LANGKAT, POJOKREDAKSI.COM – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat masih menyisakan persoalan serius bagi masyarakat terdampak. Di tengah harapan warga untuk memperoleh bantuan dan pemenuhan hak-hak pascabencana, langkah dialog yang ditempuh antara Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kabupaten Langkat menjadi titik penting dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.
Hasil mediasi yang berlangsung di Kantor Bupati Langkat pada Selasa (7/7/2026) menghasilkan kesepakatan yang membuat FMKBB memutuskan menunda rencana aksi yang sebelumnya akan digelar. Keputusan itu diambil setelah adanya empat poin kesepakatan yang ditandatangani bersama antara perwakilan FMKBB dan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Kesepakatan tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat korban banjir untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti pada tahap mediasi semata, tetapi akan mengambil langkah lanjutan dengan berkoordinasi kepada pihak terkait di tingkat nasional.
Dalam keterangannya kepada media, Tiorita menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat akan mengirimkan surat kepada Satuan Tugas (Satgas) terkait serta Kementerian Sosial guna memperjuangkan bantuan dan hak masyarakat yang hingga kini masih menunggu realisasi.
“Tentunya kami akan menyurati Satgas dan Departemen Sosial Pusat dan akan berjuang, berupaya, serta berusaha untuk mendapatkan hak-hak masyarakat yang terkena dampak banjir,” ujar Tiorita.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya mengambil peran aktif dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penanganan serta realisasi bantuan bagi warga yang terdampak bencana.
Komitmen Dampingi Warga ke Jakarta
Tidak hanya berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur administrasi dan koordinasi kelembagaan, Plt Bupati Langkat juga menyatakan kesediaannya untuk mendampingi perwakilan warga yang akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke Jakarta.
Menurut Tiorita, Pemerintah Kabupaten Langkat siap memberikan dukungan penuh kepada utusan dari sejumlah kecamatan yang akan berangkat menemui pihak-pihak terkait di tingkat pusat. Dukungan tersebut dinilai penting agar komunikasi yang dibangun dapat berlangsung secara terbuka dan efektif.
“Saya selaku Plt Bupati Langkat, bersama Sekda dan kepala dinas terkait, bersedia menemani utusan dari masing-masing kecamatan yang nantinya berangkat ke Jakarta, supaya bisa berinteraksi secara langsung dan memohon bantuan agar apa yang kita inginkan dapat tercapai,” katanya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat karena menunjukkan adanya keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam mengawal tuntutan warga. Bagi korban banjir, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan aspirasi mereka mendapat respons dari pemerintah pusat.
Dialog Dipilih, Aksi Ditunda
Keputusan FMKBB untuk menunda aksi merupakan hasil dari proses komunikasi yang berlangsung dalam suasana mediasi. Organisasi yang mewadahi masyarakat korban banjir itu menilai adanya komitmen pemerintah daerah sebagai dasar untuk memberikan ruang bagi penyelesaian melalui jalur dialog.
Koordinator FMKBB sekaligus penanggung jawab aksi, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah yang diambil oleh Plt Bupati Langkat. Ia menilai kesediaan pemerintah daerah menandatangani kesepakatan bersama menjadi langkah positif yang dapat membuka jalan bagi percepatan realisasi bantuan kepada warga terdampak banjir.
Menurut Said, keputusan menunda aksi bukan berarti perjuangan masyarakat berhenti. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dicapai bersama.
“Kami mengucapkan apresiasi kepada Plt Bupati Langkat yang telah memberikan atensinya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa apabila ada informasi yang menyebutkan akan ada aksi dalam waktu dekat, maka informasi tersebut tidak benar atau hoaks. FMKBB akan mengikuti alur yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan apresiasi kepada Plt Bupati Langkat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat korban banjir.
Harapan Baru bagi Korban Banjir
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, hasil mediasi ini menghadirkan harapan baru. Selama ini, berbagai persoalan pascabanjir masih menjadi perhatian warga, mulai dari kebutuhan bantuan hingga pemenuhan hak-hak yang diharapkan dapat segera direalisasikan.
Kesepakatan yang telah ditandatangani menjadi landasan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan komunikasi dan koordinasi. Pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, sementara FMKBB memilih mengedepankan jalur dialog sebagai langkah penyelesaian.
Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul pascabencana. Ketika aspirasi warga didengar dan pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengawal tuntutan tersebut, peluang terciptanya penyelesaian yang konstruktif menjadi lebih besar.
Di sisi lain, masyarakat tentu berharap komitmen yang telah disampaikan tidak berhenti pada tataran pernyataan. Realisasi langkah-langkah yang dijanjikan, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan upaya memperjuangkan bantuan bagi korban banjir, akan menjadi indikator utama keberhasilan kesepakatan yang telah dicapai.
Momentum Mengawal Hak Korban Bencana
Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pemenuhan hak masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Melalui kesepakatan yang tercapai dalam mediasi, pemerintah daerah dan masyarakat kini berada pada jalur yang sama, yakni memperjuangkan agar hak-hak korban banjir dapat terpenuhi. Dukungan pemerintah daerah, keterlibatan langsung pimpinan daerah, serta komitmen masyarakat untuk menempuh jalur dialog menjadi modal penting dalam proses tersebut.
Ke depan, publik akan menaruh perhatian terhadap tindak lanjut dari kesepakatan ini. Harapan terbesar tentu adalah terwujudnya bantuan dan dukungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak, sehingga proses pemulihan pascabanjir di Kabupaten Langkat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Dengan ditundanya aksi FMKBB dan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengawal aspirasi hingga ke tingkat pusat, masyarakat kini menunggu langkah nyata berikutnya. Bagi para korban banjir, yang paling utama bukan sekadar janji, melainkan kepastian bahwa hak-hak mereka benar-benar diperjuangkan dan dapat segera diwujudkan.
(Afriyansyah)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
