Brebes, POJOKREDAKSI.COM — Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan strategis di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Brebes menuai sorotan dari sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO). Kritik tersebut terutama menyinggung kesesuaian antara latar belakang pejabat dengan posisi yang diemban, yang dinilai krusial dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di sektor penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Brebes, Akhmad Nizam Baequni, memberikan klarifikasi terkait proses pengangkatan dirinya. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan penunjukan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen kepegawaian di lingkungan kementerian.

Nizam menjelaskan bahwa dirinya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2005 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Selama hampir dua dekade, ia telah menjalani berbagai posisi strategis yang membentuk rekam jejak profesionalnya.

“Selama bertugas, saya pernah ditempatkan di sejumlah posisi, termasuk di Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan dan manajemen ibadah haji,” ujarnya melalui pesan WhatsApp saat dimintai konfirmasi.

Pengalaman tersebut, menurut Nizam, menjadi dasar penting yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki kompetensi yang relevan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Ia menilai, pemahaman mendalam terhadap sistem penyelenggaraan haji dan umrah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengangkatan jabatan.

Sebelum menjabat sebagai Plt Kepala Kantor, Nizam diketahui menduduki posisi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) di instansi yang sama. Jabatan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung operasional organisasi, termasuk dalam hal administrasi, koordinasi internal, dan pengelolaan sumber daya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pengangkatannya tidak dilakukan secara instan ataupun tanpa evaluasi. Sebaliknya, terdapat sejumlah tahapan administratif yang harus dilalui, mulai dari penilaian kinerja, evaluasi kompetensi, hingga pertimbangan kebutuhan organisasi.

“Pengangkatan saya sebagai Kasubbag TU oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia telah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Semua dilakukan secara profesional dan sesuai aturan,” tegasnya.

Lebih jauh, Nizam menilai pentingnya transparansi dalam proses pengisian jabatan publik, terutama di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Ia berharap penjelasan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada publik serta meredam kesalahpahaman yang berkembang.

Selain isu pengangkatan jabatan, perhatian publik juga tertuju pada penunjukan petugas pemandu bus dalam proses pemberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Brebes. Hal ini turut menjadi bahan kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan mekanisme penunjukan serta sumber pembiayaannya.

Menanggapi hal tersebut, Nizam menegaskan bahwa kewenangan terkait penunjukan petugas pemandu bus sepenuhnya berada di luar lingkup instansinya. Ia menyebutkan bahwa tanggung jawab tersebut berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Brebes.

“Penunjukan petugas pemandu bus, baik dari sisi pengangkatan personel maupun pembiayaan operasionalnya, merupakan kewenangan Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Brebes. Kami tidak terlibat dalam proses tersebut,” jelasnya.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang sempat mengaitkan peran Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Brebes dalam penunjukan tersebut. Menurut Nizam, pemahaman yang tepat mengenai batas kewenangan antarinstansi sangat penting guna menghindari kesimpangsiuran informasi.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antarinstansi tetap dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, meskipun masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Sinergi ini dinilai menjadi kunci dalam memberikan pelayanan optimal kepada jemaah.

Sorotan dari NGO terhadap pengangkatan pejabat publik sejatinya menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi. Namun demikian, Nizam berharap kritik yang disampaikan tetap didasarkan pada data dan pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme birokrasi yang berlaku.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi tuntutan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Hal ini termasuk dalam pengisian jabatan strategis yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai proses pengangkatan Plt di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Brebes, sekaligus memahami pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan layanan haji di tingkat daerah.

Ke depan, isu tata kelola jabatan dan profesionalitas aparatur sipil negara diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Suratno)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Brebes, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan keseriusannya dalam memastikan kesiapan dan kualitas pelayanan bagi jemaah haji tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara pelepasan 354 jemaah calon haji yang dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, di Komplek Islamic Center Brebes, Rabu (22/4/2026).

Momentum pelepasan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi penegasan bahwa penyelenggaraan ibadah haji memerlukan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi pemerintah daerah maupun para jemaah itu sendiri. Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menyoroti peningkatan signifikan jumlah jemaah haji asal Brebes pada tahun ini.

“Alhamdulillah, tahun 2026 ini jumlah jemaah mencapai 1.295 orang atau bertambah sekitar 236 jemaah dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Lonjakan jumlah tersebut menuntut kesiapan yang lebih matang, terutama dalam hal pelayanan, pendampingan, serta penguatan kesiapan mental dan spiritual jemaah. Pemerintah daerah, kata Paramitha, telah berupaya maksimal agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai standar.

Kesiapan Mental Jadi Sorotan Utama

Dalam arahannya, Paramitha menekankan bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik ke Tanah Suci, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental yang kuat. Ia mengingatkan seluruh jemaah agar benar-benar memahami setiap rangkaian ibadah yang akan dijalani.

Menurutnya, kualitas ibadah tidak semata diukur dari pelaksanaan ritual, melainkan dari tingkat kekhusyukan dan pemahaman terhadap makna ibadah tersebut.

“Ibadah haji bukan hanya soal menjalankan rukun, tetapi bagaimana kita memaknai setiap proses dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi penting mengingat banyak jemaah yang berangkat dengan latar belakang usia dan kondisi fisik yang beragam. Tanpa kesiapan mental yang baik, proses ibadah berpotensi tidak berjalan optimal.

Jaga Kesehatan dan Ikuti Arahan Petugas

Selain kesiapan spiritual, aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Bupati Paramitha secara khusus mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah di Arab Saudi yang memiliki perbedaan cuaca cukup ekstrem.

Ia juga meminta jemaah untuk disiplin dalam mengikuti arahan petugas haji, termasuk tenaga kesehatan dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

“Perbanyak doa, jaga kebersamaan, dan patuhi semua arahan petugas. Ini penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Pesan ini tidak berlebihan. Dalam praktiknya, faktor kesehatan dan kedisiplinan sering menjadi penentu keberhasilan jemaah dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, terutama bagi jemaah lanjut usia.

Jaga Nama Baik Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Paramitha juga mengingatkan bahwa setiap jemaah membawa identitas daerah. Oleh karena itu, menjaga sikap, perilaku, dan akhlak selama berada di Tanah Suci menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Ia berharap seluruh jemaah dapat menjadi representasi positif Kabupaten Brebes di mata dunia.

“Jaga nama baik daerah. Tunjukkan akhlak yang baik, saling membantu, dan hormati sesama jemaah,” pesannya.

Harapan besar juga disampaikan agar seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabruroh.

Peran Strategis TPHD

Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Pemerintah Kabupaten Brebes menugaskan tujuh orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang telah melalui proses seleksi ketat. Tim ini terdiri dari unsur umum dan tenaga kesehatan.
Kehadiran TPHD dinilai sangat strategis, terutama dalam memberikan pendampingan kepada jemaah, termasuk mereka yang masuk kategori lanjut usia.

Pendampingan tidak hanya mencakup aspek teknis ibadah, tetapi juga bantuan kesehatan, koordinasi logistik, serta penanganan situasi darurat di lapangan.
Dengan komposisi tersebut, diharapkan pelayanan kepada jemaah dapat berjalan lebih maksimal dan responsif terhadap berbagai kebutuhan.

Pembagian Kloter dan Jadwal Keberangkatan

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Brebes, Akhmad Nizam Baequni, menjelaskan bahwa jemaah haji Brebes tahun 2026 terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter), yakni kloter 5 hingga kloter 9 Embarkasi Solo.

“Pemberangkatan telah dimulai sejak dini hari dengan kloter 5 sebanyak 18 orang. Selanjutnya kloter 6 sebanyak 354 orang, dan kloter berikutnya akan diberangkatkan secara bertahap hingga Kamis dini hari,” jelasnya.

Pembagian kloter ini dilakukan untuk memastikan proses keberangkatan berjalan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas penyelenggara haji.

Seleksi Kesehatan Ketat

Dalam laporannya, Nizam juga mengungkapkan bahwa terdapat satu calon jemaah yang harus menunda keberangkatan karena alasan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan menjadi prioritas utama dalam proses pemberangkatan.

Ia menambahkan, mayoritas jemaah telah melewati tahapan pemeriksaan kesehatan yang ketat. Proses ini bertujuan memastikan bahwa jemaah benar-benar siap secara fisik untuk menjalankan ibadah yang cukup menguras tenaga.

“Kami pastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan dalam kondisi layak secara kesehatan,” ujarnya.

Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko selama pelaksanaan ibadah, mengingat kondisi di Tanah Suci yang menuntut stamina dan daya tahan tubuh yang baik.

Komitmen Pelayanan Maksimal
Secara keseluruhan, penyelenggaraan haji tahun 2026 di Kabupaten Brebes mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Mulai dari persiapan, pendampingan, hingga proses keberangkatan, seluruh tahapan dirancang untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah.

Dengan meningkatnya jumlah jemaah, tantangan yang dihadapi tentu semakin kompleks. Namun, melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, petugas haji, dan jemaah, diharapkan seluruh proses dapat berjalan lancar.

Pelepasan jemaah haji ini menjadi awal perjalanan spiritual panjang yang diharapkan berakhir dengan kembalinya para jemaah sebagai pribadi yang lebih baik, sekaligus membawa nilai-nilai positif bagi lingkungan sekitarnya.

(Suratno)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G