Jakarta-Pojokredaksi.com-RUU Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR. Dalam rapat paripurna pengesahan UU ini. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat kembali menyampaikan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja ini Senin,5/10.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, menegaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa. Padahal, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja berdampak luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

“Pembahasan terlalu cepat dan buru-buru, substansi pasal per pasal kurang mendalam,” kata Marwan.

Menurut Marwan, RUU Cipta Kerja semestinya menjadi peta jalan dalam pembangunan bangsa.
Marwan menjelaskan, DPR dan pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjang sebuah RUU untuk kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal perlu dibahas kembali secara komprehensif,” tuturnya.

“Tak perlu buru-buru, harus lebih utuh. Libatkan stakeholder, biar tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan menggerakkan ekonomi,” imbuh Marwan.

Senada dengan itu anggota Fraksi PKS Amin AK. menjelaskan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi membatasi keterlibatan publik. Banyak pihak katanya, yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

“Setelah banyak menimbang masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, dan berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen, dengan memperhatikan itu semua maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Amin.

Dalam rapat pengambilan Keputusan Tingkat I pada Sabtu, 3/10/2020 malam, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Namun, forum rapat tetap menyepakati hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan memutuskan untuk segera dibawa ke rapat paripurna.

(Abet T)

Jakarta-Pojokredaksi.com-RUU Cipta Kerja kini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR. Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah diselesaikan DPR dan pemerintah pada Sabtu,3/10. Walaupun belum ada jadwal resmi, tetapi yang pasti DPR akan memasuki masa reses pada 9/10. Dengan demikian DPR akan menggelar rapat paripurna sebelum tanggal tersebut.

Pada rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, tinggal dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Kedua fraksi itu adalah PKS dan Partai Demokrat yang menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menganggap RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensitas di tengah dampak pandemi Covid-19 in. Hinca juga berpendapat RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak-hak pekerja dan pembahasannya sejak awal cacat prosedur.

“Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai, banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru,” ujar dia.

Ia menambahkan keterlibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga sangat minim.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mejelaskan hadirnya RUU Cipta Kerja akan membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Ia menilai RUU Cipta Kerja akan mempermudah proses perizinan dan masuknya investasi di Tanah Air.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien mudah dan pastinya dengan ada penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik,” ujar Airlangga melalui siaran pers, Minggu, 4/10.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyebutkan, pembentukan omnibus law RUU Cipta Kerja sangat mengabaikan kepentingan rakyat. Proses pembentukan RUU ini dilaksanakan secara tertutup, sembunyi-sembunyi, serta diskriminatif karena hanya melibatkan kelompok pengusaha dan sebaliknya mengabaikan warga.

ia menyebut DPR bukan lagi wakil rakyat, tetapi wakil pemodal dan pengusaha.

“Kita melihat yang duduk di Senayan sana hari ini bukan wakil-wakil rakyat, tapi mereka adalah wakil-wakil pengusaha. Bukan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka adalah wakil-wakil pemodal,” kata Arif dalam sebuah konferensi pers daring, Minggu, 4/10.

Ia menambahkan, omnibus law RUU Cipta Kerja akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ia berpendapat, RUU Cipta Kerja merupakan bentuk kejahatan konstitusi.

(Abet T)