BREBES, POJOKREDAKSI.COM – Terbongkarnya dugaan manipulasi sistem presensi elektronik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes menjadi pengingat bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga membuka celah penyalahgunaan jika aspek keamanan tidak diperkuat.

Kasus yang diungkap Polres Brebes ini bukan sekadar perkara absensi pegawai. Lebih dari itu, dugaan penggunaan aplikasi ilegal untuk memanipulasi titik koordinat presensi menunjukkan bahwa ancaman terhadap sistem elektronik pemerintah kini semakin kompleks dan membutuhkan pengawasan yang lebih serius.

Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah mengumumkan penetapan sembilan tersangka dalam konferensi pers di Aula Mapolres Brebes, Rabu (1/7/2026). Pengungkapan tersebut bermula dari laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes setelah ditemukan dugaan aktivitas absensi online ilegal pada 29 hingga 30 April 2026.

Menurut Kapolres, pengungkapan perkara ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan sistem elektronik milik pemerintah sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik.

«”Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polres Brebes dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan sistem elektronik pemerintah dari berbagai bentuk tindak pidana,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.»

Dugaan Manipulasi Titik Koordinat Presensi

Hasil penyelidikan Satreskrim Polres Brebes mengungkap adanya dugaan pengalihan titik koordinat pada sistem presensi elektronik Pemerintah Kabupaten Brebes.

Melalui metode tersebut, sejumlah ASN diduga tetap dapat melakukan absensi secara daring meskipun secara fisik tidak berada di lokasi kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sistem presensi elektronik.

Temuan inilah yang kemudian dilaporkan BKPSDMD kepada Polres Brebes agar dilakukan penyelidikan secara hukum.

Penyidikan dilakukan oleh gabungan Unit 3 Tipidter dan Unit 2 Tipidkor Satreskrim Polres Brebes. Dari hasil pengembangan perkara, penyidik menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yakni AH (41), DB (38), FFR (40), RTH (39), NK (41), AM (35), SEP (35), SDK (33), dan LS (38).

Aplikasi “Person” Diduga Menjadi Alat Manipulasi

Penyidik mengungkap bahwa tersangka AH diduga memiliki peran utama sebagai pembuat aplikasi ilegal bernama “Person”.

Aplikasi tersebut diduga dirancang untuk menerobos sistem presensi elektronik milik Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memanipulasi lokasi atau titik koordinat pengguna sehingga sistem mendeteksi seolah-olah ASN berada di tempat yang seharusnya.

Sementara itu, delapan tersangka lainnya diduga memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang membantu menyediakan rekening untuk menampung hasil penjualan aplikasi, memasarkan aplikasi melalui grup WhatsApp, mengedarkan aplikasi kepada pengguna, hingga menggunakan aplikasi tersebut dalam aktivitas presensi.

Modus tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pengguna, tetapi juga melibatkan proses distribusi dan transaksi yang diduga telah tersusun secara sistematis.

Polisi Kumpulkan Berbagai Barang Bukti

Setelah menerima laporan dari BKPSDMD, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta pendapat ahli pidana dan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, status perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kesembilan tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti, antara lain:

– Rekapitulasi data presensi ASN yang terindikasi dimanipulasi.
– Satu unit laptop.
– Sejumlah telepon seluler.
– Dokumen rekening koran dari beberapa rekening bank.
– Laporan transaksi perbankan yang diduga berkaitan dengan penjualan aplikasi ilegal.

Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan tindak pidana yang sedang diproses penyidik.

Seluruh Tersangka Berstatus ASN

Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz menjelaskan bahwa seluruh tersangka merupakan ASN yang bertugas di sejumlah sekolah berbeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Menurutnya, para tersangka telah resmi ditahan sejak 27 Juni 2026 di Rumah Tahanan Kelas IIB Brebes.

Farid juga menegaskan bahwa penyidik masih mendalami seluruh barang bukti yang telah diamankan untuk memperkuat konstruksi perkara.

«”Dari pengungkapan ini kami mengamankan barang bukti berupa rekap data presensi ASN yang terindikasi menggunakan aplikasi ilegal, satu unit laptop, sejumlah telepon seluler, dokumen rekening koran, serta laporan transaksi perbankan yang diduga berkaitan dengan hasil penjualan aplikasi,” jelas Farid.»

Transformasi Digital Harus Diiringi Penguatan Keamanan

Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa digitalisasi layanan pemerintahan memerlukan sistem keamanan yang terus diperbarui.

Pemanfaatan teknologi memang mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, termasuk dalam sistem presensi ASN. Namun, ketika keamanan sistem tidak mampu mengimbangi perkembangan modus kejahatan digital, potensi penyalahgunaan akan semakin besar.

Karena itu, penguatan sistem keamanan siber, audit berkala terhadap aplikasi pemerintahan, serta peningkatan literasi digital aparatur menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses transformasi digital.

Kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah juga sangat bergantung pada kemampuan institusi menjaga integritas sistem elektronik yang digunakan.

Ancaman Hukuman Maksimal Tujuh Tahun Penjara

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 333 huruf h juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut mengatur mengenai penyebaran, perdagangan, maupun pemanfaatan kode akses atau informasi yang dapat digunakan untuk menerobos komputer maupun sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi pemerintah.

Atas dugaan perbuatan tersebut, seluruh tersangka terancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan teknologi untuk mengakali sistem elektronik pemerintah bukan lagi persoalan pelanggaran disiplin semata, melainkan dapat berujung pada proses pidana. Di tengah percepatan digitalisasi layanan publik, integritas pengguna dan keamanan sistem harus berjalan beriringan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan berbasis digital tetap terjaga.

(Suratno)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Brebes, POJOKREDAKSI.COM — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Polres Brebes meningkatkan kesiapan pengamanan dengan memperkuat sinergi lintas instansi melalui Latihan Terpadu Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota). Langkah ini menjadi strategi krusial dalam mengantisipasi potensi dinamika lapangan, termasuk situasi kontijensi yang bisa berkembang secara cepat dan kompleks.

Latihan yang digelar di halaman Kantor KPT Brebes pada Kamis (23/4/2026) tersebut tidak sekadar kegiatan seremonial, melainkan forum konsolidasi taktis yang dirancang untuk menyatukan persepsi, memperjelas peran, serta menguji kesiapan seluruh unsur yang terlibat. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari Polri, TNI, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga pendukung seperti Palang Merah Indonesia (PMI).

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang diterjunkan, tetapi lebih pada soliditas koordinasi dan kejelasan pola tindak di lapangan. Menurutnya, situasi lapangan sering kali berkembang di luar prediksi, sehingga dibutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Latihan ini menjadi momentum untuk menyamakan langkah. Semua pihak harus memahami skenario, peran, dan cara bertindak masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ketika menghadapi situasi nyata,” ujar Lilik.

Dalam simulasi yang dilakukan, peserta mempraktikkan berbagai skenario pengamanan, khususnya dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang berpotensi berkembang dinamis. Simulasi tersebut tidak hanya berfokus pada pengendalian massa, tetapi juga mencakup penanganan situasi kontijensi hingga tahap pemulihan pascakejadian.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengamanan modern tidak lagi bersifat reaktif semata, melainkan juga mencakup strategi preventif dan rehabilitatif. Setelah situasi terkendali, perhatian diarahkan pada pemulihan kondisi, termasuk pembersihan fasilitas umum serta pemulihan layanan publik agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Dalam konteks ini, peran lintas sektor menjadi sangat penting. Dinas Perhubungan dilibatkan untuk mengatur arus lalu lintas dan rekayasa jalan, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap kebersihan area terdampak, sementara Dinas Kesehatan memastikan kesiapan layanan medis bagi masyarakat maupun personel di lapangan. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) juga turut berperan dalam mengantisipasi potensi risiko kebakaran atau keadaan darurat lainnya.

Kolaborasi tersebut menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar penanganan dapat berjalan efektif, efisien, dan minim risiko.

Kapolres juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam setiap tindakan pengamanan. Ia mengingatkan bahwa aparat tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga harus mampu membaca situasi sosial secara bijak. Sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mencegah eskalasi konflik di lapangan.

“Setiap tindakan harus mempertimbangkan aspek sosial. Jangan sampai langkah yang diambil justru memperkeruh situasi. Pengamanan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan humanis,” tegasnya.

Langkah ini menjadi relevan mengingat peringatan May Day kerap diwarnai dengan berbagai aktivitas, termasuk aksi penyampaian aspirasi oleh kelompok buruh. Dalam konteks demokrasi, kegiatan tersebut merupakan hak yang dilindungi, namun tetap memerlukan pengamanan agar berlangsung tertib dan tidak mengganggu stabilitas wilayah.

Melalui latihan Sispamkota ini, Polres Brebes ingin memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan menyeluruh. Tidak hanya dalam tahap pencegahan, tetapi juga dalam penanganan serta pemulihan pascakejadian. Dengan demikian, setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini dan ditangani secara sistematis.

Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga kondisi wilayah Brebes tetap kondusif menjelang dan selama peringatan May Day. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta pemerintah daerah.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas instansi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menghadapi berbagai potensi situasi darurat lainnya. Dengan pola kerja yang sudah teruji melalui latihan, respons terhadap kejadian di lapangan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur.

Polres Brebes menilai bahwa kesiapsiagaan bukan hanya soal reaksi terhadap kejadian, tetapi juga tentang bagaimana membangun sistem yang mampu bekerja secara terintegrasi. Latihan seperti Sispamkota menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa sistem tersebut berjalan optimal.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung menjadi fondasi utama dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Dengan kesiapan yang terus diperkuat, Polres Brebes optimistis mampu mengawal peringatan May Day dengan aman dan lancar. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman, tanpa terganggu oleh potensi gangguan keamanan.

(Suratno)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Brebes, POJOKREDAKSI.COM – Polres Brebes menunjukkan komitmen tak tergoyahkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Brebes.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah patroli pengawasan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes pada Sabtu (7/12/2024) malam.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Brebes, IPTU Syaiful Hidayat, yang bertindak sebagai Piket Siaga Kompi, bersama personel piket lainnya.

Patroli dimulai pukul 20.30 WIB hingga selesai, memastikan kesiapsiagaan petugas jaga dan memantau situasi di lokasi strategis. Laporan menyebutkan, seluruh personel bertugas lengkap dengan situasi aman terkendali.

Kapolres Brebes, melalui Kasi Humas Polres Brebes IPTU Indra Prasetyo, menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polres Brebes untuk mengawal Pemilukada hingga seluruh tahapan selesai dengan aman dan damai.

“Polres Brebes akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan, khususnya di lokasi-lokasi strategis seperti Kantor KPU. Kami memastikan setiap tahapan Pemilukada berjalan lancar, aman, dan tertib, sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga stabilitas wilayah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar IPTU Indra.

Hingga berita ini ditulis, situasi di Kantor KPU Kabupaten Brebes tetap aman dan kondusif. Polres Brebes berkomitmen untuk terus siaga dan memastikan keamanan terjaga hingga seluruh rangkaian Pemilukada selesai.

Langkah ini kembali menegaskan posisi Polres Brebes sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Brebes, membuktikan dedikasi mereka untuk mewujudkan lingkungan yang damai bagi masyarakat.

(Yans)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS