Labusel. Pojokredaksi.com – Kordinator divisi Hukum Penjegahan Pengawasan Persipatif dan kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Serentak 2024 bagi Panwaslu Se-Kecamatan Labuhanbatu Selatan Sabtu, (25/05/2024) bertempat di Lantai 4 Grand Suma, Block Songo, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Anggota Bawaslu Labusel dalam sambutannya mengungkapkan bahwa profesionalitas dan kualitas merupakan faktor penting yang harus dimiliki jajaran Pengawas pemilu dalam mengawal tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.

“Bawaslu Labusel terus memperkuat kapasitas jajaran Pengawas Pemilu agar bisa semakin maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan,” kata Ridho.

Diterangkannya, peningkatan kapasitas jajaran Pengawas pada penanganan pelanggaran Pemilu merupakan bentuk keseriusan Bawaslu Labusel dalam menjalankan fungsinya dengan Sumbar Daya Manusia yang mumpuni dan berkualitas.

Dia pun menekankan pentingnya mengawasi setiap tahapan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa Bawaslu serta jajaran Panwaslu Kecamatan memastikan tahapan Pemilu berjalan sesuai regulasi dan sesuai prosedur.

Bahwa selain melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan juga harus mampu melakukan kajian hukum terhadap temuan hasil pengawasan dan laporan dugaan pelanggaran yang diduga melanggar larangan-larangan dalam tahapan Pemilu sebagaimana yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menegaskan bahwa dalam menindak pelanggaran jajaran Pengawas juga harus berpedoman pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku.

“Dalam menindak pelanggaran, saya harap teman-teman selalu berpedoman pada Perbawaslu. Perbawaslu 7 tahun 2022, Perbawaslu 8 tahun 2022 serta Juknis Penanganan Pelanggaran ini, sebagai alat utama dalam pemahaman penanganan.” Jelas Ridho Akmal Nasution.

Disisi lain ia juga berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Labusel berjalan secara aman, tertib, tentram dan tidak ada permasalahan serta minim pelanggaran selamat atahapan berlangsung.

“Untuk itu jajaran Panwaslu Kecamatan juga harus memaksimalkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Namun disisi lain Panwaslu Kecamatan juga harus mempersiapkan diri, apabila nantinya terdapat temuan atau laporan pelanggaran yang masuk pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.” Kata Ridho.

(Nurhabibah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Muratara, POJOKREDAKSI.COM – Usai istirahat makan siang dalam proses perhitungan ulang, Ketua PPS Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya kabupaten Musirawas Utara diduga kabur dan menghilang diduga usai melakukan Kecurangan di Perhitungan ulang surat suara TPS 1 pada Selasa (27/2/2024).

Kronologi kejadian bermula saat proses perhitungan ulang untuk TPS di Desa Rantau Telang yang dilakukan oleh para PPS dan saksi Partai di Ruangan Kecamatan karang jaya, usai menghitung TPS 1 selesai didapati kejanggalan di perhitungan akhir, dimana suara caleg dari partai PDI berpindah dari caleg no 3 ke caleg nomor 2.

“Suara Caleg kami hilang 15 di TPS 1, anehnya justru caleg no 2 yang seharunya hanya memperoleh 1 suara, justru berubah menjadi 16 Suara, padahal suara sah kami harusnya 17, seperti ada permainan yang dilakukan oknum PPS, saat ini kami sedang berupaya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara,” cetus Angga.

Atas temuan tersebut, pihak timses dari caleg nomor urut 3 kemudian melakukan upaya penelusuran data dan didapati ternyata ada oknum yang melakukan rekayasa perhitungan tersebut.

Namun usai istirahat makan siang dalam waktu jeda tersebut, Ketua PPS Desa Rantau Telang tak kunjung hadir di tempat Pleno dan diduga melarikan diri karena ketahuan dalam kecurangannya.

Pantauan media Pojokredaksi.com di lapangan, Sampai Pleno untuk TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 selesai dilakukan, ketua PPS Desa Rantau Telang tak nampak batang hidungnya.

Sampai berita ini di terbitkan, belum ada statement resmi dari pihak Panwascam dan PPK Karang Jaya mengenai hal tersebut.

“Iya ketua PPS tidak kembali ke tempat pleno usai perhitungan ulang di TPS 1 tadi” ungkap salah satu orang yang ada di dalam ruangan Pleno yang tak mau disebutkan namanya.

(Adio Seftiwan)

Pojokredaksi.com, Jakarta -Proses seleksi calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di seluruh Indonesia kini sedang memasuki tahapan wawancara dan akan diumumkan 3 orang terpilih dari 6 orang yang sebelumnya lolos seleksi tes tertulis CAT.

Berkaitan dengan proses seleksi Panwascam yang berjalan, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik Beny Wijayanto memberikan catatan kritis dimana terdapat celah yang diduga dapat dijadikan sebagai ajang titip menitip, transaksional dan tidak obyektif dalam menentukan pilihan.

“Nilai tes tertulis memiliki bobot 40% sedangkan wawancara jauh lebih besar dengan bobot 60% maka pada proses wawancara ini butuh ekstra pengawasan dari hirarki yang lebih tinggi” ujar Beny.

Beny meminta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia untuk memastikan proses seleksi Panwascam ini sejalan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/Hk.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/Hk.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 poin G.2. Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan rekap nilai tes tertulis dan tes wawancara.

Dalam rangka, lanjut Beny, menyambut pesta demokrasi 2024 kedepan maka melalui seleksi Panwascam diminta tak celah demi memastikan kualitas demokrasi Pemilu serentak termasuk melihat keterwakilan perempuan.

Pemuda Katolik saat ini telah mengikutsertakan kadernya dalam proses seleksi Panwascam ini dan berharap besar mampu menempatkan kader sebagai Panwascam dari proses yang betul-betul objektif.

“Pemuda Katolik juga meminta seluruh kader dan struktur segera melaporkan ke Pengurus Pusat jika ada temuan dan isu di lapangan terkait dugaan kecurangan atau proses yang tidak obyektif dalam rangka pemilihan Panwascam di wilayah masing-masing” tutup Beny.