SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Proses penutupan PT Germany Engineering Teknik kini memasuki tahap akhir. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), kuasa hukum perusahaan menyatakan belum menerima klarifikasi resmi mengenai tagihan, tunggakan pembayaran, maupun klaim kewajiban lainnya dari pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan, termasuk mantan maupun karyawan yang merasa masih memiliki hak.
Melalui kuasa hukumnya, Firma Hukum Cakra Yudha Hankam, PT Germany Engineering Teknik kembali membuka kesempatan bagi seluruh pihak yang merasa memiliki kepentingan untuk menyampaikan klarifikasi secara resmi. Kesempatan ini diberikan agar seluruh persoalan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, serta hubungan hukum dengan perusahaan dapat diinventarisasi dan diverifikasi sebelum proses penutupan berlanjut ke tahap berikutnya.
Batas waktu penyampaian klarifikasi tersebut ditetapkan hingga 15 Desember 2026. Pihak-pihak yang merasa masih memiliki tagihan, piutang, utang-piutang, tunggakan pembayaran, persoalan hubungan kerja, maupun urusan administrasi dan hukum lainnya diminta segera menghubungi kuasa hukum perusahaan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus penghormatan terhadap hak setiap pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT Germany Engineering Teknik.
Kuasa hukum menegaskan, setiap klaim yang masuk tidak akan diterima begitu saja, melainkan terlebih dahulu diperiksa berdasarkan identitas pemohon, kronologi persoalan, dokumen, bukti pendukung, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum Belum Menerima Klarifikasi Resmi
Anton Hartono selaku kuasa hukum PT Germany Engineering Teknik mengatakan, sampai saat ini belum ada pengajuan klarifikasi resmi yang diterima pihaknya terkait tagihan, tunggakan, ataupun klaim kewajiban dari pihak lain, termasuk dari kalangan karyawan.
Menurut Anton, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya kembali menyampaikan pemberitahuan terbuka agar siapa pun yang merasa masih mempunyai hak atau kepentingan terhadap perusahaan tidak menunda penyampaian klarifikasi.
“Sejauh ini, sampai dengan saat ini, kami belum menerima klarifikasi resmi terkait tagihan, tunggakan, maupun klaim kewajiban dari pihak lain, termasuk karyawan. Karena itu, kami mengimbau siapa pun yang merasa masih mempunyai hak atau kepentingan agar segera menghubungi kami dan menyampaikan dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi,” tegas Anton Hartono, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, kesempatan tersebut diberikan agar seluruh persoalan yang masih berkaitan dengan perusahaan dapat diketahui secara jelas sebelum proses penutupan diselesaikan.
Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki kepentingan mempunyai ruang untuk menyampaikan keberatan, klaim, maupun dokumen yang dapat menjadi dasar pemeriksaan.
Anton juga mengingatkan bahwa penyampaian klaim harus dilakukan secara resmi dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi lisan maupun dugaan sepihak dinilai belum cukup untuk dijadikan dasar dalam proses verifikasi.
Karyawan dan Mantan Karyawan Diminta Segera Klarifikasi
Salah satu pihak yang secara khusus menjadi perhatian dalam proses inventarisasi ini adalah karyawan dan mantan karyawan yang merasa masih mempunyai hak atau persoalan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
Mereka diminta tidak menunggu hingga batas waktu berakhir apabila masih terdapat persoalan yang belum diselesaikan.
Klaim yang dapat disampaikan mencakup persoalan hubungan kerja, tunggakan pembayaran, maupun kewajiban lain yang menurut pihak terkait masih harus dipenuhi perusahaan.
Pemberian kesempatan ini dimaksudkan agar setiap persoalan dapat diketahui dan diperiksa secara objektif. Dengan adanya dokumen pendukung, kuasa hukum dapat menelaah dasar klaim serta menentukan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Anton menegaskan, pihaknya tidak ingin ada pihak yang merasa haknya diabaikan dalam proses penutupan perusahaan tersebut.
“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa haknya terabaikan. Namun, setiap klaim juga harus disampaikan secara jelas dan dapat dibuktikan. Jangan hanya berdasarkan informasi lisan atau asumsi sepihak. Sampaikan secara resmi agar dapat kami telaah dan tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses klarifikasi terbuka bagi semua pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum atau kepentingan dengan PT Germany Engineering Teknik, bukan hanya pihak internal perusahaan.
Batas Waktu Klarifikasi hingga 15 Desember 2026
Firma Hukum Cakra Yudha Hankam menyampaikan bahwa tahapan publikasi dan pemberian kesempatan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait akan berlangsung sampai dengan 15 Desember 2026.
Batas waktu tersebut menjadi kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan informasi, dokumen, maupun bukti mengenai persoalan yang masih berkaitan dengan perusahaan.
Apabila sampai tanggal tersebut tidak terdapat pengajuan klarifikasi maupun dokumen pendukung dari pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan, pelaksanaan proses penutupan perusahaan dapat dianggap telah menyelesaikan tahapan publikasi dan pemberitahuan kepada para pihak.
Meski demikian, kuasa hukum memberikan penegasan penting mengenai konsekuensi dari berakhirnya masa publikasi tersebut.
Tidak adanya pengajuan klaim hingga batas waktu yang ditentukan bukan berarti seluruh kewajiban hukum perusahaan secara otomatis dinyatakan hapus atau gugur.
Setiap hak dan kewajiban tetap harus mengacu pada hasil verifikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, penyelesaian tahapan publikasi dan inventarisasi klaim harus dibedakan dari penyelesaian seluruh kewajiban hukum perusahaan. Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Penegasan ini disampaikan agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan, khususnya mengenai status tagihan, hak karyawan, dan kewajiban pembayaran lainnya.
Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Pengajuan Klaim
Untuk mendukung proses pemeriksaan yang tertib dan transparan, pihak yang mengajukan klarifikasi diminta menyiapkan sejumlah dokumen dan informasi yang relevan.
Dokumen tersebut diperlukan agar setiap klaim dapat diperiksa berdasarkan fakta dan dasar hubungan hukum yang jelas.
Adapun kelengkapan yang diharapkan meliputi:
-Identitas lengkap pihak yang mengajukan klarifikasi.
-Kronologi persoalan atau permasalahan yang dihadapi.
-Dasar hubungan hukum dengan PT Germany Engineering Teknik.
-Dokumen perjanjian atau bukti hubungan kerja apabila berkaitan dengan ketenagakerjaan.
-Bukti tagihan, piutang, tunggakan pembayaran, atau dokumen transaksi lainnya.
-Dokumen dan bukti pendukung lain yang relevan dengan klaim yang diajukan.
Kelengkapan tersebut diharapkan dapat membantu proses inventarisasi dan verifikasi berjalan lebih terarah.
Setiap pihak juga diimbau menyampaikan informasi secara jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemeriksaan maupun penanganan persoalan.
Untuk kepentingan tertib administrasi, verifikasi, dan inventarisasi, seluruh pihak yang merasa memiliki urusan dengan PT Germany Engineering Teknik dapat menyampaikan klarifikasi melalui kuasa hukum perusahaan, Firma Hukum Cakra Yudha Hankam.
Proses Penutupan Diharapkan Berjalan Transparan
Firma Hukum Cakra Yudha Hankam menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penutupan PT Germany Engineering Teknik dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak.
Menurut pihak kuasa hukum, penutupan perusahaan tidak semata-mata berkaitan dengan penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memperhatikan berbagai kepentingan yang masih memiliki hubungan hukum dengan perusahaan.
Karena itu, pemberian kesempatan klarifikasi hingga 15 Desember 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak-pihak yang masih memiliki persoalan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya persoalan baru setelah tahapan penutupan perusahaan berjalan lebih jauh.
Seluruh pihak yang merasa mempunyai tagihan, hak ketenagakerjaan, piutang, tunggakan pembayaran, atau persoalan hukum lainnya diminta segera mengambil langkah komunikasi dan menyampaikan bukti pendukung kepada kuasa hukum.
Pemberitahuan terbuka ini sekaligus menjadi penegasan bahwa proses publikasi dan inventarisasi persoalan terkait PT Germany Engineering Teknik masih berlangsung.
Kepastian hukum, pada akhirnya, bukan hanya tentang mengakhiri kegiatan sebuah perusahaan. Lebih dari itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak perlu mendapatkan ruang penyelesaian yang semestinya berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, seluruh pihak yang merasa memiliki kepentingan diharapkan tidak menunda pengajuan klarifikasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
