Indramayu, POJOKREDAKSI.COM – Penyaluran tahap ketiga ini merupakan yang terakhir di tahun 2024.

Pimpinan Kepala Cabang Bulog Indramayu, Ilhamsyah mengatakan, jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang mendapat bantuan masih sama seperti sebelumnya.

Yakni sebanyak 260.190 BPB, mereka akan mendapatkan bantuan beras seberat 10 kilogram.

“Ini untuk alokasi bulan Desember,” ujar dia, Selasa (3/12/2024).

Ilhamsyah menyampaikan, penyaluran ini sebenarnya sudah bisa disalurkan per tanggap 1 Desember 2024 kemarin.

Namun pihak Bulog masih menunggu kesiapan dari PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur bantuan.

“Kalau dari kita sudah siap, tinggal penyaluran saja, kita masih tunggu kesiapan dari PT Pos,” ujar dia.

Ilhamsyah berharap penyaluran bisa segera diselesaikan, Perum Bulog pun ingin penyaluran bantuan bisa selesai hingga 10 Desember 2024.

Hal tersebut untuk mengantisipasi jadwal padat hingga cuti karyawan jelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Di sisi lain, disampaikan Ilhamsyah, pihaknya juga terus menjamin kualitas beras bantuan.

Pengecekan rutin pun terus dilakukan oleh Bulog selama beras berada di gudang untuk menjamin kelayakan beras.

Namun, kata Ilhamsyah, Bulog Indramayu dalam hal ini terbuka apabila ada masyarakat yang mendapati ada beras bantuan yang kualitasnya dinilai kurang.

Masyarakat bisa melapor dengan melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk kemudian ditukar dengan yang baru.

“Jika ada beras yang kualitas ataupun kuantitasnya dinilai kurang, silakan bisa ditukar dalam tenggang waktu 2 x 24 jam,” ujar dia.

(Surya Asia)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Polsek Sei Kepayang, Polres Asahan menghadiri rapat kordinasi Pemerintah Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, sekaligus mengevaluasi perkembangan Covid-19 / Imunisasi Campak Rubella, Festival Nasyid Tingkat Kabupaten dan Pilkades Serentak Tahun 2022, Selasa (24/5/2022).

Bertempat di Aula Kantor Camat Sei Kepayang Timur, rapat kordinasi ini dihadiri Camat Sei Kepayang Timur, Ustami Panjaitan, S.H, KUA Kecamatan Sei Kepayang Timur, H Taufik Simanjuntak, Kapolsek Sei Kepayang diwakili Bhabinkamtibmas, Bripka Dtm M Riyanto, Danramil 10 Sei Kepayang diwakili Babinsa, Serka Hendra Yusuf Nasution.

Kemudian dihadiri Sekcam Sei Kepayang Timur, Ahmad Fauzi, S.H, Kapus Sei Kepayang Timur, Zubaidah Siagian SKM, Kepala Desa Sei Sembilang, Awaluddin, para Kadus se-Kecamatan Sei Kepayang Timur.

Dalam sambutannya, Camat Sei Kepayang Timur mengatakan, mendukung adanya kegiatan Imunisasi Campak Rubella kepada anak-anak sekolah, sehingga terhindar dari penyakit menular serta anak-anak tersebut berhak mendapatkannya sekaligus membenahi persiapan tentang Pilkades tahun 2022.

Sementara Bhabinkamtibmas Polsek Sei Kepayang, Bripka Dtm M Riyanto pada sambutannya memberikan himbuan tentang Pilkades, sehingga tidak melanggar hukum dan menghimbau kepada masyarakat, agar mau bersama-sama menjaga keamanan serta ketentraman tentang pemilihan Pilkades.

“Kepada warga masyarakat kami menghimbau, agar tidak melakukan Kampanye Hitam yang beralaskan ujaran kebencian dan tidak melakukan Money Politik, biarlah masyarakat melaksanakan pilihannya sendiri pada Pilkades,” ujar Bripka Dtm M Riyanto.

Bhabinkmatibmas juga mengajak masyarakat, agar melaksanakan Pilkades dengan Nuansa yang aman, damai dan sejuk.

“Harapan saya, mari kita sukseskan Pilkades ini dengan aman, damai dan biarlah masyarakat memilih dengan hati nurani masing-masing. Kami juga mengajak seluruh masyarakat, supaya mau menyukseskan Vaksin Booster dengan cara mengajak seluruh keluarga, tetangga, dan sahabat agar mau di Vaksin Boster di pelayanan kesehatan terdekat,” ungkapnya.

Sedangkan sambutan dari Kapus Puskesmas Sei Kepayang Timur memberikan himbauan, tentang Vaksinasi Covid-19 bagi warga yang waktunya, agar dapat menyesuaikan dosisnya tersebut.

“Adapun Imunisasi Campak Rubella tingkat Nasional kepada anak-anak sekolah dan wajib diberikan sehingga terhindar dari penyakit menular,” imbuhnya.

Terpisah, Kapolsek Sei Kepayang, AKP Sabran MP, S.H berharap atas terlaksananya rakor tersebut dapat terjalinnya kerjasama antara unsur Pemerintahan kecamatan Sei Kepayang Timur.

“Kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sehingga terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif,” pungkasnya.

(Hendra Piliang)

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Sebanyak sembilan personel Satbravo 90 Kopasgat TNI AU dan satu dokter Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma, dilibatkan dalam evakuasi WNI dari Ukraina.

Kadispenau menjelaskan, sesuai instruksi Panglima TNI, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., menyiapkan dan memberangkatkan personel TNI AU yang berkompeten, untuk melaksanakan tugas evakuasi WNI. Para personel TNI AU berangkat pada Rabu, 2 Maret 2022 dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Rute yg dilewati adalah Jakarta – Madinah Arab Saudi – Bucharest Rumania.

Sebanyak 80 WNI dan 3 WNA berhasil dievakuasi dari bandara Bucharest Rumania. Sebelumnya mereka terlebih dahulu dievakuasi lewat darat oleh tim Kemlu dari Ukraina ke Rumania. Selanjutnya dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, WNI diterbangkan menuju Jakarta.

Pada 3 Maret 2022 pukul 17.00 WIB, 80 WNI dan 3 WNA beserta seluruh tim Satgas Operasi Evakuasi WNI di Ukraina, berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno – Hatta.

(Penrem TNI AU /Amatus Rahakbauw)

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Seorang wanita pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustina Usi Kolen yang bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga (ART) meninggal dunia di kota Kinabalu, Malaysia pada 10 Januari 2022 lalu. Kematian Agustina dikarenakan penyakit kanker payudara yang dideritanya.

Kepergian tulang punggung keluarga tersebut mempengaruhi psikologis kedua anaknya yang berada di kampung halaman desa Kenere, Solor-Flores Timur, NTT. Kedua anaknya itu nekat bunuh diri pada Minggu, 23 Januari 2022.

Berita kematian ibu dan dua orang anaknya itupun lantas mencuat di media massa. “Membaca berita yang ada di media massa terkait kematian ibu pekerja migran Indonesia dan dua anak yang memilih cara bunuh diri, sungguh mengejutkan dan membuat saya sangat prihatin,” ucap Agustina Doren, Wasekjen Bidang Perempuan dan Anak Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, dalam keterangan persnya kepada media di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Kondisi yang dialami oleh keluarga almarhum Agustina patut menjadi perhatian bersama, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan kementerian terkait. Dimana banyak wanita PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri mengalami hal yang hampir serupa dengan yang dialami oleh Ibu Agustina.

“Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT masuk dalam status ‘Kelompok Rentan’ yaitu kelompok yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kehidupan keluarganya. Bahkan diantara mereka merupakan perempuan yang sekaligus kepala keluarga. Mereka terpaksa harus memikul tanggung jawab serta menjadi tulang punggung untuk menghidupi anak-anaknya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyak PMI Perempuan asal NTT yang mengadu nasib di luar negeri,” katanya.

Ditambahkan Wasekjen PP Pemuda Katolik ini juga, terkadang para PMI itu tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari pemerintah pada saat mereka bekerja. Bahkan seringkali keluarga atau anak- anak yang ditinggalkan luput dari perhatian pihak pemangku kebijakan.

“Para pekerja migran sangat rentan apalagi karena jumlahnya yang semakin banyak, sedangkan perlindungan atau pihak yang peduli akan nasib mereka jumlahnya sangat sedikit. Berapa banyak asosiasi Pekerja Migran di kantong-kantong tempat PMI berkumpul saat ini? Contoh di Hongkong, di Singapura ataupun Malaysia? Banyaknya asosiasi Pekerja Migran di tempat mereka bekerja akan secara langsung berimbas kepada semakin banyak pihak yang akan memperjuangkan hak-hak mereka,” papar Agustina Doren.

Dan menurut pengamatan dari Agustina Doren, para pekerja migran Indonesia kebanyakan tidak paham terhadap hak-hak mereka. Pendidikan PMI juga masih rendah. Agen atau PJTKI sangat senang karena para buruh yang berpendidikan rendah tidak memiliki kemampuan bahasa inggris, sedang saat menandatangani kontrak memakai bahasa inggris. Apalagi ada saja oknum dari agensi yang menakut-nakuti mereka, supaya tidak menuntut apapun saat sedang bekerja di negara tujuan mereka, kalau menuntut akan langsung dipulangkan ke Indonesia.

“Bahkan seringkali juga ditemukan dokumen identitas dan keimigrasian mereka palsu, yang sering dipalsukan adalah terkait usia. Belum lagi persoalan paspor kadang ditahan agen. Sehingga seringkali mereka ragu untuk mengadu ke aparat. Kerentanan lain yang dialami pekerja migran Indonesia juga terjadi pada upah yang diberikan berada di bawah standar gaji. Bahkan tidak jarang pula pekerja migran wanita mengalami eksploitasi seksual, dan diskriminasi. ” ungkap Agustina Doren.

Wasekjen Bidang Perempuan dan Anak PP Pemuda Katolik inipun menyarankan untuk pemerintah pusat atau daerah agar lebih memperhatikan nasib para pekerja migran Indonesia khususnya untuk pekerja perempuan. Karena sekitar 70 persen pekerja itu tenaga kerja wanita. Para pekerja migran juga cukup banyak menyumbang devisa untuk negara. Sehingga sangat layak untuk dapat perhatian lebih besar. Perhatian juga perlu diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.

“Pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja didorong untuk melakukan pendekatan secara efektif menggali motif rencana kepergian PMI asal NTT ke luar negeri. Mengkaji terkait aspek-aspek hukum dan HAM jika ada dugaan penelantaran secara sengaja oleh pihak terdekat, baik keluarga atau suami,” pungkasnya.

Laporan: Pemuda Katolik

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, mengumumkan pemberlakukan PPKM darurat untuk daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali sampai tanggal 20 Juli 2021, demikian disampaikan dalam Konferensi Pers Kamis 1 Juli 2021.

Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat Pemerintah dan Relawan dalam menangani pandemic covid 19 ini.

PPKM darurat ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk mendukung PPKM darurat ini beredar informasi di media sosial bahwa:

1. Periode penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus informasi harian < 10 ribu per hari.
2. Cakupan area adalah 45 Kabupaten / Kota dengan nilai assessment 4 dan 76 Kabupaten / Kota dengan nilai assessment 3 di Pulau Jawa dan Bali.
3. Cakupan Pengetatan aktivitas:

• 100 % Work from Home untuk sector non essential.
• Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online / daring
• Untuk sektor essential diberlakukan 50 % maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 % maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
• Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup
• Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away
• Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
• Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
• Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
• Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
• Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
• Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (30 puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
• Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
• Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3.
• Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

1. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
2. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
3. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

• Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021. Berikut daftar daerah yang diterapkan PPKM Darurat:

Kota Tangerang Selatan
Purwakarta
Jakarta Barat
Sukoharjo
Sleman
Tulungagung
Kota Tangerang
Kota Tasikmalaya
Jakarta Timur
Rembang
Kota Yogyakarta
Sidoarjo
Kota Sukabumi
Jakarta Selatan
Pati
Bantul
Madiun
Kota Depok
Jakarta Utara
Kudus
Lamongan
Kota Cirebon
Jakarta pusat
Kota Tegal
Kota Surabaya
Kota Cimahi
Kota Surakarta
Kota Mojokerto
Kota Bogor
Kota Semarang
Kota Malang
Kota Bekasi
Kota Salatiga
Kota Madiun
Kota Banjar
Kota Magelang
Kota Kediri
Kota Bandung
Klaten
Kota Blitar
Karawang
Kebumen
Bekasi
Grobogan
Banyumas

Reporter Pojok Redaksi
(Bonifasius Mba Balu)

Batu Bara, POJOKREDAKSI.COM – Bupati Batu Bara Ir.H Zahir M AP menghimbau warga untuk tidak mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran virus Carona 19(Covid19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H di Wilayah Kabupaten Batu Bara diterbitkan, Selasa (4/5/2021).

“Peraturan ini kita keluarkan dengan maksud untuk mengatur mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan fungsi posko Covid-19 di Kelurahan dan Desa serta untuk pemantuan, pengendalian, dan evaluasi untuk menekan penyebaran virus Covid 19 khususnya di Kabupaten Batu Bara”, ungkap Bupati Batu Bara Ir H Zahir, MAP.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Dalam peraturan disebutkan masyarakat yang bisa masuk dan keluar dari Kabupaten Batu Bara dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik esensial dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak.

Mereka adalah yang bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, orang sakit dan ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Pada Perbup disebutkan semua masyarakat yang akan masuk dan keluar dari Kabupaten Batu Bara harus dilengkapi dengan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).

“Bagi pelanggar Peraturan ini akan dikenakan sanksi tegas yaitu mulai dari sanksi administrasi, sanksi sosial, sanksi denda sampai kepada kurungan dan/atau pidana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku”, pungkas Bupati.

Didampingi Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis SH MH dan unsur Forkopimda lainnya, Bupati menghimbau masyarakat khususnya daerah Kabupaten Batubara untuk tidak melakukan mudik di Hari Raya Idul Fitri
1442 H nanti.

Dikonfirmasi wartawan, Kapolres Batu Bara, AKBP Ikhwan Lubis menyatakan sangat mendukung Peraturan Bupati ini dalam mencegah penyebaran virus Covid 19 khususnya di Kabupaten Batu Bara.

Sikap tegas Bupati Batubara didukung Kapolres AKBP Ikhwan Lubis dalam mengendalikan pandemi COVID-19. “Polres Batubara sangat mendukung Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 ini, mengingat COVID-19 di dunia masih ada. Oleh karena itu mari sama-sama kita pedomani peraturan ini dan tidak melaksanakan mudik di Hari Raya Idul Fitri nanti yang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menekan penyebaran virus Covid 19 khususnya di daerah Kabupaten Batu bara,” kata Kapolres

Hal ini untuk mencegah penularan virus corona yang menyebar akibat mobilitas masyarakat yang meningkat saat Lebaran.

M.Ridwan/M.Taufik

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah menetapkan pemenang Seleksi Penyelenggara Multipleksing TV Digital Teresterial Tahun 2021.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penetapan itu merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi penyiaran dan implementasi Analog Switch Off (ASO) untuk memajukan industri penyiaran di Indonesia.

“Tim Seleksi telah mengumumkan hasil seleksi Penyelenggaraan Multipleksing Siaran Televisi Digital di 22 provinsi atau wilayah layanan, pada tanggal 26 April 2021 lalu. Tim Seleksi juga telah memberikan kesempatan  masa sanggah hingga 30 April 2021,” ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers Virtual Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Multpleksing Siaran TV Digital Teresterial 2021, dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (03/05/2021).

Menurut Menkominfo Tim Seleksi telah memberikan jawaban serta klarifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Oleh karenanya, pada hari ini, Kementerian Kominfo menetapkan pemenang seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial,” jelasnya.

Menkominfo merinci hasil resmi dari seleksi tersebut yang dirinci dengan jumlah wilayah layanan yang diperoleh antara lain Emtek Group 9 layanan, Metro 9 Layanan, NTV 2 layanan, RCTI (MNC) 9 layanan, Trans TV 9 layanan dan Viva 5 layanan.

“Dengan demikian, total 43 jumlah wilayah layanan dalam ketetapan pemenang seleksi tersebut,” ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan melalui penetapan hasil seleksi itu, penyelenggara multipleksing pemenang seleksi berhak atas pengelolaan maksimal 50% dari kapasitas saluran siaran multipleksing untuk program siaran afiliasi masing-masing.

“50% sisa kapasitas siaran tersebut disewakan kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) melalui mekanisme yang ditetapkan oleh penyelenggara mux bersama dengan LPL dan LPK,” tegasnya.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Menteri Johnny menyatakan TVRI juga memiliki slot siaran yang dapat dimanfaatkan penyelenggara penyiaran LPS, LPL, dan LPK.

“Karena tidak semua slot di mana TVRI sebagai penyelenggara mux digunakan sepenuhnya oleh TVRI sendiri. Sehingga cadangan tersisa dapat dimanfaatkan oleh LPS, LPL dan LPK,” jelasnya.
Selanjutnya, Menkominfo meminta seluruh Penyelenggara Multipleksing Pemenang Seleksi agar dapat segera menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

“Dalam hal ini yang paling penting adalah infrastruktur.Kewajiban ini menjadi prasyarat yang harus dipenuhi, dan Pemerintah akan meninjau serta mengevaluasi realisasi dari komitmen-komitmen penyelenggaraan multipleksing tersebut,” tandasnya.

Selain melakukan seleksi, menurut Menteri Johnny, Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi atas 12 wilayah layanan atau provinsi untuk menetapkan status penyelenggara multipleksing yang hasilnya akan segera diumumkan.

“Jadi menurut Undang-Undang dan PP ada dua metode. Metode yang pertama disebut dengan seleksi mux dan kedua penetapan hasil evaluasi multipleksing didasarkan pada kesiapan lembaga penyiaran swasta (LPS) yang saat ini beroperasi di 12 wilayah layanan tersebut,” jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan melalui penetapan ini, LPS yang sudah terseleksi dan sudah dipilih dapat segera mengambil langkah-langkah dan persiapan.

“Agar nanti pada tanggal 2 November 2022 kita akhiri bersama-sama siaran analog atau analog switch off. Dan mengawali full penyiaran digital dengan harapan bahwa industri penyiaran kita semakin berkembang pesat dan maju di era digital,” ungkapnya.

Dalam konferensi pers itu, Menkominfo didampingi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli; Direktur Penyiaran, Geryantika Kurnia; dan Ketua Tim Evaluasi Dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial, Marvels P. Situmorang. 

Norben Syukur

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Ada kabar gembira nih, ternyata ada sejumlah bantuan langsung tunai atau BLT yang rencananya diperpanjang hingga tahun 2021, tak hanya Kartu Prakerja via login www.prakerja.go.id.

Presiden Joko Widodo memutuskan akan memperpanjang Bantuan atau BLT hingga 2021 mendatang, BLT Diperpanjang apa saja?

Selain Kartu Prakerja via login www.prakerja.go.id, daftar BLT yang rencananya diperpanjang hingga tahun 2021 bisa dilihat di dalam artikel.

Sebanyak empat BLT di tengah pandemi covid-19 dipastikan akan diperpanjang sampai tahun 2021 mendatang.

Salah satu dari keempat BLT tersebut termasuk subsidi gaji karyawan swasta sebesar Rp 1,2 juta sekali pencairan.

Hal ini diupayakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi masyarkat.

Bukan hanya itu, Jokowi pun akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 419,31 triliun di dalam RAPBN 2021.

Dan perpanjangan program bantuan ini juga sudah mendapatkan persetujuan DPR RI.

Ada empat program BLT yang dilanjutkan tahun depan:

1. Subsidi gaji Rp 600.000

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu dan dilakukan bertahap hingga akhir September 2020.

Penerima subsidi gaji karyawan ini akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran.

Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya.

Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020.

Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja.

Lalu, sisanya untuk insentif.

Untuk insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).

3. BLT UMKM

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program pencairan BLT.

Skemanya yaitu, kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu para usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona.

Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

Penyaluran bantuan UMKM sebesar Rp 2,4 juta itu sudah mulai dilakukan pemerintah.

Targetnya, akan disalurkan BLT UMKM Rp 2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha mikro.

Pada tahap I, sekitar 742.422 total pelaku UMKM diberikan bantuan dana hibah tersebut.

Hibah tersebut dicairkan lewat rekening pelaku usaha mikro masing-masing.

Sementara untuk tahap II, kata dia, sedang dalam tahap pemprosesan ( bantuan 2,4 juta).

4. Bansos tunai

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Selain program BST, Kemensos tetap menjalankan program reguler, seperti PKH dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Total anggaran untuk BST ini untuk 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 4,5 triliun.

(agy)