Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilawati, mengatakan pelanggaran yang banyak ditemukan berkaitan dengan absensi.

Bahkan, terdapat ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Banyak itu kebanyakan dari absensi. Ada yang tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut,” kata Ira, Selasa (6/10/2026).

Menurut Ira, ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan terlebih dahulu akan dipanggil oleh atasan langsung untuk dimintai penjelasan.

Jika tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kasus tersebut akan diproses sesuai ketentuan disiplin ASN.

Pelanggaran tersebut melibatkan PNS, PPPK hingga PPPK paruh waktu. Namun, Ira menyebut pelanggaran disiplin saat ini didominasi oleh PPPK.

“ASN itu terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Saat ini pelanggaran disiplin didominasi PPPK,” ujarnya.

Untuk mencegah pelanggaran berulang, Pemkot Surabaya telah memberikan pembekalan kepada PPPK mengenai kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi sebagai ASN.

BKPSDM juga akan melanjutkan pembinaan dengan menyasar kecamatan-kecamatan di Surabaya.

“Intinya kami lakukan pembinaan, mengingatkan bahwa njenengan (Anda) semua sudah terikat aturan yang ada,” pungkas Ira.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM — Praktik penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali terungkap. Kali ini, dua oknum yang bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dan personel Satpol PP Surabaya diberhentikan setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang warga Surabaya melaporkan dugaan penipuan melalui Hotline Lapor Cak Eri. Warga tersebut mengaku dijanjikan bisa bekerja di lingkungan Dishub Kota Surabaya dengan menyerahkan uang sebesar Rp20 juta.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya dengan melakukan pemeriksaan terhadap oknum THL Dishub yang diduga terlibat.

Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan pihaknya langsung memanggil dan memeriksa oknum tersebut pada Sabtu, 8 Agustus 2026, di Kantor Dishub Surabaya.

Dalam pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, oknum THL Dishub itu mengakui perbuatannya.

“Kami menindaklanjuti aduan yang masuk ke Hotline Bapak Wali Kota Surabaya. Ada warga Kota Surabaya yang melaporkan salah satu anggota Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang setelah kami cek berstatus tenaga harian lepas,” kata Trio, Selasa (11/8/2026).

Oknum THL Dishub Langsung Diberhentikan

Setelah pemeriksaan dilakukan, Dishub Surabaya membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar pemberian sanksi.

Oknum THL tersebut kemudian diberhentikan pada hari yang sama, yakni 8 Agustus 2026.

Trio menjelaskan, pemberhentian dilakukan karena tindakan yang bersangkutan dinilai melanggar ketentuan dalam surat perjanjian kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

“Yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Kami lakukan BAP sebagai dasar. Langsung pada tanggal 8 Agustus 2026, yang bersangkutan kami berhentikan karena melanggar Pasal 10 ayat (2) dalam surat perjanjian kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya,” jelasnya.

Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat ketentuan bahwa tenaga kerja tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum yang dapat merusak nama baik instansi.

Pemkot Surabaya menilai tindakan tegas diperlukan untuk menjaga integritas lingkungan pemerintahan sekaligus mencegah adanya pihak yang memanfaatkan nama pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Trio juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya atas kejadian tersebut.

Ia meminta warga tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik serupa yang melibatkan oknum di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Kami mewakili pimpinan Dinas Perhubungan Kota Surabaya memohon maaf kepada warga Kota Surabaya apabila ada kejadian seperti ini. Kami mohon semuanya melaporkan ke Hotline Bapak Wali Kota Surabaya. Tidak perlu menunggu terlalu lama, dalam 1 x 24 jam akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Warga Diminta Waspada Tawaran Masuk Pemkot

Trio menegaskan Pemkot Surabaya akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota pemerintah kota yang terbukti melakukan praktik serupa.

Menurutnya, sanksi yang diberikan dapat berupa pemberhentian atau pemecatan.

“Apabila ada kejadian seperti ini yang menimpa warga Kota Surabaya dan dilakukan oleh anggota kami, Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kota Surabaya, akan kami tindaklanjuti dengan sanksi yang jelas, yaitu pemberhentian atau pemecatan,” tegasnya.

Ia sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan pekerjaan di lingkungan pemerintahan dengan meminta sejumlah uang.

Kasus ini juga kemudian membuka fakta adanya keterlibatan seorang personel Satpol PP Surabaya.

Pemkot Surabaya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap personel tersebut untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam praktik yang dilaporkan warga.

Personel Satpol PP Juga Diberhentikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti, menjelaskan kedua oknum tersebut saling mengenal ketika menjalankan penugasan bersama.

Pada saat itu, personel Satpol PP bertugas menjaga ketertiban di sekitar traffic light, sedangkan personel Dishub menangani lalu lintas.

Dalam penugasan tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara keduanya.

Menurut Irna, warga yang menjadi pelapor merupakan teman sekolah oknum THL Dishub. Warga tersebut meminta bantuan karena ingin bekerja di Dishub Surabaya.

Permintaan itu kemudian disampaikan kepada personel Satpol PP yang akhirnya menyanggupi.

“Pelapor merupakan teman sekolahnya. Dia meminta bantuan karena ingin masuk Dishub Surabaya. Kemudian disampaikan kepada personel Satpol PP bahwa temannya ingin masuk Dishub dan meminta bantuan untuk bisa diterima. Kemudian yang bersangkutan menyanggupi,” kata Irna.

Irna menegaskan kesepakatan tersebut merupakan inisiatif pribadi kedua oknum.

Ia memastikan praktik tersebut tidak melibatkan pimpinan ataupun pejabat lain di lingkungan Satpol PP Surabaya.

Menurutnya, tidak ada pimpinan Satpol PP yang memberikan instruksi maupun menerima uang dalam praktik tersebut.

“Yang bersangkutan dipecat karena melanggar ketentuan yang ada dalam surat perjanjian kerja. Jadi, dia sudah jelas dan nyata melakukan pelanggaran. Itu merupakan inisiatif dia sendiri dan tidak ada kaitannya dengan seluruh pejabat yang ada di Satpol PP. Sudah diakui oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Kasus Berawal dari Peristiwa 2025

Irna menjelaskan, peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada 2025.

Ketika itu, warga yang menjadi pelapor dijanjikan dapat bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya sekitar November atau Desember.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan tidak ada kejelasan mengenai pekerjaan tersebut.

Para pihak kemudian sempat menyepakati pengembalian uang pada Januari atau Februari 2026.

Namun, pengembalian uang tersebut belum diselesaikan sepenuhnya.

Kondisi tersebut akhirnya membuat warga melaporkan persoalan itu melalui Hotline Lapor Cak Eri pada 2026.

Setelah menjalani pemeriksaan, personel Satpol PP yang terlibat mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensi yang diberikan.

Satpol PP Surabaya kemudian memberhentikan yang bersangkutan.

“Sudah kami periksa dan mereka mengakui perbuatannya. Khususnya yang bersangkutan, dia mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensi. Kami langsung memberhentikan yang bersangkutan. Per 9 Agustus 2026, sudah tidak bekerja lagi,” kata Irna.

Satpol PP Siap Jadi Saksi Jika Dilaporkan ke Polisi

Irna juga mempersilakan warga yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum apabila ingin melaporkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

Satpol PP Surabaya menyatakan siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses hukum.

“Kami akan menjadi saksi kalau pelapor melaporkan ke kepolisian. Kami siap hadir sebagai saksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di Satpol PP,” ujarnya.

Menurut Irna, praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga dapat mencoreng nama baik Pemkot Surabaya.

Ia menyebut kasus terkait janji masuk bekerja di lingkungan pemerintah dengan imbalan uang sebelumnya juga pernah ditemukan dan ditindak.

Karena itu, masyarakat dinilai perlu memahami mekanisme penerimaan tenaga kerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Penerimaan Pegawai Bukan Lewat Jalur Pribadi

Irna menegaskan penerimaan tenaga kerja di lingkungan Pemkot Surabaya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan mekanisme yang ditetapkan di tingkat pemerintah kota.

Penerimaan tidak dilakukan berdasarkan permintaan individu ataupun kesepakatan pribadi dengan pegawai.

“Penerimaan pegawai didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasarkan permintaan perorangan atau masing-masing instansi. Kebutuhan pegawai ditentukan melalui mekanisme di tingkat kota,” terangnya.

Dengan mekanisme tersebut, seorang pegawai tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya secara pribadi.

Pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan uang patut diwaspadai karena tidak sesuai dengan mekanisme penerimaan tenaga kerja yang berlaku.

Irna pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintahan yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang.

Peringatan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya, bukan hanya Dishub dan Satpol PP.

“Jadi, masyarakat harus berhati-hati terhadap janji-janji seperti itu. Sudah banyak kasus yang ditindaklanjuti, termasuk dengan sanksi pengembalian uang hingga pemberhentian. Dan ini berlaku untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,” pungkasnya.

Kasus tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Pemkot Surabaya juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum yang terbukti memanfaatkan posisi atau statusnya untuk menjanjikan pekerjaan kepada warga dengan meminta imbalan uang.

Masyarakat yang menemukan dugaan praktik serupa di lingkungan Pemkot Surabaya diimbau segera melaporkannya melalui kanal pengaduan yang tersedia agar dapat segera ditindaklanjuti.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Dugaan penipuan lowongan kerja (loker) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan serius dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Inspektorat mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan yang menawarkan posisi sebagai pegawai Pemkot Surabaya dengan meminta sejumlah imbalan kepada calon korban.

Desakan tersebut disampaikan setelah dua oknum tenaga harian lepas (THL) dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberhentikan karena diduga terlibat dalam praktik penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Yona Bagus Widyatmoko, yang akrab disapa Cak Yebe, menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemberhentian dua oknum. Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan pungutan liar dengan modus iming-iming pekerjaan.

“Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dua ASN atau PPPK tersebut, harus ditelusuri apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain dalam melakukan pungutan liar terkait iming-iming pekerjaan ini,” tegas Cak Yebe, Senin (10/8/2026).

Komisi A Minta Pengawasan Diperluas

Cak Yebe menilai potensi praktik penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan harus menjadi perhatian serius. Pengawasan, kata dia, perlu diperkuat terutama pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan masyarakat.

Sejumlah unit pelayanan publik dinilai memiliki celah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam sistem pengawasan internal. Di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, kecamatan hingga kelurahan.

Menurut Cak Yebe, interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat membuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi penting. Terlebih jika ada pihak yang memanfaatkan kedekatan atau mengatasnamakan institusi pemerintah untuk menawarkan pekerjaan kepada masyarakat.

“Langkah konkretnya adalah Inspektorat harus mengumpulkan rekan-rekan OPD dan melakukan observasi menyeluruh, bahkan hingga ke tingkat kecamatan,” ujar Cak Yebe, yang juga merupakan mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap pihak yang telah diketahui atau diberhentikan. Penelusuran menyeluruh diperlukan agar dugaan praktik serupa dapat diketahui sejak dini sekaligus mencegah munculnya korban baru.

Korban Diminta Tempuh Jalur Hukum

Selain mendorong pengusutan internal, Cak Yebe juga menegaskan posisi Pemkot Surabaya terkait kerugian yang dialami korban. Menurut dia, kerugian akibat praktik tersebut tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengembalian uang yang telah diberikan korban, kata dia, sepenuhnya merupakan tanggung jawab oknum yang bersangkutan sebagai pihak yang diduga melakukan praktik tersebut secara personal.

“Pengembalian uang sepenuhnya merupakan tanggung jawab oknum pelaku personal, bukan tanggung jawab Pemerintah Kota,” kata Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.

Cak Yebe juga menyebut masyarakat yang menjadi korban dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian penyelesaian atas kerugian yang dialami.

Langkah hukum tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berhenti sebagai persoalan internal pemerintahan, tetapi juga dapat diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Warga Diminta Waspadai Modus Loker Pemkot

Munculnya dugaan penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya juga menjadi peringatan bagi masyarakat. Cak Yebe mengimbau warga agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah dengan meminta sejumlah uang atau imbalan.

Menurutnya, masyarakat perlu lebih cerdas dalam memastikan informasi mengenai rekrutmen pegawai pemerintah. Janji mendapatkan pekerjaan dengan cara membayar sejumlah uang kepada seseorang perlu diwaspadai karena dapat menjadi modus penipuan.

Imbauan tersebut juga penting untuk mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban. Terlebih, kebutuhan terhadap pekerjaan dapat membuat sebagian orang mudah tergiur ketika mendapatkan tawaran yang disebut-sebut dapat membuka jalan menjadi pegawai Pemkot.

Karena itu, masyarakat diminta melakukan pengecekan terhadap setiap informasi rekrutmen sebelum memberikan uang, data pribadi, maupun dokumen kepada pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan seseorang menjadi pegawai pemerintah.

Rekrutmen Resmi Hanya Melalui BKPSDM

Di tengah mencuatnya kasus dugaan penipuan tersebut, Komisi A DPRD Surabaya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal Pemkot Surabaya.

Komisi A juga menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan formasi dan rekrutmen resmi di lingkungan Pemkot Surabaya hanya diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Penegasan tersebut menjadi penting agar masyarakat memiliki rujukan yang jelas ketika memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan di lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mempercayai pihak-pihak yang mengklaim memiliki akses khusus atau mampu menjamin seseorang diterima menjadi pegawai Pemkot Surabaya dengan imbalan tertentu.

Cak Yebe mengatakan Komisi A DPRD Surabaya akan mengambil langkah konkret sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Komisi tersebut berencana memanggil Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas persoalan yang tengah berkembang sekaligus mencari langkah tindak lanjut yang diperlukan.

“Pasti. Sebagai mitra kerja, Komisi A akan mengagendakan pemanggilan terhadap Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas isu yang sedang berkembang ini dan mendiskusikan langkah tindak lanjut yang konkret,” pungkasnya.

Pemanggilan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai persoalan dugaan penipuan loker tersebut, termasuk langkah pengawasan yang akan dilakukan Pemkot Surabaya untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi.

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat bahwa informasi mengenai rekrutmen pegawai pemerintah harus diperiksa melalui saluran resmi. Tawaran pekerjaan yang disertai permintaan uang atau imbalan patut diwaspadai dan, apabila ditemukan dugaan penipuan, dapat dilaporkan melalui jalur yang sesuai.

Dengan adanya dorongan dari DPRD Surabaya kepada Inspektorat untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh, penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya berfokus pada oknum yang telah diberhentikan. Pengawasan yang lebih luas diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang memanfaatkan nama Pemkot Surabaya demi mendapatkan keuntungan pribadi.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Fungsi pagar penahan ombak di kawasan pesisir Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, menjadi sorotan publik. Infrastruktur yang dibangun untuk melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan hempasan gelombang laut itu kini diduga beralih fungsi menjadi lokasi berdirinya warung kopi dan tempat beristirahat yang dibangun secara semi permanen tanpa izin.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga karena dinilai dapat mengurangi efektivitas bangunan pelindung pantai sekaligus berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan pesisir.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa (28/7/2026), sejumlah bangunan sederhana tampak berdiri di atas struktur penahan ombak. Bangunan tersebut disangga menggunakan kayu dan ditutup dengan terpal sehingga difungsikan sebagai warung kopi maupun tempat singgah bagi pengunjung.

Keberadaan bangunan-bangunan tersebut terlihat membentang di sepanjang area titik pandang Jembatan Suramadu yang menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat menikmati panorama pantai.

Padahal, pagar penahan ombak merupakan infrastruktur penting yang memiliki fungsi utama untuk mengurangi dampak gelombang laut terhadap daratan. Struktur tersebut dirancang sebagai pelindung kawasan pesisir agar tidak mudah mengalami abrasi maupun kerusakan akibat hantaman ombak, terutama saat cuaca ekstrem.

Apabila fungsi tersebut terganggu karena adanya bangunan liar atau aktivitas lain yang tidak sesuai peruntukan, maka risiko kerusakan infrastruktur pesisir dapat meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berpotensi memicu kerusakan lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal maupun melintas di kawasan tersebut.

Warga Soroti Lemahnya Pengawasan

Sejumlah warga mengaku kondisi tersebut bukan terjadi dalam waktu singkat. Mereka menyebut bangunan semi permanen telah berdiri cukup lama, namun hingga kini belum terlihat adanya tindakan penertiban dari Pemerintah Kota Surabaya maupun instansi terkait.

Menurut warga, lemahnya pengawasan terhadap aset publik justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan fasilitas umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan agar fungsi pagar penahan ombak dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Pagar penahan ombak itu dibangun dengan biaya rakyat untuk melindungi kita dari bahaya laut, bukan untuk dijadikan tempat usaha sembarangan. Kalau terjadi kerusakan besar atau banjir rob, siapa yang bertanggung jawab? Kami minta pemerintah segera menertibkan dan mengembalikan fungsi aslinya,” ujar salah seorang warga setempat, Selasa (28/7/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat terhadap potensi dampak yang dapat muncul apabila bangunan pelindung pantai tidak lagi berfungsi secara optimal.

Dikhawatirkan Memicu Abrasi dan Mengancam Keselamatan

Alih fungsi struktur penahan ombak menjadi lokasi usaha dinilai bukan sekadar persoalan ketertiban umum. Warga menilai kondisi tersebut dapat membawa konsekuensi lebih luas terhadap perlindungan kawasan pesisir.

Bangunan tambahan yang berdiri di atas struktur pengaman pantai berpotensi memengaruhi fungsi konstruksi apabila tidak dirancang sesuai standar teknis. Selain itu, aktivitas masyarakat yang semakin padat di atas bangunan tersebut juga dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan apabila sewaktu-waktu terjadi gelombang tinggi atau kerusakan konstruksi.

Kawasan pesisir Tambak Wedi sendiri merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan laut sehingga keberadaan pagar penahan ombak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas garis pantai.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah kecil, melainkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan yang berdiri di atas fasilitas publik tersebut.

Pemanfaatan Wilayah Pesisir Diatur Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemanfaatan wilayah pesisir tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan kawasan pesisir harus tetap menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan fungsi ekosistem, serta tidak mengganggu maupun merusak bangunan pengaman pantai yang telah dibangun pemerintah.

Selain itu, pendirian bangunan tanpa izin pada fasilitas umum juga dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan gedung.

Karena itu, warga berharap aparat pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh aktivitas di kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Warga Minta Pemkot Surabaya Segera Bertindak

Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Surabaya bersama instansi terkait agar tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut.

Warga berharap langkah penertiban dilakukan secara cepat sekaligus disertai pengawasan rutin agar fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran negara tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Instansi yang diharapkan segera turun ke lapangan antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut warga, penanganan sejak dini akan lebih efektif dibandingkan menunggu hingga muncul kerusakan yang lebih besar maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Selain melakukan penertiban, masyarakat juga berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap seluruh fasilitas umum di kawasan pesisir agar tidak kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Dengan demikian, fungsi pagar penahan ombak sebagai pelindung kawasan pantai dapat tetap terjaga, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal maupun berkunjung ke kawasan pesisir Tambak Wedi.

Hingga berita ini ditulis, warga masih menantikan langkah konkret Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kondisi tersebut serta mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai peruntukannya.

(SigitSantoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat melakukan langkah evaluasi dan penguatan pengawasan pasca kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo beberapa hari lalu. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa sekaligus memastikan operasional pengelolaan sampah di salah satu fasilitas penting Kota Surabaya tersebut tetap berjalan aman dan terkendali.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, pemerintah setempat memastikan pengawasan di kawasan TPA Benowo akan diperketat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penambahan personel pengawas di lokasi serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengelola TPA dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan evaluasi bersama PT Sumber Organik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPA Benowo. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada Minggu (19/7/2026) malam.

Menurut Fikser, evaluasi sebenarnya telah dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Dalam evaluasi berkala tersebut, berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari sistem keamanan, volume pengelolaan sampah, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung di kawasan TPA.

“Sebenarnya kita sudah sering melakukan evaluasi setiap tiga bulan, mulai dari aspek keamanan, volume, dan seluruh operasional yang ada. Semua kita evaluasi bersama teman-teman dari Sumber Organik,” ujar Fikser, Rabu (22/7/2026).

Langkah evaluasi ini dinilai penting mengingat TPA Benowo merupakan fasilitas strategis yang berperan besar dalam pengelolaan sampah Kota Surabaya. Dengan volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, aspek keamanan di kawasan TPA menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Dalam rapat evaluasi pascakebakaran tersebut, muncul dugaan awal bahwa kebakaran dipicu oleh flare atau suar yang ditembakkan oleh orang tidak dikenal ke arah kawasan TPA Benowo. Dugaan ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam upaya memperkuat sistem pengawasan di lokasi.

Fikser mengungkapkan, penguatan pengawasan diperlukan agar petugas dapat mengetahui secara cepat titik-titik rawan dan mendeteksi potensi ancaman yang dapat memicu kebakaran. Dengan demikian, apabila terjadi tindakan serupa di masa mendatang, petugas dapat segera melakukan langkah antisipasi.

“Supaya kemudian kita bisa mengetahui titik mana yang kemudian kalau ada orang iseng lagi seperti kemarin yang menembak flare ke arah TPA,” jelasnya.

Dugaan penggunaan flare oleh pihak yang tidak dikenal menjadi perhatian serius karena kawasan TPA memiliki material yang mudah terbakar, terutama pada musim kemarau. Karena itu, peningkatan patroli dan pemantauan lapangan akan menjadi bagian dari strategi pengamanan yang diterapkan dalam waktu dekat.

Selain menambah personel pengawas, Pemkot Surabaya juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya di kawasan TPA Benowo.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penempatan tambahan armada pemadam kebakaran yang bersiaga di sekitar lokasi. Kehadiran armada tersebut diharapkan mampu mempercepat waktu respons apabila sewaktu-waktu terjadi insiden kebakaran.

Menurut Fikser, kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak kebakaran di area pembuangan sampah yang memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan lainnya. Dengan armada yang berada lebih dekat ke lokasi, proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko meluasnya api dapat ditekan.

“Kita akan menaruh lagi di situ untuk mengantisipasi apabila ada kejadian di seputaran, langsung kita melakukan penanganan,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di TPA Benowo pada Minggu (19/7/2026) malam. Titik kebakaran berada di sisi selatan kawasan yang masuk wilayah Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

TPA Benowo sendiri memiliki luas kawasan sekitar 10 hektare. Dari total area tersebut, bagian yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 900 meter persegi yang berada di Blok 1B. Meski demikian, langkah cepat petugas berhasil mencegah api meluas ke area lain yang lebih luas.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan berlapis di kawasan pengelolaan sampah skala besar. Selain faktor teknis dan operasional, ancaman dari aktivitas eksternal juga perlu diantisipasi melalui sistem keamanan yang lebih ketat dan respons darurat yang lebih cepat.

Dengan evaluasi menyeluruh yang dilakukan pascakebakaran, Pemkot Surabaya berharap pengelolaan TPA Benowo dapat berjalan lebih aman dan optimal. Penambahan personel pengawas, penguatan sistem keamanan, serta kesiapsiagaan armada pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Langkah tersebut juga menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya dalam menjaga keberlanjutan layanan pengelolaan sampah sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat dari risiko yang dapat ditimbulkan akibat kebakaran di kawasan TPA. Ke depan, hasil evaluasi yang dilakukan bersama pengelola diharapkan menjadi dasar penguatan sistem pengamanan yang lebih efektif dan berkelanjutan di TPA Benowo.

(SigitSantoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Potensi besar Taman Hutan Raya (Tahura) Pakal sebagai destinasi wisata unggulan di Surabaya Barat dinilai belum tergarap secara maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi akses masuk menuju kawasan wisata tersebut yang masih dianggap kurang memadai.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar segera melakukan pembenahan akses menuju Tahura Pakal. Menurutnya, perbaikan infrastruktur pendukung menjadi langkah penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tahura Pakal yang memiliki luas sekitar 6,86 hektare selama ini dikenal sebagai ruang terbuka hijau yang menawarkan suasana alami dan sejuk. Kawasan tersebut dipenuhi pepohonan rindang, dilengkapi danau buatan, area peternakan, hingga lokasi wisata offroad yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Meski memiliki potensi besar, Agus Mashuri menilai pengembangan wisata Tahura Pakal belum berjalan optimal karena masih terkendala aksesibilitas. Ia mengatakan, destinasi wisata yang baik harus didukung oleh kemudahan akses agar pengunjung merasa nyaman saat berkunjung.

“Pariwisata Tahura Pakal sebenarnya sudah mulai dikembangkan. Namun akses masuk menuju lokasi masih perlu dibenahi dan ditata dengan lebih baik,” ujar Agus Mashuri, Selasa (14/7/2026).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut optimistis bahwa pembenahan akses jalan akan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata di kawasan Pakal.

Menurutnya, jika akses menuju Tahura Pakal ditata secara serius, kawasan wisata tersebut berpotensi menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Surabaya maupun wisatawan dari luar daerah.

“Kalau akses masuk dibenahi dengan baik dan ditata secara maksimal, saya yakin pariwisata di Pakal bisa berkembang jauh lebih pesat,” katanya.

Potensi Besar Tingkatkan Pendapatan Daerah

Agus menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pengembangan destinasi wisata harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia menilai Surabaya memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satunya adalah Tahura Pakal yang memiliki konsep wisata alam dan edukasi yang cukup lengkap.

Dengan pengelolaan yang baik serta dukungan infrastruktur yang memadai, kawasan tersebut diyakini mampu menarik lebih banyak pengunjung setiap tahunnya.

“Ketika sektor pariwisata berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah melalui peningkatan PAD, tetapi juga masyarakat sekitar yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata,” ujarnya.

Menurut Agus, pengembangan wisata yang terintegrasi dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

Kendala Parkir dan Akses Masuk

Sebagai putra asli Pakal, Agus mengaku memahami berbagai persoalan yang masih dihadapi kawasan wisata tersebut. Salah satu yang paling sering dikeluhkan pengunjung adalah keterbatasan fasilitas penunjang, terutama area parkir dan akses jalan masuk.

Ia menyebut banyak masyarakat yang sebenarnya tertarik mengunjungi Tahura Pakal, namun urung datang karena menilai akses menuju lokasi belum nyaman.

“Kondisi di lapangan saat ini masih kurang memadai. Banyak warga yang ingin berkunjung, tetapi menjadi ragu karena akses masuknya belum mendukung,” jelasnya.

Selain itu, fasilitas parkir yang tersedia saat ini belum dikelola secara optimal oleh pemerintah. Menurut Agus, area parkir masih dikelola oleh warga setempat sehingga perlu penataan yang lebih baik agar mampu mendukung peningkatan jumlah wisatawan.

Ketersediaan area parkir yang representatif, lanjutnya, merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Tanpa fasilitas tersebut, kenyamanan pengunjung akan berkurang dan berdampak pada minat kunjungan.

Akses Relatif Dekat, Tinggal Pembenahan

Agus menjelaskan bahwa sebenarnya akses menuju Tahura Pakal tidak membutuhkan pembangunan besar-besaran. Menurutnya, Pemkot Surabaya hanya perlu melakukan pembenahan pada beberapa titik yang selama ini menjadi kendala.

Ia menyoroti jalur yang berada di sekitar rel kereta api menuju kawasan wisata tersebut. Menurutnya, jarak yang perlu diperbaiki relatif pendek sehingga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dibandingkan manfaat yang akan diperoleh.

“Akses yang berada di pinggiran rel kereta api itu sebenarnya tinggal sedikit lagi dibenahi. Dari arah stasiun di sisi timur, jaraknya sekitar 200 hingga 300 meter sudah bisa mencapai kawasan hutan kota,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, Agus menilai tidak ada alasan untuk menunda pembenahan akses menuju Tahura Pakal. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar potensi wisata yang ada tidak terhambat oleh persoalan infrastruktur dasar.

Dorong Aktivitas Wisata dan Komunitas

Selain pembenahan akses jalan, Agus juga mendorong adanya pengembangan aktivitas wisata yang mampu menarik minat berbagai kalangan masyarakat.

Ia mengusulkan agar kawasan hutan cemara yang berada di sekitar Tahura Pakal dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kegiatan wisata berbasis komunitas. Salah satu ide yang disampaikan adalah pembangunan lintasan atau sirkuit untuk kegiatan wisata tertentu yang dapat menarik komunitas pecinta alam maupun olahraga.

Menurutnya, keterlibatan komunitas akan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan popularitas destinasi wisata. Kehadiran berbagai kegiatan komunitas secara rutin dapat menciptakan keramaian dan meningkatkan eksposur kawasan wisata tersebut.

“Kita bisa mengajak berbagai komunitas agar tempat itu semakin ramai dan hidup. Dengan banyak aktivitas, masyarakat juga akan semakin tertarik untuk datang,” katanya.

Pengembangan wisata berbasis komunitas dinilai sejalan dengan tren pariwisata modern yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman dan aktivitas yang menarik bagi pengunjung.

Harapan untuk Pemkot Surabaya

Di akhir keterangannya, Agus Mashuri kembali menegaskan bahwa pembenahan akses jalan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan Tahura Pakal. Menurutnya, kemudahan akses merupakan fondasi dasar yang menentukan keberhasilan sebuah destinasi wisata.

Ia berharap Pemkot Surabaya dapat segera merespons kebutuhan tersebut sehingga potensi wisata Tahura Pakal dapat berkembang secara maksimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Yang paling penting saat ini adalah akses jalan utama menuju destinasi wisata Tahura Pakal dibenahi terlebih dahulu agar memudahkan pengunjung,” pungkasnya.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Tahura Pakal diyakini memiliki peluang besar menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Surabaya Barat. Keindahan lingkungan yang asri, keberadaan danau buatan, area peternakan, serta wisata offroad menjadi modal kuat untuk menarik wisatawan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan memutasi sebanyak 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kebijakan yang diumumkan dalam pelantikan di Balai Kota Surabaya, Jumat (26/6/2026), bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Dalam arahannya, Eri Cahyadi menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja nyata. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target kinerja dipersilakan mengundurkan diri sebelum dilakukan evaluasi oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa sistem birokrasi di Kota Surabaya semakin berorientasi pada pencapaian kinerja, bukan sekadar menempati posisi struktural.

“Jika target tidak bisa tercapai sebelum saya turunkan, Anda mengundurkan diri. Ketika menjabat struktural, maka waktu, jiwa, dan pemikiran seluruhnya diberikan untuk warga Surabaya,” tegas Eri Cahyadi saat memberikan sambutan usai pelantikan.

Menurutnya, seorang pejabat struktural harus memiliki dedikasi penuh terhadap pelayanan publik. Karena itu, tidak boleh ada pejabat yang membagi fokus sehingga menghambat pencapaian target organisasi.

“Kalau dengan jabatan struktural waktu dan pemikiran Anda terbagi, silakan mengundurkan diri,” ujarnya.

Rotasi Dilakukan sebagai Evaluasi Berkala

Eri menjelaskan, rotasi dan mutasi merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan profesional. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah tidak ada pejabat yang menduduki jabatan yang sama lebih dari tiga tahun.

Selain itu, evaluasi terhadap seluruh pejabat akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.

Dengan pola evaluasi yang konsisten, setiap pejabat dituntut mampu menunjukkan capaian kerja yang terukur serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Surabaya.

Sebanyak 22 Pejabat Dipromosikan

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya menunjukkan bahwa dari total 57 pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang memperoleh promosi jabatan, sedangkan 35 lainnya menjalani rotasi.

Sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengalami perubahan strategis. Achmad Zaini dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setelah sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP.

Posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini ditempati Muhamad Fikser yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu, Herry Purwadi resmi menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setelah sebelumnya bertugas sebagai pelaksana tugas.

Trio Wahyu Bowo juga resmi menjadi Kepala Dinas Perhubungan definitif, sedangkan dr. Arif Setiawan dipercaya memimpin RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai direktur definitif setelah sebelumnya menjabat pelaksana tugas.

Penyegaran Organisasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Mutasi dan rotasi pejabat kali ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Surabaya dalam memperkuat kualitas birokrasi. Penyegaran organisasi dinilai penting agar setiap perangkat daerah memiliki energi baru dalam mencapai target pembangunan.

Selain memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Surabaya.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa promosi jabatan diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan evaluasi terhadap kompetensi pejabat, sedangkan rotasi dilakukan untuk memperluas pengalaman serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

Daftar Sejumlah Pejabat yang Mengalami Promosi dan Rotasi

Beberapa pejabat yang menempati posisi baru antara lain:

– Achmad Zaini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
– Muhamad Fikser sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
– Herry Purwadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
– dr. Arif Setiawan sebagai Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada.
– Trio Wahyu Bowo sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
– Febriadhitya Prajatara sebagai Camat Dukuh Pakis.
– Annita Hapsari Oktorina Sesoria sebagai Camat Gubeng.
– Eko Kurniawan Purnomo sebagai Camat Tandes.
– Iin Trisnoningsih sebagai Camat Lakarsantri.
– Yongky Kuspriyanto Wibowo sebagai Camat Sambikerep.
– Hajar Sulistyono sebagai Camat Bubutan.

Selain pejabat tersebut, puluhan pejabat lainnya juga mengisi jabatan strategis pada tingkat dinas, badan, kecamatan, kelurahan hingga rumah sakit daerah sebagai bagian dari total 57 pejabat yang dilantik.

Dengan rotasi dan promosi ini, Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada hasil. Evaluasi berkala yang diterapkan menjadi instrumen untuk memastikan seluruh pejabat mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pesan tegas Wali Kota Eri Cahyadi mengenai target kinerja sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Ke depan, kebijakan evaluasi setiap enam bulan diperkirakan akan terus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

(Sigitsantoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya memastikan proses pengangkatan anak atau adopsi kini dilakukan lebih terbuka, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Kebijakan ini dilakukan agar pasangan suami istri yang ingin menjadi orang tua angkat tidak lagi kebingungan dalam mengurus prosedur administrasi maupun persyaratan hukum.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak terlantar sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, pendidikan, kasih sayang, dan lingkungan keluarga yang layak.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menegaskan bahwa seluruh proses adopsi anak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

“Prinsipnya, pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak tidak perlu bingung. Kami sudah menyiapkan alur dan syaratnya secara jelas. Semua dilakukan demi memastikan anak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh di lingkungan keluarga yang layak,” ujar Antiek, Jumat (8/5).

Menurutnya, proses pengangkatan anak bukan hanya sekadar memenuhi keinginan pasangan untuk memiliki buah hati, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan dan perlindungan hak anak. Karena itu, pemerintah melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi praktik adopsi ilegal maupun perdagangan anak berkedok pengangkatan anak.

Dalam ketentuannya, terdapat sejumlah syarat utama yang wajib dipenuhi calon orang tua angkat. Salah satu syarat penting adalah kesamaan agama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat. Ketentuan tersebut diterapkan guna menjamin hak anak dalam menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai agamanya.

Selain kesamaan agama, calon orang tua angkat juga diwajibkan sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, serta telah menikah secara sah sekurang-kurangnya lima tahun.

Tak hanya itu, Dinsos Surabaya juga mensyaratkan calon orang tua angkat memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah tersangkut tindak pidana. Pasangan yang mengajukan adopsi juga dipastikan bukan pasangan sejenis.

Dari sisi kondisi keluarga, pasangan calon orang tua angkat disyaratkan belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak kandung. Mereka juga harus mampu secara ekonomi maupun sosial agar dapat menjamin kehidupan dan pendidikan anak di masa mendatang.

“Yang paling penting adalah adanya persetujuan dari anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Selain itu, calon orang tua angkat wajib membuat surat pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak,” jelas Antiek.

Sementara itu, anak yang dapat diadopsi merupakan anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk kategori anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam pengasuhan keluarga maupun lembaga pengasuhan anak, serta membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Dinsos Surabaya menegaskan bahwa seluruh proses adopsi harus melalui jalur resmi pemerintah. Pendampingan dilakukan sejak awal pengajuan hingga proses penetapan selesai guna memastikan legalitas dan keamanan anak tetap terjaga.

Menurut Antiek, pengawasan ketat diperlukan karena praktik adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius di sejumlah daerah. Tidak sedikit kasus pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar sehingga berpotensi merugikan anak di kemudian hari, terutama terkait status hukum, hak waris, hingga perlindungan sosial.

Karena itu, masyarakat diminta tidak tergiur dengan tawaran adopsi instan tanpa prosedur resmi. Dinsos Surabaya memastikan pihaknya siap membantu masyarakat yang benar-benar ingin mengangkat anak secara sah dan sesuai aturan.

“Kami berharap tidak ada lagi anak yang telantar. Di sisi lain, pasangan suami istri yang tulus ingin mengangkat anak juga kami bantu sampai tuntas. Semua demi masa depan anak-anak Surabaya,” tegasnya.

Kebijakan Pemkot Surabaya ini mendapat perhatian masyarakat karena dinilai memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas prosedur adopsi yang selama ini dianggap rumit. Transparansi syarat dan alur juga diharapkan dapat mencegah praktik perantara ilegal dalam proses pengangkatan anak.

Selain memberikan perlindungan kepada anak, kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial dan perlindungan anak di Kota Surabaya. Dengan pendampingan resmi dari pemerintah, proses adopsi diharapkan dapat berjalan aman, legal, dan benar-benar memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga baru.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu perlindungan anak, langkah Dinsos Surabaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang secara optimal. Pemerintah juga berharap masyarakat semakin memahami bahwa adopsi anak bukan hanya persoalan administrasi, melainkan tanggung jawab besar dalam menjamin kehidupan anak hingga dewasa.

Melalui penyederhanaan informasi dan pendampingan resmi, Pemkot Surabaya ingin memastikan tidak ada lagi pasangan yang kesulitan memahami prosedur pengangkatan anak. Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan dugaan praktik adopsi ilegal atau perdagangan anak.

Dengan sistem yang lebih terbuka dan pendampingan menyeluruh, Dinsos Surabaya optimistis proses pengangkatan anak dapat berjalan lebih aman, tertib, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM — Polemik sengketa proyek instalasi pembakaran sampah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan PT Unicomindo Perdana memasuki babak krusial. Setelah kalah dalam gugatan perdata di pengadilan, Pemkot Surabaya menyatakan kesiapan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp104 miliar. Namun, keputusan ini langsung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama terkait sumber dana pembayaran yang dikhawatirkan akan membebani masyarakat.

Achmad Hidayat, S.Sos, angkat bicara terkait persoalan tersebut. Ia menilai, kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun sumber dana lain yang berasal dari publik.

“Kesalahan atau kecerobohan kepemimpinan masa lalu jangan sampai menjadi beban rakyat Surabaya. Masyarakat sudah bersusah payah membayar pajak, tidak adil jika harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang keliru,” tegas Ahmad dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, prinsip dasar pengelolaan keuangan negara harus tetap dijaga, yakni bahwa dana publik harus kembali untuk kepentingan publik. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil langkah yang justru merugikan masyarakat luas.

“Pemkot harus memahami bahwa uang rakyat adalah amanah. Penggunaannya wajib berpihak kepada rakyat, bukan untuk menutup kesalahan kebijakan yang tidak tepat,” ujarnya.

Teguran Pengadilan dan Batas Waktu Pembayaran

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan teguran hukum kepada Pemkot Surabaya agar segera melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi sebesar Rp104 miliar kepada PT Unicomindo Perdana. Tenggat waktu yang diberikan terbilang singkat, yakni delapan hari sejak putusan tersebut ditegaskan.

Kewajiban ini muncul setelah pengadilan memutuskan bahwa Pemkot Surabaya kalah dalam gugatan terkait proyek instalasi pembakaran sampah atau incinerator yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Kasus ini bukan perkara baru. Akar permasalahan dapat ditelusuri hingga tahun 1989, ketika Pemkot Surabaya menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah. Pada masa itu, konsep pembangunan incinerator dinilai sebagai solusi modern yang menjanjikan untuk mengatasi persoalan limbah perkotaan.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkot Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Unicomindo Perdana. Kesepakatan mencakup kontrak bagi hasil usaha serta kontrak manajemen yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan.

Di atas kertas, kerja sama tersebut dirancang untuk saling menguntungkan. Pemerintah mendapatkan solusi teknologi, sementara pihak swasta memperoleh peluang investasi dan pengembalian modal.

Awal Mula Sengketa

Namun dalam perjalanan proyek, muncul persoalan serius terkait pembayaran pengembalian investasi. Ketegangan memuncak ketika aparat penegak hukum mengeluarkan surat yang meminta agar pembayaran tersebut diblokir, menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi pada masa itu.

Menindaklanjuti surat tersebut, Pemkot Surabaya akhirnya menangguhkan pembayaran termin ke-15 dan ke-16 kepada pihak perusahaan. Keputusan inilah yang kemudian menjadi titik awal sengketa panjang hingga berujung pada gugatan di pengadilan.

Seiring waktu, perkara ini terus bergulir dan akhirnya diputuskan di ranah perdata, dengan hasil yang mewajibkan Pemkot Surabaya membayar ganti rugi dalam jumlah besar.

Kritik Terhadap Kepemimpinan dan Solusi Alternatif

Ahmad Hidayat menilai, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara instan yang justru merugikan masyarakat. Ia mendorong Pemkot Surabaya, yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Eri Cahyadi, untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan tidak membebani APBD.

“Saya bersama rekan-rekan akan terus bersuara jika pemerintah kota memaksakan penggunaan APBD. Itu bentuk ketidakadilan. Banyak kebutuhan sosial masyarakat yang jauh lebih mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah,” tegasnya.

Ia bahkan menyatakan bahwa solusi alternatif seharusnya bisa ditemukan jika ada kemauan dan kapasitas kepemimpinan yang memadai.

“Seharusnya sekelas wali kota memiliki solusi konkret. Jangan sampai pilihan yang diambil justru merugikan masyarakat luas. Saya pribadi saja memiliki gagasan solusi, masa pemerintah tidak punya,” ujarnya.

Risiko Jika Beban Dialihkan ke Rakyat
Pernyataan Ahmad bukan tanpa dasar. Penggunaan APBD untuk membayar kewajiban hukum berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial.

Jika dana publik dialihkan untuk membayar ganti rugi, maka program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat berisiko terpangkas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, langkah tersebut juga dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Kesalahan kebijakan di masa lalu seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan justru diwariskan sebagai beban kepada masyarakat.

Desakan Transparansi dan Akuntabilitas

Di tengah polemik ini, publik juga mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Pemkot Surabaya. Masyarakat ingin mengetahui secara jelas bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa merugikan kepentingan umum.

Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah perlu membuka opsi-opsi alternatif, seperti optimalisasi aset daerah, negosiasi ulang skema pembayaran, atau langkah hukum lanjutan jika masih memungkinkan.

Langkah-langkah tersebut dinilai lebih bijak dibandingkan langsung menggunakan dana publik dalam jumlah besar.

Kasus sengketa antara Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana menjadi cerminan kompleksitas pengelolaan proyek jangka panjang yang melibatkan pemerintah dan swasta. Keputusan yang diambil hari ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian hukum, tetapi juga menentukan arah kepercayaan publik ke depan.

Di satu sisi, kewajiban hukum harus dijalankan. Namun di sisi lain, prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan.

Tekanan publik kini berada pada pundak Pemkot Surabaya untuk membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelantikan yang digelar pada Kamis, 2 April 2026, total ada 70 pejabat yang mengalami pergeseran jabatan, termasuk tujuh pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya mempercepat kinerja birokrasi agar program-program Pemkot Surabaya berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi warga. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, rotasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi kinerja pejabat di lingkungan pemkot terus berjalan.

Usai pelantikan, Eri menegaskan bahwa perubahan susunan jabatan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari penyesuaian kemampuan pejabat dengan kebutuhan organisasi saat ini. Selain itu, sejumlah pergeseran juga dilakukan karena ada pejabat yang sudah mendekati masa persiapan pensiun atau MPP.

“Ini ada sekitar 70. Eselon II-nya 7 tapi yang totalnya 70. Jadi perubahan-perubahan ini salah satunya memang persiapan ada yang sudah mendekati MPP (Masa Persiapan Pensiun). Jadi diputar,” ujar Eri.

Menurut dia, Pemkot Surabaya sedang membutuhkan percepatan pada berbagai sektor pelayanan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, penempatan pejabat harus disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, dan kebutuhan kerja yang konkret di lapangan.

Eri menekankan, yang menjadi ukuran utama bukan kedekatan personal dengan pimpinan, melainkan loyalitas tunggal kepada masyarakat Surabaya. Ia ingin seluruh aparatur pemerintah kota memahami bahwa orientasi kerja birokrasi hanya satu, yakni pelayanan publik.

“Karena hari ini tidak ada matahari kembar di Surabaya. Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya. Bukan loyalitas kepada wali kota, bukan loyalitas kepada wakil wali kota, bukan loyalitas kepada sekda, tapi loyalitasnya satu kepada masyarakat Surabaya,” katanya.

Salah satu pergeseran yang paling menyita perhatian dalam mutasi kali ini adalah bergesernya Dedik Irianto dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Dengan pergeseran itu, posisi Kepala DLH untuk sementara belum terisi definitif dan akan diisi oleh pelaksana tugas hingga proses seleksi atau lelang jabatan dilakukan.

Eri tidak menampik bahwa pergantian di posisi tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja. Sehari sebelum pelantikan, ia diketahui memberikan catatan khusus terhadap penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya yang dinilai belum berjalan optimal. Penataan TPS menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian langsung dari wali kota.

Ia mengakui, ada sejumlah program yang sebenarnya sudah diperintahkan sejak lama, tetapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Situasi itulah yang kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kemungkinan rotasi apabila target kerja tidak tercapai.

“Saya banyak hal yang sudah saya perintahkan satu tahun yang lalu tetapi ternyata masih belum jalan. Kan evaluasi-evaluasi saja yang kita lakukan. Yang mungkin salah satunya itu,” ujar Eri.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja yang dilakukan secara rutin. Eri menyebut evaluasi kepala OPD dilakukan setiap bulan. Jika pejabat yang bersangkutan dinilai tidak mampu menunjukkan hasil atau terus mengulang kinerja yang belum mencapai target, maka pergantian bisa dilakukan kapan saja.

“Jadi nanti setiap kepala OPD itu pasti ada evaluasi per bulan. Kalau ngulang enggak iso, ya ganti,” tegasnya.

Pesan lain yang juga disampaikan Eri kepada para pejabat adalah soal budaya kerja. Ia meminta para pejabat tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, terlalu banyak teori, atau sekadar berbicara tanpa hasil nyata. Fokus utama, kata dia, adalah bekerja cepat, efisien, dan menghasilkan output yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya pastikan, kerjone duduk kakehan teori, kerjone gak kakehan ngomong. Karena saya itu pernah jadi kepala dinas, pernah jadi staf. Waktu yang terbuang itu banyak. Maka hari ini tidak ada lagi teman-teman itu membuang waktu yang sudah ada,” ucap Eri.

Dalam pelantikan itu, tujuh pejabat eselon II yang menempati posisi baru adalah Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Irvan Wahyudrajat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota.

Tak hanya pejabat tinggi pratama, pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat struktural lain, mulai dari kepala bidang, camat, lurah, hingga beberapa jabatan staf. Menurut Eri, seluruh rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Momentum mutasi dan rotasi ini juga beriringan dengan perhatian serius wali kota terhadap persoalan kebersihan kota, terutama penataan TPS. Eri bahkan memimpin langsung penataan kerja bakti massal serentak di Surabaya. Dalam kegiatan itu, ia meninjau langsung dua TPS, yakni TPS Rangkah dan TPS Simpang Dukuh.

TPS Rangkah disebut sebagai TPS terbesar yang biasa menampung sampah dari empat kecamatan. Sementara TPS Simpang Dukuh berada di kawasan pusat kota, tak jauh dari Gedung Negara Grahadi. Dari peninjauan tersebut, Eri tampak kecewa karena kondisi TPS dinilai masih jauh dari tertata.

Ia menyesalkan masih adanya tumpukan sampah, gerobak sampah atau geledekan, hingga barang-barang rongsokan yang diduga merupakan titipan petugas kebersihan. Bahkan, di lokasi juga terlihat sampah berukuran besar yang belum tertangani dengan baik. Temuan inilah yang memperkuat pesan bahwa percepatan kerja birokrasi tidak boleh berhenti pada rapat dan perintah administratif semata, tetapi harus benar-benar terlihat di lapangan.

Bagi Pemkot Surabaya, rotasi 70 pejabat ini menunjukkan bahwa orientasi pemerintahan saat ini diarahkan pada hasil yang lebih terukur. Penempatan pejabat bukan hanya soal jabatan, melainkan soal kecocokan antara kemampuan personel dan kebutuhan pelayanan. Ketika target belum tercapai, evaluasi akan terus berjalan.

Daftar tujuh pejabat eselon II yang dilantik pada Kamis, 2 April 2026, adalah sebagai berikut: Eddy Christijanto menjadi Kepala Diskominfo dari sebelumnya Kepala Dispendukcapil; dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B menjadi Kepala Dinas Kesehatan dari sebelumnya Direktur Utama RSUD Dr. Muhammad Soewandhie Surabaya; Maria Theresia Ekawati Rahayu menjadi Kepala Bappeda dari sebelumnya bertugas di Bakesbangpol; Irvan Wahyudrajat menjadi Kepala Dispendukcapil dari sebelumnya Kepala Bappeda; Nanik Sukristina menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari sebelumnya Dinas Kesehatan; Antiek Sugiharti menjadi Kepala Dinas Sosial dari sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dedik Irianto menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari sebelumnya Kepala DLH.

Dengan komposisi baru ini, Pemkot Surabaya diharapkan bisa bergerak lebih cepat dalam menjalankan program, membenahi pelayanan publik, dan menjawab persoalan kota yang bersentuhan langsung dengan warga. Bagi Eri Cahyadi, pesan utamanya tegas: birokrasi harus bekerja, hasilnya harus terlihat, dan loyalitas aparatur hanya untuk masyarakat Surabaya.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G