Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Vox Poin DKI Jakarta menolak dan mengecam permintaan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta. Ketua DPD Vox Poin DKI Jakarta, Norben Syukur mengungkapkan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan tersebut berlebihan dan melukai warga DKI Jakarta.
“Rencana kenaikan gaji tersebut tidak masuk akal. Saat ini warga DKI Jakarta sedang berhadapan dengan pandemi corona (Covid-19). Kenaikan gaji yang bombastis tersebut terjadi di tengah warga DKI Jakarta yang susah untuk makan setiap harinya,” kata Norben dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Norben menjelaskan saat ini banyak warga DKI Jakarta terdampak Covid-19 terutama karena banyaknya tempat kerja yang ditutup. Tidak sedikit perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya karena sudah tidak sanggup beroperasi di tengah menyebarnya Covid-19.
“Mestinya anggota DPRD harus banyak membaca dan lebih mengerti kondisi yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Mereka harus baca data tingkat pengangguran di DKI Jakarta yang sangat memprihatinkan ini. Banyak para pekerja yang hanya menerima setengah dari gaji mereka hingga kehilangan pekerjaan sama sekali,” bebernya.
Ia memaparkan secara nasional saja DKI Jakarta merupakan provinsi yang termasuk angka pengangguran yang terbesar. Berdasarkan laporan Pemprov DKI Jakarta angka pengangguran di daerah ini telah mencapai 4,41 persen.
Secara Nasional laporan BPS bulan Agustus 2020 lalu mengungkapkan pengangguran meningkat sebanyak 2,67 juta orang dengan angka keseluruhan pengangguran di Indonesia menjadi 9,77 juta orang.
“Angka ini tertinggi di Indonesia yakni dengan jumlah 10,95 persen dibandingkan dengan daerah lain. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh anggota DPRD untuk segera ke luar dari angka pengangguran yang terus meningkat tersebut,” kata dia.
Kondisi seperti ini akan miris bila dibandingkan dengan permintaan dari anggota DPRD yakni rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp 888 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota dewan akan mendapatkan Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan.
Lebih lanjut Norben menjelaskan hal yang mesti ada di kepala masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta saat ini adalah kebutuhan warga yang belum terpenuhi. Selain itu yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan berbagai strategi agar cepat ke luar dari kondisi Covid-19 sehingga warga dapat kembali normal.
“Saya sangat menggelitik dengan tingkah para anggota dewan kita tersebut. Pikiran mereka sudah dikebiri oleh kenaikan gaji tanpa memusingkan kebutuhan warga. Ini masa pandemi dan tidak boleh main-main dalam penangananya,” kata dia.
Ia berharap agar anggota DPRD DKI Jakarta segera membatalkan rencana untuk kenaikan gaji tersebut. Ia meminta agar semua anggota DPRD lebih fokus kepada penanganan kesehatan warga. Selain itu sebentar lagi musim hujan, DPRD DKI Jakarta juga harus memikirkan bagaimana menanggulangi banjir di wilayah ini.
“Kami Vox Point DKI Jakarta mengecam keras dan menolak permintaan para anggota dewan yang berusaha menari di atas penderitaan rakyat. Perlu mereka ketahui bahwa yang memberi mereka gaji adalah warga DKI Jakarta,” pungkas Norben.
Abet Theresia
