JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM – Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat terus mengintensifkan langkah-langkah strategis guna mendorong percepatan realisasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat agar proses penyaluran bantuan dapat segera terealisasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen mengawal aspirasi masyarakat korban banjir, perwakilan FMKBB Kabupaten Langkat, Bung Said Abdullah dan Bung Dodi Wijaya, melakukan pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, H. Said Iqbal, di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi, sinergi, serta koordinasi antara FMKBB dengan pemerintah pusat demi mempercepat penanganan pascabencana banjir yang melanda Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan itu, Bung Said Abdullah dan Bung Dodi Wijaya menyampaikan secara langsung berbagai kondisi yang masih dihadapi masyarakat terdampak banjir. Selain memaparkan perkembangan penanganan pascabencana di lapangan, keduanya juga menyampaikan harapan masyarakat agar proses realisasi bantuan pemerintah dapat dipercepat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Menurut FMKBB, percepatan bantuan menjadi kebutuhan mendesak karena masih banyak masyarakat yang menunggu kepastian terkait bantuan yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan kehidupan sosial maupun ekonomi pascabencana.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar proses administrasi maupun koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif sehingga bantuan yang telah direncanakan dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menanggapi penyampaian tersebut, H. Said Iqbal menyatakan dukungannya terhadap langkah yang ditempuh FMKBB Kabupaten Langkat. Ia juga menyampaikan kesiapannya untuk membantu memfasilitasi koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penanganan masyarakat korban banjir sehingga realisasi bantuan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan tetap mengacu pada mekanisme pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi FMKBB, koordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden menjadi salah satu tahapan penting dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat korban banjir dengan pemerintah pusat. Melalui sinergi tersebut, berbagai kendala yang selama ini menghambat proses percepatan bantuan diharapkan dapat segera menemukan solusi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, FMKBB Kabupaten Langkat yang diwakili Bung Said Abdullah dan Bung Dodi Wijaya dijadwalkan kembali melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Jumat (24/7/2026).

Pertemuan dengan Kementerian Sosial itu bertujuan membahas perkembangan proses penanganan korban banjir sekaligus mendorong percepatan realisasi bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Langkat.

Koordinasi lintas kementerian tersebut menjadi bagian dari strategi FMKBB untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai kebutuhan masyarakat pascabencana.

FMKBB menegaskan seluruh langkah yang dilakukan selama ini ditempuh melalui jalur komunikasi resmi dengan tetap menghormati mekanisme pemerintahan yang berlaku. Organisasi tersebut juga memastikan setiap proses koordinasi dilakukan secara terbuka, transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat korban banjir.

Menurut FMKBB, pendekatan melalui dialog dan koordinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana tanpa mengabaikan prosedur hukum maupun administrasi pemerintahan.

Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, FMKBB juga terus mengawal perkembangan penanganan korban banjir agar seluruh proses yang telah berjalan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Organisasi tersebut berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat terus bersinergi sehingga proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

FMKBB juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat korban banjir di Kabupaten Langkat.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai pihak lainnya yang terus memberikan dukungan terhadap percepatan penanganan pascabencana.

Menurut FMKBB, kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat yang terdampak banjir. Sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dinilai akan memperkuat efektivitas program bantuan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Melalui rangkaian koordinasi yang telah dilakukan di tingkat nasional, FMKBB berharap realisasi bantuan bagi korban banjir Kabupaten Langkat dapat segera terwujud. Bantuan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat yang hingga kini masih menunggu proses penyaluran dari pemerintah.

Tidak hanya membantu pemulihan kondisi ekonomi keluarga korban banjir, percepatan bantuan juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial masyarakat sehingga aktivitas kehidupan sehari-hari dapat kembali berjalan dengan normal.

FMKBB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses percepatan bantuan hingga benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab organisasi dalam memastikan aspirasi masyarakat terus tersampaikan kepada pemerintah melalui mekanisme komunikasi yang resmi, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan langkah koordinasi yang terus dilakukan, FMKBB berharap proses penanganan pascabencana di Kabupaten Langkat semakin cepat, efektif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini menantikan realisasi bantuan pemerintah.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LANGKAT, POJOKREDAKSI.COM – Upaya penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat korban bencana banjir di Kabupaten Langkat memasuki babak baru. Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat bersama Pemerintah Kabupaten Langkat akhirnya mencapai kesepakatan penting dalam pertemuan mediasi yang berlangsung di Kantor Bupati Langkat, Selasa (7/7/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi titik terang bagi ribuan masyarakat terdampak banjir yang selama ini menanti kepastian penyelesaian berbagai hak dan kebutuhan pascabencana. Sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi tersebut, FMKBB memutuskan menunda aksi penyampaian aspirasi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026.

Keputusan penundaan aksi bukan lahir dari melemahnya tuntutan masyarakat. Sebaliknya, langkah itu diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam forum resmi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan daerah.

Pertemuan mediasi dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Taufik Rieza, S.STP., M.AP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat Dr. Robbi Rezeki, M.Pd, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat H.M. Ansyari, M.Kes., serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam suasana dialog yang berlangsung terbuka dan konstruktif, kedua belah pihak menyepakati empat poin penting yang menjadi dasar pengawalan aspirasi masyarakat korban banjir ke depan.

Empat Komitmen Penting Pemerintah Kabupaten Langkat

Poin pertama yang disepakati adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera menyampaikan surat resmi kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR) serta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut langsung atas aspirasi yang disampaikan masyarakat korban bencana banjir.

Poin kedua, Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh hak masyarakat korban banjir hingga tuntas. Pemerintah daerah juga akan terus mengawal proses penyelesaiannya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pada poin ketiga, Pemerintah Kabupaten Langkat akan melibatkan perwakilan FMKBB dalam agenda penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, masyarakat korban banjir memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kondisi yang mereka alami serta harapan yang ingin diperjuangkan kepada kementerian maupun lembaga terkait.

Adapun poin keempat berisi komitmen pemerintah daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan seluruh kesepakatan tersebut secara transparan kepada FMKBB. Keterbukaan informasi ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana progres yang telah dilakukan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan korban banjir.

Keempat poin tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya sekadar janji, tetapi juga menjadi ukuran yang nantinya akan dinilai langsung oleh masyarakat terdampak.

Penundaan Aksi sebagai Bentuk Itikad Baik

Menanggapi hasil mediasi tersebut, FMKBB Kabupaten Langkat melalui Said Abdullah selaku penanggung jawab aksi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Said Abdullah hadir dalam pertemuan tersebut bersama sekitar 20 koordinator aksi yang mewakili kecamatan-kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Langkat.

Menurutnya, keputusan menunda aksi pada 9 Juli 2026 merupakan bentuk penghormatan terhadap hasil kesepakatan yang telah dicapai bersama. FMKBB memberikan ruang dan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk membuktikan keseriusannya dalam merealisasikan seluruh poin yang telah disepakati.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui aksi massa. Dialog yang menghasilkan komitmen konkret juga menjadi bagian penting dalam upaya mencari solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Meski demikian, FMKBB menegaskan bahwa penundaan aksi bukan berarti perjuangan telah selesai. Forum tetap akan mengawal seluruh proses pelaksanaan hasil mediasi hingga hak-hak masyarakat korban banjir benar-benar terpenuhi.

FMKBB Ingatkan Masyarakat Waspada Informasi Mengatasnamakan Forum

Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang mengatasnamakan FMKBB tanpa dasar yang jelas.

Ia menegaskan bahwa apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang tetap melaksanakan aksi pada 9 Juli 2026 dengan mengatasnamakan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir Kabupaten Langkat, maka kegiatan tersebut bukan bagian dari FMKBB dan berada di luar tanggung jawab organisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus memastikan bahwa seluruh langkah yang dilakukan forum tetap berada dalam koridor kesepakatan yang telah dicapai bersama pemerintah daerah.

Kejelasan sikap ini menjadi penting mengingat isu penanganan korban banjir merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan banyak masyarakat. Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan maupun potensi konflik di lapangan.

Harapan Lahirnya Solusi Nyata bagi Korban Banjir Langkat

Bagi masyarakat korban banjir, hasil mediasi ini menjadi harapan baru setelah sekian lama memperjuangkan berbagai hak yang mereka harapkan dapat segera terealisasi.

FMKBB menilai bahwa sinergi antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Langkat, dan pemerintah pusat merupakan kunci utama untuk menghadirkan solusi yang nyata dan berkelanjutan.

Said Abdullah berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen yang telah dibangun dalam pertemuan tersebut. Dengan kerja sama yang baik, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi korban banjir di Kabupaten Langkat diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh.

Namun demikian, harapan tersebut tentu harus dibarengi dengan langkah konkret. Kesepakatan yang telah ditandatangani tidak akan memiliki arti apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.

Karena itu, FMKBB menegaskan akan terus mengawal seluruh proses secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab. Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap poin yang telah disepakati benar-benar dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.

Kesepakatan Harus Dibuktikan dengan Tindakan

Hasil mediasi antara FMKBB dan Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dipandang sebagai langkah awal yang positif dalam upaya memperjuangkan hak-hak korban banjir. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmen untuk membawa aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat. Di sisi lain, masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuktikan keseriusannya melalui tindakan nyata.

Keputusan menunda aksi pada 9 Juli 2026 menjadi simbol bahwa dialog dan komunikasi masih menjadi jalan yang dipercaya untuk mencari solusi bersama. Namun, kepercayaan tersebut harus dijaga melalui realisasi seluruh komitmen yang telah disepakati.

Masyarakat korban banjir kini menanti hasil konkret dari proses yang telah dimulai. Sementara itu, FMKBB memastikan akan tetap berada di garis depan dalam mengawal setiap perkembangan hingga seluruh hak masyarakat korban bencana banjir di Kabupaten Langkat benar-benar terpenuhi.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Langkat, POJOKREDAKSI.COM – Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir Kabupaten Langkat melakukan pemantauan langsung terhadap proses pendataan masyarakat terdampak banjir dengan mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Senin (2/6/2026).

Kedatangan forum tersebut bertujuan untuk memastikan sejauh mana perkembangan pendataan korban banjir yang menjadi dasar dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun lalu.

Koordinator Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir Kabupaten Langkat, Sa’id Abdullah Almahdaly, mengatakan pihaknya terus mengawal proses pendataan agar bantuan yang diharapkan masyarakat dapat segera terealisasi.

“Pengawalan pendataan korban bencana banjir Kabupaten Langkat sudah sampai mana,” ujar Sa’id Abdullah Almahdaly saat berada di depan Kantor Camat Tanjung Pura.

Menurutnya, hingga saat ini proses pemberian bantuan kepada masyarakat korban banjir masih berada pada tahapan pendataan dan verifikasi data. Karena itu, pihaknya merasa perlu melakukan pemantauan langsung terhadap proses tersebut guna memperoleh informasi yang akurat sekaligus memastikan data masyarakat terdampak benar-benar terakomodasi.

Sa’id menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, proses pendataan masih berlangsung di berbagai tingkatan pemerintahan sebelum nantinya diteruskan ke pemerintah pusat untuk proses lanjutan.

“Hari ini kami memantau langsung proses pendataannya. Kami melihat dan menerima informasi mengenai perkembangan data korban banjir. Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana banjir masih berada dalam tahap pendataan,” katanya.

Ia menerangkan bahwa mekanisme pendataan dilakukan secara berjenjang. Data masyarakat terdampak terlebih dahulu dihimpun oleh perangkat desa, baik kepala lingkungan maupun kepala dusun. Selanjutnya data tersebut diteruskan ke tingkat kecamatan sebelum dikompilasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat.

Setelah melalui proses di tingkat kabupaten, data kemudian akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan posko satuan tugas yang menangani penanggulangan bencana.

Menurut Sa’id, tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan sehingga informasi yang menyebut bantuan telah disalurkan kepada seluruh korban banjir dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak belum memasuki tahap distribusi, melainkan masih fokus pada proses pendataan dan penyusunan data penerima manfaat.

“Jika ada kabar yang menyebut bantuan sudah diserahkan kepada masyarakat terdampak, maka informasi tersebut tidak benar. Kami melihat langsung bahwa proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap pendataan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sa’id menilai informasi yang berkembang terkait bantuan yang disebut telah disalurkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menunggu informasi resmi yang berasal dari instansi yang berwenang.

Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir Kabupaten Langkat, lanjutnya, akan terus mengawal seluruh tahapan proses pendataan hingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menekankan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kecamatan Tanjung Pura, melainkan juga berlaku di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Langkat yang terdampak bencana banjir.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kondisi ini berlaku untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Proses penyaluran bantuan masih berada dalam tahap pendataan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sa’id yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat dan Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Langkat berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap percepatan penyelesaian bantuan bagi korban banjir.

Menurutnya, masyarakat yang terdampak banjir masih menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai penting agar bantuan yang sedang diproses dapat segera direalisasikan.

Ia meminta agar proses pendataan dan penyaluran bantuan mendapat pengawasan serta perhatian dari pemerintah pusat sehingga masyarakat yang terdampak dapat memperoleh kepastian mengenai bantuan yang diharapkan.

“Kami berharap pemerintah pusat ikut memantau proses yang sedang berjalan. Kami juga memohon perhatian Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir di Kabupaten Langkat dapat segera direalisasikan,” katanya.

Sa’id menambahkan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat dibutuhkan mengingat sebagian masyarakat korban banjir masih berupaya bangkit dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir Kabupaten Langkat berharap seluruh proses administrasi yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan lancar sehingga bantuan yang telah direncanakan pemerintah dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dengan terus melakukan pengawalan terhadap proses pendataan, forum tersebut berharap tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari daftar penerima bantuan. Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pendataan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyaluran bantuan pascabencana.

Hingga saat ini, proses pendataan korban banjir di Kabupaten Langkat masih terus berlangsung dan menjadi perhatian masyarakat yang menantikan realisasi bantuan untuk mendukung pemulihan kehidupan mereka pascabencana.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G