DELI SERDANG, POJOKREDAKSI.COM – Perselisihan hubungan industrial di PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum pekerja, Epipanias Purba, SH, dari Kantor Hukum (Law Office) Pamajalniaji & Partners, mengungkap sejumlah dugaan persoalan hukum terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebebasan berserikat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persoalan tersebut mencuat dalam pendampingan hukum terhadap Jeki Wijaya, salah seorang buruh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang disebut mengalami PHK. Menurut Epipanias, pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diperiksa oleh instansi berwenang, termasuk dugaan cacat prosedur dalam pengesahan PKB serta dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat terkait.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dan penilaian dari pihak kuasa hukum. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh lembaga yang berwenang.

Kuasa Hukum Soroti Pengesahan PKB

Epipanias Purba mengatakan pihaknya menemukan persoalan dalam dokumen Surat Keputusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pengesahan PKB di perusahaan tersebut.

Menurut dia, terdapat dugaan cacat prosedur dan aturan dalam proses pengesahan PKB. Meski demikian, PKB tersebut tetap disahkan oleh mantan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Norma Siagian, SE, M.AP.

“Kendati cacat prosedur dan aturan, PKB itu tetap disahkan oleh mantan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang Norma Siagian. Kami menduga pejabat terkait menyalahgunakan wewenang, menerima gratifikasi dari pihak perusahaan,” ujar Epipanias.

Tuduhan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan kuasa hukum. Untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum, termasuk gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan, diperlukan pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan.

Secara normatif, persoalan PKB memang berkaitan erat dengan hubungan industrial dan posisi serikat pekerja dalam proses perundingan. Peraturan mengenai pembuatan dan pendaftaran PKB juga mengatur keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial.

Persoalan Struktur Serikat Pekerja

Selain pengesahan PKB, kuasa hukum juga mempersoalkan struktur kepengurusan organisasi pekerja yang disebut sebagai Serikat Pekerja Deli Bersatu MDI atau SPDB.

Epipanias menilai terdapat persoalan independensi dalam struktur organisasi tersebut. Hal itu, menurutnya, terlihat dari sejumlah posisi dalam kepengurusan yang disebut ditempati oleh jajaran manajemen perusahaan maupun anak perusahaan.

Ia menyebut JUMADI sebagai Direktur PT Berjaya Dynamics Indonesia Tbk yang disebut sebagai anak perusahaan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. Kemudian IRAWAN disebut sebagai Manager PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, sementara Cahaya Dewi Boru Surbakti disebut sebagai Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

“Dari bagan kepengurusan, kita melihat ada kecacatan. Yaitu di posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dijabat langsung oleh jajaran top management perusahaan dan anak perusahaan,” kata Epipanias.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dipersoalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

UU Nomor 21 Tahun 2000 pada prinsipnya menjamin pekerja atau buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Karena itu, tudingan mengenai struktur kepengurusan tersebut menjadi bagian yang perlu diverifikasi berdasarkan dokumen organisasi, status kepengurusan, ketentuan internal serikat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potongan Gaji dan Iuran Koperasi Dipersoalkan

Kuasa hukum juga menyoroti isi PKB yang menurutnya merugikan pekerja. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah adanya potongan dari slip gaji pekerja yang dikaitkan dengan iuran koperasi.

Epipanias menyebut sekitar 2.534 pekerja dikenakan potongan Rp20.000 setiap bulan untuk iuran Koperasi SPDB. Berdasarkan perhitungannya, nilai potongan tersebut mencapai sekitar Rp608,16 juta per tahun.

“Adanya pemotongan upah pekerja/buruh sekitar 2.534 dipotong Rp20.000/bulan untuk iuran Koperasi SPDB yang mencapai Rp608,16 juta/tahun yang dikelola oleh top management,” tegasnya.

Kuasa hukum menilai ketentuan tersebut tidak semestinya dimasukkan ke dalam PKB karena menurutnya tidak berkaitan langsung dengan hubungan kerja.

Persoalan mengenai pemotongan upah tentu perlu dilihat berdasarkan dasar persetujuan, mekanisme pemotongan, tujuan penggunaan dana, serta dokumen yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan. Karena itu, pemeriksaan terhadap slip gaji, PKB, dokumen koperasi dan persetujuan pekerja menjadi penting untuk memastikan duduk perkara.

Klausul PHK Karena Bergabung dengan Serikat Lain

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah ketentuan dalam PKB yang menurut kuasa hukum dapat menjadi dasar PHK terhadap pekerja yang bergabung dengan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh lainnya.

Epipanias mengutip Bab XIII Pasal 53 Huruf (K) PKB yang berbunyi, “Karyawan yang sudah mendaftar sebagai anggota Serikat Pekerja Deli Bersatu MDI terbukti bergabung dengan organisasi Serikat Pekerja/Buruh lainnya”, dapat dikenai PHK dengan alasan pelanggaran yang dikategorikan bersifat mendesak.

Menurut Epipanias, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat.

UU Nomor 21 Tahun 2000 secara eksplisit mengatur perlindungan hak berorganisasi. Pasal 28 melarang pihak mana pun menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja, menjadi atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota, maupun menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja. Larangan tersebut mencakup tindakan seperti PHK, pemberhentian sementara, penurunan jabatan, mutasi, pengurangan upah, intimidasi, dan kampanye anti-serikat.

Dengan demikian, substansi klausul yang dipersoalkan tersebut perlu diuji berdasarkan keseluruhan PKB dan fakta penerapannya, bukan hanya berdasarkan bunyi satu pasal.

PHK Jeki Wijaya Dipersoalkan

Dalam kasus yang sedang didampingi, Epipanias juga mempersoalkan PHK terhadap kliennya, Jeki Wijaya.

Menurut dia, PHK tersebut dilakukan tanpa melalui proses perundingan terlebih dahulu sebagaimana mekanisme yang disebut tercantum dalam PKB perusahaan.

“PHK sepihak sudah sering terjadi yang penyelesaiannya tanpa dilakukan perundingan terlebih dahulu, dan yang paling miris pembelaan serikat terhadap anggotanya termasuk kepada klien kami Jeki Wijaya, di-PHK tanpa penetapan dari lembaga PHI sebagaimana diatur dalam PKB perusahaan Pasal 46 angka (1), (2) tentang prosedur PHK,” ujar Epipanias.

Ia mengatakan Pasal 46 angka (1) PKB mewajibkan adanya proses perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak pengusaha sebelum PHK dilakukan.

Menurutnya, tindakan PHK tanpa mekanisme tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, mekanisme PHK tidak hanya berkaitan dengan keputusan sepihak perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang tercatat dalam basis data JDIH BPK menegaskan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, antara lain bahwa perundingan bipartit dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk melalui tahapan perundingan bipartit sebelum mekanisme penyelesaian berikutnya ditempuh.

Kuasa Hukum Tempuh Jalur Pengaduan

Atas berbagai persoalan tersebut, Epipanias mengatakan pihaknya telah menyampaikan penuntutan atau pengaduan hukum kepada Inspektorat dan instansi terkait.

“Kami selaku kuasa hukum mendesak Inspektorat Pemkab Deli Serdang mengusut tuntas dugaan gratifikasi ini, membatalkan PKB yang merugikan, serta menghentikan PHK sepihak demi melindungi sekitar 2.543 pekerja lainnya,” kata Epipanias.

Langkah tersebut kini menjadi bagian dari upaya kuasa hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang mereka temukan.

Di sisi lain, seluruh dugaan mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, pelanggaran kebebasan berserikat maupun pelanggaran prosedur PHK tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan lembaga berwenang.

Perselisihan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut satu kasus PHK, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan PKB, independensi serikat pekerja, mekanisme pemotongan upah, serta penerapan prosedur PHK di lingkungan perusahaan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen PKB, proses pengesahannya, struktur organisasi serikat, dasar pemotongan upah serta dokumen PHK menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara tersebut.

Hingga tahap penyelesaian, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan agar setiap tudingan dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Menindaklanjuti pertemuan diskusi pada bulan Agustus lalu, Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Utusan Daerah Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, M.SP melakukan kunjungan kerja ke wilayah adat rakyat penunggu BPRPI di Pasar IV Barat Dusun IX Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada Jum’at Siang 24/10/2025, untuk melihat langsung kondisi masyarakat rakyat penunggu.

Kunjungan dimulai dengan melihat kondisi beberapa fasilitas umum dan rumah ibadah yang ada di wilayah adat rakyat penunggu pasar III IV dan V Desa Sampali, di awali dengan melihat kondisi Mesjid Jami’ Ulayat dan menunaikan ibadah Sholat Jum’at berjama’ah, dengan Khotib Jum’at langsung di bawakan oleh KH Muhammad Nuh M.SP

Usai melaksanakan Sholat Jum’at KH Muhammad Nuh dan tim didampingi Pengurus BPRPI Kampung Tanjung Mulia dan perwakilan tokoh masyarakat adat rakyat penunggu mengunjungi Balai Adat Afnawi Nuh, Yayasan Pendidikan Cerdas Mandiri, Wihara Hien Huat Tien, Gereja HKBP Parsaoran Nauli, Gereja ONKP Indonesia, Mesjid Ar – ridho Afnawi Nuh, Mesjid Al – Muhajjirin.

Dan disambut langsung oleh Ketua BPRPI Kampung Tanjung Mulia, berserta pengurus BKM, pengurus Wihara, pengurus Gereja, dan berinteraksi langsung antara pengurus BKM, pengurus Wihara, pengurus Gereja dengan KH Muhammad Nuh M.SP selaku Anggota DPD RI Dapil Sumut.

Setelah mengunjungi beberapa fasilitas umum dan rumah ibadah yang ada, KH. Muhammad Nuh M.SP dan tim beserta Pengurus BPRPI Kampung Tanjung Mulia bersama tokoh masyarakat adat rakyat penunggu melaksanakan makan siang bersama, tampak suasana penuh kebersamaan dan kerakyatan karena tempat makan nya di warung usaha kecil masyarakat adat rakyat penunggu.

Setelah selesai makan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan dialog, antara masyarakat adat rakyat penunggu dengan KH Muhammad Nuh M.SP selaku Anggota DPD RI.

Berdasarkan pantauan tim awak media ini, hadir dalam kunjungan tersebut Dewan Pembina Forum Buruh Madani Indonesia Ustadz Syahrul Idrus, dan beliau juga memandu acara dialog dan diskusi tersebut antara Masyarakat Adat Rakyat Penunggu BPRPI Kampung Tanjung Mulia dengan KH Muhammad Nuh M.SP.

Syahruddin Ketua BPRPI Kampung Tanjung dalam sambutannya menyampaikan Aspirasi masyarakat adat rakyat penunggu bagaimana tentang legalitas hak-hak masyarakat adat dan perlindungan hukum. “Mohon kepada Bapak KH Muhammad Nuh supaya bisa di teruskan kepada pemerintah pusat tentang perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat adat rakyat penunggu yang sudah melalui proses hukum sebelumnya” , ungkap nya.

Dalam tanggapan nya KH Muhammad Nuh M.SP selaku Anggota DPD RI akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah dan DPR, “Aspirasi ini akan kita diskusikan di tingkat DPD RI dan akan diteruskan ke kawan – kawan yang membidangi di DPR RI dan disampaikan kepada pemerintah pusat, supaya mendapatkan suatu keputusan yang bijaksana dan berkeadilan” , jelas nya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap dan tuntutan Oleh Faisal Siregar sebagai Wali warga masyarakat adat rakyat penunggu dan penyerahan berkas oleh Ketua BPRPI Kampung Tanjung Mulia Syahruddin kepada Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh M.SP.

Saat ditemui media ini usai acara Syahrul Idrus sebagai Dewan Pembina Forum Buruh Madani Indonesia menyatakan bahwa persoalan agraria di Sumatera Utara ini cukup besar dan saat ini oknum-oknum yang terlibat dalam praktek mafia tanah sedang menjalani proses hukum di kejaksaan tinggi Sumatera Utara, Namun bagi masyarakat sebenarnya adalah tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat itu, dan kepastian hukum atas lahan yang diduduki, saya pikir itu ya” tegas nya.

Berkesempatan hadir dalam pertemuan tersebut beberapa Organisasi Jaringan, Tokoh Ulama Ustadz Amsal, Ketua DPW SB Kharisma Sumut Awaluddin Pane, Korwil Speed Sumut Nanang Suliadi, PPMI MADANI dan beberapa perwakilan dari masyarakat adat rakyat penunggu diantaranya Pengurus BKM, Pengurus Gereja, Pengurus Wihara yang berdiri di atas tanah Ulayat masyarakat adat rakyat penunggu BPRPI Kampung Tanjung Mulia.

Diakhir kunjungan tersebut di Mesjid Al Muhajjirin yang berdiri di atas tanah Ulayat BPRPI Jln.Perjuangan Dusun XXIV Desa Sampali, dan ditutup dengan Do’a Bersama yang dibawakan oleh Ketua BKM Al-Muhajjirin Ustadz Nulin.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Seratusan Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Deli Serdang menggelar Aksi Unjuk Rasa Damai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65, Senin (27/9).

Aksi ini sendiri digelar di kantor ATR/BPN Deli Serdang dan kantor Bupati Deli Serdang.

Dalam aksi tersebut, para petani membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria yang masih berlangsung, khususnya di Desa Damak Maliho dan Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Massa juga mendesak Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Deli Serdang sebagai langkah konkret pelaksanaan reforma agraria.

Selain itu, SPI menuntut agar tanah-tanah perkebunan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan meminta penghentian praktik kriminalisasi serta diskriminasi hukum terhadap petani.

Ketua SPI Deli Serdang Hermayanto menegaskan bahwa Hari Tani Nasional bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk menagih komitmen pemerintah dalam menjalankan reforma agraria sejati.

“Kami mendesak Pemerintah segera membentuk Tim GTRA dan menyelesaikan konflik agraria di Deli Serdang. Tanah untuk petani, bukan untuk korporasi,” ujarnya.

Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap secara bersama oleh perwakilan Pimpinan Petani yang diikuti Massa aksi. “Tanah untuk Petani, Reforma Agraria Sekarang Juga!”

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM — Sekretaris Matahari Pagi Indonesia (MPI) Kota Medan, M. Arif Fahrizal, ST, memimpin pelaksanaan kegiatan hash run sekaligus bakti sosial berupa pembagian donasi kepada warga dusun Sikabung-Kabung, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Minggu, (10/8/2025).

Acara berlangsung meriah sejak pagi. Para peserta mengikuti rute hash run yang melintasi perkampungan dan area pedesaan. Kegiatan berlanjut dengan penyerahan bantuan donasi kepada warga desa Suka Makmur sebagai penutup rangkaian acara.

Agenda ini menghadirkan kolaborasi antara Matahari Pagi Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dukungan penuh dari pihak desa menjadikan kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan hangat.

M. Arif Fahrizal, ST, menyampaikan harapan agar kegiatan serupa terus terlaksana secara berkelanjutan.

“Kami berharap acara yang kami adakan ini terus berkelanjutan, dan program ini menjadi program rutin sebagai bentuk konsistensi kami dalam peduli dengan masyarakat hingga ke pelosok negeri,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan misi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan bantuan dan perhatian pemerintah menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok.

“Melalui jaringan Matahari Pagi Indonesia, kami ingin memastikan program Bapak Presiden terwujud nyata, menuju Indonesia Cerah dan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Pembagian donasi kepada warga desa Suka Makmur Dusun 7 Sikabung-kabung di Mushola Al Gino yang menjadi bagian dari menutup rangkaian kegiatan.

Antusiasme warga, dukungan tokoh masyarakat, dan semangat kebersamaan menjadi bukti bahwa sinergi antara organisasi sosial dan masyarakat mampu menghadirkan manfaat nyata bagi semua pihak.

(Novri Ispa)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Hariyanto Saragih Terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Petani Deli Serdang (DPC SPI DS) ia menegaskan Komitmen terhadap Koperasi Petani, Reforma Agraria, dan Kedaulatan Pangan Bangun Purba, 5 Juli 2025.

Dalam musyawarah cabang yang berlangsung penuh semangat dan partisipasi dari berbagai basis di kabupaten Deli serdang, Bapak Hariyanto Saragih resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Deli Serdang untuk masa bakti mendatang. Pemilihan ini tidak hanya menjadi momen konsolidasi organisasi, namun juga momentum politik penting dalam mempertegas arah perjuangan di tingkat akar rumput.

Dalam pidato pertamanya, Hariyanto Saragih menekankan tiga agenda utama yang akan menjadi prioritas DPC Deli Serdang ke depan: penguatan koperasi petani, reforma agraria sejati, dan pembangunan kedaulatan pangan dari desa.

“Kita tidak bisa terus membiarkan petani bergantung pada tengkulak, tanah dikuasai oleh korporasi, dan pangan dikuasai pasar impor. Sudah saatnya kita dorong koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat, dorong reforma agraria bukan hanya jadi wacana, dan tegakkan kedaulatan pangan dari desa untuk Indonesia,” tegas Hariyanto.

Hariyanto menyoroti pentingnya koperasi petani sebagai alat perjuangan ekonomi. Menurutnya, koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, tetapi wadah bersama untuk mengelola hasil panen, memperjuangkan harga yang adil, hingga menciptakan sistem distribusi dan logistik alternatif yang berpihak pada petani.

DPC Deli Serdang dibawah kepemimpinannya juga akan aktif dalam mendorong reforma agraria sejati. Hariyanto menyerukan agar kebijakan redistribusi lahan dan legalisasi aset benar-benar menyentuh petani kecil dan masyarakat adat, bukan malah menjadi instrumen legalisasi untuk korporasi.

“Kedaulatan pangan adalah jalan untuk memandirikan bangsa,” tegasnya. Hariyanto berkomitmen untuk memperkuat produksi pangan lokal, memperjuangkan akses petani terhadap benih unggul lokal, serta mengembangkan pertanian berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal.

Pemilihan Hariyanto Saragih sebagai Ketua DPC Deli Serdang diyakini akan membawa angin segar bagi gerakan rakyat di akar rumput. Kepemimpinannya diharapkan dapat menyatukan energi kolektif petani, buruh tani, perempuan desa, dan generasi muda dan kedaulatan rakyat.

(afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Shandy Hadrianus Saragi, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Deli Serdang, setelah dilantik pada Jumat, 4 Oktober 2024 di Balairung Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam.

“Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki akar kuat di Kabupaten Deli Serdang, kami memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Shandy.
“Momentum pelantikan ini menjadi titik awal bagi kami untuk lebih intensif dalam mengoptimalkan peran HMI dalam pembangunan Deli Serdang.”

Shandy memaparkan beberapa fokus utama HMI Cabang Deli Serdang dalam konteks pembangunan daerah:

1. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam forum Musrenbang.
2. Melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial.
3. Menginisiasi program-program pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
4. Mengadvokasi peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di Kabupaten Deli Serdang.
5. Mendorong implementasi konsep smart city yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Deli Serdang.

“Kami menyadari bahwa Deli Serdang memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, mencapai 74,36 pada tahun 2022, kami optimis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, Deli Serdang dapat mencapai kemajuan yang lebih pesat,” tambah Shandy.

HMI Cabang Deli Serdang juga berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan bahwa suara dan aspirasi generasi muda dapat tersampaikan dan menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.

Shandy mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda, untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Deli Serdang. “Pelantikan di Balairung Pemkab Deli Serdang ini menjadi simbol kedekatan dan sinergi antara HMI dengan pemerintah daerah. Mari kita wujudkan Deli Serdang yang maju, adil, dan sejahtera dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat,” pungkasnya.

(Novri D)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Memasuki akhir tahun 2024 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Anggota Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menyusun strategi perjuangan kenaikan upah untuk tahun 2025.

Walaupun disibukan dengan beberapa kegiatan di Organisasi maupun Pilkada, Dedi Heriawan yang merupakan Ketua SPAI FSPMI Deli Serdang yang juga merupakan Ketua EXCO Partai Buruh Deli Serdang juga tak lupa menyusun strategi untuk mencapai kebaikan upah yang signifikan khususnya untuk UMK Kabupaten Deli Serdang.

Ditemui di Kantornya, Dedi Heriawan mengatakan bahwa memperjuangkan Kenaikan Upah untuk buruh menjadi prioritas dalan rapat-rapat kerja akhir tahun.

“Kita sedang menyusun strategi kenaikan upah untuk tahun 2025″ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa kenaikan upah untuk tahun 2024 mempunyai tantangan yang berbeda dalam tahun-tahun sebelumnya karena yang mana juga memasuki tahun Politik seperti Pilkada.

“Perjuangan untuk kenaikan upah akan tetap dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah tentu dengan kekuatan sp/sb yang mendominasi dari perjuangan upah utk tahun 2025.
Tantangan terhadap pemerintah dan pengusaha adalah hal yg biasa di setiap tahun terkait kenaikan upah.
Butuh persiapan yang matang untuk membuat strategi supaya berjalan degan baik.
Apalagi di situasi pilkada saat ini adalah momen untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah” Urainya

Tambahnya, Dedi juga memaparkan kondisi yang terjadi dan dialami diakhir tahun dalam memasuki kenaikan upah tahun 2025.

“Kondisi Ekonomi saat ini di Kabupaten Deli Serdang terkait akan adanya kenaikan upah yang sudah di rasakan pekerja buruh di Deli Serdang dalam keadaan tidak stabilnya antara upah yang diterima dan daya beli saat ini sangat tidak sesuai.
Harapan saya adalah terkhusus kepada Pemerintah dan Pengusaha yang di Wakili oleh Apindo di setiap daerah selalu intens melakukan komunikasi terkait tentang kenaikan upah tahun 2025.
artinya Pemerintah dan terlebih instansi ketenagakerjaan harus melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak yang dulunya pernah jadi barometer untuk kenaikan upah bagi pekerja buruh di Kabupaten Deli Serdang” Tutupnya.

Sedangkan untuk besaran kenaikan upah Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 Dedi Heriawan memakili kepentingan buruh dan FSPMI Deli Serdang mematokan akan mengangkat issue kenaikan upah tahun 2025 sebesar 15%.

(afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Musik etnik Batak dan Melayu akan mengguncang panggung penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 di Stadion Utama Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumut, Jum’at (20/9/2024) petang.

Musisi asli Sumut Viky Sianipar dan grup musik Melayu Lebah Begantong akan berkolaborasi di gelaran terakhir PON 2024 itu.

Vokalis Lebah Beggantong Nazibulloh Lubis mengungkapkan rencana grup musiknya akan tampil dalam dua sesi, yakni pada sore hari pukul 16.00 WIB dengan durasi satu jam dan malam hari pukul 21.00 WIB. Pada malam hari, barulah Lebah Begantong akan berkolaborasi dengan Viky Sianipar dan semua artis yang hadir.

“Garapan musik Viky Sianipar tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan kami bisa menghibur para tamu undangan,” kata Nazibulloh di Medan, Sumut, Kamis (19/9) yang lalu.

Ia menyebutkan salah satu lagu yang nantinya akan mereka bawakan, yakni “Ikan Dalam Kolam”. Di tangan Viky Sianipar, menurut dia, irama Melayu yang dominan dalam lagu tersebut akan mendapatkan sentuhan lain yang membuatnya jadi lebih progresif. Lagu lainnya yang akan dibawakan, sambung dia, yaitu “Tanjung Katung”, yang bakal disajikan berselang-seling dengan pantun.

Nazib menuturkan pada acara penutupan nantinya, mereka akan mengenakan kostum panggung khusus berupa songket Melayu bernuansa hijau dan kuning keemasan, seirama dengan warna logo PON dan ciri khas Tanah Deli Kota Medan.

Dia pun mengaku bangga karena diberi kesempatan untuk terlibat dalam penutupan PON XXI 2024. Pasalnya, selain karena PON merupakan perhelatan nasional bergengsi, pada penutupan nanti grup musiknya akan tampil di hadapan puluhan ribu penonton dan sejumlah tokoh penting dan pejabat negara.

“Pendek kata, kami siap mengguncang panggung upacara penutupan PON XXI 2024,” ucap dia menambahkan.

Tak hanya akan dimeriahkan oleh Viky Sianipar dan Lebah Begantong, terdapat pula hiburan dari 1.200 penari yang akan membawakan tarian multietnis mewakili delapan suku di Sumut. Selain itu, ada pula penampilan dari sejumlah artis lokal maupun nasional lainnya.

PON Aceh-Sumut 2024 diselenggarakan pada 8-20 September, tapi sejumlah pertandingan sudah digelar sejak akhir Agustus. Sebanyak 65 cabang olahraga dipertandingkan dalam perhelatan di dua wilayah tersebut, yang diisi mulai dari cabang olahraga tradisional hingga modern.

Pembukaan PON XXI 2024 berlangsung pada Senin 9 September 2024 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. PON Aceh-Sumut 2024 menjadi edisi terbesar dalam sejarah karena melibatkan hampir 13.000 atlet dan 6.000 lebih ofisial. Selain itu, PON kali ini juga menjadi yang pertama dilaksanakan di dua provinsi sebagai tuan rumah.

(R1/nurhabibah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Deli Serdang, POJOKREDAKSI.COM – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 secara resmi berakhir dalam suasana yang penuh kemegahan di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat malam, 20 September 2024.

Penutupan ini menandai berakhirnya pesta olahraga terbesar di Indonesia, dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersiap menjadi tuan rumah PON XXII pada tahun 2028.

Prosesi penutupan berlangsung khidmat dengan acara penyerahan bendera PON sebagai simbol peralihan tuan rumah. Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, didampingi oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, menyerahkan bendera PON kepada Ketua KONI Pusat, Marciano Norman.

Selanjutnya, Marciano menyerahkan bendera tersebut kepada Pj Gubernur NTB, Hasan Hassanudin, yang didampingi oleh Ketua KONI NTB.

Di sisi lain, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, bersama Ketua KONI Sumut juga menyerahkan bendera kepada Ketua KONI Pusat, yang kemudian diserahkan kepada Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, didampingi oleh Ketua KONI NTT. Pengibaran bendera oleh perwakilan NTB dan NTT menjadi simbol kesiapan kedua provinsi tersebut untuk menyelenggarakan PON berikutnya.

Kemegahan serta Kemeriahan penutupan (Closing) Ceremony semakin terasa dengan berbagai pertunjukan seni kolosal yang menampilkan keanekaragaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Tarian tradisional dari Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, NTB, dan NTT menjadi bagian dari penampilan spektakuler tersebut. Tak ketinggalan, penyanyi Tri Vanita turut memeriahkan acara dengan lagu Ikan Nae di Pante, yang menggabungkan unsur tradisi dengan sentuhan modern.

Acara PON ke-XXI ini mencatat sejarah sebagai edisi terbesar yang pernah diselenggarakan, dengan melibatkan hampir 13.000 atlet dari seluruh penjuru Indonesia dan lebih dari 6.000 ofisial. Dalam klasemen akhir, Jawa Barat keluar sebagai juara umum setelah berhasil mengumpulkan 195 medali emas, 163 perak, dan 182 perunggu.

Sebagai tuan rumah, Provinsi Sumatera Utara berhasil menempati posisi keempat dengan raihan 79 medali emas, 59 perak, dan 116 perunggu, sementara Aceh menutup PON di posisi keenam dengan koleksi 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu.

Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Ia mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan PON pertama yang digelar di dua provinsi, sekaligus membuka babak baru untuk PON berikutnya di NTB dan NTT empat tahun mendatang.

(Nurhabibah/R1)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi momen bersejarah pada Senin, 9 September 2024, di Stadion Baharuddin Siregar, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam acara grand opening ini, dua atlet legenda Sumut, Syamsul Anwar dan Iwan Karo-karo, akan memimpin prosesi penyalaan api obor.

Syamsul Anwar Harahap, petinju ternama kelahiran Pematang Siantar, dan Iwan Karo-karo, pesepak bola legendaris yang meraih medali emas pada PON 1989, akan memegang peran penting dalam upacara tersebut. Prosesi ini akan dihubungkan dengan seremoni serupa di Aceh, menandai pembukaan PON XXI dengan penuh semangat dan antusiasme.

Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus menjelaskan dalam konferensi PERS di Media Center Utama, Jalan Pengadilan Medan, bahwa acara di Stadion Baharuddin Siregar akan mencakup tiga sesi utama sesuai dengan rundown dari Aceh. Acara ini meliputi sambutan dari Ketua KONI, Menteri Olahraga, dan Presiden RI terpilih, serta defile kontingen, penarikan undian, dan penampilan band nasional dan lokal.

Untuk mendukung transportasi menuju Stadion Baharuddin Siregar, Panitia Besar (PB) PON telah menyiapkan 12 shuttle bus, dengan empat bus pertama beroperasi dari Media Centre Utama di Hotel Santika Medan. Akses masuk stadion akan diatur dengan ID Card, undangan, kupon parkir, dan gelang yang juga berfungsi sebagai kupon lucky draw.

Ilyas juga mengingatkan agar media memanfaatkan fasilitas di media center utama dan venue yang tersedia. Sebanyak 20 media center utama akan tersebar di 38 venue di Sumut.

Raja Parlindungan Pane, Ketua Bidang Media dan Humas Panwasrah PON XXI Tahun 2024 wilayah Sumut, menambahkan bahwa opening ceremony PON XXI akan dibuka oleh Presiden RI di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada pukul 20.30 WIB. Acara ini akan mengikuti format serupa dengan upacara pembukaan SEA Games atau Olimpiade.

(RI/nurhabibah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS