Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M. Si mewakili Bupati Asahan membuka secara resmi acara sosialisasi pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Asahan, Selasa (16/03/2021).

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Eriyanti Siregar, SKM Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan melaporkan bahwa dasar kegiatan ini mengacu pada surat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 376/LP.302/J.5/2021, tentang sosialisasi pendataan keluarga 2021.

Beliau juga melaporkan, pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 31 Mei mendatang. Maka dari pada itu, perlu dilakukan sosialisasi pendataan keluarga tahun 2021.

Mengakhiri laporannnya, beliau menyampaikan peserta dari kegiatan ini berjumlah 80 orang yang terdiri dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, Disdukcapil Kabupaten Asahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Camat se-Kabupaten Asahan atau yang mewakili Sekcam/Kasi Pem, Perangkat Desa, Manajer Pengelolaan Data (Setiap Kecamatan), Manajer Data, Supervisor dan Kader.

Sementara itu, Bupati Asahan yang diwakili oleh Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M.Si pada pidato tertulisnya mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana (Bangga Kencana).

Beliau juga mengatakan, pendataan keluarga tahun 2021 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 01 April sampai dengan 31 Mei 2021 diseluruh wilayah Indonesia dan akan dilaksanakan oleh kader pendata yang terlatih di wilayah Kabupaten Asahan untuk menghasilkan data berkualitas melalui proses pengumpulan, pengelolaan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data basis keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut saya mengintruksikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan se-Kabupaten Asahan untuk mendukung pelaksanaan pendataan keluarga di Kabupaten Asahan mulai tanggal 01 April sampai dengan 31 Mei 2021 agar berjalan sesuai aturan yang ada dan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil pendataan keluarga tahun 2021 dapat dijadikan dasar perencanaan kebijakan dan pelaksanaan operasional program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya, dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Asahan yaitu masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Mengakhiri pidatonya, beliau menghimbau kepada seluruh petugas tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

Bertindak sebagai narasumber adalah Koordinator Bidang Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR, dengan materi Kebijakan Pendataan Keluarga 2021, Analis Datin BKKBN Provinsi Sumatera Utara,
Dicky Eko Pratowo, S. Sos, dengan materi Aplikasi Pendataan Keluarga 2021, Sub Koordinator Kespro BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Wiwik Aprida, SKM, dengan materi Blok KB/Stunting dan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, Drs. Muhilli Lubis, dengan materi pengarahan Pelaksanaan Pendataan Keluarga di Kabupaten Asahan.

Hendra Piliang

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Fit and Proper test terhadap calon Kapolri baru dijadwalkan akan dimulai pada Senin (18/1/2021) oleh Komisi III DPR RI dengan agenda awal pembuatan makalah.

Walau Fit and Proper test baru dilaksanakan pekan depan, tetapi Komisi III DRP telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Dian Ediana Rae pada Kamis (14/1/2021).

Agenda rapat untuk mengetahui transaksi keuangan baik oleh calon kapolri baru, istrinya, maupun anak-anaknya. Langkah ini dibuat sebagai bentuk persiapan uji kelayakan nantinya.

Rapat pun langsung menemukan hasil bahwa tidak ada kecurigaan dalam transaksi keuangan Sigit, baik teransaksi dalam negeri maupun luar negeri. Tidak ada aliran dana yang mencurigakan.

“Tadi sudah ditanya terkait apa saja transaksi yang mencurigakan baik dalam maupun luar negeri. So far, dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Persyaratan lain sebagai penyelenggara negara, Sigit harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Pada bagian ini KPK meminta agar Sigit segera melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN. Dalam LHKPN yang diunggah di situs elhkpn. kpk.go.id, tertulis bahwa LHKPN Sigit diumumkan dengan catatan tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 4 Januari 2020.

“Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak lengkap, maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dapat dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2021,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu 13 Januari 2021 lalu.

Ignas Fernandez