Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Selama masa tenang pada Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya terus menekankan kepada petugas untuk melakukan pengawasan money politics selama masa tenang.

Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan, semua petugas ditingkat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) hingga Panwas Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk selalu patroli.

“Patroli pengawasan ini penting sekali untuk meminimalisir dan mendeteksi sedini mungkin potensi pelanggaran yang dapat muncul pada saat masa tenang. Misalnya, adanya dugaan money politics, penyebaran uang tunai, sembako, dan lain-lain,” kata Novli, Selasa (26/11/2024).

Patroli untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran, salah satunya upaya memengaruhi pemilih dengan imbalan.

“Ini harus dicegah dimasa tenang, masa-masa krusial, para pihak yang punya kepentingan dalam kontestasi ini berusaha mempengaruhi pemilih dengan cara memberikan imbalan-imbalan tertentu, ini yang harus kita cegah,” ucapnya.

Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif mengawasi gerakan pelanggaran dan melaporkannya ke Bawaslu.

“Kami berharap warga Kota Surabaya berani melaporkan ke Bawaslu, tidak hanya langsung datang ke kantor Bawaslu. Jika takut diintimidasi oleh pihak terlapor, tidak perlu khawatir, warga Kota Surabaya bisa melaporkan melalui email, Instagram, WhatsApp, atau hotline pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu,” bebernya.

Money politics paling rawan, menurutnya, saat masa tenang adalah pembagian uang dan sembako.

“Tapi kami harus cermat dan teliti dalam menerima setiap laporan yang masuk, jangan sampai laporan itu kurang bukti atau kurang saksi, atau bahkan diskenariokan oleh pihak-pihak tertentu, lawan dari kompetitor Pilkada,” tandasnya.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Masa Tenang Pemerintah Kota Surabaya menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penertiban dilakukan bersama KPU dan Bawaslu mulai Minggu (24/11/2024).

Sebelum operasi dimulai, Satpol PP menggelar Apel Pasukan Pengamanan (APP) pada Sabtu (23/11/2024) malam. Operasi ini dilakukan serentak diseluruh wilayah Kota Surabaya.

Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa operasi ini penting untuk menjaga netralitas masa tenang.

“Seluruh jalur utama, jalan kampung, hingga wilayah kecamatan menjadi fokus penertiban,” ujarnya.

Fikser menambahkan, Satpol PP dibantu Dishub, DPKP, BPBD, dan OPD lain dalam pelaksanaan penertiban.

“Kita melibatkan OPD di masing-masing kecamatan untuk menyelesaikan penertiban secara tuntas,” katanya.

Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen, menegaskan masa tenang berlangsung 24-26 November 2024.

“Pada masa tenang, semua aktivitas kampanye dilarang, termasuk pemasangan APK,” jelasnya.

Novli menyebut bahwa Bawaslu telah berkoordinasi dengan Panwaslu, PPK, dan PPS di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Instruksi jelas, semua APK harus diturunkan di wilayah kerja masing-masing,” tambahnya.

Selain penertiban, Bawaslu juga akan melakukan patroli pengawasan selama masa tenang.

“Tujuannya mencegah pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, atau mobilisasi pemilih,” terangnya.

Sementara itu Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, menyebut APK yang dipasang tim paslon wajib dibongkar sendiri. Jika tidak, penertiban akan dilakukan Satpol PP dengan koordinasi KPU dan Bawaslu.

Ia menegaskan, APS (Alat Peraga Sosialisasi) yang berisi ajakan mencoblos tidak termasuk dalam penertiban.

“APS yang bersifat imbauan tetap diperbolehkan selama masa tenang,” jelas Soeprayitno.

Namun, penertiban APK dengan kawat menjadi tantangan tersendiri.

“APK yang diikat kawat sulit dibongkar cepat, apalagi jika dekat kabel listrik,” ungkapnya.

Suprayitno berharap, penertiban ini dapat memastikan masa tenang berlangsung sesuai aturan.

“Kami ingin semua berjalan tertib hingga hari pemungutan suara,” tutupnya.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS