
LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura) menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., bersama rombongan di Aula Ahmad Dewi Syukur, Senin (16/11/2026).
Kedatangan Kajati Sumut tersebut disambut langsung oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., dan Sekretaris Daerah Dra. Hj. Susi Asmarani, M.Si.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Labura dan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah sosialisasi antikorupsi yang diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemkab Labura. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintahan diharapkan semakin memahami pentingnya mencegah korupsi dan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi tersebut juga menjadi pengingat bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Integritas dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan sekadar kewajiban administratif.
Pemkab Labura menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Sumut beserta jajaran. Kehadiran pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu diharapkan dapat memberikan dorongan bagi seluruh aparatur untuk semakin serius membangun budaya kerja yang bersih dan menjauhi praktik korupsi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan prosedur administrasi. Setiap kewenangan juga harus dijalankan secara bertanggung jawab, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, perangkat daerah diharapkan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan program maupun mengambil kebijakan. Dengan begitu, kegiatan pemerintahan dapat terlaksana sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan.
Selain sosialisasi antikorupsi, kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf secara simbolis kepada nadzir masjid, musala, pemakaman umum, serta perwakilan pengurus gereja di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan ibadah maupun sosial masyarakat.
Bagi pengelola rumah ibadah dan nadzir, sertifikat tanah memiliki peran penting untuk memperjelas status hukum tanah yang dikelola. Hal serupa berlaku bagi tanah pemakaman umum yang perlu memiliki kejelasan administrasi agar pemanfaatannya tetap terlindungi.
Melalui pendaftaran tanah, status hak atas tanah dapat tercatat dan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, aset keagamaan dan fasilitas sosial masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai peruntukannya.
Penyerahan sertifikat secara simbolis tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan pendaftaran tanah di Labuhanbatu Utara.
Kepastian hukum atas tanah wakaf dan aset keagamaan juga penting untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tanah yang telah digunakan untuk rumah ibadah maupun fasilitas sosial perlu memiliki status yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sebab, persoalan administrasi pertanahan yang tidak diselesaikan sejak awal berpotensi menimbulkan sengketa. Karena itu, percepatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset tersebut.
Dua agenda dalam kunjungan Kajati Sumut ini menyentuh aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di satu sisi, sosialisasi antikorupsi mendorong peningkatan integritas aparatur. Di sisi lain, penyerahan sertifikat tanah wakaf membantu memberikan kepastian hukum atas aset yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pemkab Labura berharap kunjungan kerja tersebut semakin memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, upaya pencegahan korupsi dan percepatan pendaftaran tanah diharapkan terus berjalan. Dengan demikian, pemerintahan yang bersih serta perlindungan hukum terhadap aset keagamaan dan sosial dapat semakin diperkuat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
(Greg)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G