Jakarta, Pojokredaksi.com – Brigjen EP, diberi sanksi berupa nonjob atau tidak diberi jabatan hingga dirinya pensiun karena terlibat LGBT. Salah satu Jendral di Polri ini bahkan telah menerima sanksi pada akhir tahun lalu.

Awalnya, ramai kabar terkait anggota TNI yang terlibat LGBT yang dikemukakan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang militer Burhan Dahlan. Burhan mengatakan ada fenomena unik terdapat kelompok LGBT di lingkungan TNI – Polri.

“Fenomena baru yang terjadi di lingkungan peradilan militer. Saudara-saudara hakim peradilan militer beberapa belakangan hari ini saya diajak diskusi di markas-markas besar Angkatan Darat tentunya di dekat kantor Mahkamah Agung. Agak unik yang disampaikan mereka kepada saya, yakni mencermati perkembangan LGBT di lingkungan TNI. LGBT itu lesbi, gay, transgender dan biseksual,” kata Burhan dalam pembinaan kepada para hakim yang dilakukan secara daring dan disiarkan di YouTube, Senin,12/10.

“Nah ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri. Pimpinannya sersan, anggotanya ada yang letkol, ini unik tapi memang ini kenyataan,” lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Ketua Muda MA bidang militer, Burhan Dahlan terkait adanya kelompok LGBT di lingkungan TNI-Polri, Polri menyampaikan menunggu laporan dari Divisi Propam.

“Begini ya, kalau terkait kasus itu (LGBT di TNI-Polri) tentunya kami tetap menunggu dari Propam Polri bagaimana perkembangan selama ini terkait dengan laporan-laporan yang ada,” kata Karo Penmas Divisi Humas Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jumat, 16/10.

Awi menjelaskan, dalam peraturan Kapolri (perkap), sudah diatur berkaitan dengan LGBT. Di mana setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma-norma, salah satunya norma kesusilaan.

Awi menambahkan bila ada anggota Polri yang terlibat dalam kelompok LGBT, Polri tidak segan memberikan penindakan tegas. Sanksi kode etik, lanjut Awi, menunggu bagi personel yang memiliki penyimpangan orientasi seks LGBT.

“Jadi kalau terjadi hal tersebut tentunya Polri akan tindak tegas karena memang sudah ada aturan hukumnya bagi yang melanggar, tentunya sanksi kode etik sudah menunggu. Nanti kami tanyakan perkembangannya ke Propam,” katanya.

Selanjutnya, muncul kabar seorang anggota Polri, Brigjen EP dikabarkan terlibat dalam kelompok transgender LGBT. Polri mengatakan kasus itu sudah ditangani Divisi Propam.

“Propam itu,” kata Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 20/10.

Bahkan Polri mengatakan Brigjen EP telah diperiksa, disidangkan dan diberi sanksi pada akhir tahun 2019 lalu.
“Sudah diperiksa, disidangkan dan sudah diberikan sanksi oleh Div Propam Mabes pada akhir tahun 2019,” jelas Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Sutrisno Yudi Hermawan, Selasa, 20/10.

Dari hasil sidang tersebut, Brigjen EP dijatuhi sanksi karena terlibat LGBT. Polri menjatuhkan sanksi nonjob terhadap Brigjen EP hingga dirinya pensiun.

“Salah satu sanksi yakni nonjob (tidak diberi jabatan) sampai purna,” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan Selasa , 20/10.

(Iren S)

Jakarta, Pojokredaksi.com – lTentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pengecekan terhadap anggotanya yang memiliki orientasi seksual sesama jenis atau homoseksual/ lesbian, gay, beseksual dan transgender (LGBT). Diantaranya Kapten dr IC.

Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin, 19/10.

Kapten IC bergabung dengan TNI melalui Pendidikan Sepa PK tahun 2007 dan lulus dengan pangkat Letnan Dua (Letda).

Dokter tersebut berpindah-pindah tugas dengan pangkat terakhir Kapten.

Kapten dr IC sejatinya sudah menikah dan dikaruniai tiga anak. Namun karena tugas jauh dari keluarga, membuat alasan baginya untuk berhubungan sesama jenis. Salah satunya dengan Serka R.

Dari hubungan sesama jenis itu, Kapten dr IC terkena penyakit HIV/AIDS. Hal itu sesuai dengan surat keterangan medis RS Soemitro Surabaya pada 30 Agustus 2019. Karena Kapten IC positif HIV/AIDS, Serka R dites juga di RSUP dr Sardjito pada 20 Setember 2019. Hasilnya, Serka R juga mengalami HIV/AIDS.

Polisi Militer segera melacak kasus tersebut. Oditur militer akhirnya mendudukkan Kapten dr IC ke kursi pesakitan.

“Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” demikian bunyi putusan yang diketok oleh Letkol Chk Khamdan SAg SH dengan anggota Mayor Chk Joko Trianto SH MH dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay SH.

Majelis menilai Kapten IC melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dilatarbelakangi oleh dorongan keinginan untuk merasakan sensasi hubungan sesama jenis. Juga karena merasa jauh dari istrinya.

“Pada hakikatnya, perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law) karena dalam tata kehidupan bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun kesusilaan, perbuatan hubungan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang tidak layak dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan,” ucap majelis.

(Iren S)