PEKANBARU, POJOKREDAKSI.COM – Persoalan perlindungan hak pekerja, kepastian status kerja, hingga kebijakan upah minimum menjadi pembahasan utama dalam Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Buruh Riau di Aula Wareh Kupie, Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri sejumlah organisasi pekerja ini membahas dua isu penting, yakni reformasi perlindungan ketenagakerjaan serta kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain menjadi ajang berbagi informasi mengenai regulasi ketenagakerjaan, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi dan menyatukan langkah perjuangan buruh di Provinsi Riau.

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Jenderal DPP FSPMI Sabilar Rosyad, Ketua DPW FSPMI Riau Satria Putra, perwakilan Konsulat Cabang (KC) kabupaten/kota se-Riau, perwakilan DPP SBCI Addermi, Ketua DPW SPI Riau Misngadi, serta Korwil SBSI Riau Kormaida Siboro.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra.

Dalam sambutannya, Satria mengajak seluruh elemen buruh untuk terus memperkuat perjuangan bersama. Ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, kekompakan, dan soliditas organisasi agar upaya memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja semakin kuat.

Menurutnya, kebersamaan antarelemen pekerja menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih membutuhkan perhatian.

Sembilan Agenda Reformasi Perlindungan Pekerja

Materi utama disampaikan Sekretaris Jenderal DPP FSPMI, Sabilar Rosyad. Ia memaparkan sembilan agenda usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk memperkuat perlindungan dan memberikan kepastian hak bagi pekerja.

Sembilan agenda tersebut mencakup perluasan perlindungan pekerja, pembenahan sistem outsourcing, kepastian hubungan kerja, penyesuaian upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta pengupahan yang mempertimbangkan masa kerja.

Agenda lainnya meliputi penerapan struktur dan skala upah yang lebih adil, pemulihan komponen pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penguatan jaminan pesangon, serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Berbagai usulan tersebut menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan pekerja. Mulai dari kepastian pekerjaan, kelayakan upah, hingga perlindungan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu isu yang cukup mendapat perhatian dalam diskusi adalah sistem kerja alih daya atau outsourcing.

Sabilar menekankan bahwa pekerja outsourcing harus mendapatkan kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif. Hal itu mencakup pembayaran upah sesuai ketentuan minimum, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pekerja alih daya juga harus mendapatkan ruang untuk berserikat dan memperjuangkan hak melalui serikat pekerja. Kepastian mengenai hak pesangon turut menjadi bagian dari perlindungan yang disoroti.

Persoalan outsourcing dinilai tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut hubungan antara pekerja, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja.

Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti perlunya perlindungan agar pekerja tidak menjadi korban PHK sewenang-wenang.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian konsekuensi hukum kepada perusahaan pengguna apabila perusahaan penyedia tenaga kerja melanggar ketentuan outsourcing. Hal ini juga berkaitan dengan kepastian status hubungan kerja sesuai mekanisme hukum yang diperjuangkan.

KHL dan Masa Kerja Perlu Diperhitungkan dalam Pengupahan

Selain outsourcing, persoalan pengupahan juga menjadi perhatian dalam FGD Buruh Riau.

Dalam pembahasan tersebut, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan masa kerja dinilai perlu mendapat tempat dalam penyusunan sistem upah yang lebih adil.

KHL berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara masa kerja mencerminkan pengalaman dan pengabdian seseorang selama bekerja di perusahaan.

Karena itu, sistem pengupahan diharapkan tidak hanya berpatokan pada besaran upah minimum. Pengalaman dan lamanya masa kerja juga perlu diperhitungkan melalui penerapan struktur dan skala upah yang berkeadilan.

Dengan sistem seperti itu, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan berupa standar upah minimum, tetapi juga penghargaan atas pengalaman serta kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

FSPMI Soroti Pembatasan TKA dan Penegakan Hukum

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) turut masuk dalam sembilan agenda reformasi yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut.

Dalam materi diskusi, disampaikan sejumlah usulan pembatasan TKA. Di antaranya perbandingan satu tenaga kerja asing untuk tiga tenaga kerja lokal, pembatasan masa kerja TKA maksimal tiga tahun, serta kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal sekaligus mendorong pengaturan penggunaan tenaga kerja asing.

Selain membahas kebijakan ketenagakerjaan, peserta juga mendapat penjelasan mengenai langkah yang dapat ditempuh ketika menemukan pelanggaran hak pekerja.

Ada dua jalur penanganan yang perlu dipahami. Pelanggaran norma ketenagakerjaan dapat dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan, sedangkan dugaan tindak pidana dapat disampaikan kepada kepolisian.

Pemahaman mengenai perbedaan jalur tersebut penting agar pekerja maupun serikat pekerja tidak salah menentukan langkah ketika menghadapi persoalan hubungan industrial.

Dengan mengetahui lembaga yang berwenang menangani setiap jenis pelanggaran, proses memperjuangkan hak pekerja diharapkan dapat berjalan melalui mekanisme yang tepat.

UMP dan UMK Bukan Hanya Soal Besaran Upah

Pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Bagi pekerja, upah minimum bukan sekadar angka yang ditetapkan pemerintah setiap tahun. Besarannya berkaitan langsung dengan daya beli, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tingkat kesejahteraan keluarga pekerja.

Karena itu, kebijakan pengupahan perlu memperhatikan kebutuhan hidup layak dan rasa keadilan. Serikat pekerja juga memiliki peran penting dalam memahami regulasi serta mengawal proses penetapan UMP dan UMK agar kepentingan pekerja tetap diperhatikan.

Melalui sosialisasi dan FGD ini, FSPMI bersama organisasi pekerja yang hadir diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan perlindungan ketenagakerjaan di Riau.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menyamakan pandangan mengenai berbagai persoalan buruh, mulai dari outsourcing, kepastian hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, hingga perlindungan dari PHK.

Bagi pekerja, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kenaikan upah minimum. Kepastian status pekerjaan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, serta kepastian hak pesangon juga menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan.

Itulah sebabnya konsolidasi dan pemahaman terhadap aturan ketenagakerjaan perlu terus diperkuat. Dengan organisasi yang solid dan pemahaman regulasi yang baik, perjuangan buruh diharapkan semakin terarah dalam mengawal kebijakan yang adil serta memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G