Labura, POJOKREDAKSI.COM — Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memperkuat koordinasi dengan para kepala SMA/SMK se-Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui kegiatan silaturahim yang digelar di Aula Ridho Yaman Kantor Bupati Labura, Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), pada Senin, 28 September 2026.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas persoalan bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. KPAD Labura mendorong terbentuknya sistem perlindungan anak yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat dicegah dan ditangani sejak dini.

Kegiatan itu menjadi ruang bagi KPAD Labura dan pihak sekolah untuk bertukar informasi mengenai berbagai persoalan anak sekaligus membangun pola koordinasi yang lebih jelas antara sekolah dengan KPAD.

KPAD Labura Buka Ruang Informasi dan Koordinasi

Dalam pertemuan tersebut, KPAD Labura memperoleh berbagai informasi langsung dari para kepala sekolah mengenai kondisi dan persoalan yang dihadapi anak di lingkungan pendidikan.

Informasi tersebut mencakup kejadian yang berkaitan dengan anak di sekolah, persoalan yang dihadapi guru dalam melakukan pembinaan, perundungan, kekerasan, kenakalan remaja hingga berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Selain itu, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan dan perlindungan terhadap anak.

Para kepala sekolah juga menyampaikan kebutuhan terhadap pendampingan serta koordinasi dengan KPAD Labura dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut.

KPAD Labura menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan pembicaraan. Informasi tersebut perlu menjadi dasar untuk koordinasi, pembinaan, pendampingan, serta tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Perlindungan Anak Tidak Berhenti pada Sosialisasi

KPAD Labura memandang bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosialisasi semata.

Upaya perlindungan harus diarahkan pada sistem pencegahan sejak dini. Dengan demikian, potensi persoalan yang menyangkut anak dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Untuk itu, KPAD Labura mendorong pola kerja yang mencakup deteksi dini, pelaporan, koordinasi, pembinaan atau pendampingan, tindak lanjut, hingga evaluasi.

Pola tersebut diharapkan dapat membuat sekolah memiliki ruang koordinasi yang lebih jelas ketika menemukan persoalan terkait anak.

Dengan mekanisme tersebut, sekolah tidak harus berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan perlindungan anak. Di sisi lain, KPAD juga tidak hanya hadir ketika sebuah kasus telah terjadi.

KPAD Tawarkan Forum Perlindungan Anak di Sekolah

Salah satu gagasan yang ditawarkan KPAD Labura dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Forum Perlindungan Anak Sekolah di setiap SMA/SMK.

Forum tersebut dirancang bukan untuk mengambil alih kewenangan kepala sekolah maupun guru. Forum justru diharapkan menjadi mitra sekolah dalam melakukan pencegahan dan memperkuat perlindungan anak.

Forum Perlindungan Anak Sekolah nantinya dapat menjadi ruang untuk menerima informasi awal mengenai persoalan anak, melakukan edukasi dan pencegahan, serta membangun komunikasi antara siswa, guru dan orang tua.

Selain itu, forum juga diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi kekerasan atau perundungan sejak dini dan melakukan koordinasi dengan KPAD Labura apabila diperlukan.

Keberadaan forum tersebut diarahkan untuk membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Tata Tertib Sekolah Ikut Menjadi Perhatian

Pembahasan lain yang mendapat perhatian dalam pertemuan adalah tata tertib dan kebijakan internal sekolah.

Para kepala sekolah menyampaikan perlunya perhatian dan pendampingan agar tata tertib sekolah tetap dapat menjalankan fungsi pendidikan dan kedisiplinan, sekaligus selaras dengan prinsip perlindungan anak.

KPAD Labura menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendorong pembahasan bersama mengenai tata tertib sekolah.

Tata tertib diharapkan tetap memberikan ruang bagi sekolah untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa, tetapi memiliki mekanisme pembinaan yang jelas.

Selain itu, perlu ada batas yang jelas antara tindakan disiplin, pembinaan, dan tindakan yang berpotensi menjadi kekerasan terhadap anak.

Sekolah juga diharapkan memiliki prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan maupun kejadian yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dengan demikian, kewibawaan sekolah dalam mendidik tetap terjaga, sementara prinsip perlindungan anak juga dapat diterapkan secara konsisten.

KPAD Labura Akan Turun Langsung ke Sekolah

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah juga menyampaikan harapan agar KPAD Labura dapat turun langsung ke sekolah-sekolah.

Hal tersebut akan menjadi bagian dari tindak lanjut KPAD Labura.

Kegiatan di sekolah nantinya dapat dilakukan melalui rangkaian sosialisasi, dialog, pemetaan persoalan, pendampingan, dan evaluasi.

Dengan pendekatan tersebut, kehadiran KPAD tidak hanya sebatas menyampaikan materi sosialisasi. KPAD juga diharapkan dapat mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi sekolah dan bersama-sama mencari langkah penyelesaiannya.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang mungkin berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Membangun Jaringan Perlindungan Anak

Pertemuan KPAD Labura dengan para kepala SMA/SMK tersebut diharapkan menjadi awal terbentuknya jaringan perlindungan anak yang lebih kuat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Jaringan tersebut melibatkan KPAD Labura, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait.

KPAD Labura menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga.

Sekolah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Orang tua memiliki peran dalam pengasuhan dan pengawasan anak. Sementara KPAD menjalankan peran dalam memperkuat perlindungan anak dan koordinasi sesuai kewenangannya.

Karena itu, diperlukan komunikasi yang berjalan sebelum persoalan berkembang menjadi kasus.

KPAD Labura menegaskan prinsip tersebut melalui pesan, “Kita tidak menunggu anak menjadi korban baru kita bergerak. Kita harus bergerak sebelum terjadi.”

Pesan tersebut menjadi dasar penting dalam mendorong pendekatan pencegahan dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Tujuh Agenda Tindak Lanjut KPAD Labura

Sebagai tindak lanjut pertemuan, KPAD Labura akan mendorong sejumlah agenda yang lebih terukur.

Pertama, melakukan pendataan dan pemetaan persoalan perlindungan anak di SMA/SMK se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kedua, mendorong pembentukan atau penunjukan Forum Perlindungan Anak di masing-masing sekolah.

Ketiga, menyusun pola koordinasi antara Forum Perlindungan Anak Sekolah dengan KPAD Labura.

Keempat, melakukan pembahasan dan pendampingan terhadap tata tertib sekolah agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, melaksanakan kunjungan KPAD ke sekolah-sekolah secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan hasil pemetaan persoalan.

Keenam, membangun mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas sehingga informasi mengenai persoalan anak tidak berhenti di tingkat sekolah maupun di KPAD.

Ketujuh, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Rangkaian agenda tersebut diharapkan dapat mengubah pola penanganan dari yang semata-mata bersifat reaktif menjadi lebih terarah pada pencegahan, koordinasi, dan tindak lanjut.

KPAD Labura: Hadir untuk Memperkuat Sekolah

KPAD Labura menegaskan bahwa kehadiran lembaga tersebut bukan untuk mencari kesalahan sekolah atau melemahkan kewibawaan guru.

KPAD juga tidak ingin kehadirannya hanya dipahami sebagai lembaga yang datang untuk melakukan sosialisasi.

Sebaliknya, KPAD Labura ingin membangun komunikasi, memperkuat pencegahan, memberikan pendampingan, dan mencari solusi bersama dengan sekolah maupun pihak terkait.

Sekolah tetap harus kuat dalam mendidik. Guru perlu mendapatkan ruang untuk menjalankan tugas pembinaan secara tepat. Pada saat yang sama, anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berbagai bentuk kejahatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak membutuhkan ruang koordinasi yang jelas dan mekanisme tindak lanjut yang dapat dijalankan.

Melalui sinergi antara KPAD Labura, sekolah, orang tua, anak, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, perlindungan anak di lingkungan pendidikan diharapkan dapat dibangun secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

KPAD Labura membawa pesan utama dari pertemuan tersebut: bersama sekolah, bersama orang tua, dan bersama anak untuk memutus mata rantai kejahatan terhadap anak.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABUHANBATU UTARA, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak hari pertama peserta didik memasuki lingkungan sekolah. Hal itu terlihat saat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Labura, Irwan Harahap, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD Negeri 117513 Pulotarutung, Kecamatan Kualuh Hulu, Senin (13/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Pendidikan Labura untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai prinsip pendidikan yang ramah anak, aman, nyaman, serta mendukung proses adaptasi peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, Irwan Harahap didampingi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Labura, Juliandi Anwar, M.Si, serta Kasubbag Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Bastian Derajat Pulungan.

Kehadiran jajaran Dinas Pendidikan dan BPMP Sumut di sekolah tersebut menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan MPLS agar berlangsung sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

MPLS Menjadi Fondasi Adaptasi Peserta Didik Baru

Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Labura, Juliandi Anwar, menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk pengalaman awal peserta didik saat memasuki dunia pendidikan.

Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan seremonial di awal tahun ajaran, melainkan menjadi fondasi penting dalam membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, memahami tata tertib, serta membangun rasa nyaman dalam proses belajar.

“Demi memastikan proses transisi ini berjalan optimal sesuai dengan prinsip pendidikan yang berpihak kepada anak, Dinas Pendidikan Labura melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke SDN 117513 Pulotarutung,” ujar Juliandi.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan MPLS akan memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental dan emosional peserta didik baru dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dengan lingkungan yang kondusif dan mendukung, siswa akan lebih mudah berinteraksi, beradaptasi, serta mengembangkan potensi diri sejak hari pertama berada di sekolah.

Komitmen Pemkab Labura Kawal Mutu Pendidikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Labura, Irwan Harahap, menyampaikan bahwa kunjungan monitoring tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengawal implementasi program pendidikan di seluruh satuan pendidikan.

Menurutnya, tahun ajaran baru merupakan momentum penting bagi sekolah untuk membangun budaya belajar yang positif sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat.

“Kehadiran kami di sini untuk menegaskan komitmen daerah dalam mengawal implementasi kurikulum dan kesiapan satuan pendidikan dalam menyambut generasi penerus bangsa,” kata Irwan.

Ia menilai bahwa kesiapan sekolah dalam melaksanakan MPLS menjadi indikator awal keberhasilan proses pendidikan sepanjang tahun ajaran. Oleh karena itu, setiap sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan.

Irwan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Wujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman dan Ramah Anak

Pelaksanaan MPLS di berbagai sekolah saat ini diarahkan untuk mengedepankan pendekatan yang edukatif, kreatif, serta berorientasi pada kebutuhan anak.

Melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, siswa diberikan kesempatan untuk mengenal fasilitas sekolah, memahami budaya belajar, mengenali tenaga pendidik, serta membangun hubungan sosial yang positif dengan teman sebaya.

Pendekatan tersebut dinilai penting guna menciptakan rasa percaya diri bagi peserta didik baru, terutama mereka yang baru pertama kali memasuki jenjang pendidikan dasar.

Monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan Labura juga bertujuan memastikan seluruh kegiatan MPLS berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan sejak awal memasuki lingkungan sekolah.

Selain itu, pengawasan langsung dari pemerintah daerah menjadi bentuk dukungan terhadap sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program nasional di bidang pendidikan.

Menjadi Pemantik Semangat di Tahun Ajaran Baru

Kadisdik Labura berharap pelaksanaan MPLS tidak hanya menjadi kegiatan pengenalan sekolah semata, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang mampu mendorong lahirnya generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki semangat belajar tinggi.

Irwan optimistis, melalui pelaksanaan MPLS yang baik dan terarah, sekolah dapat menciptakan ekosistem belajar yang positif, suportif, serta ramah terhadap kebutuhan peserta didik.

Ia juga berharap kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada siswa.

“Semoga kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat mendorong terciptanya ekosistem belajar yang positif, suportif, dan ramah anak, sekaligus menjadi pemantik semangat bagi seluruh guru dan siswa untuk mengukir prestasi pada tahun ajaran baru,” harapnya.

Dengan dimulainya MPLS di berbagai sekolah di Labuhanbatu Utara, pemerintah daerah berharap seluruh peserta didik baru dapat menjalani proses adaptasi dengan baik, sehingga mampu mengikuti pembelajaran secara optimal dan meraih prestasi yang membanggakan di masa depan.

Monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan Labura di SDN 117513 Pulotarutung menjadi salah satu langkah nyata dalam memastikan dunia pendidikan di daerah terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.

(GREG)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G