Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Masyarakat sangat berharap kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Resor Rokan Hilir (Polres Rohil) agar segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap 5 (lima) orang pekerja di lahan keluarga Sarma Intan Situmorang pada Sabtu (18/1/2025) lalu.

Akibat dari perbuatan tersebut, Sarma Intan Situmorang telah melaporkan dugaan tindak pidana penyekapan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 atau 170 Juncto 55 dan 56 yang terjadi di jalan lahan kelapa sawit RT 016 RW 006 Pematang Ibul Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Kronologis kejadian tersebut bermula pada tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib segeromboloan orang mendatangi kediaman Sarma Intan Situmorang, dengan membawa senjata tajam (Sajam).

Berlanjut kejadian pukul 14.00 Wib di lahan milik keluarga Sarma Intan Situmorang 5 (lima) orang pekerja (pemanen) yang sedang duduk santai sambil ngobrol, tiba-tiba segerombolan orang atau kurang lebih 50 orang yang diantaranya Jhonson Wilson Sihombing, Richardo Tampubolon, Hulman Tampubolon Dkk langsung melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan Besi, Balok, kayu, bambu dan batu yang mengakibatkan 5 (lima) orang pekerja mengalami luka yang serius.

Kemudian berlanjut lagi pada pukul 16.00 Wib sekelompok orang yang diduga sebagai orang bayaran mendatangi rumah kediaman Sarma Intan Situmorang untuk melakukan Persekusi dan Pengeroyokan dengan cara melempari keluarga Sarma Intan dengan batu dan buah kelapa sawit dan mengenai seorang wartawan atau anggota Pers yang kebetulan berada di lokasi sedang melakukan tugas jurnalistik, sehingga kepala berdarah dan bocor akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Dipo Simanjuntak.

Pantauan media di lokasi melihat insiden tersebut terjadi dikarenakan provokasi yang dilakukan oleh Dipo Simanjuntak, dengan meminta orang-orang yang hadir agar melempari keluarga Sarma Intan dengan batu.

Peristiwa tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam, namun anehnya pihak kepolisian tidak ada satupun yang hadir ke tempat kejadian perkara (TKP), padahal jarak Kantor Polres Rokan Hilir dari Rumah keluarga Sarma Intan hanya berjarak kurang lebih 500 meter.

Diduga insiden keributan atau kejadian tindak pidana ini berhubungan dengan kasus sengketa lahan keluarga Sarma Intan Situmorang seluas 500 hektar yang menjadi perbincangan masyarakat , di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, terus menjadi sorotan publik.

Pengurus DPD KNPI Provinsi Riau, Randa Uli Harahap meminta kepada presiden terpilih yaitu Presiden RI Prabowo Subianto agar turut campur dan segera menuntaskan konflik ini lahan tersebut.

“Kami berharap pemerintah segera menuntaskan konflik ini agar tidak ada korban lagi berjatuhan.” Ucapnya.

Diketahui sebelumnya bahwa terjadinya konflik tersebut adalah berkaitan dengan sengketa tanah dan sudah menjadi perhatian khusus, seharusnya sudah ada perhatian dari pemerintah setempat dan pusat agar dapat diselesaikan.

Kasus ini bukan hanya menjadi pembicaraan di sosial media, tetapi juga di ranah hukum dan masyarakat luas yang menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam sengketa tanah yang sering melibatkan mafia berpengaruh.

Sumirna Lusiana, SH, MH selaku Kuasa Hukum Sarma Intan Situmorang atau keluarga Ahliwaris Jamada Situmorang dari Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau, Kapolres dan Kasat Reskrim agar serius menangani Tindak Pidana yang sudah dialami oleh 5 (lima) orang pekerja tersebut, juga agar Kapolda maupun Kapolres melalui Kasat Reskrim segera menangkap para pelaku.

“Awal terjadinya konflik bermula pada tahun 2007 hingga saat ini, namun belum ada titik terang sengketa dari tanah seluas 500 hektar tersebut.” Ungkap Advokat Sumirna Lusiana.

“APH (Aparat Penegak Hukum) seharusnya bisa menyelesaikan permasalah ini. Apalagi kasus lahan Sarma Intan Situmorang ini sudah viral di sosmed dan pembicaraan publik tapi lagi-lagi permasalahan ini belum ada titik terangnya.” Harapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan masyarakat di sekitar lokasi kejadian menilai penegakan Hukum sangat lemah, publik menunggu langkah konkret dari pihak berwenang.

“Kasus sengketa lahan ini semakin mencerminkan kelemahan sistem hukum di Indonesia khususnya di Riau, terutama dalam menangani mafia tanah yang kerap kali diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.” Ucap seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rohil, POJOKREDAKSI.COM – Permasalahan hukum antara Hulman Tampubolon dan ahliwaris Almarhum Jamada Situmorang yang sampai saat ini masih berlanjut terkait sengketa lahan ladang kelapa sawit.

Hulman Tampubolon diduga merasa dunia miliknya beserta dengan kelompok atau gerombolannya, bahkan Hulman merasa bahwa hukum dapat dikendalikan, seakan raja diatas segalanya.

Sekira pukul 18.15 Wib puluhan anggota Hulman Tampubolon langsung melakukan Penyerangan di kediaman ibu Sarma Intan Situmorang yang merupakan Ahliwaris Almarhum Jamada Situmorang di Jalan Lintas Sumatera Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Hulman bersama puluhan anggotanya langsung melempari batu kearah kediaman ibu Sarma Intan Situmorang.

Akibat kejadian penyerangan rumah kediaman ibu Sarma intan tersebut, juga wartawan media Sindo7 (Sariaman Situmorang) yang sedang melakukan tugas jurnalistik meliput di lokasi tidak luput dari serangan, menjadi korban lemparan batu

Wartawan Sindo7 Sariaman Situmorang menjadi korban keganasan Hulman Tampubolon dkk, mengalami luka di kepala dan mulut, karena banyak ceceran darah yang tidak ada hentinya, kemudia wartawan yang sedang bertugas berada di lokasi tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Atas kejadian yang dilakukan oleh anggota rombongan Hulman Tampubolon tersebut, keluarga besar dari ibu Sarma intan Situmorang akan melakukan upaya hukum, dikarenakan seisi rumah juga sudah tidak nyaman lagi tinggal di kediamannya tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada itikad baik dari Hulman Tampubolon dkk. Bahkan merasa perbuatan yang telah dilakukan tersebut seakan bukan merupakan suatu kesalahan atau seperti bukan tindak pidana perbuatan melawan hukum.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Sarmauli Intan Situmorang membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 120 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 07 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1 / 2024 Pasal 27 A dan atau Pasal 28 ayat 2 Jo. Pasal 45 A ayat 2 dengan terlapor berinisial RT pemilik akun TIKTOK @RINY THIFANI dan RT pemilik akun TIKTOK @jason_tampu. Atas kejadian tersebut Sarmauli Intan Situmorang merasa nama baiknya tercemar.

Florentina Situmorang membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 119 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 07 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akat dan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik Jo. ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dengan terlapor berinisial S, JWS, MRN, MH, M, M, M, Z, FM, HT dan YP (11 Orang).

Bahwa pada tahun 2015 Pelapor mengetahui telah dibuat Pemalsuan SKGR dan Akta Kuasa Menjual yang digunakan para terlapor untuk menguasai tanah Ahli Waris Jamada Situmorang.

Salah satu Ahliwaris Jamada Situmorang yaitu Florentina Situmorang membuat Laporan Polisi di Polres Rohil terkait dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan atau pengelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau 385 KUHP dan atau 362 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 121 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 08 Oktober 2024.

Bahwa pada hari Rabu, 03 September 2024 pada saat dikantor Bupati Rokan Hilir pada saat mediasi, Hulman Tampubolon menjelaskan bahwa tanah milik Pelapor dengan alas hak Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dan
Ganti Rugi dengan total luas lahan 500 Hektar sebahagian telah dikuasai oleh seseorang berinisial A alias S.M. seluas 100 Hektar dan sebahagian lagi dikuasai oleh seseorang oknum Brimob berinisial H seluas 200 Hektar, dimana sebelumnya terhadap 188 SKGR telah dicuri dan hilang pada tahun 2007 dan telah dilaporkan ke Polres Rohil berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 80 / K / IV / 2007, tanggal 03 April 2007 atas nama Pelapor Tarima Nainggolan terkait dugaan tindak pidana pencurian, pemerasan dan pengancaman yang sampai saat ini tidak ada kepastian hukum terhadap LP tersebut.

Dengan hilangnya 188 SKGR tersebut diduga telah dikuasai oleh kedua pihak tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya pada tahun 2016 pihak A alias S.M. dan pihak H pernah mendatangi keluarga Ahliwaris untuk membeli lahan keluarga pelapor guna memperluas lahan sawitnya akan tetapi tidak jadi dilakukan setelah Jamada Situmorang meninggal dunia.

Selanjutnya Sarmauli Intan Situmorang membuat Laporan Polisi sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP / B / 122 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 08 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pencurian dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak Jo. Ikut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dengan terlapor JN, SD, RT, HP, SP, KN, NN, MS, SS, ST, MM, SM, DS, ES, RF, MS, SP, SA, PS, DS, SS, TT, ASM, T, JS, MP, SS, A, MG, T, JN, AS, JMS (33 orang).

Adapun para Terlapor tersebut diduga
pada tahun 2015 di Kepenghuluan Pematang Ibul telah membuat dan menggunakan SKGR yang diduga hasil pemalsuan.

Bahwa Para Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang yaitu BERLIANDO YULIHARDIS SITUMORANG, S.H., AFNER SITUMORANG, S.H., LENY SIMANJUNTAK, S.H., dan SUMIRNA LUSIANA, S.H., M.H. dari KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA turut mendampingi SARMAULI INTAN SITUMORANG dan FLORENTINA SITUMORANG saat pembuatan Laporan Polisi di Polres Rohil.

Selanjutnya Tim Kuasa Hukum meminta agar Pihak Sat Reskrim Polres Rokan Hilir segera menunjuk Penyidik yang menangani ke 4 (empat) LP tersebut dan segera memberikan SP2HP dan Surat Undangan Klarifikasi Perkara kepada Pelapor dan Saksi-Saksi guna dilakukan Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Kuasa Hukum juga meminta dan memohon kepada seluruh eleman Masyarakat, LSM, Wartawan dan Pejabat Negara mengawal penanganan perkara ini agar berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana sebelumnya sudah ada 9 (Sembilan) Laporan Polisi yang dibuat Ahli Waris Jamada Situmorang yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum.

(Red/Dimas B)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama melakukan kegiatan di Propam Polda Riau. Jumat, (4/10/2024) lalu.

Hal tersebut menindaklanjuti Laporan Pengaduan sebelumnya terkait oknum Polisi Rokan Hilir yang dilakukan oleh Kanit PPA Polres Rokan Hilir karena melakukan perbuatan arogansi saat melakukan pemeriksaan saksi di Unit PPA Polres Rokan Hilir pada tanggal 10 Juli 2024.

Selain tim kuasa hukum Nabonggal Situmorang Sipituama, juga ada Usman Samosir dari LSM KCBI yang turut serta mendampingi dan membantu keluarga Ahli Waris Jamada Situmorang bekerjasama dengan Tim Nabonggal.

Melalui media Pojokredaksi.com Usman Samosir meminta Kapolda Riau agar memantau dan memberi perhatian khsusus terhadap laporan pengaduan pelanggaran profesionalisme dan kode etik yang dilakukan Kanit PPA Polres Rokan Hilir di ruangan kantornya.

“Kiranya Pak Kapolda memantau dan memberi perhatian khusus dalam laporan pengaduan yang telah dilaporkan ke Propam Polda Riau pada waktu yang lalu, juga semoga agar kasus yang dialami Ahli Waris Jamada Situmorang menemukan titik terang sehingga memberikan keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat, juga agar Kepolisian boleh mencapai tujuan Polisi yang PRESISI.” Ucap Samosir.

Selain memohon kepada Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hilir beserta jajarannya agar memberikan perhatian khusus, Samosir bersama Tim Kuasa Hukum Nabonggal saat wawancara di depan Kantor Polda Riau, juga meminta agar Propam Polda Riau tindak lanjuti pelanggaran Kode Etik terhadap oknum Penyidik Satreskrim Polres Rohil.

Serta kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Rokan Hilir atau semua pihak boleh memberikan perhatian khusus di perkara Sarma Intan Situmorang (Ahli Waris Jamada Situmorang) yang sedang viral saat ini, dan mendoakan agar semua berdiri dalam arti hukum sesungguhnya, yang bermanfaat, pasti dan adil pada semua pihak.

(Dimas B)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rohil, POJOKREDAKSI.COM – Kepolisian Resor Rokan Hilir (Polres Rohil) menjadi sorotan Publik dilapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada Rabu (28/8/2024) sore kemarin, dengan adanya kejadian yang menimpa orangtua dari keluarga Sarma Intan Situmorang (Alm. Jamada Situmorang) yang membutuhkan keadilan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Rokan Hilir Provinsi Riau.

Bermula kejadian ini, Sarma Intan Situmorang meminta agar segera mendapatkan keadilan dari APH Polres Rohil dan laporannya ditindaklanjuti, akan tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan dari pihak keluarga korban.

Sarma Intan mengatakan, “semua.. lihat saya didepan Polres Rokan Hilir jadi sarang Mafia, bapak Listyo Sigit tolong saya, bapak Jokowi tolong saya. Dari aku minta tolong Polres Rokan Hilir jadi sarang, dimana kalian penegak-penegak hukum polres Rokan jadi sarang Mafia buat keluargaku, tidak ada keadilan buat keluargaku, bapakku Jamaris Situmorang sudah mati karena dipenjara,” ucap Sarma Intan Situmorang pada Rabu (28/8/2024).

“Dimana Keadilan buat keluargaku, keluargaku hari dibantai, tidak ada keadilan, ini Sarma intan, tolong… Polres Rokan Hilir sarang Mafia… Tidak yang sanggup menangkap sipelaku HulmanTampubolon, karena sudah berjalan amplop dosa,” sambungnya.

Dalam kejadian tersebut personil Polres Rohil semua tidak ada yang muncul menanggapi atau merespon keluhan seruan dari Sarma Intan yang membutuhkan keadilan bersama keluarganya.

Sehingga dengan adanya Live streaming dari akun media Sosial milik Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang, berharap sesuai UUD 1945 Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, terjadi pada Keluarga ahli waris Jamada Situmorang jangan dinodai Aparat Penegak Hukum khsusunya Polres Rokan Hilir.

Media Pojokredaksi.com telah melakukan konfirmasi via WA Irjen Pol Iqbal Kapolda Riau melalui nomor 0813-xxxx-9191, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari Bapak Kapolda Riau.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang membuat pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Propam Polda Riau berdasarkan Surat Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama tertanggal 11 Juli 2024 perihal PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DILAKUKAN IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA POLRES ROKAN HILIR.

Para Advokat/Konsultan Hukum yaitu, JHOHANES SITUMORANG, SH., C.NS., BERLIANDO YULIHARDIS SITUMORANG, S.H., LENY MARIYANTI SIMANJUNTAK, S.H. dan SUMIRNA LUSIANA, S.H., M.H. dari KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA selaku Kuasa Hukum dari Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG (Klien) berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, tanggal 07 Juli 2024.

Adapun Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG sebagai Pelapor/Korban sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/VII/2024/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tanggal 03 Juli 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan dan atau Tindak Pidana Pencurian dan atau Tindak Pidana membawa senjata tajam (sajam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 KUHP dan atau Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dilaporkan oleh Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG dengan Terlapor Sdr. HULMAN TAMPUBOLON, DKK.

Adapun kronologis pengaduan ke Propam Polda Riau adalah sebagai berikut:

• Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, kami selaku Kuasa Hukum mendampingi Kliennya dalam rangka Klarifikasi terkait Laporan Polisi yang dilaporkannya yang mana ditangani oleh BRIPDA ANABELLA TALITHA YOLANDA NAINGGOLAN / NRP 0310006 selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Rokan Hilir.
• Semenjak dimulainya pemeriksaan sekitar Pukul 14.15 WIB oleh Penyidik BRIPDA ANABELLA TALITHA YOLANDA NAINGGOLAN sampai Pukul 20.30 WIB berjalan dengan lancar dan baik-baik saja dan proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Interview (BAI) sudah selesai selanjutnya selaku kuasa hukum bersama Klien membaca kembali BAI dan mengkoreksi jawaban yang selanjutnya akan kami tanda tangani.
• Sekitar Pukul 20.35 WIB tiba-tiba IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA POLRES ROKAN HILIR keluar dari ruangannya dan mengatakan kepada tim kuasa hukum bahwa dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan sebagaimana Pasal 354 KUHP yang dipersangkakan Klien kami adalah Prematur dimana belum selesainya proses penyelidikan dan dilakukan Gelar Perkara IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS telah mengambil kesimpulan bahwa Pasal tersebut Prematur dengan tidak berdasar, dimana menurut IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS terlalu dini membuat Pasal 354 KUHP dimana lebih baik dikenakan Pasal 351 KUHP dan dalam hal ini IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS merasa tidak bersalah menyampaikan kepada kami bahwa Pasal 354 KUHP yang diterapkan adalah Prematur.
• Bahwa sebelum dilakukan penandatangan BAI, hal yang wajar dan harus, selaku kuasa hukum Klien membaca kembali semua isi BAI terkait jawaban atas pertanyaan yang diberikan penyidik kepada klien.
• Bahwa IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS telah melakukan Intervensi terhadap Jawaban dari Klien yang dituangkan dalam BAI tersebut dan kami selaku Kuasa Hukum tidak terima cara IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS tersebut dan membentak-bentak kami selaku Kuasa Hukum dari korban.
• Bahwa IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS mengatakan “kami tuan rumah”, “ini Unit saya” yang seolah-olah Polres Rokan Hilir adalah milik pribadinya, dimana hal tersebut tidak pantas diucapkan dihadapan Pelapor/Korban pelaku kejahatan yang statusnya Meminta Perlindungan Hukum dari Aparat Kepolisian apalagi Jabatan IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS adalah seorang Kanit PPA yang seharusnya berimbang dalam menangani perkara dan lebih mengerti bagaimana tekanan dan atau luka Psikis dari seorang Perempuan yang telah dianaiyaya oleh terlapor yang merupakan seorang laki-laki sambil membawa senjata tajam (samurai) dengan cara di sandang di badan nya dan mengambil buah kelapa sawit milik Pelapor/Korban bersama-sama preman dan atau orang-orang suruhan Terlapor Sdr. Hulman Tampubolon.
• Bahwa tim Kuasa Hukum sudah meminta maaf kepada IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS. akan tetapi masih saja membentak-bentak salah seorang kuasa hukum di ruang pemeriksaan, apalagi yang dibentak seorang Perempuan yang profesinya Advokat akan tetapi IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS. tidak memahami Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang merasa Super Power dan bertindak melebihi kewenangannya (abuse of power).

Dalam melaksanakan Tugasnya IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA SATRESKRIM POLRES ROKAN HILIR diduga telah melakukan PELANGGARAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Untuk itu Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang, atau dalam hal ini SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG meminta kepada Kabid Propam Polda Riau untuk menindak lanjuti Pengaduan tersebut dan melakukan Sidang Komite Kode Etik Profesi.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS