Asahan, POJOKREDAKSI.COM – Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj, S.H, S.IK, M.H tatap muka dengan Pengurus Muhammadiyah Daerah Kabupaten Asahan, dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergitas sebagai mitra Kamtibmas Polres Asahan, Kamis (6/10/2022).

Kegiatan silaturahmi / tatap muka Kapolres Asahan tersebut didampingi oleh Kasat Samapta Polres Asahan, AKP Ilham Harahap, S.H, Kasat Binmas Polres Asahan, AKP Fredi Saragi, S.H dan Ps. Kasat Intelkam Polres Asahan, IPTU Srt. Siburian, S.H.

Adapun Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan yang turut hadir dalam kegiatan tatap muka dengan Kapolres Asahan sebanyak 6 orang.

Dalam sambutannya, Ketua Muhammadiyah Asahan, Drs. Muhammad Akhiar, MA mengucapkan terimakasih atas pertemuan silaturrahmi itu dengan harapan, apa yang menjadi agenda dalam mendukung program Kamtibmas dapat disandingkan dan bekerjasama antara Polres Asahan dengan Pengurus Muhammadiyah Asahan.

“Pengurusan Muhammadiyah Asahan ada 65 Ranting dan 12 Cabang di Asahan sambungnya,” ucapnya.

Untuk mendirikan Kantor kepengurusan cabang dan ranting, minimal harus ada 15 Jamaah dan harus ada Mesjid atau Mushola.

Muhammadiyah memiliki tamer di Surakarta dan di Asahan, yang mana akan mengadakan gerak jalan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 oktober, sekira pukul 07:30 Wib dan berniat mengundang Bapak Kapolres, agar bisa menghadiri acara gerak jalan. Nantinya agenda selanjutnya akan mengadakan Tabliq Akbar serta dihadiri 6 Pimpinan Daerah dengan peserta sekitar 2000 orang.

Di akhir sambutannya, ketua Muhammadiyah Asahan berharap penyakit masyarakat dan masalah seperti Narkoba, Portitusi dan Judi tidak ada lagi di Kabupaten Asahan.

Sementara itu Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj, S.H, S.IK, M.H
dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan salam hormat kepada pengurus Muhammadiyah se- Daerah Asahan atas pertemuan silaturrahmi dengan harapan tetap terjalin silaturrahmi serta komunikasi yang berkesinambungan.

Kapolres Asahan juga berharap kepada Pengurus Pimpinan Muhammadiyah se-Daerah Asahan, untuk saling komunikasi dan bertukar informasi dalam menjaga stabilitas keamanan, di wilayah Hukum Polres Asahan dan saling bergandengan tangan / berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Pengurus Muhammadiyah Asahan, khususnya dalam menyikapi perkembangan Sitkamtibmas.

Kapolres Asahan mengucapkan, dirinya sangat butuh dukungan Pengurus Muhammadiyah Asahan dalam menjaga stabilitas keamanan, di wilayah Hukum Polres Asahan karena diperlukan komunikasi dan diskusi dalam setiap penanganan penyakit masyarakat, sehingga setiap pelanggaran hukum dapat diantisipasi dan diselesaikan bersama.

“Berkaitan dengan Narkoba, Personil telaj berhasil menangkap 16 Kg dan 1,5 Kg Sabu dan juga telah melakukan pemusnahan barang bukti,” ungkapnya.

Di akhir Sambutannya, Kapolres Asahan mengucapkan siap memberantas penyakit-penyakit masyarakat, terutama Narkoba, Judi dan Prostitusi yang dapat merusak generasi muda di Kabupaten Asahan.

(Hendra Piliang)

Jakarta,POJOKREDAKSI.COM – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan sudah diperbolehkan sekolah tatap muka. Namun di beberapa daerah masih ada yang melarang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tersebut.

“Tentunya tidak rata sama sekali, setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, tentunya banyak korelasi dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah daerahnya,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

Dikemukakan ada sekitar 12 daerah yang masih melarang muridnya untuk sekolah tatap muka, mayoritas berada di Pulau Sumatera. Oleh karena itulah Nadiem meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.

“Ada beberapa daerah nih, Bapak Ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong,” ujar Nadiem.

“Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya. Jadi, bapak-ibu, tolong dukungannya untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan,” sambungnya.

Nadiem memaparkan capaian vaksinasi terhadap guru sudah sebanyak 54% menerima vaksin pertama dan 35% guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin dua kali.

“Alhamdullilah, dukungan dari Kemenkes, satgas, pada saat ini jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah menerima satu kali vaksinasi itu sudah lebih dari 50%, sudah 54% menerima satu vaksinasi, dan 35% sudah dua kali vaksinasi, artinya sudah lengkap,” sebut Nadiem.

Sedangkan untuk remaja usia 12-17 tahun Nadiem mengatakan bahwa yang sudah menerima dosis pertama sebanyak 2,6 juta orang, dan yang sudah menerima dosis kedua sebanyak 1,16 juta orang.

“Ini yang baru mulai, relatif baru, adalah remaja usia 12-17 tahun yang sudah menerima satu dosis itu 2,6 juta, dan 1,16 juta yang sudah menerima dua dosis,” Ujar Nadiem.

Menurut Nadiem, jika guru dan tenaga pendidik dalam satu sekolah sudah divaksin dua kali, maka sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Jika orang tua tak ingin anaknya belajar di sekolah padahal sudah ada opsi pembelajaran tatap muka, Nadiem tak mempemasalahkan.

Sulaiman

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah berencana akan menetapkan sekolah tatap muka yang dilakukan pada Juli 2021 mendatang.

Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, guru, dosen, dan tenaga kependidikan sebagian sudah dan sebagian lagi sedang mengikuti program vaksinasi. Dengan vaksinasi ini, harapannya bahwa pada Juli 2021 pembelajaran sudah bisa dilakukan secara tatap muka langsung di kelas.

“Jadi bukan diterapkan di Juli 2021, tapi harapannya semua sekolah sudah belajar tatap muka di Juli 2021,” ujar Nadiem, Rabu (31/3/2021).

Berdasarkan SKB 4 Menteri, sekolah sudah wajib membuka belajar tatap muka sejak Selasa (30/3/2021).

Agar sekolah tatap muka bisa berjalan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tenaga pendidik akan menjadi prioritas di antara semua petugas publik yang ada dan perlu didorong dengan program-program penyuntikan.

“Jadi kami mohon semua sekolah, semua universitas, semua pemerintah daerah bantu para pendidik untuk membuat program satu sekolah suntik bersama atau beberapa sekolah di satu kota suntik bersama, sehingga mempercepat akselerasi karena kita harus menyelesaikan 5,6 juta suntikan ini sampai akhir Juni,” ungkapnya.

Menjadi pertanyaan besar, jika harus belajar tatap muka, apakah perlu peserta didik divaksin?

Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr Masdalina Pane menegaskan bahwa anak-anak sangat perlu mendapatkan vaksin. Penularan tidak hanya datang dari orang dewasa, tetapi juga dari anak-anak.

“Jadi kalau dikatakan perlu divaksin atau tidak ya tentu perlu divaksin”, tegasnya, Rabu (31/3/2021).

Namun, yang menjadi masalah besar anak anak bisa divaksin yakni belum tersedianya vaksin untuk anak-anak.

“Yang menjadi masalah saat ini belum tersedia vaksin untuk anak-anak,” jelas Dr Pane, Selasa

Sekolah tatap muka harus mentaati ptotokol kesehatan berdasarkan standar pemerintah yang tertuang dalam SKB 4 Menteri.

(Ignas Fernandes)

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan survey singkat dengan menggunakan aplikasi google form terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021.

Survei dilakukan pada 19-22 Desember 2020. Survei diikuti oleh 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I.Yogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Para guru dalam survey ini mengajar pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 44,52 persen, yang mengajar jenjang SD/sederajat sebanyak 25,32 persen; yang mengajar jenjang SMA 15,35 persen dan jenjang SMK 14,60 persen, sedangkan sisanya 0,21 persen mengajar di SLB (Sekolah Luar Biasa). Adapun wilayah kerja responden mayoritas berada di Pulau Jawa (63,7 persen), sedangkan di luar Jawa hanya 36,3 persen).

Dari 6.513 responden guru, yang setuju sekolah tatap muka sebanyak 49,36 persen menyatakan setuju sekolah tatap muka di buka Januari 2021; namun sebenasr 45,27 persen tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 5,37 persen.

Jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 3215 orang, adapun alasan yang dipilih responden yang setuju sekolah tatap muka dibuka Januari 2021, yaitu Jenuh mengajar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebanyak 22 persen.

Selain itu materi sulit/sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring sebanyak 54 persen. Sebagian siswa yang diajar tidak memiliki alat daring, sehingga tidak mengikuti PJJ sebanyak 9,3 persen;

“Sinyal tidak stabil sehingga menjadi kendala PJJ sebanyak 5,8 persen. Lainnya sebanyak 8,9 persen. Yang mengisi lainnya antara lain menyebutkan bahwa wilayah responden menjar merupakan wilayah kepulauan yang masuk zona hijau atau kuning.”

“Para guru merasakan bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan matei pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal seminggu sekali,” ujar Mansur, Wakil Sekjen FSGI.

Jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 2948 orang. Adapun alasan responden yang menyatakan tidak setuju sekolah tatap muka di buka pada Januari 2021.

Rinciannya adalah kasus covid-19 masih tinggi sebesar 40,70 persen, khawatir tertular covid-19 di sekolah sebesar 27,74 persen, Sudah berusia di atas 50 tahun ditambah penyakit penyerta sebesar 10,44 persen, Infrastruktur dan protocol kesehatan atau SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolahnya belum memadai sebesar 14,31 persen.
Lainnya sebesar 6,8 persen, jawaban lainnya diantaranya adalah belum ada sosialisasi protocol kesehatan dari pihak sekolah dan Tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga harus naik angkutan umum yang rentan tertular covid-19.

“Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus, pandemic belum dapat dikendalikan pemerintah, sehingga mereka sangat khawatir tertular covid-19, apalagi untuk guru-guru yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan disertai pula dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung dan lain-lain,” pungkas Heru.

Adapun rekomendasi FSGI adalah,

Pertama, FSGI mendorong pemerintah daerah untuk hati-hati dalam memutuskan membuka sekolah pada Januari 2021 karena kasus covid masih tinggi dan belum dapat dikendalikan;

Kedua, FSGI mendorong pemerintah tetap menetapkan bahwa 4 Januari 2021 sebagai awal semester genap, namun bukan berarti pembelajaran tatap muka dilakukan pada 4 Januari 2021, karena masih butuh waktu lama dalam penyiapan infrastruktur dan protocol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di sekolah;

Ketiga, FSGI mendorong pembukaan sekolah di mulai dari kelas paling atas, pada jenjang paling tinggi dan disertai ujicoba dengan 25% siswa;

Keempat, FSGI mendorong tes antiden untuk seluruh pendidijk dan peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Willy Matrona

Jakarta, Pojokredaksi.com – Sebanyak 98 pelanggaran Protokol kesehatan terjadi kurang dari sebulan sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 resmi bergulir pada 26/09 lalu. Data ini hasil temuan Kementerian dalam Negeri(Kemendagri).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal menyampaikan hal ini dalam rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri di Jakarta, Jumat, 16/10.

Safrizal menelaskan dari total jumlah itu, pertemuan tatap muka dengan jumlah massa lebih dari 50 orang menjadi pelanggaran paling banyak dilakukan kurang dari tiga minggu masa kampanye Pilkada.

“Dan dari laporan yang masuk, angka statistik menunjukkan pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran karena pertemuan tatap muka dan berkumpul di atas 50 orang. Padahal sesuai ketentuan, pertemuan terbatas itu memang dibatasi, maksimal 50 orang,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Sabtu,17/10.

“Dan dari laporan yang masuk, angka statistik menunjukkan pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran karena pertemuan tatap muka dan berkumpul di atas 50 orang. Padahal sesuai ketentuan, pertemuan terbatas itu memang dibatasi, maksimal 50 orang,” ujar Safrizal

Diketahui, batas maksimal 50 orang dalam pertemuan tatap muka kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Virus Covid-19 membatasi kuota maksimal 50 orang dalam acara kampanye atau pertemuan terbuka paslon.

Sementara, Safrizal mengatakan, jumlah total 98 pelanggaran itu dicatat Kemendagri masing-masing dalam tiga periode. Rinciannya, sejak 26 September sampai 1 Oktober, Kemendagri menerima total 57 pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 pelanggaran berupa protokol kesehatan, dan 3 sisanya berupa gelaran konser. Kemudian pada periode berikutnya, mulai 2-8 Oktober, pihaknya menerima sebanyak 16 kali pertemuan terbatas dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang.

Lalu di periode terakhir, mulai 9-15 Oktober, lanjut Safrizal, Kemendagri menerima total 25 kali pelanggaran berupa pertemuan tatap muka dengan jumlah massa lebih dari 50 orang.

“Dari angka-angka statistik yang kita peroleh ternyata metode pertemuan terbatas dan tatap muka merupakan metode yang paling banyak digunakan,” ungkapnya.

Safrizal memastikan bahwa sejumlah pelanggaran itu sudah tercatat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia mengklaim bahwa Bawaslu juga telah melayangkan total 230 teguran 35 pembubaran terhadap pertemuan tatap muka yang melebihi batas.

“Kepada para petugas di lapangan di antara mencatat atau membubarkan memang pilihannya lebih bagus membubarkan karena mencegah orang berkumpul lebih banyak. Namun jika diingatkan petugas di lapangan ternyata bisa dikurangi tetap dengan protokol jaga jarak pakai masker, acara kampanye dapat terus dilakukan,” tutupnya.

(Abet T)