SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Samosir mengizinkan kendaraan dinas Bupati bernomor polisi BB 1 C digunakan sebagai mobil pengantin untuk kegiatan sosial masyarakat secara gratis.

Kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2026 tersebut digagas pada masa kepemimpinan Bupati Vandiko T. Gultom untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pesta dan hajatan pernikahan.

Penggunaan perdana fasilitas ini dilakukan pada pernikahan Freddy Tua Sinabutar dan Irawaty Sitanggang, Sabtu (17/10/2026), di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan. Kendaraan dinas tersebut digunakan untuk mengantar kedua mempelai dalam rangkaian hari bahagia mereka.

Pemkab Samosir menyatakan, kebijakan ini dilatarbelakangi kebutuhan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan adat dan pernikahan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah pengelola. Persyaratannya meliputi identitas pemohon, waktu dan lokasi penggunaan, nomor kontak, serta undangan pernikahan.

Permohonan wajib diajukan paling lambat lima hari kerja sebelum tanggal penggunaan. Kendaraan hanya difasilitasi untuk hajatan pernikahan pada Sabtu dan Minggu, di luar hari kerja.

Persetujuan penggunaan tetap mempertimbangkan ketersediaan kendaraan, kebutuhan kedinasan, kelayakan rute, keselamatan, anggaran operasional, serta urutan prioritas permohonan. Kendaraan juga harus dioperasikan oleh pengemudi dan didampingi pegawai yang ditugaskan pemerintah daerah.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Samosir berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Pemanfaatan kendaraan dinas tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi warga, sekaligus tetap menjunjung prinsip transparansi, keadilan, keamanan, dan akuntabilitas.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Pembangunan Monumen Toga Gultom di Desa Huta Hotang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, mulai kembali diwujudkan. Pematokan pondasi menjadi penanda dimulainya pembangunan monumen yang diharapkan menjadi simbol sejarah, identitas, persatuan, dan kebersamaan seluruh pomparan Toga Gultom.

Pematokan pondasi dilakukan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua Parsadaan Toga Gultom Samosir (PTGS) Padot M. Gultom pada Jumat, 25 September 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Sejumlah tokoh agama, panitia pembangunan, penasihat dan pengurus DPP PGTS serta masyarakat turut hadir menyaksikan momentum dimulainya pembangunan Monumen Toga Gultom.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Sekretaris Dinas Kominfo Agustianto Sitinjak, Camat Onan Runggu serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.

Bupati Samosir Beri Dukungan

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan Monumen Toga Gultom. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari kerinduan yang telah lama dinantikan untuk memiliki sebuah monumen yang menjadi penanda sejarah dan identitas Toga Gultom.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Samosir, saya menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan Monumen Toga Gultom. Dengan doa yang digelar hari ini sebagai tanda dilanjutkannya pembangunan, kita berharap kerinduan untuk melihat tugu ini berdiri dapat segera terealisasi dengan baik,” ujar Vandiko.

Pemerintah Kabupaten Samosir, kata Vandiko, pada prinsipnya siap memberikan dukungan terhadap penataan kawasan monumen. Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan pematangan lahan dan pembangunan akses jalan yang diperlukan.

“Kami siap mensupport untuk pematangan lahan dan jalan, namun serah terima aset harus jelas,” kata Vandiko.

Menurut Vandiko, kejelasan mengenai status dan proses serah terima aset menjadi bagian penting dalam pelaksanaan dukungan pemerintah. Hal tersebut diperlukan agar penataan kawasan monumen dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga nantinya Monumen Toga Gultom dapat menjadi bagian dari kawasan yang tertata dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pomparan Toga Gultom yang datang berkunjung.

Bukan Sekadar Bangunan

Ketua PTGS Padot M. Gultom mengatakan pembangunan Monumen Toga Gultom memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pembangunan fisik sebuah bangunan.

Menurutnya, monumen tersebut nantinya diharapkan menjadi simbol sejarah, identitas, persatuan dan kebersamaan seluruh pomparan Toga Gultom yang berada di berbagai wilayah Indonesia hingga mancanegara.

“Pembangunan monumen ini bukan sekadar membangun sebuah bangunan atau monumen. Ini merupakan simbol sejarah, identitas, persatuan dan kebersamaan seluruh pomparan Toga Gultom yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di seluruh dunia,” ujarnya.

Padot berharap keberadaan monumen tersebut dapat menjadi pengingat bagi generasi penerus mengenai sejarah dan asal-usul leluhur. Selain itu, monumen juga diharapkan mampu mempererat hubungan persaudaraan di antara seluruh pomparan Toga Gultom.

Dengan adanya monumen tersebut, nilai sejarah dan ikatan kekeluargaan diharapkan tetap terjaga serta dapat dikenalkan kepada generasi mendatang.

Ditargetkan Rampung Maret 2027

Panitia menargetkan pembangunan Monumen Toga Gultom dapat diselesaikan pada Maret 2027. Sementara itu, peresmian monumen direncanakan berlangsung pada April 2027.

“Target kita bersama adalah pembangunan dapat diselesaikan pada bulan Maret 2027 dan peresmiannya April 2027. Pembangunan monumen ini menjadi lambang persatuan, kebanggaan dan warisan bagi generasi mendatang,” kata Padot.

Untuk mengejar target tersebut, Padot mengajak seluruh pomparan Toga Gultom untuk ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan. Dukungan dapat diberikan melalui semangat gotong royong maupun donasi sesuai kemampuan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh pomparan Toga Gultom untuk mengambil bagian melalui donasi sesuai kemampuan masing-masing,” katanya.

Menurut Padot, pembangunan monumen juga merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya.

Ia berharap apa yang dibangun saat ini dapat menjadi sesuatu yang memiliki nilai sejarah dan terus dikenang oleh anak cucu.

“Pembangunan ini merupakan kasih kepada leluhur dan warisan kepada generasi mendatang. Sebagai tanda nyata Toga Gultom mampu bersyukur dan memberikan warisan yang bermakna. Apa yang kita berikan hari ini akan dikenang anak cucu kita,” pungkasnya.

Pematokan pondasi di Desa Huta Hotang menjadi langkah awal dalam mewujudkan Monumen Toga Gultom. Monumen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga menjadi penanda sejarah, simbol kebanggaan serta wadah yang memperkuat persatuan dan ikatan persaudaraan pomparan Toga Gultom dari generasi ke generasi.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara, Vandiko menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin agenda tersebut bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Samosir Dorong Pencegahan Korupsi dari Hulu

Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, penandatanganan komitmen bersama KPK tersebut menjadi penguatan terhadap berbagai langkah pembenahan tata kelola pemerintahan yang terus didorong di daerah.

Kehadiran Bupati Vandiko dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan Pemkab Samosir terhadap strategi pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan setelah terjadi pelanggaran. Upaya yang tidak kalah penting adalah membangun sistem pemerintahan yang mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

Karena itu, penguatan pengawasan internal, keterbukaan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang memiliki integritas.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan tata kelola berbagai proses pemerintahan, termasuk perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari perhatian dalam komitmen bersama tersebut.

Dengan demikian, komitmen pencegahan korupsi tidak berhenti pada pernyataan formal, tetapi diharapkan dapat diterjemahkan melalui pembenahan sistem dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.

Bobby Nasution: Pencegahan Korupsi Harus Komprehensif

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan bahwa pencegahan dan penanganan korupsi di Sumut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Menurut Bobby, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena terdapat banyak pemangku kepentingan yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut membuat pencegahan korupsi membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama.

“Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby.

Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah serta DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Menurutnya, kehadiran KPK dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus meningkatkan integritas dalam menjalankan pemerintahan.

“Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas,” ujar Bobby.

Pernyataan tersebut sejalan dengan agenda rakor yang menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai bagian penting dari strategi pencegahan korupsi di Sumatera Utara.

KPK Soroti Penguatan APIP di Daerah

Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan KPK Johanis Tanak menyoroti pentingnya keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

APIP dinilai memiliki posisi penting sebagai mekanisme peringatan dini atau early warning terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Johanis berharap posisi APIP di daerah dapat diperkuat, termasuk dari sisi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. Ia menyampaikan harapan agar Kementerian Dalam Negeri turut memperkuat posisi APIP sehingga pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif.

“Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi tidak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres,” kata Johanis.

Penguatan APIP tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tata kelola pemerintahan karena pengawasan internal diharapkan mampu mendeteksi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Wamendagri: APIP Bukan untuk Dihindari

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menegaskan pentingnya kualitas APIP dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Akhmad, pengawasan internal yang berjalan baik dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan melakukan tindak lanjut sebelum persoalan masuk ke ranah aparat penegak hukum.

“Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda jadi bukan yang harus dihindari,” kata Akhmad.

Pandangan tersebut menempatkan APIP sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, bukan sebagai pihak yang semata-mata melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks pencegahan korupsi, keberadaan pengawasan internal menjadi penting karena pemerintah daerah dapat memperoleh peringatan lebih awal apabila ditemukan potensi penyimpangan dalam proses pemerintahan.

Pemkab Samosir Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Penandatanganan komitmen bersama KPK yang diikuti Bupati Samosir menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.

Bagi Pemkab Samosir, komitmen tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, KPK, Kemendagri, BPKP, LKPP, dan DPRD dalam agenda tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan lintas lembaga.

Selain Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Inspektur Manthun Sinaga, Kepala Baperida Rajoki Simarmata, Plt Kadispora Dumocsh Pandiangan, Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea, serta Sekretaris Dewan Rikky Rumapea.

Komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penguatan pengawasan internal serta koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, pencegahan korupsi diharapkan dapat dilakukan sejak tahap awal. Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan membangun pemerintahan yang berintegritas dan memberikan pelayanan publik secara lebih akuntabel.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Samosir bersama DPRD Kabupaten Samosir resmi menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Perda tentang Pengelolaan Sampah. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Persetujuan bersama itu ditandatangani oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Nasip Simbolon, Wakil Ketua DPRD Osvaldo A. Simbolon, dan Wakil Ketua DPRD Sarhochel M. Tamba dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir yang digelar pada 29 Juli 2026.

Pengesahan dua perda tersebut menjadi salah satu tonggak penting bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat sistem pemerintahan yang profesional sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan bahwa lahirnya kedua perda tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembahasan hingga pengesahan dua regulasi tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Disahkannya kedua perda ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Vandiko.

Perda Pertanggungjawaban APBD Wujud Akuntabilitas Pemerintah

Bupati menjelaskan bahwa Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Samosir kepada masyarakat atas seluruh pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut Vandiko, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh proses penyusunan hingga pelaporan APBD harus dilakukan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar semakin profesional, efektif, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

“Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sebagai dasar mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Perda Pengelolaan Sampah Dukung Lingkungan Bersih dan Pariwisata

Selain pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Samosir juga menyepakati Perda tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam membangun budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional yang berada di kawasan Danau Toba, Samosir membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang semakin baik agar mampu menjaga kebersihan kawasan wisata serta meningkatkan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

Bupati menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya perda ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk mengelola sampah secara bijak demi menjaga keindahan Samosir sebagai kawasan strategis pariwisata nasional sekaligus demi masa depan anak cucu kita,” ungkap Vandiko.

DPRD Berikan Masukan Konstruktif

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Vandiko juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Samosir yang telah memberikan perhatian, tenaga, serta pemikiran selama proses pembahasan kedua ranperda.

Ia mengatakan berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Tim Legislasi Pemerintah Daerah memberikan kontribusi besar dalam penyempurnaan substansi perda.

Seluruh proses pembahasan berlangsung secara intensif sehingga menghasilkan regulasi yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Samosir.

“Masukan dan saran yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih

Lebih lanjut, Vandiko menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, pemerintahan yang profesional menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta menciptakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut akan terus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan yang disiplin, serta penyusunan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Ajak Seluruh Elemen Berkolaborasi

Pada bagian akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung implementasi kedua perda tersebut agar dapat berjalan secara optimal.

Ia menilai keberhasilan pelaksanaan regulasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia usaha, hingga masyarakat secara luas.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembahasan kedua ranperda dapat berlangsung dengan lancar hingga akhirnya disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD.

Dengan telah disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perda tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap implementasi kedua regulasi tersebut mampu memperkuat disiplin pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat, kedua perda tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Samosir yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa mendatang.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan komoditas bawang putih yang dinilai memiliki prospek ekonomi tinggi sekaligus berperan dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut kembali diwujudkan dengan penyerahan bantuan 4 ton benih bawang putih beserta berbagai sarana produksi pertanian kepada dua kelompok tani di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Selasa (28/7/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, sebagai bagian dari program pengembangan bawang putih yang didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya pada sektor ketahanan dan swasembada pangan.

Penyaluran bantuan kali ini menyasar Kelompok Tani Hariara Makmur yang mengembangkan lahan seluas 1 hektare serta Kelompok Tani Saut Tani yang mengelola lahan seluas 4 hektare. Dengan demikian, total luas lahan pengembangan bawang putih yang mendapat dukungan mencapai 5 hektare.

Selain menerima 4 ton benih bawang putih, kedua kelompok tani juga memperoleh berbagai sarana produksi pertanian berupa 50 rol mulsa, pupuk ZA sebanyak 1,75 ton, pupuk SP-36 sebanyak 1,75 ton, pupuk KCL sebanyak 2 ton, serta lima paket pestisida untuk menunjang keberhasilan budidaya hingga masa panen.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian nyata Pemerintah Pusat terhadap peningkatan produksi pertanian sekaligus menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Samosir untuk ikut mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih.

Menurut Vandiko, kebutuhan bawang putih nasional mencapai sekitar 600 ribu ton setiap tahun. Namun hingga saat ini sekitar 80 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor dari luar negeri. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik lahan dan iklim yang sesuai untuk pengembangan bawang putih.

Ia menjelaskan bahwa di Provinsi Sumatera Utara hanya terdapat tiga kabupaten yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas tersebut, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong para petani agar serius mengembangkan bawang putih sebagai salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

“Bawang putih memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan manfaatnya sangat banyak, mulai dari kebutuhan konsumsi, kesehatan hingga industri. Karena itu saya mengajak seluruh kelompok tani agar memanfaatkan bantuan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita tanam dengan baik, jangan ragu, program ini harus berhasil. Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus memberikan pendampingan kepada petani,” ujar Vandiko.

Ia optimistis, apabila program pengembangan bawang putih dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, Kabupaten Samosir tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu daerah pemasok bawang putih bagi wilayah Sumatera Utara hingga tingkat nasional.

Selain memberikan motivasi kepada para petani, Vandiko juga mengingatkan agar seluruh bantuan benih yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan program dan tidak diperjualbelikan.

Menurutnya, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh komitmen kelompok tani dalam mengelola bantuan secara optimal. Ia berharap hasil pengembangan bawang putih di Kabupaten Samosir nantinya dapat menjadi contoh keberhasilan program pertanian nasional.

“Jangan menjual benih yang diberikan pemerintah. Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok tani. Jika program ini berhasil, tentu akan terus kita dorong pengembangannya. Besar harapan kita suatu saat nanti Bapak Presiden dapat hadir melihat langsung keberhasilan pengembangan bawang putih di Kabupaten Samosir,” katanya.

Dukungan terhadap pengembangan bawang putih juga datang dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Samosir, Parluhutan Samosir. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya melalui bantuan yang diberikan kepada kelompok tani.

Menurut Parluhutan, bawang putih merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki prospek ekonomi sangat menjanjikan karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat setiap hari dengan permintaan pasar yang terus meningkat.

Ia berharap bantuan pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan benih semata, tetapi mampu menghasilkan produksi yang berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Bawang putih adalah tanaman emas. Kebutuhannya tinggi dan harga jualnya baik. Harapan kita, bantuan ini tidak hanya berhenti pada penyediaan benih, tetapi mampu menghasilkan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hariara Makmur, Joni Pasaribu, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada kelompok taninya.

Ia memastikan seluruh bantuan yang diterima akan dikelola secara maksimal dan bertanggung jawab agar mampu menghasilkan budidaya bawang putih yang berhasil serta menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya.

“Kami akan mengelola bantuan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap terus mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Samosir sehingga kelompok kami dapat menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya dalam pengembangan bawang putih,” katanya.

Komitmen pendampingan kepada petani juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal para petani sejak proses penanaman, pemeliharaan hingga masa panen agar program pengembangan bawang putih memberikan hasil maksimal.

Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meminimalkan berbagai kendala teknis yang berpotensi memengaruhi hasil panen.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pengembangan bawang putih di Kabupaten Samosir diharapkan terus berkembang sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

Program ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian.

Dengan dukungan pemerintah, pendampingan yang berkelanjutan, serta komitmen kelompok tani dalam mengelola bantuan secara optimal, Kabupaten Samosir diharapkan mampu menjadi salah satu sentra pengembangan bawang putih di Sumatera Utara dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan Indonesia.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali ditegaskan dalam acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0210/Tapanuli Utara yang berlangsung di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (23/7/2026).

Dalam momentum tersebut, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST berharap pergantian kepemimpinan di Kodim 0210/Tapanuli Utara semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan Danau Toba yang menjadi salah satu kawasan strategis nasional.

Acara pisah sambut ini menandai serah terima kepemimpinan dari Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han. kepada Letkol Arm. Kiky Hardian, S.Sos. Letkol Kav. Ronald Tampubolon selanjutnya mendapat amanah baru sebagai Waasrendam I/Bukit Barisan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Samosir, di antaranya Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan dan Kajari Samosir Satria Irawan, SH, MH, bersama unsur pemerintah daerah dari empat kabupaten yang berada dalam wilayah teritorial Kodim 0210/Tapanuli Utara, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh keakraban. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antarlembaga sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan berbagai program pemerintahan, pembangunan, hingga menjaga stabilitas keamanan di wilayah.

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Letkol Kav. Ronald Tampubolon atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Dandim 0210/Tapanuli Utara.

Ia menilai, berbagai bentuk kerja sama yang terjalin selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan berbagai persoalan di daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han. atas pelantikan sebagai Waasrendam Kodam I/Bukit Barisan. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta pengayoman yang telah diberikan, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Samosir. Semoga semakin sukses di tempat tugas yang baru dan tali silaturahmi yang telah terjalin tetap berlanjut,” ujar Vandiko.

Bupati juga memberikan ucapan selamat datang kepada Letkol Arm. Kiky Hardian sebagai Dandim 0210/Tapanuli Utara yang baru.

Menurut Vandiko, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung percepatan pembangunan, terutama di kawasan Danau Toba yang memiliki banyak potensi strategis.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal.

“Selamat datang kepada Bapak Letkol Arm. Kiky Hardian, S.Sos. di Kodim 0210/Tapanuli Utara. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Kami berharap sinergi yang telah terjalin selama ini semakin solid. Kawasan Danau Toba memiliki banyak program strategis dan potensi besar untuk meraih berbagai prestasi. Kami berharap komunikasi dan kolaborasi yang baik terus terjalin sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Letkol Kav. Ronald Tampubolon mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, serta masyarakat di wilayah Bona Pasogit yang telah memberikan dukungan selama dirinya bertugas sekitar satu tahun dua bulan.

Ia mengaku memperoleh banyak pengalaman berharga, khususnya dalam mengenal budaya Batak serta membangun kerja sama dengan empat pemerintah kabupaten di wilayah teritorial Kodim 0210/Tapanuli Utara.

Menurut Ronald, salah satu pengalaman yang paling membekas selama bertugas adalah keterlibatannya dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana banjir bandang. Baginya, kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Banyak hal berharga yang saya pelajari, khususnya mengenai kearifan budaya Batak. Kolaborasi bersama empat kabupaten berjalan sangat baik. Saya memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan maupun kesalahan. Pengalaman membantu masyarakat, khususnya saat penanganan bencana banjir bandang, menjadi kenangan yang sangat berkesan. Mohon doa restu agar kami dapat menjalankan amanah baru di Kodam I/Bukit Barisan dengan baik,” ungkap Ronald.

Pada kesempatan yang sama, Letkol Arm. Kiky Hardian menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan seluruh jajaran Forkopimda dan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada pendahulunya atas jabatan baru yang diemban sebagai Waasrendam I/Bukit Barisan.

Menurutnya, soliditas yang telah dibangun selama ini merupakan modal utama dalam melanjutkan berbagai tugas pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0210/Tapanuli Utara.

Karena itu, dirinya berkomitmen menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan seluruh unsur Forkopimda di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kolaborasi yang baik, menurutnya, akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI di wilayah sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 0210/Tapanuli Utara ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari dinamika organisasi TNI, tetapi juga semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, menjaga kondusivitas daerah, serta mengawal berbagai program pembangunan di kawasan Danau Toba.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Samosir turut didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Golfried Harianja serta Kabid IKP Dinas Kominfo Togarma Naibaho.

Dengan semangat kolaborasi yang terus terjaga antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai program strategis di kawasan Danau Toba dapat berjalan lebih efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di empat kabupaten wilayah teritorial Kodim 0210/Tapanuli Utara.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Di tengah semakin kuatnya persaingan destinasi wisata nasional dan internasional, kawasan Danau Toba membutuhkan terobosan yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga kekuatan budaya sebagai identitas utama. Komitmen itulah yang kembali ditegaskan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom saat menghadiri Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta yang digagas Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) di Gedung Serba Guna Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (11/7/2026).

Kehadiran Bupati Samosir bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Momentum tersebut menjadi simbol dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap upaya pelestarian seni dan budaya Batak yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat kawasan Danau Toba.

Dalam pandangan Pemerintah Kabupaten Samosir, seni budaya bukan hanya warisan leluhur yang harus dijaga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi kreatif, pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta menjadi bukti bahwa seni budaya Batak masih memiliki daya tarik yang kuat. Melalui pertunjukan tersebut, masyarakat diajak kembali mengenal nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur sekaligus melihat peluang ekonomi yang dapat tumbuh dari sektor kreatif berbasis budaya.

Dalam sambutannya, Bupati Vandiko Timotius Gultom menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, yang hadir langsung bersama masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan seni dan budaya tersebut.

Menurut Vandiko, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembangunan opera house atau gedung pertunjukan seni budaya berskala besar yang dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba.

Ia menilai keberadaan opera house akan memberikan ruang yang lebih luas bagi para seniman, budayawan, musisi, dan pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka secara berkelanjutan.

“Sudah saatnya Danau Toba memiliki opera house sebagai pusat pertunjukan seni dan budaya sehingga para pelaku ekonomi kreatif memiliki ruang untuk menampilkan karya secara berkelanjutan,” ujar Vandiko.

Gagasan tersebut dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan arah pembangunan pariwisata modern. Banyak negara maju berhasil menjadikan pusat pertunjukan seni sebagai magnet wisata yang mampu mendatangkan wisatawan sepanjang tahun. Kehadiran fasilitas serupa di kawasan Danau Toba diyakini dapat memperkuat posisi destinasi super prioritas tersebut sebagai pusat wisata budaya kelas dunia.

Lebih dari sekadar gedung pertunjukan, opera house yang diharapkan hadir di Danau Toba dapat menjadi ruang kolaborasi berbagai subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari seni pertunjukan, musik, kuliner, kriya, fesyen, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berkembang secara terpadu.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku seni, tetapi juga masyarakat luas yang memperoleh peluang ekonomi baru dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

Pada kesempatan itu, Bupati Vandiko juga memberikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Komisi VII, Lamhot Sinaga, yang telah menginisiasi terselenggaranya Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai strategis dalam membangkitkan kembali semangat pelestarian budaya Batak sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba.

Ia berharap Tona Sian Huta tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di seluruh kabupaten kawasan Danau Toba. Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Lamhot Sinaga menegaskan bahwa Opera Batak merupakan aset budaya yang sangat berharga dan harus diselamatkan dari ancaman kepunahan.

Ia mengungkapkan bahwa selama lebih dari empat dekade terakhir, pertunjukan seni budaya Batak semakin jarang dipentaskan. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi upaya pelestarian budaya di tengah derasnya arus modernisasi.

Menurut Lamhot, masyarakat di kawasan Danau Toba sebenarnya memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, dan seni budaya. Oleh karena itu, kebangkitan kembali Opera Batak menjadi langkah penting untuk menghidupkan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya leluhur.

Selain itu, pertunjukan budaya juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Batak kepada generasi muda sekaligus kepada masyarakat internasional.

Mengusung tema “Dari Danau Toba untuk Dunia”, pagelaran tersebut membawa semangat besar untuk menjadikan budaya Batak sebagai bagian dari kekuatan Indonesia di panggung global.

Tema tersebut sekaligus mencerminkan harapan agar ekonomi kreatif mampu menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten kawasan Danau Toba.

Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya. Ia menilai Sumatera Utara, khususnya kawasan Danau Toba, memiliki akar budaya yang kuat serta potensi ekonomi kreatif yang sangat besar.

Namun demikian, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas seni, pelaku UMKM, pelaku pariwisata, dan masyarakat.

Menurut Menteri Ekraf, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif. Dibutuhkan kerja sama yang berkelanjutan agar berbagai subsektor kreatif dapat tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta yang dinilai mampu menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif.

Kegiatan tersebut juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan subsektor seni pertunjukan, musik, kuliner, fesyen, UMKM, pariwisata, hingga ekonomi kreatif nasional secara lebih luas.

Komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui dukungan terhadap pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi sinyal positif bagi masa depan Danau Toba. Ketika budaya ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menjaga identitas dan kebanggaan masyarakat lokal.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, gagasan pembangunan opera house serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi langkah strategis untuk membawa Danau Toba semakin dikenal dunia. Di saat yang sama, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui sektor pariwisata dan industri kreatif yang tumbuh berkelanjutan.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Kebudayaan kembali membuktikan perannya sebagai perekat persatuan bangsa. Hal itu tergambar dalam pertemuan hangat antara Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk dengan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa di kawasan wisata Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sabtu (4/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di sela pelaksanaan Samosir Music International itu bukan sekadar jamuan silaturahmi. Di balik suasana penuh keakraban, kedua daerah yang dipisahkan ribuan kilometer tersebut membuka ruang dialog mengenai peluang kerja sama di bidang kebudayaan, pariwisata, hingga pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi budaya dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan antardaerah sekaligus memperkokoh semangat persatuan Indonesia.

Malam di Tuktuk Siadong terasa berbeda. Ribuan masyarakat dan wisatawan yang menikmati pertunjukan musik internasasional tidak hanya disuguhi hiburan, tetapi juga menyaksikan lahirnya simbol persaudaraan antara Kabupaten Samosir dan Provinsi Papua Selatan.

Di tengah suasana hangat itu, Bupati Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyematkan ulos kepada Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa.

Dalam tradisi masyarakat Batak, ulos bukan sekadar kain adat. Ulos merupakan simbol kasih sayang, penghormatan, doa, sekaligus harapan agar hubungan persaudaraan terus terjalin dengan baik.

Prosesi sederhana tersebut menjadi lambang eratnya hubungan antardaerah yang dibangun melalui penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Nusantara.

Pertemuan itu juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Cahyo Agung Dwi Arianto, Sanggar Serapuh asuhan Pastor Fanumbi, serta Tober Band pimpinan Joko Juniar yang turut memeriahkan rangkaian kegiatan budaya tersebut.

Kelanjutan Hubungan Budaya yang Telah Terjalin

Kehadiran Wakil Gubernur Papua Selatan di Kabupaten Samosir bukanlah pertemuan yang terjadi tanpa proses. Hubungan kedua daerah telah terbangun melalui berbagai agenda pertukaran seni dan budaya.

Sebelumnya, Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Papua Selatan sukses tampil dalam Geotourism Festival 2026, memukau masyarakat maupun wisatawan yang hadir di kawasan Danau Toba.

Partisipasi tersebut kembali berlanjut dalam ajang Samosir Music International, memperkuat komitmen kedua daerah untuk terus menjaga hubungan baik melalui aktivitas kebudayaan.

Keberlanjutan kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa budaya mampu menjadi media komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan antardaerah tanpa dibatasi oleh jarak geografis.

Budaya Menjadi Bahasa Universal

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan bahwa kebudayaan merupakan bahasa universal yang mampu mempertemukan seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahasa, maupun wilayah asal.

Ia mengaku merasa terhormat atas kunjungan Wakil Gubernur Papua Selatan ke Kabupaten Samosir.

«”Kami merasa terhormat atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur Papua Selatan di Kabupaten Samosir. Ini bukan sekadar kunjungan, tetapi menjadi langkah awal mempererat persaudaraan dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Samosir dan Papua Selatan,” ujar Vandiko.»

Menurutnya, pembangunan hubungan antardaerah tidak harus selalu diawali oleh kerja sama ekonomi. Kebudayaan justru dapat menjadi fondasi yang lebih kuat karena mampu menumbuhkan rasa saling mengenal, saling menghargai, serta membangun kepercayaan.

«”Budaya adalah jembatan pemersatu Indonesia. Ketika kita saling mengenal budaya masing-masing, maka rasa saling memiliki akan tumbuh. Dari situlah lahir kepercayaan, kolaborasi, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat. Samosir selalu terbuka menjadi rumah bagi seluruh budaya Nusantara,” tambahnya.»

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menjadikan budaya sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Diplomasi Budaya Perkuat Pariwisata Daerah

Selain mempererat hubungan antardaerah, pertemuan tersebut juga memperlihatkan bagaimana budaya dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat sektor pariwisata.

Melalui berbagai agenda budaya berskala nasional maupun internasional, Kabupaten Samosir terus memperkenalkan kekayaan tradisi Batak kepada masyarakat luas sekaligus membuka ruang bagi hadirnya budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat citra Samosir sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam Danau Toba, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya yang autentik bagi wisatawan.

Kolaborasi lintas budaya juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari pertukaran kesenian, promosi destinasi wisata, hingga pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal.

Apresiasi untuk Papua Selatan

Vandiko turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang secara konsisten mendukung berbagai kegiatan pertukaran seni dan budaya.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan nasional melalui jalur kebudayaan.

Di bawah kepemimpinan Vandiko T. Gultom dan Ariston Tua Sidauruk, Kabupaten Samosir terus mendorong berbagai kegiatan budaya sebagai sarana memperluas jejaring antardaerah.

Langkah tersebut tidak hanya memperkuat posisi Samosir sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen daerah dalam membangun kolaborasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Persaudaraan dari Tepian Danau Toba

Pertemuan hangat di Tuktuk Siadong menjadi pesan bahwa semangat persatuan Indonesia dapat terus dirawat melalui budaya.

Ulos yang disematkan kepada Wakil Gubernur Papua Selatan bukan hanya simbol penghormatan kepada tamu, tetapi juga menjadi lambang persahabatan, rasa saling menghargai, dan harapan agar hubungan antara Kabupaten Samosir dan Provinsi Papua Selatan semakin erat pada masa mendatang.

Melalui kebudayaan, ruang dialog antardaerah dapat terus terbuka. Dari sinilah kolaborasi di bidang pariwisata, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat memiliki peluang untuk berkembang lebih luas.

Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa kebudayaan tetap memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia yang harmonis. Dari tepian Danau Toba, semangat persaudaraan terus dirawat sebagai fondasi menuju kemajuan bersama, sekaligus memperkuat posisi Samosir sebagai daerah yang terbuka terhadap kolaborasi dan keberagaman budaya Nusantara.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Samosir, POJOKREDAKSI.COM – Vandiko T. Gultom selaku bupati Samosir bersama Kadis Kesehatan Dina Hutapea, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kepala RSUD dr. Hadrianus Sinaga, Iwan H. Sihaloho menyampaikan usulan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Samosir kepada Menteri Kesehatan RI. Kehadiran Bupati Samosir disambut langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di ruang rapat Kemenkes Jakarta, 14/01/2026.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom menyampaikan usulan sebesar Rp. 416.710.951.000,-(empat ratus enam belas milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Usulan tersebut terdiri dari pembangunan laboratorium masyarakat samosir, pengadaan EKG untuk 13 puskesmas, pembangunan puskesmas baru beserta sarana pendukungnya, pembelian dental unit, pengadaan IPAL, Pengadaan Ambulance, relokasi dan pengembangan RSUD Hadrianus Sinaga beserta sarana pendukungnya, pengadaan peralatan kesehatan layanan jantung, THT, anatomi, gigi mulut, Forensik, radiologi, dan pengadaan peralatan kesehatan peningkatan tipe C ke tipe B serta pembangunan gedung hemodialisis, rawat inap beserta sarana pendukungnya.

Usulan kepada Menteri Kesehatan RI didasari suatu perubahan yang sangat mendasar untuk peningkatan pelayanan kesehatan apalagi Kabupaten Samosir masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan harapan setiap masyarakat baik warga Kabupaten Samosir maupun wisatawan dapat terlayani dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom berharap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat mengambil peranan penting di bidang kesehatan yang kini ide dan gagasan besar itu telah dipersiapkan.
Proposal usulan tersebut diserahkan Bupati Samosir kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya Danau Toba menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas, diikuti dengan pembangunan Kabupaten Samosir di berbagai spot wisata baru, serta pemugaran spot-spot wisata yang lama, atensi publik datang berkunjung ke Kabupaten Samosir meningkat pesat.
“Oleh karena itu dalam mengangkat pemenuhan sarana kesehatan, kami berharap kontribusi dari Kementerian Kesehatan untuk menaikkan daya dukung fasilitas kesehatan yang sudah ada saat ini, terutama menstimulus kunjungan riil wisata dalam bentuk layanan kesehatan dengan menyandingkan sistem layanan medis dengan layanan kesehatan bernuansa wisata, “ucap Bupati Samosir.

Dengan usulan tersebut, Bupati Samosir berharap Kemenkes dapat merealisasikan pembangunan puskesmas baru serta meningkatkan status RSUD dr Hadrianus Sinaga menjadi type B, sehingga dapat menjadi Rumah Sakit Rujukan kawasan Danau Toba. Bupati juga mengucapkan banyak terimaksih kepada Bapak Menteri Kesehatan karena telah banyak memberi bantuan kepada kabupaten Samosir.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Samosir, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Samosir mulai menyalurkan program subsidi bunga kredit 0 persen bagi pelaku usaha mikro. Penyaluran perdana dilakukan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom kepada belasan pelaku usaha pada acara yang berlangsung di Water Front City Pangururan. Minggu, (8/12/2025) lalu.

Program kredit tanpa bunga bagi usaha mikro ini menjadi salah satu prioritas Pemkab Samosir untuk mendorong kebangkitan UMKM dan memperluas akses permodalan. Skema kredit yang bekerja sama dengan Bank Sumut itu menyediakan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta dengan tenor pembayaran pokok selama 24 bulan. Seluruh beban bunga 2,6 persen per tahun ditanggung APBD Kabupaten Samosir.

Bupati Vandiko menyatakan, program ini merupakan realisasi visi dan misi pembangunan Samosir yang mencakup peningkatan daya saing UMKM serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Apa yang kami janjikan saat kontestasi politik lalu hari ini kami realisasikan. Pelaku usaha mikro kini bisa memperoleh modal dengan bunga nol persen, mudah dan dapat diakses langsung,” ujar Vandiko.

Vandiko menyebut, program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Utara dan telah dipresentasikan kepada kepala daerah se-Sumut.
“Samosir menjadi daerah pertama di Sumut yang menjalankan program bunga nol persen. Beberapa kabupaten/kota lain sudah berkonsultasi ke Bank Sumut untuk menerapkan hal serupa,” katanya.

Saat ini, 50 pelaku usaha dinyatakan lolos proses penyaringan dan sudah menerima pencairan. Bupati Samosir menargetkan jumlah penerima terus bertambah seiring pendampingan dan pelatihan yang sudah diberikan sebelumnya.

“Pemasaran memang penting, tetapi akses permodalan adalah yang utama. Pokok pinjaman ditanggung pelaku usaha dan bunganya dibayar pemerintah daerah,” jelas Vandiko.

Ia juga meminta Bank Sumut mempertimbangkan peningkatan batas plafon pinjaman ke depan. “Jika nominal kredit bisa lebih besar, saya yakin daerah lain akan semakin tertarik menjalankannya,” tambahnya.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari legislatif.

“Janji politik terlaksana dengan baik. Ini inovasi pemerintah daerah yang patut diapresiasi,” ujarnya.

DPRD disebut telah menyetujui alokasi anggaran subsidi bunga untuk tahun mendatang. Nasip bahkan menilai plafon pinjaman idealnya dapat mencapai Rp100 juta jika memungkinkan. Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sumut membantu menyelesaikan kendala BI checking bagi masyarakat yang terkena sanksi akibat ketidaktahuan.

Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan OJK Sumut, Reza Leonhard, mengingatkan para pelaku usaha agar berhati-hati terhadap potensi kejahatan di sektor keuangan, termasuk investasi ilegal, pinjaman online, hingga pencurian data pribadi.

“Kami mengajak masyarakat selalu memeriksa legalitas penyedia layanan keuangan sebelum berinvestasi,” kata Reza.

Sementara itu, PLS Divisi Ritel Bank Sumut, M. Zulham Bispo, menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Bank Sumut menggunakan skema kredit mikro Sumut Berkah dengan plafon Rp15 juta dan tenor dua tahun.
“Debitur hanya membayar pokok. Ini program pertama di Sumut dan kami berharap dapat menjadi model bagi daerah lain,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi, NakerPerindag Samosir, Rista Sitanggang, melaporkan bahwa 482 data pelaku usaha telah disampaikan kepada Bank Sumut. Dari jumlah itu, 50 sudah cair, 286 masih dalam proses verifikasi, dan sisanya menunggu kelengkapan data.

Salah satu penerima manfaat, Beni Silalahi, menyampaikan bahwa kredit tanpa bunga ini sangat membantu mengembangkan usaha keripik pisang yang ia miliki.

“Saya membeli perajang pisang sehingga produksi bisa naik sampai 70 tandan per minggu. Sebelumnya saya tidak punya modal dan aset. Program ini memberi harapan bagi kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Asisten II Sekda Samosir, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan perwakilan Bank Sumut M. Zulham Bispo Pelaksana Pemimpin Divisi Ritel Bank Sumut dan Adi Nixon Marbun Pemimpin Cabang Bank Sumut Cabang Pangururan.

(Komsam/Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G