Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Insiden berdarah yang menewaskan seorang pemuda bernama Rizki Agus Saputra (20) tahun terjadi di Kedinding lor gang Flamboyan 89 Kenjeran, Surabaya pada Selasa (1/3/2022)

Kanit reskrim Polsek kenjeran,AKP Soeryadi mengungkapkan,korban ditusuk oleh kakak kandungnya sendiri Rudi Kustanto (34) tahun yang mengalami gangguan mental.

“Korban tewas bersimbah darah usai ditusuk kakak kandungnya yang mengalami gangguan mental setelah di PHK,”ungkap soeryadi.

Polisi memastikan korban meninggal dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya hingga mengalami pendarahan dan meningal di dalam rumahnya sendiri.

ditempat kejadian pembunuhan polisi menemukan sebuah pisau dapur dengan gagang berwarna putih yang lepas dari pisaunya.

“Korban mengalami pendarahan dan beberapa luka tusukan,ditemukan juga pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban,”tambah soeryadi.

Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap Rudi yang kabur setelah membunuh adik kandungnya sendiri.

Sementara itu,Soleh yang merupakan tetangga korban menuturkan jika kedua kakak-adik tersebut tidak pernah terlibat cek Cok satu sama lain.

“Mereka ini tinggal satu rumah bahkan satu kamar,karna orang tuanya jadi TKW diluar negeri,”tutur Soleh.

Soleh menambahkan akhir-akhir ini Rudi terlihat sering ngomong sendiri dan sering marah-marah setelah di PHK dari tempat kerjanya,bahkan sebelum terjadi penusukan Rudi sempat ditelepon ibunya yang kerja jadi TKW.

(Sigit Santoso)

Bogor-Pojokredaksi.com-Presiden Joko Widodo menegaskan banyak imformasi yang salah atau hoaks yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan masyarakat.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu yang disoroti. Jokowi membantah UU Cipta Kerja akan mempermudah perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya.

“Apakah perusahaan bisa PHK kapan pun secara sepihak? Itu tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa PHK secara sepihak,” kata Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat, 9/10.

Ayo Cek Faktanya?

Jika membandingkan UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ada sejumlah aturan yang berubah terkait PHK.

Pasal 161 UU Ketenagakerjaan mengatur, pengusaha dapat melakukan PHK jika pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Namun, PHK baru bisa diberlakukan setelah pekerja diberikan surat peringatan hingga tiga kali secara berturut-turut.

Pasal tersebut dihapus melalui UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, dalam UU Cipta Kerja ditambahkan pasal 154A huruf j yang mengatur hal serupa. Namun ketentuan mengenai surat peringatan tiga kali berturut-turut tak lagi tercantum dalam ketentuan baru itu.

Lalu buruh juga menyoroti pasal 155 UU Ketenagakerjaan juga dihapus melalui UU Cipta Kerja. Pasal tersebut mengatur bahwa PHK yang dilakukan tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial batal demi hukum.

Selain itu, pasal itu juga mengatur perusahaan bisa melakukan skorsing terhadap pekerja yang masih dalam proses PHK, namun tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja.

“Jika tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa PHK tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum dan tidak ada kewajiban untuk membayar upah hak lain selama proses perselisihan berlansung, PHK akan semakin mudah,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal.

Buruh juga menyoroti sejumlah pasal tambahan terkait PHK dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya tak ada di UU Ketenagakerjaan.

Salah satunya penambahan Pasal 154 A ayat 1 huruf (b) yang mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan PHK atas alasan efesiensi.

“Dengan pasal ini, bisa saja perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi meskipun sedang untung besar,” kata Said Iqbal.

Lalu ada juga penambahan Pasal 154 A ayat 1 huruf (i) yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK karena karyawan mangkir. Namun tak ada ketentuan mangkir dalam waktu berapa lama.

“Sehingga bisa hanya 1 hari. Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, PHK karena mangkir hanya bisa dilakukan setelah mangkir 5 hari berturut-turut dan dipanggil minimal 2 kali secara tertulis,” kata Said Iqbal.

Adapun permintaan buruh, semua hal yang mengatur mengenai PHK dikembalikan kepada UU No 13 Tahun 2003.

(Abet T)