Ruteng, POJOKREDAKSI.COM – Bupati Manggarai Herybertus Nabit merombak susunan Anggota Dewan Komisaris PT Manggarai Multi Investasi (MMI) dengan menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Dr Fansialdus Jahang dan Monika Ambang sebagai Komisaris. Sementara jabatan Komisaris Utama diduduki oleh Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut.

Dewan Komisaris baru PT MMI tersebut sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Bupati Manggarai bersama PT. MMI di ruangan Sekretaris Daerah Kab. Manggarai (Senin, 05/07/ 2021).

Direktur Keuangan PT. MMI, Maksimus Man, membenarkan hal tersebut. “Perombakan Komisaris Utama dan Komisaris pada PT. MMI itu melalui RUPS Luar Biasa pada hari Senin 05 Juli 2021 kemarin,” katanya.

Perombakan susunan Anggota Dewan Komisaris PT. MMI mendapat respon dari Relawan Muda H2N Jakarta.

Tim Relawan Muda H2N Jakarta menjelaskan, salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan investasi daerah. Investasi daerah dimaksud dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD, salah satunya adalah PT. MMI.

“Tantangan terbesar yang dihadapi Pemda di bawah kepemimpinan H2N saat ini adalah menciptakan BUMD (PT. MMI) yang bersih dan transparan. Karena, Pilkada 2020, PT. MMI salah satu BUMD yang disoroti oleh publik lantaran selalu rugi dan tidak transparan soal pengelolaan keuangannya. Hal ini pun kita bisa buktikan, hingga saat ini Pemda maupun PT. MMI belum mempublish laporan keuangan PT tersebut,” tegas Relawan H2N Jakarta.

Tim Relawan H2N Jakarta juga menyoroti janji politik H2N pada debat pilkada 2020 yang menyinggung soal PT. MMI. “Saat debat tersebut calon Bupati Hery Nabit waktu itu, mengatakan akan meningkatkan penyertaan modal daerah pada PT tersebut sebagai stimulus daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19. Ini juga merupakan tantangan bagi H2N dengan memanfaatkan keuangan daerah yang sudah di asionalisasi,” ungkap Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Tim Relawan Muda H2N Jakarta menjelaskan, realisasi penyertaan modal daerah pada PT. MMI tahun anggaran 2016-2017 hanya sebesar Rp. 3.250.000.000., dari target Rp. 11.250.000.000. Sisanya dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2018-2020 sebesar Rp. 8.000.000.000 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Rencana penyertaan modal daerah tahun anggaran 2021 akan bertambah sebesar Rp. 3.000.000.000. Penyertaan modal ini pun belum disampaikan secara terbuka oleh Pemda.

“Jika kita hitung semuanya, maka penyertaan modal daerah pada PT. MMI sebesar Rp. 14.250.000.000. Itu modal yang besar bagi BUMD, ungkap Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

“Apabila Pemda Manggarai tidak mengaudit laporan keuangan PT. MMI, serta merubah model bisnis perseroan tersebut maka Pemda belum menjawab soal tranparansi penggunaan anggaran daerah dan Pemda dinilai tidak berinovasi dalam mengelola BUMD,” tambah Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Tim Relawan Muda H2N Jakarta mengatakan, hal yang perlu dihindari dari penyertaan modal daerah pada PT. MMI adalah keuntungannya hanya dinikmatin oleh sekelompok orang. Asas manfaat dari penyertaan modal ini harus jelas dan tepat sasaran sesuai dengan dasar dibentuknya BUMD (PT. MMI) tersebut.

“Asas manfaat dari investasi ini harus jelas. Artinya mesti ada transoaransi. Keuntungannya tidak boleh untuk dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Kita tahu salah satu dasarnya penyertaan modal pada BUMD adalah meningkatkan pelayanan publik. Kita belum bisa berbicara pada peningkatan pelayanan publik ketika transparansi PT. MMI belum diwujudkan,” Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Tim Relawan Muda H2N Jakarta meminta Bupati selaku pembina dan pengawas BUMD untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban PT. MMI dalam mengelola penyertaan modal daerah karena kontribusi PT. MMI tidak sesuai dengan nilai penyertaan modal daerah dengan memakai jasa Akuntan Publik atau Akuntan Negara

“Misalnya, untuk tahun anggaran 2019, target penerimaan daerah dari penyertaan modal daerah sebesar Rp. 188.000.000., realisasinya hanya sebesar Rp. 88.000.000, penerimaan daerah minus Rp. 100.000.000, dari yang targetkan. Ini kan tidak sesuai dengan nilai penyertaan modalnya yang sebesar Rp. 3.000.000.000,” jelas Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Pada bagian lain Tim Relawan Muda H2N Jakarta juga menyoroti manajemen PT. MMI yang baru khususnya soal model bisnis PT. tersebut. “Design model bisnis PT. MMI kedepannya seperti apa? Apakah meneruskan model bisnis lama yang sudah berjalan selama ini?,“ katanya.

Sejauh pengamatan Relawan Muda H2N Jakarta, terlalu banyak bisnis yang dijalankan PT. MMI dan masing-masing bisnis tersebut tidak saling support.

“Penting sekali, manajeman baru PT. MMI mendesign model bisnis perseroan tersebut agar lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi rakyat Manggarai,” harap Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Atas dasar kenyataan tersebut, Tim Relawan Muda H2N Jakarta pun menantang Pemda Manggarai untuk segera melakukan audit keuangan PT. MMI.

“Ayo Pemda Manggarai kami tantang Anda untuk segera melakukan audit PT. MMI ini. Silakan undung tim audit yang benar-benar independen. Kami bagian dari masyarakat Manggarai ingin tahu juga kondisi keuangan daerah yang dinvestasi ke PT. MMI ini,” Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Perombakan manajemen PT. MMI yang sudah dilakukan saat ini menurut Tim Relawan Muda H2N Jakarta tidak akan menjawab persoalan yang ada di PT tersebut apabila aspek transparasi keuangannya tidak dikedepankan.

“Audit jalan yang tepat untuk menjawab kesimpang siuran komposisi kepemilikan saham di PT. MMI. Sejak Pemda secara bertahap melakukan pernyertaan modal daerah ke PT. MMI maka seharusnya Pemda selaku pemegang saham mayoritas menyampaikan secara terbuka ke publik terkait komposisi kepemilikan saham di PT. MMI. Misalnya, pemegang saham atas nama Monika Ambang, maka Pemda harus transparan penyertaan modal dari Komisaris PT. MMI ini. Hal ini bagian dari mewujudkan BUMD yang sehat dan transparan,” tutup Tim Relawan Muda H2N Jakarta.

Redaksi

POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai akan mengajukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini sebagai upaya agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah  kondisi keuangan daerah yang minim.

Pemkab Manggarai akan mengajukan pinjaman daerah pada tahun anggaran 2021 supaya tahun anggaran 2022 pengajuan pinjaman tersebut terealisasi.

Rencana pinjaman daerah ini pun sudah disinyalir oleh Pejabat sementara (Pjs) Bupati Manggarai, Zet Sony Libing pada akhir tahun 2020. Sony pernah merencanakan untuk mengajukan pinjaman daerah sebagai upaya untuk merehabilitasi dan meningkatkan infrastruktur jalan yang banyak terjadi kerusakan di Manggarai. Namun, setelah rencana tersebut belum direalisasikan karena hingga saat ini.

Saat ini, Pinjaman Daerah bukan merupakan sesuatu hal yang tabu lagi. Pemerintah Daerah telah banyak yang memanfaatkannya untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah.
Pada dasarnya kehadiran pemerintah daerah sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Langkah Pemkab Manggarai mencari alternatif pembiayaan pembangunan daerah merupakan langkah yang benar. Lantaran dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan. Akibat pandemi covid-19, kegiatan operasional berbagai sektor di daerah kini terancam mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya, sejumlah sektor pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah pun turut mengalami penurunan.

Tak hanya itu, terkait dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Transfer Daerah maupun Dana Bagi Hasil (DBH) pun juga ikut berkurang akibat pamdemi covid-19. Di samping itu, anggaran yang ada dalam APBD juga dialihkan untuk penanganan covid-19. Ditambah lagi, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa program pembangunan minimal 50% dipotong, sehingga akan berdampak pada banyaknya program kerja yang harus ditunda atau di rubah.

Rencana pinjaman daerah yang akan dilakukan Pemkab Manggarai juga karena kapasitas fiskal daerah yang cukup rendah. Berdasarkan data Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 9 provinsi masuk kategori KFD sangat rendah, salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Saya rasa, KFD Pemkab Manggarai juga sangat rendah.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, tidaklah mungkin ditanggung oleh APBD yang ada saat ini sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain sebagai penunjang pembangunan.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah). 

Pinjaman daerah dapat menjadi pilihan alternatif daerah dalam mengatasi permasalahan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Penggunaan dana ini dapat untuk membiayai segala proyek dan program pembangunan, baik fisik maupun non fisik karena secara regulasi pemerintah diperbolehkan untuk menjadi sumber alternatif pembiayaan untuk kepentingan daerah.

Rencana pinjaman daerah oleh Pemkab Manggarai juga ingin keluar dari pola pikir konvensional dalam mengelola anggaran karena selama ini pemda cenderung lebih memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau menunggu dana APBD sebagai penerimaan pembiayaan. Padahal, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah telah mengamanatkan bahwa pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi prasarana, hingga sarana daerah dalam rangka pelayanan publik.

Melakukan pinjaman daerah memang tak semudah membalikkan telapak tangan atau tak semudah menunggu turunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga Pemda perlu melakukan banyak persiapan, seperti dokumen komplit terkait dengan proyek yang akan dibiayai, termasuk feasibility study atas proyek yang akan diajukan pembiayaannya. Disamping itu, Peratutan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengamanatkan untuk mendapat persetujuan DPRD, sehingga sangat penting bagi pemda untuk membangun hubungan yang baik dan konstruktif dengan pihak legislatif untuk membangun daerah secara bersama-sama.

Sebelum menentukan pilihan pembiayaan yang tepat, terlebih dahulu harus mengenal lebih jauh karakteristik instrumen dari masing-masing jenis pembiayaan tersebut. Pemkab Manģgarai juga harus bisa menentukan instrumen pembiayaan infrastruktur daerah apa yang akan dipakai terkait rencana pinjaman daerah tersebut.

Instrumen pembiayaan infrastruktur daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda’-beda. Perbedaanya terletak pada beban kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diatur dalam PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemkab Manggarai bisa melakukan pinjaman daerah melalui perbankan biasanya Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Perbankan Nasional, pinjaman dari lembaga bukan bank salah satunya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Obligasi Daerah (pinjaman dari masyarakat).

Beberapa kemudahan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan mendirikan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai institusi bisnis milik pemerintah untuk memberikan layanan pada pinjaman daerah ini secara masif, cepat dan terukur.

Pemkab Manggarai bisa melakukan pinjaman daerah melalui lembaga bukan bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan catatan bahwa pilihan pembiayaan daerah disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan semua aspek.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah pinjaman yang telah disalurkan oleh PT SMI adalah sebesar Rp. 4,6 triliun kepada 24 Pemda dan penawaran pinjaman (offering letter) telah diberikan kepada 54 Pemda dengan nilai kurang lebih Rp. 12 triliun.

Sudah banyak daerah yang memanfaatkan pinjaman dari PT SMI dengan jumlah pinjaman yang dapat diberikan jauh lebih tinggi daripada perbankan. Hal ini karena PT SMI memiliki dana yang cukup untuk memberikan pinjaman jangka menengah.

Melalui pinjaman daerah, Pemkab Manggarai dapat segera menyelamatkan keberlangsungan pembangunan daerah. Pembangunan yang terjadi di daerah diharapkan memberikan manfaat positif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, sekaligus membaiknya kualitas dari layanan publik yang disediakan pemerintah.

Hans Pohar
(Alumni Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta)

Ruteng, POJOKREDAKSI.COM – Bupati Manggarai, Herybertus GL. Nabit berjanji akan mengoptimalkan bantuan sosial kepada masyarakat di Manggarai demi ketahanan ekonomi.

Hal ini Ia sampaikan setelah acara serah terima jabatan dari Plh. Bupati Manggarai kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Senin (29/3 2021)

Bupati Hery nenegaskan Bantuan Sosial itu banyak jenisnya namun penyalurannya banyak yang belum tepat sasaran. Kesalahannya ada pada data.

“Rumah yang sebelah dapat yang sebelah tidak dapat. Rumah yang ini dapat, rumah yang sebelah dapat, rumah yang ujung sana tidak dapat. Ini soal karena kurang ada sosialisasi dan pendataan karena memang tidak semua orang dapat,” ujar Bupati Hery.

Lebih lanjut Bupati Hery menyampaikan penerima bantuan sosial harus tepat sasaran, karena itu Ia berharap agar harus bereskan pendataan penerima bantuan.

“Saya ajak teman-teman di Dinas Sosial untuk kita bersama dengan Camat, Desa/Kelurahan membereskan data penerima bantuan. Bantuan sosial banyak jenisnya jadi pendataan bantuan harus dibereskan tahun ini,” jelasnya.

Sementara terkait dengan laporan Dana Desa khususnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bupati Hery berjanji akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan kemudian akan ditindaklanjuti.

“Saya harus panggil inspektorat dulu, sejauhman hasil pemeriksaan yang mereka lakukan selama ini” ujarnya.

“Kita tidak minta banyak yah, hanya harus ada 1 BUMDes yang berhasil selama inikan belum ada BUMDes kita yang benar benar berhasil,” tutup Bupati Hery.

Jerfan

Ruteng, POJOKREDAKSI.COM – Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, dalam sambutan perdananya mengajak semua pihak bersama-sama membangun Manggarai Maju, meski masih dalam situasi pandemi covid-19.

“Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita lagi menghadapi situasi tidak normal. Situasi tidak normal karena pandemi covid-19. Jadi, tugas kita kedepan sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai, memformalisasikan yang baru sesuai dengan situasi kita yang ada di Kabupaten Manggarai saat ini,” ungkap Bupati Hery di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (28/2/2021)

Lebih lanjut Bupati Hery menjelaskan, pihaknya akan mengajak Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Toko Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda yang ada di Kabupaten Manggarai, untuk bersama-sama membangun Manggarai.

“Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di manapun berada, kami selalu membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya untuk kalian semua. Bukan berarti seluruh Pimpinan OPD atau Sekretaris Daerah (Sekda) kehilangan otoritas itu. Proses pengambilan keputusan adalah proses partisipatif, jadi itu tetap ada di tangan Pimpinan OPD masing-masing, yang jadi pengantar kami dalam memimpin Manggarai lima tahun kedepan,” tegasnya.

Bupati Hery menambahkan, tugasnya kedepan sebagai Bupati adalah menemukan orang-orang hebat untuk bekerja bersama membangun Kabupaten Manggarai.

“Saya yakin banyak sekali orang-orang yang hebat dan orang-orang yang pintar, baik di dalam birokrasi maupun di luar birokrasi pemerintahan. Jadi, itu tugas kami kedepannya untuk menemukan orang-orang hebat itu. Itulah kenapa kami sekarang belum bisa menjanjikan dari sisi struktur maupun jabatan, kepada siapapun,” jelas Bupati Hery.

Politisi PDI Perjuangan itu, menyampaikan, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi sambil bekerja, dengan betul-betul mencari orang yang mau diajak bekerja membangun kabupaten tersebut.

“Kita harus bekerja, karena tahun ini tahun kerja. Mari kerja sama-sama. Tapi kalau tidak mau kerja, tidak apa-apa dan tidak ada masalah juga. Kalau memang tidak mau kerja, lebih baik minggir. Selesai urusan. Karena yang kita butuh hari ini adalah orang yang betul-betul mau bekerja. Jadi untuk teman-teman di birokrasi, kami tidak bisa janjikan untuk jabatan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tutup Bupati Hery.

Jerfan

POJOKREDAKSI.COM – Pemilihan kepala daerah yang ditempuh melalui jalur demokrasi adalah napak tilas sebuah proses untuk menemukan sosok pemimpin yang mampu menghadirkan kebaikan bersama (bonum commune).

Frans Magnis Suseno mengingatkan ini terus menerus bahwa pemilu bukan untuk memilih yang terbaik akan tetapi mencegah yang buruk berkuasa. Sebab apabila yang buruk memegang tongkat kekuasaan, maka mustahil kepentingan rakyat akan diakomodir.

Untuk mencegah buruknya kekuasaan tersebut maka rakyat sebagai civil society perlu bahu membahu, gotong royong membidani kelahiran pemimpin yang sungguh-sungguh lahir dari nurani mereka. Pemimpin yang terpilih mesti cerminan kerinduan terdalam dari “Palung Nurani” rakyat.

Wajah Pilkada Manggarai

Kontestasi Pilkada Manggarai yang baru saja usai pada 9 Desember kemarin adalah dalam rangka membidani kelahiran pemimpin itu. Rakyat Manggarai telah membayar begitu mahal atas kelahiran pemimpin baru itu. Sembari menunjukkan kepada dunia soal capaian peradaban demokrasi Manggarai yang telah berlangsung demokratis, bersih, jujur, dan adil.

Rakyat Manggarai telah turun gunung dengan tingkat partisipasi yang begitu tinggi. Mereka tidak peduli lagi dengan hujan dan badai karena memang musimnya sudah tiba. Bahkan “Covid-19” yang menjadi kekhawatiran secara nasional tidak membuat mereka ke luar dari arena perhelatan pilkada 2020 sebagai penonton.

Bentuk partisipasi ini adalah kristalisasi dari kedambaan akan sosok pemimpin yang membawa mereka pada perubahan. Mereka juga telah melintas dalam belantara demokrasi tersebut (Pilkada) dengan kompas yang bernama nurani agar tidak tersesat. Saat seperti ini mereka telah menunjukkan taring dari civil society.

Mereka tanpa ragu telah memilih pasangan Heri Nabit – Heri Ngabut (H2N) sebagai kepala daerah kabupaten Manggarai periode 2020-2025. Dan menariknya mereka bersama paket ini (pengusung tagline Perubahan) menyeruhkan perubahan itu sendiri.

Faktanya rakyat telah turun gunung untuk menyeruhkan perubahan Manggarai itu sendiri dan memulainya dengan memolesi wajah kekuasaan. Mereka terlibat, solid dan dengan kerelaan serta tanpa paksaan bersama-sama membedah kelahiran H2N dengan pisau beda demokrasi.

Sederhananya merekalah yang berjuang menghadirkan wajah pemimpin yang baru untuk membawa Manggarai lebih baik. Dengan demikian mereka (rakyat) sendirilah yang menentukan regenerasi wajah kekuasaan Manggarai sesuai dengan prinsip demokrasi.

Maka sangatlah tepat, pantas dan layak jika kemenangan H2N ditempatkan sebagai kemenangan rakyat. Artinya, tanpa rakyat, H2N bukan siapa-siapa.

Keterlibatan rakyat itu untuk membedah wajah kepemimpin di Manggarai bukan hanya di tunjukkan dari perolehan suara yang menempatkan paket H2N sebagai pemenang. Pergi ke TPS kemarin hanyalah rangkaian ritual pilkada.

Jauh-jauh hari sebelumnya masyarakat telah dengan sadar dan melalui cara-cara sederhana menunjukkan partisipasinya. Hal itu terbukti dari rangkaian kampanye pasangan H2N dimana masyarakat dengan cara masing-masing secara aktif berkontribusi menyumbangkan uang, beras, kopi dan hal lain.

Melalui cara ini sangatlah mudah bisa dibaca bahwa masyarakat Manggarai tidak latah dalam berdemokrasi. Mereka terlibat sebagai orang Manggarai yang nota bene sudah terbiasa hidup gotong royong. Mereka berdemokrasi dengan “Demokrasi Ala Manggarai” yang tidak ditemukan di Eropa sana bahwa warga mempersembahkan hasil kebunnya untuk kandidat yang mereka pilih.

Fenomena ini bisa dikatakan sebagai keajaiban Demokrasi di Manggarai. Ya ini “Amazing Democration”, dimana mereka telah memberi dari kekurangan yakni dari sepotong hati rakyat yang mendambakan perubahan. Mereka yang terlibat dan menjadi sejarah baru dalam demokrasi di Tanah Nuca Lale ini.

Kemenangan H2N pun tak melahirkan Ego-Sentris dalam arti tidak berpusat pada pasangan ini saja. Tidak juga menciptakan kultus pada kedua tokoh ini. Tetapi Kemenangan ini adalah Manggarai Sentris yakni bertumpu pada perjuangan atau kekuata rakyat Manggarai. Bukan satu-satunya bertumpu pada kekuatan calon.

Maka ini adalah kerjasama seluruh rakyat Manggarai. Ini terbukti dari hasil pilkada, dimana hampir semua kecamatan H2N unggul. Artinya rakyat menginginkan suatu regenerasi dalam sistem pemerintahan Manggarai.

H2N merupakan pemimpin yang tidak membeda-bedakan warga atas dasar pilihan politiknya, suku, agama, jenis kelamin, dan status sosialnya. H2N selalu mengedepankan budaya Manggarai yakni ase kae, wan koe itan tua. Semuanya sama dan tidak ada perbedaan karena kita lahir dari rahim yang sama yaitu Tanah Nuca Lale.

Rakyat Terus Mengkawal

Demokrasi lokal yang sarat dengan gambaran betapa partisipasi langsung masyarakat menjadi tolok ukur nyata dalam demokrasi Manggarai kali ini. Namun menjadi pekerjaan rumah (PR) selanjutnya adalah agar menjauhkan anggapan bahwa setelah pilkada, proses demokrasi sudah dianggap semuanya telah usai.

Mengingat pesta demokrasi sejatinya tidak berhenti kepada titik pemilihan pemimpin saja. Masih ada yang lebih subtstantif yakni mempertanyakan bentuk komitmen nyata pemimpin daerah yang terpilih untuk memenuhi hasrat mensejahterakan rakyat yang kerap kali diusung dalam janji kampanyenya.

Maka secara substansif, kemenangan rakyat ini belum selesai sebelum Visi Misi serta program strategis dikerjakan dan dibuktikan oleh H2N. Saat ini, Manggarai tidak hanya butuh partisipasi (saat memilih saja) tapi mesti berkelanjutan (On Going). Hal ini ditunjukkan responsivitas rakyat untuk mengawal semua proses kerja H2N setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Rakyat Manggarai harus mengawal gagasan mewujudkan Manggarai Maju dan Berdaya Saing: “Bolek Loke – Baca Tara, Tela Galang Peang – Kete Api One” akan dapat dicapai melalui perjuangan bersama. Syaratnya semua bersatu dan mengelola Sumber Daya dengan cara gotong royong.

Partisipasi dan responsivitas masyarakat sangat dibutuhkan demi terwujudnya Visi Misi H2N. Karena kemenangan H2N adalah Kemenangan Masyarakat Manggarai maka semua elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam proses berjalannya sistem pemerintahan dibawah kepemimpinan H2N.

Maka taring civil soviety tadi tidak terhenti dalam kontestasi Pilkada saja. Ada pekerjaan yang lebih berat lagi yakni bersama-sama mengerjakan rumah kita yaitu Tanah Mbate, Tanah Manggarai. Bukan hanya H2N saja sebagai pemimpin akan tetapi dituntut juga etos kerja seluruh rakyat Manggarai.

Sebagai civil society yang memiliki taring maka tidak boleh cepat lepas tangan tetapi terus mengkawal untuk terwujudnya Manggarai Maju Berdaya Saing yang tentunya dikontrol secara ketat oleh rakyat.

Lapor Om Hery

Sementara itu H2N sendiri harus tetap komitmen untuk melayani rakyat Manggarai termasuk dengan menjalankan Lapor Om Hery sebagai bentuk gerakan baru dalam mengontrol setiap program yang dikerjakan oleh setiap OPD pemerintah Kabupaten Manggarai.

Selain itu, H2N harus menyediakan satu ruang khusus di Kantor Bupati yang dinamai “Mbaru Tiba Meka” yang memiliki “Lutur”, tikar yang digelar dan “Lopa Cepa”. Tujuannya adalah masyarakat tidak menjadi terasing saat mengunjungi ruangan kerja Bupati atau Wakil Bupati dan begitu juga sebaliknya.

Kantor Bupati adalah rumah kita bersama. Rumah rakyat Manggarai. Siapa pun dia, dia berhak untuk mengunjungi Mbaru (kantor bupati).

Mbaru Tiba Meka ini didesign khusus untuk melayani rakyat. Terlebih khusus untuk keluhan rakyat, kritikan, masukan, atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rakyat Manggarai yang merasa belum mendapat keadilan dari pelayanan birokrasi yang tidak sesuai Standar Prosedural Operasional (SPO).

Melalui Mbaru Tiba Meka ini rakyat Manggarai diberi kesempatan untuk mengadu secara langsung ke kantor Bupati.

Fenomena saat kampanye adalah rakyat melayani Heri Nabit dan Heri Ngabut secara tulus dan senang hati. Hendaknya fenomena ini diterapkan oleh H2N ketika menjalankan sistem pemerintahan nantinya. Hal ini perlu diterapkan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat sertta menjadi ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan Manggarai.

Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan agar tidak berhenti pada proses PILKADA, tapi lebih jauh terlibat aktif mengawasi dan mengoreksi kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya.

Bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai perwujudan keinginan masyarakat terhadap perubahan, maka terapkan Budaya Manggarai yang dalam peribahasa (Go’et) “Neka Ngonde Holes – Neka Mejeng Hese”. Selain itu, “Neka Nenteng Tilu – Neka Tadu Mata, Sangged Gesar De Ro’eng”.

Go’et diatas menginginkan pemimpin itu harus secara aktif melihat segala persoalan yang ada di masyarakat sekaligus menyuruh pemimpin harus bangkit dan tidak bermalas-malasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersama jajarannya harus mengedepankan pelayanan yang ramah terhadap masyarakat, karena sejatinya pemerintah adalah Pelayan dan rakyat merupakan tuan sang empunya kedaulatan.

Penting bagi Bupati dan Wakil Bupati mendidik dan memberi contoh bagi birokrasi agar mengedepankan sikap pelayanan yang ramah terhadap masyarakat. Hal baik seperti Lapor Om Hery hanya bisa terwujud dari budaya birokrasi yang mau melayani serta jauh dari praktek Koruptif, Kolutif, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jika mampu menertibkan dan mewujudkan birokrasi yang baik niscaya akan lebih mudah bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mewujudkan semua Visi Misi yang telah menjadi komitmen politik sekaligus cita-cita bersama rakyat yang tercermin dari kemenangan pada PILKADA 2020.

Jangan pernah mengkhianati perjuangan rakyat (Ende Ema Ase Kae One Beo) yang berpartisipasi, memberi dan menyumbangkan hal-hal kecil berupa Beras, Kopi, Gula dan hal lainnya dari kekurangan serta keterbatasan mereka secara ekonomi.

Tunjukan kemasyarakat bahwa pendidikan politik itu tidak berhenti pada proses, tapi lebih subtantif pada mewujudkan manggarai yang lebih maju dan berdaya saing. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa H2N bisa melakukan itu dan bersama kami sebagai rakyat.

Hans Pohar
Alumni Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.

Ruteng, POJOKREDAKSI.COM – Pada Pilkada Manggarai 2020, sampai berita ini ditayang, Pasangan Herybertus Nabit dan Heribertus Ngabut (Hery-Heri) sementara mengungguli lawannyanya pasangan Deno-Madur. Hal itu disampaikan saat gelar koenferensi pers di sekretariat front perjuangan rakyat, Rabu (9/12/2020).

Hery Nabit menjelaskan, berdasarkan hasil data yang masuk dari internal tim pemenagan, Hery-Heri unggul di sebelas kecamatan.

“Sementara kami menang di sebelas kecamata. Ini berdasarkan data internal tim,” kata Hery.

Sementara dari dua lembaga survei internal juga meraih hasil yang tidak jauh berbeda. Tim Survei pertama Deno-Madur raih 38,7 persen sedangkan Hery-Heri raih 61,3 persen. Dengan margin of eror 1 persen.

Pada Tim Survei kedua memperoleh hasil, Deno-Madur raih 37 persen dan Hery-Heri raih 63 persen, dengan margin of eror 3 persen.

“Bukan mau mendahului KPU tapi kita hanya mau memberikan informasi kepada masyarakat Manggarai berdasarkan hasil kerja tim mengumpul data hasil pemilihan. Ini sambil menanti pengumuman hasil pleno resmi KPU,” tambahnya.

Karena itu, Hery Nabit ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Manggarai yang tetap datangi TPS di tengah cuaca yang tidak mendukung, hasil itu dibuktikan dengan tingkat pastisipasi capai 80 persen lebih.
“Hormat kami setinggi-tingginya karena sudah meluangkan waktu untuk keberpihakan perubahan. Terima kasih kepada TNI Polri, Penyelenggaran baik KPU maupun Bawaslu Manggarai. Partai politik dan 22 Anggota DPRD Kabuapaten Manggarai,” ucapnya.

Tak lupa ia juga ucapkan terima kasih kepada semua pendukung, baik Partai Politik, tim pemenang, Laskar 88, Weta De Hery-Heri, Front Perempuan Bangkit, Tim Lawyer, Musisi Hery-Heri, dan pendukung lainnya.

“Terima kasih kepada semua orang yang dengan caranya masing-masing menangkan pasangan Hery-Heri,” katanya.

Sementara Hery Ngabut menegaskan, bahwa kemenagan ini harus dinyatakan sebagai kemangan rakyat Manggarai, jangan ada yang pernah merasakan dikalahkan atau terkalahkan dari permainan Politik.

Ia juga berharap agar jangan menganggap kemenagan ini hanya oleh satu orang saja melainkan hasil kerja sama semua tim.

“Kemanangan kita ini adalah kemenagan rakyat Manggarai. Ini menunjukan ilahi sedangan menjahit alam semesta Manggarai” katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh Laskar 88 dan pendukung Hery-Heri di seluruh Kabupaten Manggarai untuk tetap menjaga situasi, jangan bereuforia berlebihan.

“untuk seluruh pendukung Hery-Heri, mari tetap jaga situasi supaya tetap kondusif,” pungkasnya.

Jerfan/Ruteng

Manggarai-POJOKREDAKSI.COM – Calon Bupati Manggarai Hery Nabit melakukan kampanye di Pagal, Kecamatan Cibal, Manggarai pada Selasa,(1/12/2020). Ia disambut dengan antusias oleh warga setempat dan diterima di Gendang Pagal.

“Salam Perubahan…Salam Perubahan… Salam perubahan, Hari-heri… heri-heri…. menang… ganti bupati…ganti bupati…ganti bupati…” demikian pendukung pasangan calon Hery Nabit dan Heri Ngabut berkumandang menyambut ke
hadiran, Calon Bupati Hery Nabit, seperti yang terpantau oleh media ini menjelang kampanye berlangsung.

Kampanye tersebut dilakukan setela Hery Nabit menyelesaikan kampanye di Kampung Poa, Cibal bagian Timur.

Ketua Pemenangan Paket Heri-Heri atau H2N Bonefasius Ben mengungkapkan antusiasme terhadap H2N tampak dari keterlibatan warga untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Ini tercermin dari gotong -royongnya warga Pagal. Warga Pagal sangat aktif dan terlibat langsung dalam persiapan menyambut kedatangan pak Hery Nabit. Semua pendunkung H2N terlibat menyediakan segala sesuatu untuk acara ini, seperti konsumsi bagi semua warga yang turut hadir dalam pelaksanaan kampanye,” kata dia.

Bone menambahkan untuk kegiatan kampanye paket H2N di Pagal merupakan kontribusi warga.

“Semua bahu-membahu memberikan sumbangan sesuai kemampuan warga untuk acara kampanye di Pagal,” imbuhnya.

Hal ini jelasnya , menunjukan bahwa keinginan untuk perubahan itu lahir dari masyarakat sendiri. Mereka terlibat atas inisiatif sendiri baik tua maupaun muda dalam kampanye tersebut.

“Inilah wajah demokrasi sesungguhnya dimana warga terlibat aktif. Ini juga sebagai bentuk kepedulian warga dan kerinduan warga untuk menghantarkan perubahan di tanah Manggarai,” bebernya.

Lebih lanjut ia menjelaskan kedatangan Hery Nabit menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga setempat.

Kampanye tersebut semakin sempurna saat calon wakil bupati, Heri Ngabut bergabung dalam acara ini.

“Kampanye semakin meriah ketika Pak Hery Ngabut selaku calon wakil bupati dari paket H2N ikut bergabung setelah menyelesaikan acara kampanye di Welu Cibal. Kekompakan kedua tokoh ini tampak luar biasa. Kami optimis H2N bisa memberi perubahan yang luar biasa untuk Manggarai. Dukungan masyarakat Pagal terhadap paket H2N ini tentu saja patut diapresiasi. Luar biasa.” pungkasnya.

Jerfan/Manggarai

POJOKREDAKSI.COM – Dear H2N, terima kasih telah mengunjungi kampung Poa Saulo. Sebuah kampung di sudut Timur Kecamatan Cibal yang jika di cek di dalam peta dunia nama Poa ada di Brazil tapi ada Saulo di belakangnya. Ini mungkin mimpi leluhur kami yang belum kesampaian agar cucu-cucunya bisa hebat soal tiki-taka mengelolah bola seperti pemain-pemain Brazil itu.

Hanya saja di kampung ini tidak ada lapangan bola kaki. Di sini hanya natas atau “halaman kampung” yang sering menjadi dendam rindu dari para kaka-kaka yang berada atau pernah di perantauan seperti Malaysia, Kalimantan, Makasar, Sumatra, Jakarta dan Bali.

Mungkin halaman ini sudah agar berbeda. Dulu di sini sangat ramai terutama sebelum warga besar-besaran pindah ke Owak kampung pemekaran. Kala itu, halaman ini begitu ramai setiap sorenya. Ada yang bermain volley atau takraw. Anak-anak bermain kasti, gundu, kemiri (banga welu) kopi (Nggetel Kopi) main lompat tali, main engklek (maeng Cina. Seringkali juga di isi dengan permainan rangkuk alu saat bulan purnama tiba, tapi sudah jarang. Semua itu tinggal kenangan.

Kedatangan H2N kali ini membuat kami merasa spesial. Selama berdirinya kampung ini belum ada satupun bupati yang pernah datang ke sini. Begitu juga calon bupati. Mereka hanya lari lewat saja. Mungkin mereka mengintip kampung yang terpencil ini dari kejauhan.

Dengan kedatangan H2N ke kampung Poa ini bagi kami juga merupakan sebuah perhatian yang sangat serius dari paket ini. Kini, kampung yang berdiri di atas bukit bebatuan dan di bawa kaki liang Rangkeng itu secara politis diperhitungkan. Maka ketika paket H2N mencicipi kopi yang kami saji berarti ada interaksi untuk menyalurkan aspirasi kami.

Sederhananya, inilah percakapan politik, “ganda pelitik” untuk saling mendengarkan, memahami, bersinergi, berdialog dan curhat soal aspirasi-aspirasi kami. Bahwa kita tinggalkan ruang kaku dimana pertemuan dengan para elite untuk menyalurkan aspirasi hanya terjadi di ruang kantor yang berubin, bertembok, berlistrik 24 jam dan berkursi empuk. Tentunya di ruangan bupati tidak ada Lutur tempat tikar di gelar dan dialog mulai bergelinding di atasnya. Semua itu berlangsung serius, canggung dan terkesan relasi antara tuan dan hamba.

Sebaliknya kali ini, dengan pertemuan secara langsung adalah wajah dari perubahan itu bahwa membangun daerah ini harus dimulai dari perjumpaan yang begitu intens di akar rumput. Dimulai dari akar agar ia tumbuh begitu kuat. Bahwa aspirasi itu tidak harus dalam sidang-sidang istimewa seperti yang dilakukan oleh para yang mulia-mulia itu. Sidang-sidang istimewa itu harus di lutur Mbaru Gendang, Natas (Halaman Kampung) bahkan di Pondok para warga.

Sehingga aktor yang mulia bisa digantikan oleh kami para warga yang setiap harinya berkebun atau bersawah, makan sirih pinang, baju compang-camping, lele mebere, lele teong tuak (tabung nira dari bambu) dan eko beka (Terbuat dari anyaman bambu untuk menyimpan hasil kebun).

Maka perjumpaan kemarin membuat kami menangkap banyak hal termasuk beberapa program yang pernah berjalan di kampung ini. Perjumpaan ini membuat kami melek kebijakan politik sehingga kami tau mana program yang dibuat oleh pemerintah pusat dan mana yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Listrik misalnya, selama ini yang kami tau itu adalah kebijakan pemerintah daerah dan ternyata merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian kami akan mengetahui mana pengampu kebijakan yang jujur terhadap kami dan mana yang tidak. Ada banyak hal yang kami bahas kemarin dan lembaran ini terlalu sedikit untuk diungkapkan.

Beberapa Catatan Penting

Ada beberapa catatan untuk sekadar menjadi rawatan ingatan di kampung Poa. Diharapkan catatan ini juga menjadi perhatian dalam mengambil kebijakan di kampung ini.

Pertama, di sini pernah terjadi kasus pengerjaan jalan dengan lapen yang tampak tipis tahun 2018. Pada peristiwa itu hasil pengerjaan lapen yang baru saja diselesaikan tiba-tiba ditumbuhi rumput. Pengerjaan jalan itu tentu saja asal-asalan dan merugikan warga kampung Poa.

Kedua, di sini terdapat Mbaru Gendang yang kondisinya sudah mulai rusak sehingga perlu ada pemugaran, renovasi atau mendirikan bangunan yang baru. Keadaan seng yang mulai rusak, dinding yang mulai lapuk mesti mendapat perhatian.

Ketiga, salah satu kampung yang masih merawat tradisi tenun (songket). Kualitas tenun dan motif-motif yang khas. Bakat warga di kampung ini mesti disinergikan oleh Pemda jika ada rencana sentra tenun di Manggarai.

Keempat, Terdapat sumber mata air yang belum di kelola dengan baik. Kalau untuk warga Poa sendiri cukup untuk air bersih akan tetapi bermasalah untuk warga Lempis yang juga mengandalkan air yang sumbernya sama yakni di War Pau. Hal ini bukan soal berkurangnya air tapi tidak ada perhatian bagi jalur pipa ke kampung Lempis.

Kelima, Soal air di desa Langkas yang paling langkah dan kesusahan adalah warga kampung Langkas. Hingga saat ini mereka masih kesusahan dan cukup sulit dengan swadaya sendiri. Mereka harus berjalan cukup jauh dari kampung untuk mendapatkan air yakni di Wae Tisek.

Keenam, Sebagian besar mata pencaharian warga kampung Poa adalah petani dengan komoditi terbesar di sini adalah kemiri dan kopi. Dulu daerah ini pernah menjadi salah satu pusat komoditi “kacang hijau”. Akan tetapi tidak bertahan diiringi dengan jatuhnya harga “kacang hijau”.

Ketujuh, Di sini juga penghasil tuak atau aren terbaik. Hampir setiap petani di sini kerja sampingannya adalah meramu aren. Dengan bahan baku aren ini bisa diolah menjadi minuman yang berkelas.

Kedelapan, Gua Maria, di Kampung Poa terdapat Gua Maria yang berada di Gua Liang Rangkeng. Tempat ini bisa menjadi tujuan para peziarah. Keunikan batu Rangkeng bisa dipoles menjadi tujuan menarik bagi para peziarah.

Denyut Nadi

Kehadiran H2N di Kampung Poa kemarin bagi kami merupakan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi. Ada begitu banyak yang mesti dibuat terhadap kampung ini. Beberapa catatan cinta di atas hanyalah segelintir kebutuhan warga Kampung Poa dan sekitarnya.

Ini juga sebagai seruan agar selanjutnya para pengampu kepentingan mesti sering turun ke kampung-kampung untuk merasakan denyut nadi setiap warga. Ada begitu banyak kebutuhan warga yang selama ini tidak diakomodir. Persoalannya yang mengalami rugi bukan hanya warga itu sendiri tapi juga pemimpin daerah.

Mengapa? Karena tanpa sentuhan langsung tersebut rencana pembangunan yang bertahap tidak terarah. Para pemipin daerah tidak memiliki petah pembangunan. Yang terjadi adalah sebuah eforia untuk membuat banyak proyek. Yang terpenting dilihat oleh rakyat meskipun meskipun dimana-mana mudah rusak, hancur dan pengerjaannya hanya asal-asalan.

Artinya semua itu dibangun ugal-ugalan tanpa memperhatikan denyut nadi masyarakat para empunya pembangunan sesungguhnya. Terus terang ketika denyut nadi warga diputus dan dilukai karena sewenang-wenangnya para pengampu pembangunan, yang terjadi adalah pembangunan yang tidak memiliki roh.

Apalagi bicara rencana-rencana pembangunan yang bertahap seperti dibuat negara-negara maju itu seperti pembangunan 5 tahun, sepuluh tahun, 50 tahun hingga 100 tahun. Semoga catatan ini menjadi bahan yang direnungkan oleh H2N saat terpilih menjadi bupati nantinya.

Tulisan Kolaborasi Para Putra Poa-Cibal

Ruteng, Pojokredaksi.com – Debat pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Manggarai periode 2020-2025 sudah selesai. Debat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Manggarai ini dilaksanakan di aula MCC Ruteng, Sabtu, 14/11.

Saat debat berlangsung calon bupati Manggarai nomor urut 1, Deno Kamelus membantah data soal realisasi atau capaian rehabilitasi jalan raya yang disampaikan oleh calon bupati nomor ururt 2, Herybertus G.L. Nabit.

Adapun data yang disampaikan Hery Nabit sapaan akrab calon bupati nomor urut 2 ini terkait ruas jalan yang telah direhabilitasi di era Deno-Madur sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 yaitu sepanjang 108,13 km. Hery Nabit mengunakan data yang bersumber dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai.

Namun Deno Kamelus menyebut bahwa data yang disebutkan rivalnya sejak Pilkada tahun 2015 itu, merupakan data rehabilitasi tahun anggaran 2020 saja.

Sanggahan Deno berbeda dengan data yang sesungguhnya, sebagaimana yang disampikan oleh HeryNabit.

Untuk diketahui data resmi dari dinas PUPR kabupaten Manggarai, memperlihatkan bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, jumlah kegiatan rehabilitasi jalan sepanjang 108,13 km dari total panjang jalan yang rusak sepanjang 798, 575 km berdasarkan data dalam RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan pemerintahan Deno-Madur.

Sementara pada tahun 2020, pemerintahan DM menargetkan kegiatan rehabilitasi jalan rusak sepanjang 107, 33 km, sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manggarai tahun 2019.

Bahkan jika merujuk pada LJKPJ Bupati Manggarai tahun 2019, jumlah ruas jalan yang direhab sejak tahun 2016-2019 hanya sepanjang 99,25 km dengan target yang tercantum dalam RPJMD sampai tahun 2019 untuk kegiatan rehabilitasi jalan rusak sepanjang 195,05 km.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Fraksi Gerindra, Bonifasius Burhanus mengatakan, apa yang disampaikan Deno Kamelus saat debat berlangsung adalah sebuah manipulasi atas capaian sesungguhnya.

Jerfan/Ruteng

Hal ini disampaikan sejumlah elemen masyarakat kepada wartawan di Ruteng, seperti dikutip newsreport.id pada Kamis, 12/11.

Maksimus Ambor Dagor dengan tegas mengatakan bahwa fakta lapangan menyatakan bahwa praktek monopsoni tidak terjadi di Manggarai.

Bahkan ketika ditanya, apakah kampanye monopsoni yang dilontarkan oleh paket DM, khususnya oleh Deno Kamelus sebagai upaya mengelabui petani saat Pilkada 2015 hanya untuk meraih suara, Maksimus Ambor Dagor mengiyakannya.

“Iya, itu (kampanye monopsoni oleh Deno Kamelus, maksudnya) hanya untuk mengelabui petani agar terpilih pada Pilkada tahun 2015, karena tidak mungkin bisa dijalankan,” kata Maksimus Ambor Dagor.

Hal senada juga disampaikan Remigius Nalas, anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, DM dalam Pilkada tahun 2015 memainkan isu seksi akan menekan praktek monopsoni.

“Namun dalam perjalanannya, praktek yang pernah dilaksanakan tidak bertahan lama itu, terbentur dengan mekanisme pasar. Yang menjadi persoalan adalah pemerintah tidak hadir dalam menentukan harga berdasarkan permintaan pasar yaitu kualitas komoditas dan antara penjual dan pembeli itu harus saling menguntungkan,” kata Remigius.
Remigius Nalas juga sepakat dengan Maksimus Ambor Dagor bahwa monopsoni itu tidak terjadi di Manggarai.

“Namun, ketika pemerintahan DM tidak mampu merealisasikan janji untuk menekan praktek monopsoni di Manggarai seperti yang diduga Deno Kamelus, maka itu hanya sebagai janji politik yang tidak mungkin bisa dilaksanakan,” tambah Remigius.

Remigius Nalas juga meyakini bahwa janji pollitik menekan monopsoni yang sering disampaikan Deno Kamelus hanya sebagai upaya untuk mengelabui petani di Manggarai agar bisa menang pada Pilkada Manggarai.

“Upaya mengelabui petani itu nyata karena janji politik tersebut tidak dilaksanakan,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, Deno Kamelus yang pada Pilkada tahun 2015 menjadi calon bupati Manggarai ketika berkampanye di sejumlah wilayah di Manggarai penghasil komoditi unggulan seperti cengkeh, kopi, kakao, vanili dan sebagainya,berjanji akan menekan praktek monopsoni yang menurutnya terjadi di Manggarai.

Kampanye melawan monopsoni yang menurut Deno terjadi di Manggarai, dilontarkannya saat berkampanye di Karot-Langke Rembong pada akhir September 2015 lalu. Tidak hanya di Langke Rembong, saat berkampanye di Cibal Barat pada awal Oktober tahun 2015 lalu, Deno Kamelus dengan tegas mengatakan, monopsoni akan menjadikan petani (di Manggarai) mengalami kemiskinan, sehingga praktek (monopsoni) tersebut harus dilawan.

Bahkan ketika menyebut bahwa praktek monopsoni dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, dinilai sebagai serangan terhadap Herybertus G. L. Nabit yang menjadi calon bupati Manggarai, saingannya saat itu. Dikatakan menyerang Herybertus G. L. Nabit.

“Saya tidak bisa katakan bahwa kampanye anti monopsoni DM saat itu menyerang Hery Nabit (Herybertus G. L. Nabit, maksudnya) atau tidak tetapi yang pasti adalah saat itu Hery Nabit adalah seorang pengusaha pengumpul hasil bumi di Manggarai,” ungkap Remigius Nalas.

Namun, baik Maksimus Ambor Dagor maupun Remigius Nalas sepakat bahwa praktek monopsoni tidak ada di Manggarai, karena kenyataannya jumlah pengusaha pengumpul komoditas hasil bumi di Manggarai jumlahnya puluhan.

“Praktek monopsoni itu tidak ada di Manggarai, karena kenyataannya bahwa pengusaha pengumpul hasil bumi di Manggarai jumlahnya puluhan orang dalam bentuk badan hokum maupun perorangan,” kata Maksimus Ambor Dagor.

Hal senada diakui oleh Remigius Nalas yang mengutip pernyataan pihak PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak DPRD Manggarai.

“Pihak manajemen PT. MMI menampik keras bahwa tidak ada praktek monopsoni dalam membeli komoditas unggulan di Manggarai,” jelas Remigus Nalas.

Baik Maksimus Ambor Dagor maupun Remigius Nalas juga sepakat bahwa terkait harga komoditas petani di Manggarai, pemerintah dinilai lalai atau alpa. Keduanya sepakat bahwa naik turunnya harga itu tergantung permintaan pasar dan standard kualitas yang diinginkan pasar.

Jerfan/Ruteng