Jakarta-Pojokredaksi.com-RUU Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR. Dalam rapat paripurna pengesahan UU ini. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat kembali menyampaikan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja ini Senin,5/10.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, menegaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa. Padahal, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja berdampak luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat.
“Pembahasan terlalu cepat dan buru-buru, substansi pasal per pasal kurang mendalam,” kata Marwan.
Menurut Marwan, RUU Cipta Kerja semestinya menjadi peta jalan dalam pembangunan bangsa.
Marwan menjelaskan, DPR dan pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjang sebuah RUU untuk kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal perlu dibahas kembali secara komprehensif,” tuturnya.
“Tak perlu buru-buru, harus lebih utuh. Libatkan stakeholder, biar tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan menggerakkan ekonomi,” imbuh Marwan.
Senada dengan itu anggota Fraksi PKS Amin AK. menjelaskan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi membatasi keterlibatan publik. Banyak pihak katanya, yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
“Setelah banyak menimbang masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, dan berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen, dengan memperhatikan itu semua maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Amin.
Dalam rapat pengambilan Keputusan Tingkat I pada Sabtu, 3/10/2020 malam, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Namun, forum rapat tetap menyepakati hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan memutuskan untuk segera dibawa ke rapat paripurna.
(Abet T)
