkan seperti penguatan budaya dan sumber daya maritim, pariwisata hingga pengembangan infrastruktur konektivitas.

“Saya pikir ini saatnya, mungkin di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, maritim itu benar-benar menjadi poros untuk alur perdagangan kita,” kata Jefri.

Sementara itu pegiat Maritim Bayu Putro menyoroti pengelolaan limbah sampah di pelabuhan. Sebab kata dia dari data Majalah Tempo tahun 2021, limbah sampah yang dihasilkan itu sebanyak itu sebanyak 0,68 kilo per hari sampah. Karena itu untuk mencapai Greenport, perlu ada kerjasama dalam pengelolan sampah di pelabuhan.

“Kedepannya kita mendorong untuk pemeerintahan ke depan melakukan sebuah konsesi atau kerjasama tersebut, kerjasama antara pemerintah dan bidang usaha di dalam pengelolaan sampah di Pelabuhan,” ucap Bayu.

Kemudian Praktisi Maritim Fajar menyarankan perlunya ada produk-produk maritim yang harus dimunculkan di e-katalog. “Memberikan suatu produk yang bisa menjadi suatu investasi dan mungkin bisa menjadi suatu kebijakan bagaimana bisa tata kelola terhadap penjualan produk-produk yang berhubungan dengan maritim tersebut,” ucap Fajar.

Selain itu Akademisi Muhammad Syaiful menyarankan perlunya pengembangan digitalisasi di sektor maritim di pemerintahan Prabowo-Gibran. Yakni dari mulai bagaimana menyediakan sebuah jasa layanan yang terdigitalisasi. “Bagaimana program konektivitas logistik antar pulau dan seterusnya, pelabuhan cerdas berkelanjutan ini juga yang kita akan push melalui FGD ini yang nanti menjadi satu rekomendasi bagaimana membuat satu pelabuhan yang cerdas. Sehingga salah satu jalan untuk mengatasi kesemrautan termasuk di sektor maritim ini ya itu dengan perizinan dan administrasi digital,” katanya.***

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Menjelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilu dan Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 mendatang, Laskar Prabowo 08 meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghargai dan menghormati keputusan KPU.

“Karena KPU adalah lembaga penyelenggara yang sudah diberi tugas dan wewenang oleh negara melalui konstitusi. Karena itu, kami meminta seluruh elemen masyarakat agar menghormati keputusan KPU pada 20 Maret 2024 mendatang ,” kata Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Haposan P. Batubara, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024.

Namun, kata Haposan, jika ada pihak yang belum puas dengan keputusan KPU, harus menyikapinya melalui jalur konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

“Semua sudah diatur. Jika ada yang merasa belum puas dengan keputusan KPU, kami minta untuk menyikapinya dengan bijaksana. Tetap mematuhi aturan dan sesuai jalur konstitusi di MK,” tegas Haposan.

Haposan juga menghimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi mencermati. Apapun hasilnya harus disikapi dengan bijaksana. Serta tetap menjaga persatuan agar terwujudnya keamanan nasional.

“Kami juga mengimbau agar kita tetap menjaga persaudaraan, mengedepankan persatuan dan merawat keutuhan NKRI,” pungkas Haposan.***

Jakarta,POJOKREDAKSI.COM – Laskar Prabowo 08 mempertanyakan wacana hak angket DPR untuk dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Wacana ini dinilai berlebihan dan terlalu dini mengingat proses Pilpres 2024 sudah berjalan demokratis dan proses perhitungan suara masih berlangsung.

Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Haposan P. Batubara menjelaskan wacana ini tidak tepat bahkan salah alamat. Sebab, kata dia, jika ada pihak yang merasa kurang puas dengan hasil Pilpres bisa disampaikan melalui mekanisme yang tepat. Apalagi saat ini belum ada keputusan tetap KPU karena proses perhitungan suara masih berlangsung di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Haposan menyarankan kepada pihak yang mengusulkan wacana angket DPR untuk menyampaikan kepada Bawaslu. Karena Bawaslu merupakan lembaga yang sudah disiapkan untuk menerima laporan berbagai dinamika dalam pemilihan umum.

“Kami selalu menyampaikan, jika ada yang merasa kurang puas atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pilpres, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun. Yakni melalui Bawaslu. Di sana sudah diatur mekanismenya, jalurnya harus benar, ” kata Haposan, di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Haposan juga mengingatkan, jika di Bawaslu dinilai kurang memuaskan, maka bisa melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia menilai MK akan bertindak profesional dan menjamin menegakkan keadilan untuk semua dugaan laporan yang disampaikan masyarakat.

“Karena itu jalur resmi sesuai konstitusi. Silahkan menyampaikan ke Bawaslu. Tinggal nanti Bawaslu akan menikapi sesuai jalurnya melalui aturan yang ada,” pungkas Haposan.***

Jakarta,POJOKREDAKSI.COM – Laskar Prabowo 08 meminta KPU untuk tetap profesional dalam menyikapi dinamika pasca pilpres 2024. KPU tidak boleh terpengaruh terhadap tekanan-tekanan dari luar yang dapat mengganggu konsentrasi kerja KPU dalam proses perhitungan suara.

“Kami berharap KPU tetap profesional dalam menangani proses perhitungan suara yang sedang berlangsung. KPU tidak boleh terpengaruh dengan berbagai tekanan atau apu pun upaya pihak tertentu yang mengganggu proses kerja KPU,” kata Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Haposan P. Batubara, di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Haposan mengakui, sesuai pemantauan dan pengamatannya, Pilpres 2024 sudah berjalan secara demokratis, jujur, aman, lancar dan transparan. Masyarakat, kata dia, juga sangat antusias mengikuti proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang berlangsung sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Bahwa ada pasangan calon yang tidak puas dengan hasil Pilpres atau keberatan dengan hasil tersebut, maka sah-sah saja. Tapi harus disampaikan melalui jalur yang benar sesuai aturan yakni ke MK. Itu merupakan upaya hukum yang konstitusional dan upaya ini tidak boleh dimanfaatkan untuk menciptakan konflik horizontal di masyarakat,” tandas Haposan yang juga merupakan Politisi Gerindra itu.

Karena itu, ia yakin MK akan bekerja sesuai dengan koridornya sebagaimana pengalaman MK selama ini dalam menyelesaikan masalah hukum.

Haposan juga mengimbau semua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan para pendukung dan simpatisannya bersikap sportif, tertib dan tetap menjaga suasana perdamaian dan persaudaraan. Karena itu, kata dia, paslon harus menyikapi hasil Pilpres secara bijaksana.

“Para paslon harus memberikan sikap teladan sehingga pengikutnya bisa tertib dan tidak terjadinya perpecahan dan konflik. Mereka harus menerima hasil pilpres dalam semangat persatuan dan persaudaraan. Saatnya kita kembali bersatu mendukung kerja-kerja pemerintah saat ini dan pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029,” pungkas Haposan.***

Jakarta,POJOKREDAKSI.COM – Mayoritas umat Katolik memilih pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Hal itu terkonfirmasi berdasarkan jajak pendapat yang dirilis Litbang Kompas pada 14 Februari 2024. Sebanyak 64,9% umat katolik mencoblos memilih 02.

Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Haposan P. Batubara menyebut jajak pendapat Litbang Kompas sangat tepat karena mayoritas umat Katolik menginginkan program pembangunan Presiden Jokowi bisa dilanjutkan Prabowo-Gibran.

“Sangat tepat jika hasil Exit Poll Litbang Kompas
mengkonfirmasi bahwa 64,9% umat katolik mencoblos memilih 02. Ini adalah prosentase terbesar pemilih berdasarkan agamanya. Karena jelas menginginkan sosok Prabowo-Gibran yang melanjutkan program Pak Jokowi,” kata Haposan di Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.

Haposan menjelaskan hasil ini juga berkat kerja keras relawan Laskar Prabowo 08 yang selama kurang lebih satu tahun bekerja maksimal melakukan konsolidasi pemilih umat Katolik. Karena itu, ia berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan umat Katolik kepada Prabowo-Gibran.

“Kami tentu berterima kasih atas dukungan umat Katolik. Ini berkat kerja yang kami lakukan selama ini, konsolidasi meyakinkan pemilih umat Katolik bahwa yang layak melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi adalah pasangan Prabowo-Gibran,” pungkas Haposan.