Tanggerang, POJOKREDAKSI.COM – Anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah menggelontorkan banyak dana. Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di dalamnya mencakup banyak item pembiayaan yang bisa dibelanjakan guna mendukung jalannya aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Salah satunya untuk membeli buku pelajaran. Tercatat 10 persen dana BOS, dapat digunakan untuk membeli buku pelajaran.

Dengan kondisi tersebut, semestinya tak ada lagi istilah sekolah menjual buku pelajaran kepada murid-muridnya. Namun hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

Pasalnya, masih ada pihak sekolah yang secara terang-terangan melanggar sebagaimana disebutkan dalam aturan Disdik Pasal 181 No.17 Tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, maupun pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Aturan tersebut juga tertuang dalam Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan pendidikan.

Berdasarkan informasi dihimpun wartawan, masih ada dugaan pihak sekolah yang melakukan penjualan buku pelajaran kepada siswa terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di SMPN 2 Curug.

Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran tentang tindakan pihak sekolah melakukan penjualan buku pelajaran tersebut, wartawan media ini sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi.

Namun saat didatangi ke sekolah, Hj. Cucu, S.Pd, M.Pd selaku Kepsek SMPN 2 Curug tidak ada di ruang kerjanya. Ketika hal ini dikonfirmasi kepala sekolah yang dijabat oleh Hj. Cucu, S.Pd, M.Pd tidak ada di sekolah, hingga berita ini ditayangkan.

Tindakan Kepala Sekolah yang kangkangi aturan Disdik Pasal 181 No.17 Tahun 2010 dan aturan Kemendikbud No. 8 Tahun 2016 itu mendapat sorotan serius dari kalangan aktivis pemerhati pendidikan.

Salah satunya dari Ketua LSM KCBI/PW, Irwandi Gultom, SH. “pemerintah telah menjalankan wajib belajar 9 Tahun untuk mencerdaskan anak bangsa yang bermoral dan berpendidikan dan bebas pungutan. Jika benar hal seperti itu terjadi di SMPN 2 Curug, dimana Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus melakukan tindakan tegas dengan cara non jobkan Kepala Sekolah (Kepsek)nya,” kata Irwandi Gultom, SH dengan nada lantang.

Selain berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait, Irwandi Gultom juga meminta pihak Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten merespon temuan wartawan ini dengan cara mendatangi atau memanggil Kepsek SMPN 2 Curug.

“Kejadian seperti ini jangan dianggap hanya masalah kecil, karena jika dibiarkan tidak tertutup hal serupa akan terjadi di sekolah lain. Kita juga berharap kepada para orang tua atau wali murid di sekolah manapun tidak segan-segan melaporkan jika terjadi indikasi pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah,” ujar Irwandi Gultom, SH.

Lebih lanjut menurut Irwandi Gultom, untuk pengadaan semua kebutuhan sekolah termasuk pengadaan (LKS) sudah tercover 20 persen dari anggaran Dana Bos. Meski demikian, masih ada pihak sekolah yang membebani para orang tua siswa.

“Temuan ini juga akan segera kita laporkan kepada aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Kepolisian,” tegas Irwandi Gultom.

(Liber Simbolon)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Diduga sekretaris PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok gagal paham terkait klarifikasi Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyrakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PP LSM KCBI) atas dugaan proyek tidak sesuai RAB.

Baru-baru ini Pimpinan Pusat Perkumpulan LSM KCBI memberikan surat klarifikasi atas temuan tim di lapangan terkait dengan pekerjaan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Depok.

Temuan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan ditemukan PP Perkumpulan LSM KCBI, terkait pekerjaan pembangunan lingkungan Kantor Kelurahan Cilangkap Kota Depok, pekerjaan pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kelurahan Lewinanggung Kota Depok, pekerjaan pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kelurahan Jatimulya Kota Depok, pekerjaan pembangunan dan penataan lingkungan Taman Musik Kota Depok.

Dengan adanya beberapa temuan tersebut LSM KCBI telah melayangkan surat meminta klarifikasi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok telah menjawab surat klarifikasi PP Perkumpulan LSM KCBI dengan isi jawaban sebagai berikut:

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia perihal Klarifikasi Dugaan Proyek Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok Tidak Memakai Besi Fuul tanggal 1 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa alur penyampaian data kepada publik harus sesuai dengan peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik.

Bersama ini kami sampaikan formulir Permohonan Informasi yang telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2018. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih selaku PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok Elin Siti Fatimah, SH, M.Si.

Menanggapi surat jawaban Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, Ketua Umum LSM KCBI Joel B Simbolon, S.Kom mengatakan kepada awak media di kantornya yang beralamat di Jalan Nirbaya I No.18 RT.010 RW.03 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, sangat sayang sekali Elin Siti Fatimah, SH. M.Si selaku Sekretaris PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok sepertinya kurang memahami arti dari klarifikasi.

Lanjut Joel B Simbolon, S.Kom mengatakan kepada media Pojokredaksi.com klarifikasi itu kita mempertanyakan benar atau tidak, besi yang dibutuhkan sesuai dengan RAB, “bukan kita meminta dokumen pekerjaan” kata Joel B Simbolon, S.Kom

Joel B Simbolon, S.Kom mengatakan dengan tegas akan memberikan Legalitas LSM KCBI kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, diduga ada kejanggalan atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan RAB.

“PP Perkumpulan LSM KCBI akan melaporkan dan dapat dikatakan juga tegak lurus dalam menyikapi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, karena LSM KCBI bukanlah Lembaga kaleng-kaleng.” Tegas Joel B Simbolon, S.Kom

(Liberty)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Palembang, POJOKREDAKSI.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan instansi pemerintah dimana salah satunya sebagai satuan kerja yang membidangi seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas), Paguyuban dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Maka, apabila organisasi maupun lembaga seperti dimaksud tidak terdaftar namun tetap beraktivitas maka dipastikan jika kegiatan yang dilakukan oleh oknum pengurusnya adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumsel) Taufik, S.H, M.M., menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar/Terlapor (SKT) kepada Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Non-Government Organization (NGO) di kantor Kesbangpol. Sabtu, (20/5/2023).

Kepala Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Taufik S.H,M.M., seusai penyerahan SKT tersebut menyampaikan, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi baik Ormas maupun LSM dalam melakukan setiap kegiatan.

“Kita telah melihat serta mencermati kegiatan yang dilakukan oleh LSM KCBI DPD OKU serta dinamikanya sudah berjalan sesuai dengan profesinya, dan juga telah sesuai dengan ketentuan, makanya wajar dan perlu kita mengeluarkan SKT kepada LSM KCBI, demi kelancaran aktifitas yang dilakukan oleh para pengurus yang bernaung dibawah LSM KCBI Bener,” katanya.

“Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, salah satunya adalah Izin melaporkan segala sesuatu bentuk aktivitas dan ini merupakan salah satu contoh yang positif dari pengurus LSM KCBI untuk melaporkan kelembagaannya dan itu telah dijalankan,” jelas Taufik, SH, MM.

Tambahnya lagi, SKT yang diberikan kepada LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah melakukan verifikasi terhadap persyaratan LSM yang bersangkutan dan itu telah memenuhi persyaratan dan lengkap, maka Badan Kesbangpol mengeluarkannya.

“Pada hari Kamis (4/11/2023) lalu, kita serahkan kepada pengurusnya dan diterima langsung oleh Jhoni Ketua LSM KCBI dan disaksikan oleh pengurus lainnya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ulu juga mengharapkan kepada seluruh mitranya baik Ormas maupun LSM lainya, untuk segera melaporkan Administrasi baik yang Aktif maupun tidak aktif ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu agar program yang dibuat dan terdata dalam Data Base dan terukur.

“Jhoni, selaku Ketua DPD LSM KEMILAU CAHAYA BANGSA INDONESIA (KCBI) mengatakan, dengan secara resmi Keberadaan LSM KCBI telah diakui oleh Pemerintah OKU kita dapat berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Intervensi LSM selain melakukan pemberdayaan juga bisa melakukan monitoring atas kerja-kerja pemerintah, sehingga antara pemerintah, LSM dan masyarakat terjadi hubungan yang sifatnya akomodatif. Atas dasar itulah adanya sebuah penelitian,” ungkap Jhoni.

”Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki nilai positif dan strategis sebagai salah satu wadah yang menjembatani kelancaran proses pelaksanaan pembangunan di semua bidang. Akan tetapi, keberadaan LSM harus mampu dan solid dalam menerjemahkan segala fenomena yang berkembang saat ini secara obyektif, rasional dan proporsional, sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan.” Ucapnya.

Jangan sampai karena kepentingan kelompok dan segelintir orang, lantas kepentingan masyarakat terabaikan. Oleh karena itu,dengan berdiri nya LSM KCBI di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menjaga kondusifitas serta stabilitas dalam menciptakan keamanan daerah yang bertujuan untuk membangun bumi Sebimbing Sekundang kedepan lebih baik.” Tegas Jhoni.

(Liber S)

Musi Banyuasin, POJOKREDAKSI.COM – LSM KCBI menyampaikan kepada awak media bahwa kepala daerah wajib mempublikasi proaktif dokumen terkait anggaran daerah melalui halaman website. Karena peraturan terkait informasi publik yakni UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Sabtu (13/3/2021).

Ketua Pimpinan Cabang LSM KCBI A. Nasution meminta secara tertulis kepada perangkat daerah wajib memberikan, menyampaikan apa yang diminta oleh pemohon. Pemerintah wajib melaksanakan intruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 188 .52 / 1797/SJ tentang peningkatan transparansi pengelolaan Anggaran.

Disamping itu juga pemerintah daerah sudah ada perda No 36 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Saya berharap semua OPD di kebupaten Muba (Musi Banyuasin) bisa bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat, sebab kita sudah beberapa kali berkirim surat dan mendatanggi kantor Dinas PU PR kami tidak mendapatkan jawaban baik turtulis maupun lisan kami minta copy surat MOU antara kejari Muba dengan pihak PU/PR.

Silatuhrahmi PC LSM KCBI Muba dengan Kejari yang baru bertugas di Muba (Musi Banyuasin) Marcos Marudut Simare-mare SH, MH mendiskusikan tentang MOU kejari yang lama dengan kadis PU/PR.

“Alhamdulillah kami di sambut dengan baik dan ramah, kesimpulan dari diskusi itu bapak kejari dengan senang dan transparan memberikan kepada kami copy surat perjanjian antara kejari Muba dan Dinas PU PR Muba. LSM KCBI mengatakan melalui Pasi Datun memaksukan laporan informasi pada saat selesai Diskusi tgl 8 maret 2021” kata A. Nasution, Ketua Pimpinan Cabang LSM KCBI Musi Banyuasin.

Ditambahkan LSM KCBI Muba sangat mengapresiasi kepada Kejari Muba Marcos marudut mare mare, SH, MH karena mengetahui UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik .

Pada tanggal 10 maret 21 kami dari LSM KCBI menerima copy surat perjanjian antara pihak Kejari Muba dengan kadis pu pr melalui pasi datun.

(Red/Lb)