Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Masyarakat sangat berharap kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Resor Rokan Hilir (Polres Rohil) agar segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap 5 (lima) orang pekerja di lahan keluarga Sarma Intan Situmorang pada Sabtu (18/1/2025) lalu.

Akibat dari perbuatan tersebut, Sarma Intan Situmorang telah melaporkan dugaan tindak pidana penyekapan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 atau 170 Juncto 55 dan 56 yang terjadi di jalan lahan kelapa sawit RT 016 RW 006 Pematang Ibul Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Kronologis kejadian tersebut bermula pada tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib segeromboloan orang mendatangi kediaman Sarma Intan Situmorang, dengan membawa senjata tajam (Sajam).

Berlanjut kejadian pukul 14.00 Wib di lahan milik keluarga Sarma Intan Situmorang 5 (lima) orang pekerja (pemanen) yang sedang duduk santai sambil ngobrol, tiba-tiba segerombolan orang atau kurang lebih 50 orang yang diantaranya Jhonson Wilson Sihombing, Richardo Tampubolon, Hulman Tampubolon Dkk langsung melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan Besi, Balok, kayu, bambu dan batu yang mengakibatkan 5 (lima) orang pekerja mengalami luka yang serius.

Kemudian berlanjut lagi pada pukul 16.00 Wib sekelompok orang yang diduga sebagai orang bayaran mendatangi rumah kediaman Sarma Intan Situmorang untuk melakukan Persekusi dan Pengeroyokan dengan cara melempari keluarga Sarma Intan dengan batu dan buah kelapa sawit dan mengenai seorang wartawan atau anggota Pers yang kebetulan berada di lokasi sedang melakukan tugas jurnalistik, sehingga kepala berdarah dan bocor akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Dipo Simanjuntak.

Pantauan media di lokasi melihat insiden tersebut terjadi dikarenakan provokasi yang dilakukan oleh Dipo Simanjuntak, dengan meminta orang-orang yang hadir agar melempari keluarga Sarma Intan dengan batu.

Peristiwa tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam, namun anehnya pihak kepolisian tidak ada satupun yang hadir ke tempat kejadian perkara (TKP), padahal jarak Kantor Polres Rokan Hilir dari Rumah keluarga Sarma Intan hanya berjarak kurang lebih 500 meter.

Diduga insiden keributan atau kejadian tindak pidana ini berhubungan dengan kasus sengketa lahan keluarga Sarma Intan Situmorang seluas 500 hektar yang menjadi perbincangan masyarakat , di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, terus menjadi sorotan publik.

Pengurus DPD KNPI Provinsi Riau, Randa Uli Harahap meminta kepada presiden terpilih yaitu Presiden RI Prabowo Subianto agar turut campur dan segera menuntaskan konflik ini lahan tersebut.

“Kami berharap pemerintah segera menuntaskan konflik ini agar tidak ada korban lagi berjatuhan.” Ucapnya.

Diketahui sebelumnya bahwa terjadinya konflik tersebut adalah berkaitan dengan sengketa tanah dan sudah menjadi perhatian khusus, seharusnya sudah ada perhatian dari pemerintah setempat dan pusat agar dapat diselesaikan.

Kasus ini bukan hanya menjadi pembicaraan di sosial media, tetapi juga di ranah hukum dan masyarakat luas yang menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam sengketa tanah yang sering melibatkan mafia berpengaruh.

Sumirna Lusiana, SH, MH selaku Kuasa Hukum Sarma Intan Situmorang atau keluarga Ahliwaris Jamada Situmorang dari Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau, Kapolres dan Kasat Reskrim agar serius menangani Tindak Pidana yang sudah dialami oleh 5 (lima) orang pekerja tersebut, juga agar Kapolda maupun Kapolres melalui Kasat Reskrim segera menangkap para pelaku.

“Awal terjadinya konflik bermula pada tahun 2007 hingga saat ini, namun belum ada titik terang sengketa dari tanah seluas 500 hektar tersebut.” Ungkap Advokat Sumirna Lusiana.

“APH (Aparat Penegak Hukum) seharusnya bisa menyelesaikan permasalah ini. Apalagi kasus lahan Sarma Intan Situmorang ini sudah viral di sosmed dan pembicaraan publik tapi lagi-lagi permasalahan ini belum ada titik terangnya.” Harapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan masyarakat di sekitar lokasi kejadian menilai penegakan Hukum sangat lemah, publik menunggu langkah konkret dari pihak berwenang.

“Kasus sengketa lahan ini semakin mencerminkan kelemahan sistem hukum di Indonesia khususnya di Riau, terutama dalam menangani mafia tanah yang kerap kali diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.” Ucap seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rohil, POJOKREDAKSI.COM – Permasalahan hukum antara Hulman Tampubolon dan ahliwaris Almarhum Jamada Situmorang yang sampai saat ini masih berlanjut terkait sengketa lahan ladang kelapa sawit.

Hulman Tampubolon diduga merasa dunia miliknya beserta dengan kelompok atau gerombolannya, bahkan Hulman merasa bahwa hukum dapat dikendalikan, seakan raja diatas segalanya.

Sekira pukul 18.15 Wib puluhan anggota Hulman Tampubolon langsung melakukan Penyerangan di kediaman ibu Sarma Intan Situmorang yang merupakan Ahliwaris Almarhum Jamada Situmorang di Jalan Lintas Sumatera Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Hulman bersama puluhan anggotanya langsung melempari batu kearah kediaman ibu Sarma Intan Situmorang.

Akibat kejadian penyerangan rumah kediaman ibu Sarma intan tersebut, juga wartawan media Sindo7 (Sariaman Situmorang) yang sedang melakukan tugas jurnalistik meliput di lokasi tidak luput dari serangan, menjadi korban lemparan batu

Wartawan Sindo7 Sariaman Situmorang menjadi korban keganasan Hulman Tampubolon dkk, mengalami luka di kepala dan mulut, karena banyak ceceran darah yang tidak ada hentinya, kemudia wartawan yang sedang bertugas berada di lokasi tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Atas kejadian yang dilakukan oleh anggota rombongan Hulman Tampubolon tersebut, keluarga besar dari ibu Sarma intan Situmorang akan melakukan upaya hukum, dikarenakan seisi rumah juga sudah tidak nyaman lagi tinggal di kediamannya tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada itikad baik dari Hulman Tampubolon dkk. Bahkan merasa perbuatan yang telah dilakukan tersebut seakan bukan merupakan suatu kesalahan atau seperti bukan tindak pidana perbuatan melawan hukum.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Sarmauli Intan Situmorang membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 120 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 07 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1 / 2024 Pasal 27 A dan atau Pasal 28 ayat 2 Jo. Pasal 45 A ayat 2 dengan terlapor berinisial RT pemilik akun TIKTOK @RINY THIFANI dan RT pemilik akun TIKTOK @jason_tampu. Atas kejadian tersebut Sarmauli Intan Situmorang merasa nama baiknya tercemar.

Florentina Situmorang membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 119 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 07 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akat dan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik Jo. ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dengan terlapor berinisial S, JWS, MRN, MH, M, M, M, Z, FM, HT dan YP (11 Orang).

Bahwa pada tahun 2015 Pelapor mengetahui telah dibuat Pemalsuan SKGR dan Akta Kuasa Menjual yang digunakan para terlapor untuk menguasai tanah Ahli Waris Jamada Situmorang.

Salah satu Ahliwaris Jamada Situmorang yaitu Florentina Situmorang membuat Laporan Polisi di Polres Rohil terkait dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan atau pengelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau 385 KUHP dan atau 362 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 121 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 08 Oktober 2024.

Bahwa pada hari Rabu, 03 September 2024 pada saat dikantor Bupati Rokan Hilir pada saat mediasi, Hulman Tampubolon menjelaskan bahwa tanah milik Pelapor dengan alas hak Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dan
Ganti Rugi dengan total luas lahan 500 Hektar sebahagian telah dikuasai oleh seseorang berinisial A alias S.M. seluas 100 Hektar dan sebahagian lagi dikuasai oleh seseorang oknum Brimob berinisial H seluas 200 Hektar, dimana sebelumnya terhadap 188 SKGR telah dicuri dan hilang pada tahun 2007 dan telah dilaporkan ke Polres Rohil berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 80 / K / IV / 2007, tanggal 03 April 2007 atas nama Pelapor Tarima Nainggolan terkait dugaan tindak pidana pencurian, pemerasan dan pengancaman yang sampai saat ini tidak ada kepastian hukum terhadap LP tersebut.

Dengan hilangnya 188 SKGR tersebut diduga telah dikuasai oleh kedua pihak tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya pada tahun 2016 pihak A alias S.M. dan pihak H pernah mendatangi keluarga Ahliwaris untuk membeli lahan keluarga pelapor guna memperluas lahan sawitnya akan tetapi tidak jadi dilakukan setelah Jamada Situmorang meninggal dunia.

Selanjutnya Sarmauli Intan Situmorang membuat Laporan Polisi sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP / B / 122 / X / 2024 / SPKT / POLRES ROKAN HILIR / POLDA RIAU, tanggal 08 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pencurian dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak Jo. Ikut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dengan terlapor JN, SD, RT, HP, SP, KN, NN, MS, SS, ST, MM, SM, DS, ES, RF, MS, SP, SA, PS, DS, SS, TT, ASM, T, JS, MP, SS, A, MG, T, JN, AS, JMS (33 orang).

Adapun para Terlapor tersebut diduga
pada tahun 2015 di Kepenghuluan Pematang Ibul telah membuat dan menggunakan SKGR yang diduga hasil pemalsuan.

Bahwa Para Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang yaitu BERLIANDO YULIHARDIS SITUMORANG, S.H., AFNER SITUMORANG, S.H., LENY SIMANJUNTAK, S.H., dan SUMIRNA LUSIANA, S.H., M.H. dari KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA turut mendampingi SARMAULI INTAN SITUMORANG dan FLORENTINA SITUMORANG saat pembuatan Laporan Polisi di Polres Rohil.

Selanjutnya Tim Kuasa Hukum meminta agar Pihak Sat Reskrim Polres Rokan Hilir segera menunjuk Penyidik yang menangani ke 4 (empat) LP tersebut dan segera memberikan SP2HP dan Surat Undangan Klarifikasi Perkara kepada Pelapor dan Saksi-Saksi guna dilakukan Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Kuasa Hukum juga meminta dan memohon kepada seluruh eleman Masyarakat, LSM, Wartawan dan Pejabat Negara mengawal penanganan perkara ini agar berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana sebelumnya sudah ada 9 (Sembilan) Laporan Polisi yang dibuat Ahli Waris Jamada Situmorang yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum.

(Red/Dimas B)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama melakukan kegiatan di Propam Polda Riau. Jumat, (4/10/2024) lalu.

Hal tersebut menindaklanjuti Laporan Pengaduan sebelumnya terkait oknum Polisi Rokan Hilir yang dilakukan oleh Kanit PPA Polres Rokan Hilir karena melakukan perbuatan arogansi saat melakukan pemeriksaan saksi di Unit PPA Polres Rokan Hilir pada tanggal 10 Juli 2024.

Selain tim kuasa hukum Nabonggal Situmorang Sipituama, juga ada Usman Samosir dari LSM KCBI yang turut serta mendampingi dan membantu keluarga Ahli Waris Jamada Situmorang bekerjasama dengan Tim Nabonggal.

Melalui media Pojokredaksi.com Usman Samosir meminta Kapolda Riau agar memantau dan memberi perhatian khsusus terhadap laporan pengaduan pelanggaran profesionalisme dan kode etik yang dilakukan Kanit PPA Polres Rokan Hilir di ruangan kantornya.

“Kiranya Pak Kapolda memantau dan memberi perhatian khusus dalam laporan pengaduan yang telah dilaporkan ke Propam Polda Riau pada waktu yang lalu, juga semoga agar kasus yang dialami Ahli Waris Jamada Situmorang menemukan titik terang sehingga memberikan keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat, juga agar Kepolisian boleh mencapai tujuan Polisi yang PRESISI.” Ucap Samosir.

Selain memohon kepada Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hilir beserta jajarannya agar memberikan perhatian khusus, Samosir bersama Tim Kuasa Hukum Nabonggal saat wawancara di depan Kantor Polda Riau, juga meminta agar Propam Polda Riau tindak lanjuti pelanggaran Kode Etik terhadap oknum Penyidik Satreskrim Polres Rohil.

Serta kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Rokan Hilir atau semua pihak boleh memberikan perhatian khusus di perkara Sarma Intan Situmorang (Ahli Waris Jamada Situmorang) yang sedang viral saat ini, dan mendoakan agar semua berdiri dalam arti hukum sesungguhnya, yang bermanfaat, pasti dan adil pada semua pihak.

(Dimas B)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rohil, POJOKREDAKSI.COM – Ahli Waris Jamada Situmorang diusir dari rumahnya diatas tanah miliknya oleh Para Mafia Tanah yaitu Hulman Tampubolon dan diduga dibekingi oleh Kasat Intel Satreskrim Polres Rokan Hilir, Kapolsek Bangko Pusako dan Kapolres Rokan Hilir.

Bermula pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Ahli Waris Jamada Situmorang tiba di lokasi tanahnya beserta dengan anggota keluarganya menemukan ada mencuri buah sawitnya, kemudian pencuri tersebut kabur setelah melihat Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang datang menghampirinya. Pada saat itu situasi masih aman dan kondusif.

Kemudian pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024, datang Oknum Polisi Polsek Bangko Pusako bernama Sembiring yang merupakan Ipar dari Arpan Sitepu yang diduga sebagai dalang dan pelindung dari Hulman Tampubolon, dimana Arpan Sitepu adalah Pengusaha RAM Sawit di Rokan Hilir. Pada hari ini situasi masih aman dan kondusif.

Pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WIB datang Hulman Tambubolon sambil membawa samurai miliknya yang digunakan sebelumnya dalam Perkara Sajam yang telah dilaporkan ke Polres Rokan hilir dan disini sudah mengancam akan datang nanti sore bersama Preman yang dikumpulkan oleh hulman Tampubolon dan ahli waris akan dijadikan tumbal dan benar datang massa si Hulman Tambulon akan tetapi pergi lagi mereka pulang.

Pada hari Senin, 26 Agustus 2024, rencana ahli waris mau memanen sawit milik nya dan meminta agar para pemanen untuk memanen akan tetapi para pemanen tidak ada yang bersedia karena sudah diancam oleh Arpan Sitepu agar jangan ada yang membantu ahli waris untuk memanen. Sehingga ahli waris memanen sawit seadanya dan dengan alat apa adanya dan mendapatkan hasil 100 Kg sawit.

Sekitar pukul 18.00 WIB datang Hulma Tampubolon dengan Massa sekitar 50 orang nya yang sudah mulai arogan dan mengancam ahli waris dan pada pukul 22.00 WIB Pihak Polisi membubarkan paksa Hulman Tampubolon dan Massa. Pada hari itu juga situasi masih aman dan kondusif.

Pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB datang lagi Hulman Tampubolon dengan Massa yang lebih banyak lagi dan mengancam-ancam agar Sarma Intan dan keluarganya pergi dari rumah dan jangan lagi di ladang miliknya sementara saat itu Kapolsek Bangko Pusako juga hadir akan tetapi seolah-olah membiarkan Hulman dan massanya untuk datang dimana Kapolsek dan Hulman Cs datang Bersama-sama menemui Ahliwaris di rumahnya padahal mereka sudah jelas-jelas mengancam, disini Hulman Tampubolon dan massa Mafia Tanah lainnya sudah anarkis dan memaksa ahliwaris agar keluar dari rumahnya sementara Polisi yang mengamankan hanya diam saja seolah-olah membiarkan mereka semakin anarkis, dimana kaca spion mobil sudah dipecahkan Hulman dan body mobil sudah dibaret-baret mereka.

Hulman semakin anarkis dihadapan Para Polisi dan ahliwaris semakin ditakut-takuti Hulman, dkk.,

Sekitar pukul 16.00 WIB datang Petugas Kepolisian dari Polres dan Hulman merasa Super Power dihadapan aparat TNI / Polri akan tetapi seakan-akan semua aparat ketakutan dengan Sosok hulman Tampubolon yang mana sudah banyak laporan polisi terkait dirinya akan tetapi tidak diproses dan tidak ada kepastian hukum.

Hulman di depan aparat TNI/Polri berteriak-teriak agar menyuruh Ahli Waris keluar dari rumah sambil mengancam-ancam akan menghabisi Sarma Intan dan Florentina situmorang dan merusak rumah ahli waris dengan mematahkan tiang rumah, menghancurkan pintu, mencopot seng rumah, membuang magicom memasak nasi, memecahkan lampu, kuali, membuang beras akan tetapi para aparat Polisi diam saja dan tidak berbuat apa-apa apalagi menangkap Hulman Tampubolon yang seakan-akan dibiarkan Tindakan anarkisnya oleh aparat.

Bahwa berdasarkan informasi yang beredar Polisi Sembiring yang menyuruh agar Hulman Anarkis. Sekitar pukul 20.00 WIB Hulman Tampubolon berserta kawan-kawannya membubarkan diri lagi.

Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Kasat Intel Satreskrim Polres Rokan Hilir datang ke Lokasi dan mengajak Sarma Intan dan Usman Samosir keluar untuk membicarakan sesuatu, tetapi Kasat Intel Satreskrim tersebut meminta agar ahli waris keluar dari rumah tersebut dan mencari kontrakan, tentu dalam hal ini Sarma Intan keberatan dan menolak permintaan tersebut.

Pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, sekitar pukul 10 WIB datang lagi Hulman Tampubolon dengan massanya yang lebih banyak dan mengancam-ancam ahli waris dengan samurainya kemudian datang Usman Samosir merebut Samurai tersebut dari Hulman Tampubolon akan tetapi aparat Polri malah diam saja sudah ada pelaku anarkis dan membawa senjata sajam tetapi dibiarkan.

Sekitar pukul 12.00 WIB Sarma Intan Situmorang datang ke Polres Rohil meminta pertolongan dan sekalian menyerahkan Samurai yang diamankan dari Hulman Tampubolon dan kemudian diserahkan kepada Penyidik Briptu Anabella yang menangani Perkara Sarma Intan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/VII/2024/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tanggal 03 Juli 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan dan atau Tindak Pidana Pencurian dan atau Tindak Pidana membawa senjata tajam (sajam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 KUHP dan atau Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dilaporkan oleh Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG dengan Terlapor Sdr. HULMAN TAMPUBOLON, DKK. Dimana samurai tersebut yang digunakan Hulman dalam laporan tersebut.

Sekitar pukul 16.00 WIB datang Hulman dengan Massa bayarannya dan membongkar rumah ahli waris serta Tindakanya semaki brutal dan anarkis dan mengeluarkan secara paksa barang-barang milik ahli waris dari rumah nya sementara polisi hanya melihat-lihat saja tanpa melakukan Tindakan apapun dan membiarkan kejadian tersebut.

Sampai malam hari Hulman tampu bolon dan massanya melakukan pengerusakan sampai-sampai ahli waris Jamada Situmorang nginap di Kantor Polres Rokan Hilir, hingga berita ini diturunkan ahli waris masih di polres Rokan Hilir.

Sebelum kejadian tanggal 28 Agustus 2024, Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang telah membuat pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Propam Polda Riau berdasarkan Surat Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama tertanggal 11 Juli 2024 perihal PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DILAKUKAN IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA POLRES ROKAN HILIR.

Para Advokat/Konsultan Hukum JHOHANES SITUMORANG, S.H, CNS., BERLIANDO YULIHARDIS SITUMORANG, S.H., LENY MARIYANTI SIMANJUNTAK, S.H. dan SUMIRNA LUSIANA, S.H., M.H. dari KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA selaku Kuasa Hukum dari Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG (Klien) berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, tanggal 07 Juli 2024.

Adapun Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG sebagai Pelapor/Korban sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/VII/2024/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tanggal 03 Juli 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan dan atau Tindak Pidana Pencurian dan atau Tindak Pidana membawa senjata tajam (sajam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 KUHP dan atau Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dilaporkan oleh Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG dengan Terlapor Sdr. HULMAN TAMPUBOLON, DKK.

Adapun kronologis pengaduan ke Propam Polda Riau adalah sebagai berikut:
Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, kami selaku Kuasa Hukum mendampingi Klien kami dalam rangka Klarifikasi terkait Laporan Polisi yang dilaporkannya yang mana ditangani oleh BRIPDA ANABELLA TALITHA YOLANDA NAINGGOLAN / NRP 0310006 selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Rokan Hilir.

Semenjak dimulainya pemeriksaan sekitar Pukul 14.15 WIB oleh Penyidik BRIPDA ANABELLA TALITHA YOLANDA NAINGGOLAN sampai Pukul 20.30 WIB berjalan dengan lancar dan baik-baik saja dan proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Interview (BAI) sudah selesai selanjutnya kami selaku kuasa hukum bersama Klien membaca kembali BAI dan mengkoreksi jawaban yang selanjutnya akan kami tanda tangani.

Sekitar Pukul 20.35 WIB tiba-tiba IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA POLRES ROKAN HILIR keluar dari ruangannya dan mengatakan kepada kami bahwa dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan sebagaimana Pasal 354 KUHP yang dipersangkakan Klien kami adalah Prematur dimana belum selesainya proses penyelidikan dan dilakukan Gelar Perkara IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS telah mengambil kesimpulan bahwa Pasal tersebut Prematur dengan tidak berdasar, dimana menurut IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS terlalu dini membuat Pasal 354 KUHP dimana lebih baik dikenakan Pasal 351 KUHP dan dalam hal ini IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS merasa tidak bersalah menyampaikan kepada kami bahwa Pasal 354 KUHP yang diterapkan adalah Prematur.

Bahwa sebelum dilakukan penandatangan BAI, hal yang wajar dan harus, kami selaku kuasa hukum Klien membaca kembali semua isi BAI terkait jawaban atas pertanyaan yang diberikan penyidik kepada klien kami.

Bahwa IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS telah melakukan Intervensi terhadap Jawaban dari Klien kami yang dituangkan dalam BAI kami dan kami selaku Kuasa Hukum tidak terima cara IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS tersebut dan membentak-bentak kami selaku Kuasa Hukum dari korban.

Bahwa IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS mengatakan “kami tuan rumah”, “ini Unit saya” yang seolah-olah Polres Rokan Hilir adalah milik pribadinya, dimana hal tersebut tidak pantas diucapkan dihadapan Pelapor/Korban pelaku kejahatan yang statusnya Meminta Perlindungan Hukum dari Aparat Kepolisian apalagi Jabatan IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS adalah seorang Kanit PPA yang seharusnya berimbang dalam menangani perkara dan lebih mengerti bagaimana tekanan dan atau luka Psikis dari seorang Perempuan yang telah dianaiyaya oleh terlapor yang merupakan seorang laki-laki sambil membawa senjata tajam (samurai) dengan cara di sandang di badan nya dan mengambil buah kelapa sawit milik Pelapor/Korban bersama-sama preman dan atau orang-orang suruhan Terlapor Sdr. Hulman Tampubolon.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum sudah meminta maaf kepada IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS. akan tetapi masih saja membentak-bentak kami diruang pemeriksaan apalagi yang dibentak seorang Perempuan yang profesinya Advokat akan tetapi IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS. tidak memahami Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang merasa Super Power dan bertindak melebihi kewenangannya (abuse of power).

Sumirna Lusiana,S.H.,M.H menyampaikan “sejauh ini sudah dilakukan Tindaklanjut oleh Propam yaitu sudah melakukan Klarifikasi terhadap kami Tim Kuasa Hukum dan korban berdasarkan surat Undangan Klarifikasi pada tanggal 29 Juli 2024 di Ruangan Subdid Paminal Bidpropam Polda Riau yang diadakan pada tanggal 31 Juli 2024. Dan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 dilanjutkan klarifikasi terhadap satu orang saksi dari kami yang melihat kejadian tersebut yang dilakukan di Polres Rohil oleh Propam, jadi Propam sudah turun ke Polres Riau per 8 Agustus 2024.”

Dalam melaksanakan Tugasnya IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA SATRESKRIM POLRES ROKAN HILIR diduga telah melakukan PELANGGARAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Untuk itu Tim Kuasa Hukum SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG meminta kepada Kabid Propam Polda Riau untuk menindak lanjuti Pengaduan tersebut dan melakukan Sidang Komite Kode Etik Profesi.

Bahwa ahliwaris telah membuat pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kapolres Rokan Hilir AKBP ISA IMAM SYAHRONI, S.I.K., M.H. berdasarkan Surat Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama Nomor: 018/SP/KH-NSS/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024.

Adapun inti Dumas adalah Permohonan Perlindungan Hukum kepada Bapak Kapolres Rokan Hilir atas penanganan Laporan Polisi yang ditangani oleh Satreskrim Polres Rokan Hilir beserta jajarannya yang sampai saat ini tidak ada tindaklanjut setelah dilakukan Supervisi dan Asistensi di Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Riau pada tanggal 19 Juni 2024. Adapun Tim Kuasa Hukum dan Ahli Waris Jamada Situmorang (Klien) menghadiri Supervisi dan Asistensi tersebut berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir Nomor: B/612/VI/2024/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2024, Perihal Undangan.

Adapun dasar hukum Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama membuat Pengaduan Masyarakat adalalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penanganan Laporan Polisi yang tidak ada Tindak Lanjutnya setelah dilakukan Supervisi dan Asistensi di Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Riau pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Laporan Polisi sebagai berikut:

• Laporan Polisi Nomor: LP/80/K/IV/2007, tanggal 3 April 2007, atas nama PELAPOR TARIMA BR. NAINGGOLAN dengan TERLAPOR J. NABABAN, terkait Tindak Pidana Pencurian dan atau Pemerasan dan atau Pengancaman, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 368 KUHP dan atau Pasal 369 KUHP;
• Laporan Polisi Nomor: LP/09/VI/2009/SPK, tanggal 6 Juni 2009, atas nama PELAPOR JAMADA SITUMORANG (Alm) dengan TERLAPOR YUNUS SITEPU, RIO NAPITUPULU, DKK (7 ORANG) terkait Tindak Pidana Pengerusakan sebagaimana Pasal 170 KUHP;
• Laporan Polisi Nomor: LP/11/V/2010/RIAU/RES ROHIL, tanggal 8 Mei 2010, atas nama PELAPOR TARIMA BR. NAINGGOLAN dengan TERLAPOR Sdr. PRAYOGA alias LILIK RT, YUNUS SITEPU (alm), MARULI NAPITUPULU (alm) terkait pengelapan hak tidak bergerak dan atau penyerobotan lahan sebagaimana dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 406 KUHP;
• Laporan Polisi Nomor: LP/109/VIII/2016/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PELAPOR Sdri. TARIMA NAINGGOLAN dengan TERLAPOR Sdr. HENDRO BRIMOB terkait Perkara Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 372 KUHP, pada saat itu perkara ditangani oleh BRIPDA DANIEL SIAGIAN dan Status Perkara sudah dalam Tahap Penyidikan berdasarkan SP2HP Nomor: B/03/IX/2016/Reskrim, tanggal September 2016;
• Laporan Polisi Nomor: LP/27/B/I/2021/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, tanggal 21 Januari 2021, atas nama PELAPOR Sdri. NURLINA SITUMORANG dengan Terlapor IBU MARPAUNG terkait perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan kekerasan dan perbuatan tidak menyenagkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 335 KUHP;
• Laporan Polisi Nomor: LP/B/83/VI/2023/ SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tanggal 26 Juni 2023, atas nama PELAPOR Sdri. NORMINA SITUMORANG dengan TERLAPOR Sdr. NIMROD NAINGGOLAN bersama teman-teman nya sebanyak 10 (sepuluh) Orang terkait Tindak Pidana Penganiyayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP;

Alasan Dumas: Bahwa Dumas yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2 Huruf (d) terkait Proses Penegakan Hukum. Bahwa sampai saat ini Klien kami tidak mendapatkan kepastian hukum terkait Proses Penegakan Hukum tersebut bahkan SP2HP terkait penanganan Laporan Polisi tersebut tidak kunjung diberikan sampai saat ini, bahkan kami sudah bertememu dan berkomunikasi dengan Bapak IPTU YOHANES UNTUNG SORMIN, S.H. selaku KBO Satreskrim Polres Rokan Hilir akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Kami berpendapat bahwa Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Rokan Hilir tidak melakukan Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Kami juga memohon kepada Bapak Kapolres Rohil agar melakukan klarifikasi kepada Sdr. BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN yang dahulu sebagai Penyidik yang menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LP/109/VIII/2016/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PELAPOR Sdri. TARIMA NAINGGOLAN dengan TERLAPOR Sdr. HENDRO BRIMOB dimaksud dimana Klien kami pernah menerima SP2HP Nomor: B/03/IX/2016/Reskrim, tanggal September 2016 agar dapat mengetahui kemana Berkas Perkara tersimpan dan diserah terimakan.“Bahkan sampai berita ini Rilis belum ada tindaklanjut terhadap laporan-laporan kami,” ucap Tim Kuasa Hukum.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rohil, POJOKREDAKSI.COM – Kepolisian Resor Rokan Hilir (Polres Rohil) menjadi sorotan Publik dilapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada Rabu (28/8/2024) sore kemarin, dengan adanya kejadian yang menimpa orangtua dari keluarga Sarma Intan Situmorang (Alm. Jamada Situmorang) yang membutuhkan keadilan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Rokan Hilir Provinsi Riau.

Bermula kejadian ini, Sarma Intan Situmorang meminta agar segera mendapatkan keadilan dari APH Polres Rohil dan laporannya ditindaklanjuti, akan tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan dari pihak keluarga korban.

Sarma Intan mengatakan, “semua.. lihat saya didepan Polres Rokan Hilir jadi sarang Mafia, bapak Listyo Sigit tolong saya, bapak Jokowi tolong saya. Dari aku minta tolong Polres Rokan Hilir jadi sarang, dimana kalian penegak-penegak hukum polres Rokan jadi sarang Mafia buat keluargaku, tidak ada keadilan buat keluargaku, bapakku Jamaris Situmorang sudah mati karena dipenjara,” ucap Sarma Intan Situmorang pada Rabu (28/8/2024).

“Dimana Keadilan buat keluargaku, keluargaku hari dibantai, tidak ada keadilan, ini Sarma intan, tolong… Polres Rokan Hilir sarang Mafia… Tidak yang sanggup menangkap sipelaku HulmanTampubolon, karena sudah berjalan amplop dosa,” sambungnya.

Dalam kejadian tersebut personil Polres Rohil semua tidak ada yang muncul menanggapi atau merespon keluhan seruan dari Sarma Intan yang membutuhkan keadilan bersama keluarganya.

Sehingga dengan adanya Live streaming dari akun media Sosial milik Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang, berharap sesuai UUD 1945 Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, terjadi pada Keluarga ahli waris Jamada Situmorang jangan dinodai Aparat Penegak Hukum khsusunya Polres Rokan Hilir.

Media Pojokredaksi.com telah melakukan konfirmasi via WA Irjen Pol Iqbal Kapolda Riau melalui nomor 0813-xxxx-9191, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari Bapak Kapolda Riau.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang membuat pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Propam Polda Riau berdasarkan Surat Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama tertanggal 11 Juli 2024 perihal PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DILAKUKAN IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA POLRES ROKAN HILIR.

Para Advokat/Konsultan Hukum yaitu, JHOHANES SITUMORANG, SH., C.NS., BERLIANDO YULIHARDIS SITUMORANG, S.H., LENY MARIYANTI SIMANJUNTAK, S.H. dan SUMIRNA LUSIANA, S.H., M.H. dari KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA selaku Kuasa Hukum dari Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG (Klien) berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, tanggal 07 Juli 2024.

Adapun Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG sebagai Pelapor/Korban sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/VII/2024/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tanggal 03 Juli 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan dan atau Tindak Pidana Pencurian dan atau Tindak Pidana membawa senjata tajam (sajam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 KUHP dan atau Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dilaporkan oleh Sdri. SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG dengan Terlapor Sdr. HULMAN TAMPUBOLON, DKK.

Adapun kronologis pengaduan ke Propam Polda Riau adalah sebagai berikut:

• Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, kami selaku Kuasa Hukum mendampingi Kliennya dalam rangka Klarifikasi terkait Laporan Polisi yang dilaporkannya yang mana ditangani oleh BRIPDA ANABELLA TALITHA YOLANDA NAINGGOLAN / NRP 0310006 selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Rokan Hilir.
• Semenjak dimulainya pemeriksaan sekitar Pukul 14.15 WIB oleh Penyidik BRIPDA ANABELLA TALITHA YOLANDA NAINGGOLAN sampai Pukul 20.30 WIB berjalan dengan lancar dan baik-baik saja dan proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Interview (BAI) sudah selesai selanjutnya selaku kuasa hukum bersama Klien membaca kembali BAI dan mengkoreksi jawaban yang selanjutnya akan kami tanda tangani.
• Sekitar Pukul 20.35 WIB tiba-tiba IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA POLRES ROKAN HILIR keluar dari ruangannya dan mengatakan kepada tim kuasa hukum bahwa dugaan Tindak Pidana Penganiyayaan sebagaimana Pasal 354 KUHP yang dipersangkakan Klien kami adalah Prematur dimana belum selesainya proses penyelidikan dan dilakukan Gelar Perkara IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS telah mengambil kesimpulan bahwa Pasal tersebut Prematur dengan tidak berdasar, dimana menurut IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS terlalu dini membuat Pasal 354 KUHP dimana lebih baik dikenakan Pasal 351 KUHP dan dalam hal ini IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS merasa tidak bersalah menyampaikan kepada kami bahwa Pasal 354 KUHP yang diterapkan adalah Prematur.
• Bahwa sebelum dilakukan penandatangan BAI, hal yang wajar dan harus, selaku kuasa hukum Klien membaca kembali semua isi BAI terkait jawaban atas pertanyaan yang diberikan penyidik kepada klien.
• Bahwa IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS telah melakukan Intervensi terhadap Jawaban dari Klien yang dituangkan dalam BAI tersebut dan kami selaku Kuasa Hukum tidak terima cara IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS tersebut dan membentak-bentak kami selaku Kuasa Hukum dari korban.
• Bahwa IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS mengatakan “kami tuan rumah”, “ini Unit saya” yang seolah-olah Polres Rokan Hilir adalah milik pribadinya, dimana hal tersebut tidak pantas diucapkan dihadapan Pelapor/Korban pelaku kejahatan yang statusnya Meminta Perlindungan Hukum dari Aparat Kepolisian apalagi Jabatan IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS adalah seorang Kanit PPA yang seharusnya berimbang dalam menangani perkara dan lebih mengerti bagaimana tekanan dan atau luka Psikis dari seorang Perempuan yang telah dianaiyaya oleh terlapor yang merupakan seorang laki-laki sambil membawa senjata tajam (samurai) dengan cara di sandang di badan nya dan mengambil buah kelapa sawit milik Pelapor/Korban bersama-sama preman dan atau orang-orang suruhan Terlapor Sdr. Hulman Tampubolon.
• Bahwa tim Kuasa Hukum sudah meminta maaf kepada IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS. akan tetapi masih saja membentak-bentak salah seorang kuasa hukum di ruang pemeriksaan, apalagi yang dibentak seorang Perempuan yang profesinya Advokat akan tetapi IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS. tidak memahami Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang merasa Super Power dan bertindak melebihi kewenangannya (abuse of power).

Dalam melaksanakan Tugasnya IPDA RENDY P. TAMBA, S.SOS / NRP 85050606, JABATAN KANIT PPA SATRESKRIM POLRES ROKAN HILIR diduga telah melakukan PELANGGARAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Untuk itu Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang, atau dalam hal ini SARMAULI INTAN BR. SITUMORANG meminta kepada Kabid Propam Polda Riau untuk menindak lanjuti Pengaduan tersebut dan melakukan Sidang Komite Kode Etik Profesi.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Kuasa Hukum Ahli Waris Jamada Situmorang membuat pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kapolres Rokan Hilir AKBP ISA IMAM SYAHRONI, S.I.K., M.H. berdasarkan Surat Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama Nomor: 018/SP/KH-NSS/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024.

Adapun inti Dumas adalah Permohonan Perlindungan Hukum kepada Bapak Kapolres Rokan Hilir (Rohil) atas penanganan Laporan Polisi yang ditangani oleh Satreskrim Polres Rokan Hilir beserta jajarannya yang sampai saat ini tidak ada tindaklanjut setelah dilakukan Supervisi dan Asistensi di Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Riau pada tanggal 19 Juni 2024 lalu.

Adapun Tim Kuasa Hukum dan Ahli Waris Jamada Situmorang (Klien) menghadiri Supervisi dan Asistensi tersebut berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir Nomor: B/612/VI/2024/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2024, Perihal Undangan.

Adapun dasar hukum Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama membuat Pengaduan Masyarakat adalalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penanganan Laporan Polisi yang tidak ada Tindak Lanjutnya setelah dilakukan Supervisi dan Asistensi di Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Riau pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Laporan Polisi sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/80/K/IV/2007, tanggal 3 April 2007, atas nama PELAPOR TARIMA BR. NAINGGOLAN dengan TERLAPOR J. NABABAN, terkait Tindak Pidana Pencurian dan atau Pemerasan dan atau Pengancaman, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 368 KUHP dan atau Pasal 369 KUHP;
2. Laporan Polisi Nomor: LP/09/VI/2009/SPK, tanggal 6 Juni 2009, atas nama PELAPOR JAMADA SITUMORANG (Alm) dengan TERLAPOR YUNUS SITEPU, RIO NAPITUPULU, DKK (7 ORANG) terkait Tindak Pidana Pengerusakan sebagaimana Pasal 170 KUHP;
3. Laporan Polisi Nomor: LP/11/V/2010/RIAU/RES ROHIL, tanggal 8 Mei 2010, atas nama PELAPOR TARIMA BR. NAINGGOLAN dengan TERLAPOR Sdr. PRAYOGA alias LILIK RT, YUNUS SITEPU (alm), MARULI NAPITUPULU (alm) terkait pengelapan hak tidak bergerak dan atau penyerobotan lahan sebagaimana dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 406 KUHP;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/109/VIII/2016/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PELAPOR Sdri. TARIMA NAINGGOLAN dengan TERLAPOR Sdr. HENDRO BRIMOB terkait Perkara Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 372 KUHP, pada saat itu perkara ditangani oleh BRIPDA DANIEL SIAGIAN dan Status Perkara sudah dalam Tahap Penyidikan berdasarkan SP2HP Nomor: B/03/IX/2016/Reskrim, tanggal September 2016;
5. Laporan Polisi Nomor: LP/27/B/I/2021/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, tanggal 21 Januari 2021, atas nama PELAPOR Sdri. NURLINA SITUMORANG dengan Terlapor IBU MARPAUNG terkait perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan kekerasan dan perbuatan tidak menyenagkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 335 KUHP;
6. Laporan Polisi Nomor: LP/B/83/VI/2023/ SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tanggal 26 Juni 2023, atas nama PELAPOR Sdri. NORMINA SITUMORANG dengan TERLAPOR Sdr. NIMROD NAINGGOLAN bersama teman-teman nya sebanyak 10 (sepuluh) Orang terkait Tindak Pidana Penganiyayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Alasan Dumas yang dilakukan Kantor Hukum Nabonggal adalah, mengatakan:
Bahwa Dumas yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2 Huruf (d) terkait Proses Penegakan Hukum.

Tim kuasa hukum juga mengatakan, bahwa sampai saat ini Klien kami tidak mendapatkan kepastian hukum terkait Proses Penegakan Hukum tersebut bahkan SP2HP terkait penanganan Laporan Polisi tersebut tidak kunjung diberikan sampai saat ini, bahkan kami sudah bertememu dan berkomunikasi dengan Bapak IPTU YOHANES UNTUNG SORMIN, S.H. selaku KBO Satreskrim Polres Rokan Hilir akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

“Kami berpendapat bahwa Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Rokan Hilir tidak melakukan Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.”

Tim kuasa hukum pun memohon kepada Bapak Kapolres Rohil agar melakukan klarifikasi kepada Sdr. BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN yang dahulu sebagai Penyidik yang menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LP/109/VIII/2016/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PELAPOR Sdri. TARIMA NAINGGOLAN dengan TERLAPOR Sdr. HENDRO BRIMOB dimaksud dimana Klien kami pernah menerima SP2HP Nomor: B/03/IX/2016/Reskrim, tanggal September 2016 agar dapat mengetahui kemana Berkas Perkara tersimpan dan diserah terimakan.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Rohil, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohil melakukan Mediasi untuk penyelesaian permasalahan Sengketa Tanah antara Hulman Tampubolon dan Jamada Situmorang, terhadap lahan kebun kelapa sawit Jumat, (17/5/2024) lalu.

Mediasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan dari Sekertaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 100/Setda-Tapem/2024, tanggal 15 Mei 2024, untuk penyelesaian sengketa lahan antara Hulman Tampubolon dengan Ahli waris Jamada Situmorang terhadap lahan kebun kelapa sawit milik Alm. Jamada Situmorang, seluas 500 hektar yang terletak dusun Seruni Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Mediasi dimulai Pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini, dipimpin Asisten 1 Sekda Kabupaten Rohil Feri H Farya, didampingi Kasat Intelkam Polres Rohil AKP Rafidin Lumban Gaol SH, dan dihadiri Kapolsek Bangko Pusako Iptu Awi Ruben SH dan Drs. Adnan, MM Camat, Sekdes sebagai perwakilan Kepenguluan Serunai Batang Ibul dan perwakilan BPN / Kantor Pertanahan Kabupaten Rohil, Babinsa dan Koramil mewakili Dandim beserta perwakilan masyarakat.

Dalam ruang mediasi tersebut Pengacara bernama Sudarta Siringoringo SH dan Sidda boru Situmorang SH, berulang kali mengeluarkan suara yang keras, diduga seakan ingin membuat kegaduhan.

Saat ditanya tentang kehadiran Sudarta bersama Sidda di ruang mediasi, mengatakan sebagai Kuasa Hukum. Namun saat diminta menunjukkan Surat Kuasa Hukumnya, Sudarta menunjukkan surat kuasa yang masih berbentuk draft atau konsep. Saat diperlihatkan Surat Kuasa Khusus sebagai Kuasa Hukum belum ditandatangani para penerima kuasa, serta kolom nama pemberi kuasa juga masih ada kolom yang kosong.

Meski telah diketahui Sudarta Siringoringo SH, tidak memiliki legal standing untuk berada di ruang mediasi, namun tetap mendampingi berada di ruang Mediasi, dan mengaku sebagai Kuasa Hukum Hulman Tampubolon.

Kuasa Hukum Alm. Jamada Situmorang tidak terima atau keberatan terhadap adanya oknum pengacara yang mengaku kuasa hukum yang diduga illegal.

Pantauan Pojokredaksi.com di ruang mediasi, melihat kehadiran Sudarta Siringoringo dan Sidda Br. Situmorang seakan untuk mengacaukan ruang mediasi, hal tersebut dibuktikan meski sebagai kuasa hukum tidak sah Sudarta selalu mengeluarkan kata-kata keras dan kasar. Bahkan sempat terjadi kegaduhan antara pihak, serta Sidda boru Situmorang juga menghasut masyarakat dengan cara memberikan kode melambaikan dan mengayun-ayunkan tangannya agar masyarakat bersorak-sorak.

Sehingga dengan adanya kericuhan dan kegaduhan yang ditumbulkan, mediasi Antara Hulman Tampubolon dengan Ahli Waris Jamada Situmorang berakhir buntu.

Sekadar informasi dan untuk diketahui, bahwa Sudarta Siringoringo SH, bersama Sidda Situmorang SH, sebelumnya adalah Kuasa Hukum Ahli waris Jamada Situmorang untuk melawan Hulman Tampubolon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Mei 2024.

Namun saat mediasi di Kantor Bupati Rokan Hilir pada Jumat (17 Mei 2024) lalu, Sudarta Siringoringo SH, bersama Sidda Situmorang SH, mendampingi Hulman Tampubolon untuk melawan Ahli waris Jamada Situmorang.

Kuasa Hukum ahli waris Jamada Situmorang saat ini adalah, Jhohanes Situmorang SH CNS, Sumirna Lusiana, SH MH, Berliando Yulihardis Situmorang SH, Leny Mariyanti Simanjuntak SH, dari KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA yang beralamat di Ruko Mutiara Bekasi Center Jl. Niaga Barat No.C5, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Untuk diketahui, dalam pasal 19 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 4 huruf h Kode Etik KEAI menyatakan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Jadi, kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien tetap ada walaupun advokat tersebut telah mundur sebagai kuasa hukum anda atau setelah berakhir hubungan advokat-klien.

Diduga Advokat tersebut berpotensi menggunakan hal-hal terkait perkara tersebut yang dia ketahui atau peroleh dari anda saat menjadi kuasa hukum anda. Advokat tersebut berpotensi menggunakan informasi yang seharusnya dia rahasiakan untuk keuntungan klien barunya dan mungkin akan merugikan kepentingan klien.

Rencana kedepannya KANTOR HUKUM NABONGGAL SITUMORANG SIPITUAMA akan mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Jika dalam sidang Dewan Kehormatan terbukti advokat tersebut melanggar kode etik, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi tindakan mulai dari sanksi teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari profesi advokat (lihat pasal 26 jo pasal 7 dan pasal 8 UU Advokat).

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepenguluan (Kepala Desa) melalui Sekretaris Desa (Sekdes) dalam ruang mediasi mengatakan bahwa yang tercatat di dalam buku register desa luas tanah Hulman Tampubolon 200 x 20,25 meter persegi atau tidak sampai 1 hektar.

Sarma Intan boru Situmorang sebagai Ahli Waris mengatakan, sangat jelas setelah mediasi ini menambahkan bukti bahwa benar bapak kami adalah pemilik tanah 500 hektar itu, karena Hulman Tampubolon sendiri yang mengatakan dan mengakui Jamada Situmorang beli tanah dari Ferdinan Napitupulu dua ratus hektar, ehh, tiga ratus hektar, kata Hulman Tampubolon dalam pengakuan dia tadi di ruang mediasi. Ucap Sarma Intan Situmorang.

Advokat JH Situmorang SH CNS, melalui Pimpinan rapat Mediasi meminta untuk masing-masing pihak menunjukkan bukti kepemilikan lahan 500 hektar tersebut, atau seminimal berapa ukuran luas masing-masing lahan yang diklaim sebagai pemiliknya.

Namun saat Hulman Tambubolon sedang menjelaskan tiba-tiba keadaan ricuh sehingga menimbulkan keonaran, akhirnya pimpinan rapat menutup pertemuan mediasi dengan tidak ada hasil atau buntu.

Kemudian pada tanggal 20 Mei 2024, Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama telah mengirimkan surat kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah, dengan maksud dan tujuan untuk meminta berita acara atau Notulen Mediasi yang diadakan pada hari Jumat (17 Mei 2024) lalu.

(Dimas Bahari)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS