SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur mendukung penurunan rektor periode 2026-2030, Prof. Akhmad Muzakki. Hal itu menanggapi, aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut penurunan rektor, di Gedung Rektorat pada Kamis (17/9/2026).

Dosen Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftakhur Rokhman Habibi menilai, banyak tekanan yang dirasakan dosen dan tenaga pendidik selama kepemimpinan Muzakki.

“Banyak pemecatan pegawai, misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba. (Lalu pemecatan) tendik dan sebagainya itu selalu menimbulkan kegaduhan dan banyak tekanan-tekanan yang memang sengaja dilakukan kepada bawahan-bawahannya,” ungkap Mifta

Ia mengklaim, banyak dosen dan tendik UINSA yang mendukung aksi mahasiswa meminta rektor dipecat. Namun, kebanyakan dari mereka memilih diam dan tak bersuara karena khawatir kariernya terancam.

“Pernah ada kasus dekan yang diberhentikan. Dicopot tanpa pembuktian, pokoknya tanpa mekanisme prosedur yang resmi,” ujarnya.

ia turut menyoroti perkara hukum menyeret Muzakki, yang sebelumnya dilaporkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke aparat penegak hukum.

Salah satu yang kini mengemuka yaitu pemanggilan Muzakki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait dugaan suap Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Jawa Timur.

“Jadi bayangkan diperiksa kejaksaan saja kita sudah malu. Ya saya sedih sebagai dosen hukum dengan kampus kita itu,” tuturnya.

Menurutnya, masih banyak pihak-pihak lain yang bisa menggantikan posisi Muzakki sebagai rektor.

Senada, dosen Filsafat Teologi dan Pemikiran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Suhermanto Ja’far mengungkapkan, selama masa kepemimpinan Muzakki banyak ancaman dan tekanan yang dirasakan dosen dan tendik. “Selama ini dosen juga banyak bekerja dalam tekanan-tekanan dan bayang-bayang ancaman pengawasan. Jadi tidak ada kebebasan,” kata Suhermanto.

Ia juga mengaku menginginkan perubahan dalam sistem pemilihan rektor UINSA agar tidak ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), melainkan langsung ditentukan oleh sivitas akademika.

“Jadi jangan ditentukan menteri 100 persen. Kalau dengan dipilihnya rektor dari menteri, dampak buruknya untuk kampus, jadinya Gak punya otonomi. Percuma jargon Kampus Merdeka, tapi kalau rektornya saja tidak merdeka,” terangnya.

Ia berharap agar UINSA dapat memiliki rektor yang definitif, humanis, visioner, dan bisa diterima oleh semua kalangan, serta dipilih melalui pemilihan yang otonom.

“Dan yang kedua kami juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan DPR RI Komisi 8 yang menangani hukum terkait permasalahan ini,” pungkasnya

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM — Dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan kembali menjadi perhatian publik. Namun, percepatan pembahasan dinilai tidak boleh berhenti pada target pengesahan semata. Substansi aturan, perlindungan hak warga negara, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola aset hasil tindak pidana harus menjadi perhatian utama.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam diskusi Think Talk yang digelar secara daring melalui Google Meet, Minggu, 6 September 2026, pukul 19.00 WIB.

Diskusi tersebut dipantik oleh Kristina Elya Purba, S.Pd., dan dimoderatori Vriska Liska Sihombing, S.E., S.H.

Dalam diskusi, peserta memandang kehadiran RUU Perampasan Aset penting dalam memperkuat agenda pemberantasan tindak pidana. Negara dinilai membutuhkan instrumen hukum yang mampu memastikan hasil kejahatan tidak sekadar berhenti pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga dapat ditelusuri dan dipulihkan.

Namun, peserta mengingatkan bahwa urgensi pengesahan tidak boleh membuat kualitas regulasi terabaikan.

Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup dengan Memidanakan Pelaku

Salah satu gagasan utama yang mengemuka adalah pentingnya melihat pemberantasan korupsi dari sisi pemulihan aset.

Selama ini, keberhasilan penegakan hukum kerap dilihat dari proses penangkapan, penuntutan, hingga vonis dan lamanya pelaku menjalani hukuman. Padahal, dalam perkara tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana negara mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.

Dalam perspektif tersebut, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku.

Negara juga harus memiliki kemampuan untuk melacak, menyita, merampas, mengelola, dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa lama seseorang menjalani hukuman. Pertanyaan yang sama penting adalah berapa besar aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan dan bagaimana aset tersebut kemudian dikelola secara bertanggung jawab.

Pandangan tersebut membuat RUU Perampasan Aset memiliki posisi strategis dalam diskursus pemberantasan tindak pidana.

Akan tetapi, kewenangan negara yang semakin kuat juga harus diimbangi dengan batasan dan pengawasan yang jelas.

Jangan Sampai Kewenangan Perampasan Aset Disalahgunakan

Think Talk mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset pada dasarnya memiliki dua sisi.

Di satu sisi, kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Di sisi lain, kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu memberikan perhatian serius terhadap sejumlah aspek fundamental.

Di antaranya adalah standar pembuktian, mekanisme pengawasan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan terhadap hak warga negara.

Aspek tersebut menjadi penting karena proses perampasan aset berpotensi menyentuh kepemilikan seseorang atau pihak lain yang belum tentu terlibat dalam tindak pidana.

Jangan sampai upaya mengejar aset hasil kejahatan justru menimbulkan persoalan hukum baru karena hak pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah RUU Perampasan Aset harus disahkan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan kewenangan tersebut digunakan secara tepat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik Jangan Terjebak Euforia Pengesahan

Dalam diskusi tersebut, Think Talk juga mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam euforia ketika RUU Perampasan Aset nantinya disahkan.

Tanggal pengesahan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Publik justru perlu melihat seperti apa substansi aturan yang dihasilkan, bagaimana proses pembentukannya, dan bagaimana kewenangan yang diberikan kepada negara akan dijalankan setelah undang-undang berlaku.

Artinya, pengawasan masyarakat tidak semestinya berhenti ketika palu pengesahan diketukkan.

Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi awal dari pengawasan yang lebih serius terhadap implementasi aturan.

Masyarakat juga perlu memastikan bahwa proses pembahasan berlangsung secara transparan dan partisipatif. Masukan publik bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan rumusan akhir.

Dengan pendekatan tersebut, pembentukan undang-undang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga menjaga kualitas hukum dan legitimasi publik.

Dinamika Politik Perlu Disikapi Secara Kritis

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dinamika politik yang mengiringi meningkatnya tekanan publik terhadap RUU Perampasan Aset.

Think Talk menilai dinamika tersebut perlu disikapi secara kritis dan proporsional.

Peserta menekankan pentingnya membedakan antara fakta, dugaan, dan kesimpulan.

Adanya kepentingan politik dalam sebuah momentum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gerakan masyarakat telah direkayasa.

Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan berdasarkan dugaan semata. Sebaliknya, fakta yang dapat diverifikasi harus tetap menjadi dasar dalam menilai perkembangan pembentukan regulasi.

Dalam konteks ini, tekanan publik dapat menjadi bagian penting dari demokrasi, sepanjang disertai dengan pengawasan yang rasional dan perhatian terhadap substansi hukum.

Pengawasan Justru Penting Setelah Tekanan Publik Mereda

Salah satu tantangan dalam proses pembentukan kebijakan publik adalah menjaga perhatian masyarakat setelah momentum politik dan pemberitaan mulai mereda.

Think Talk menilai justru pada fase tersebut pengawasan perlu diperkuat.

Masyarakat perlu terus memantau apakah pembahasan RUU berlangsung secara transparan, apakah partisipasi publik benar-benar diberikan ruang, dan apakah berbagai masukan masyarakat memengaruhi rumusan akhir.

Sebab, kualitas sebuah undang-undang pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh proses pengesahan, tetapi juga oleh norma yang dihasilkan dan bagaimana norma tersebut diterapkan.

Pengawasan publik menjadi semakin penting ketika aturan memberikan kewenangan besar kepada aparat atau lembaga negara.

Tanpa pengawasan yang efektif, aturan yang semula ditujukan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana dapat menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

Tantangan Setelah UU Disahkan

Persoalan RUU Perampasan Aset juga tidak berakhir ketika regulasi resmi menjadi undang-undang.

Tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana negara menjalankan mekanisme pengelolaan aset secara nyata.

Negara perlu memastikan adanya mekanisme yang jelas terkait pelacakan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, pelelangan, hingga pemanfaatan aset.

Setiap tahapan tersebut membutuhkan prosedur yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi juga menjadi faktor penting, terutama mengenai nilai aset yang berhasil dipulihkan serta bagaimana aset tersebut kemudian digunakan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah aset hasil pemulihan benar-benar dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pemberantasan tindak pidana.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada jumlah aset yang dirampas, tetapi juga mencakup proses setelah aset tersebut berada dalam penguasaan negara.

RUU Perampasan Aset Harus Melindungi Negara dan Warga

Pada akhirnya, pembahasan RUU Perampasan Aset berada pada persimpangan dua kepentingan yang sama-sama penting.

Pertama, negara harus memiliki kemampuan yang efektif untuk memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku.

Kedua, kewenangan negara tersebut tidak boleh berkembang menjadi alat kesewenang-wenangan yang mengabaikan hak warga negara.

Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam membangun regulasi perampasan aset.

RUU Perampasan Aset idealnya mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan adanya kepastian hukum, mekanisme pengawasan, standar pembuktian yang jelas, serta perlindungan bagi pihak yang memiliki hak atas aset secara sah.

Karena itu, publik tidak cukup hanya mengawal kapan RUU Perampasan Aset disahkan.

Yang tidak kalah penting adalah mengawal substansi aturan, proses pembentukan, mekanisme pengawasan, perlindungan hak masyarakat, serta pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Dengan pengawasan yang konsisten, tujuan untuk memulihkan hasil tindak pidana dapat berjalan beriringan dengan prinsip negara hukum.

Pesan utama dari diskusi Think Talk pun menjadi relevan: RUU Perampasan Aset jangan hanya dikejar untuk segera disahkan, tetapi harus dipastikan menghasilkan aturan yang kuat, adil, transparan, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Labuhanbatu, H. Abdul Karim Hasibuan, SH, MH, yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, resmi dipercaya menjadi manajer tim sepak bola yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII 2026.

Penunjukan tersebut menjadi perhatian karena Abdul Karim disebut mencatatkan sejarah sebagai anggota DPRD pertama di Sumatera Utara yang terlibat langsung sebagai manajer tim sepak bola dalam ajang Porprovsu.

Keputusan itu sekaligus memperlihatkan keterlibatan figur legislatif dalam pembinaan olahraga daerah. Abdul Karim, yang akrab disapa Bung Karim, tidak hanya berada dalam struktur organisasi tim, tetapi turut mengawal persiapan skuad menghadapi persaingan olahraga tingkat provinsi.

Bagi Bung Karim, keterlibatan dalam dunia sepak bola merupakan bagian dari upaya memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan potensi generasi muda sekaligus membawa nama daerah dalam kompetisi olahraga Sumatera Utara.

Bung Karim: Sepak Bola Menyangkut Harga Diri Daerah

Komitmen tersebut disampaikan Bung Karim saat ditemui di ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Senin (31/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi mengenai keikutsertaan tim sepak bola Labuhanbatu pada Porprovsu 2026.

Menurutnya, persiapan tim tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sebagai wakil daerah yang dipercaya mengelola tim, ia ingin memastikan skuad memiliki kesiapan yang memadai sebelum menghadapi pertandingan resmi.

“Sepak bola ini soal harga diri daerah. Kita tidak bisa main-main. Tim sepak bola Porprovsu harus siap bersaing,” tegas Bung Karim.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran mengenai target yang ingin dicapai dalam persiapan tim. Ia menilai, keikutsertaan Labuhanbatu pada Porprovsu bukan sekadar memenuhi agenda pertandingan, melainkan juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan talenta muda daerah.

Karena itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan tim sebelum menghadapi kompetisi sesungguhnya.

Salah satu agenda penting yang disiapkan adalah laga uji coba. Pertandingan tersebut akan dimanfaatkan sebagai barometer untuk melihat kekuatan dan kesiapan skuad sepak bola Labuhanbatu.

Bung Karim memastikan dirinya akan mengawal langsung proses tersebut. Dari laga uji coba itu, tim diharapkan memperoleh gambaran mengenai kelebihan maupun aspek yang masih perlu diperbaiki sebelum Porprovsu 2026 dimulai.

Seleksi Pemain Mengutamakan Performa

Meski memiliki latar belakang sebagai politisi dan anggota DPRD, Bung Karim menegaskan bahwa pengelolaan tim tetap diarahkan menggunakan pendekatan profesional.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses seleksi pemain. Pemain yang akan memperkuat tim tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan bermain sepak bola, tetapi juga harus memenuhi sejumlah aspek lain yang dianggap penting untuk menghadapi kompetisi.

Aspek tersebut mencakup kondisi fisik, disiplin, kemampuan taktik, serta mental pemain.

Bung Karim juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri keputusan teknis yang menjadi kewenangan tim pelatih. Keputusan teknis tetap diberikan kepada trio pelatih, yakni Sutan Alamsyah Daulay, S.Sos, Erwin, dan Abdi.

Menurutnya, pembagian tugas yang jelas antara manajemen dan pelatih menjadi bagian penting dalam membangun tim yang solid.

“Kalau belum memenuhi standar, tentu akan kita evaluasi. Ini tim untuk keinginan Porprovsu, bukan tim coba-coba,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek kualitas menjadi salah satu perhatian utama dalam pembentukan skuad. Setiap pemain diharapkan mampu memenuhi standar yang dibutuhkan agar tim dapat tampil kompetitif.

Talenta Lokal Jadi Prioritas

Senada dengan visi manajer tim, Sekretaris Tim Fadli Hasibuan mengatakan proses seleksi akan dilakukan secara objektif.

Prioritas diberikan kepada pemain yang memiliki talenta sekaligus menunjukkan kedisiplinan selama mengikuti proses pembinaan dan seleksi.

Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan Bung Karim untuk menjadikan tim sepak bola Porprovsu sebagai salah satu wadah bagi pemain muda daerah dalam mengembangkan kemampuan mereka.

Pembinaan pemain lokal menjadi bagian penting karena keberadaan tim bukan hanya ditujukan untuk mengejar hasil pertandingan, tetapi juga membuka ruang bagi talenta muda Labuhanbatu untuk mendapatkan pengalaman kompetitif.

Dengan seleksi berbasis kemampuan, fisik, taktik, mental, dan disiplin, manajemen berharap pemain yang terpilih benar-benar merupakan skuad terbaik yang dapat membawa nama daerah di ajang Porprovsu XII 2026.

Olahraga sebagai Pemersatu Masyarakat

Bagi Bung Karim, sepak bola juga memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pertandingan di lapangan.

Ia melihat olahraga sebagai ruang yang dapat mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam semangat yang sama. Di tengah dinamika kehidupan politik dan sosial, olahraga dapat menjadi ruang bersama yang menyatukan masyarakat melalui dukungan terhadap tim daerah.

“Kita ingin masyarakat bangga. Kalau tim kuat, semangat daerah ikut naik,” kata Bung Karim.

Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya bersedia terlibat langsung dalam pengelolaan tim sepak bola Porprovsu 2026.

Menurutnya, keberhasilan tim di lapangan dapat memberikan dampak positif terhadap semangat masyarakat. Dukungan terhadap tim juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus mengembangkan potensi mereka di bidang olahraga.

Menatap Porprovsu 2026 dengan Target Kompetitif

Dengan keterlibatan Bung Karim sebagai manajer, persiapan tim sepak bola Labuhanbatu kini diarahkan untuk menghadapi Porprovsu XII 2026 dengan tingkat kesiapan yang lebih baik.

Laga uji coba yang akan digelar menjadi salah satu momentum penting untuk mengukur kekuatan skuad. Hasil evaluasi dari pertandingan tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi manajemen dan tim pelatih dalam menentukan langkah selanjutnya.

Bagi tim, setiap tahapan persiapan menjadi bagian dari proses membangun skuad yang mampu bersaing. Seleksi pemain, pembinaan, peningkatan fisik, pematangan taktik, hingga penguatan mental menjadi aspek yang mendapat perhatian.

Di sisi lain, kehadiran seorang anggota DPRD sekaligus Ketua Gerindra Labuhanbatu sebagai manajer memberikan warna tersendiri dalam persiapan tim.

Bung Karim memilih terlibat langsung di lapangan, bukan sekadar mencantumkan nama dalam struktur manajemen. Ia ingin memastikan proses persiapan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun, keterlibatan tersebut tetap dibarengi dengan penegasan mengenai profesionalitas. Keputusan teknis pertandingan dan pemain tetap berada di tangan jajaran pelatih.

Dengan komposisi manajemen dan tim pelatih yang telah disiapkan, skuad sepak bola Labuhanbatu kini menatap Porprovsu 2026 dengan optimisme.

Laga uji coba nantinya bukan hanya menjadi pertandingan persahabatan, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kesiapan tim sebelum memasuki persaingan resmi.

Dari tanah Labuhanbatu, keterlibatan Bung Karim sebagai manajer tim sepak bola Porprovsu 2026 sekaligus menjadi catatan tersendiri. Ia disebut menjadi anggota DPRD pertama di Sumatera Utara yang mengambil peran tersebut dalam ajang Porprovsu.

Kini, perhatian diarahkan kepada skuad yang tengah dipersiapkan. Dengan mengedepankan seleksi berbasis performa, disiplin, fisik, taktik, dan mental, tim sepak bola Labuhanbatu diharapkan mampu menunjukkan kualitas terbaik dan kembali menempatkan daerah tersebut dalam peta persaingan sepak bola Sumatera Utara.

Porprovsu XII 2026 pun menjadi panggung pembuktian bagi para pemain muda Labuhanbatu. Di bawah manajemen Bung Karim dan arahan tim pelatih, skuad tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi dengan target tampil kompetitif sekaligus membawa kebanggaan bagi masyarakat daerah.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Aksi demonstrasi bertajuk “Warga Surabaya Turun ke Jalan, Indonesia Sekarat” yang digelar di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), berujung ricuh. Situasi yang semula berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah memanas ketika sebagian massa melakukan aksi pelemparan terhadap aparat keamanan, membakar tumpukan sampah di tengah jalan, serta menggoyang pagar Gedung Grahadi.

Kericuhan tersebut membuat aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengambil langkah penertiban. Belasan orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkistis akhirnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Demonstrasi yang diikuti ratusan peserta itu sejak awal membawa kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Massa berkumpul di kawasan Jalan Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Grahadi yang menjadi salah satu ikon pemerintahan di Jawa Timur.

Pada awal pelaksanaan, situasi berlangsung relatif kondusif. Aparat kepolisian melakukan pengamanan sekaligus memberikan ruang bagi peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, kondisi berubah ketika memasuki waktu setelah salat Magrib. Sebagian peserta aksi diduga mulai melakukan tindakan provokatif yang memicu ketegangan di lokasi demonstrasi.

Selain melakukan pelemparan ke arah petugas, massa juga membakar sampah di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Tidak berhenti di situ, pagar Gedung Grahadi juga menjadi sasaran aksi perusakan.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, menjelaskan bahwa sejak sore aparat telah memberikan pelayanan pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan tertib. Namun situasi berubah setelah sebagian massa melakukan tindakan yang dinilai melanggar hukum.

Menurut Lutfhie, aparat telah berulang kali memberikan imbauan agar peserta aksi menghentikan tindakan perusakan dan pelemparan. Akan tetapi, imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga kepolisian memutuskan mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi.

“Sehingga kami nilai itu selain membahayakan masyarakat juga membahayakan keselamatan diri sendiri. Dengan terpaksa kami melakukan tindakan tegas. Kami imbau mereka untuk mundur, kemudian kami dorong ke belakang hingga ke bundaran air mancur. Alhamdulillah massa akhirnya membubarkan diri. Yang mengalami kerusakan adalah pagar Grahadi,” ujar Lutfhie usai pembubaran massa, Jumat (26/6/2026).

Dalam proses pengamanan tersebut, polisi mengamankan sekitar belasan orang yang diduga terlibat dalam aksi ricuh. Hingga saat itu, jumlah pasti orang yang diamankan masih dalam proses pendataan oleh petugas.

“Masih dihitung. Sementara sekitar belasan orang yang diamankan dan masih kami data,” katanya.

Kapolrestabes juga memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan secara terukur. Aparat tidak menggunakan gas air mata selama penanganan demonstrasi berlangsung.

Menurutnya, kendaraan water cannon yang diterjunkan ke lokasi hanya digunakan untuk memadamkan api yang dibakar massa, bukan untuk membubarkan peserta aksi dengan semprotan bertekanan tinggi.

“Insyaallah tidak ada yang mengalami luka. Kami tidak menggunakan gas air mata. Water cannon hanya dipakai memadamkan api. Massa kami dorong secara perlahan agar situasi kembali aman,” jelasnya.

Terkait kemungkinan adanya barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian, Lutfhie menyebut proses pendalaman masih dilakukan oleh penyidik. Seluruh barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana akan dikumpulkan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Selain itu, kepolisian juga masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengamanan demonstrasi tersebut, Polrestabes Surabaya mengerahkan sebanyak 320 personel. Kehadiran ratusan personel itu ditujukan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi aksi di sekitar Gedung Grahadi.

Hingga demonstrasi berakhir, kondisi di kawasan Jalan Gubernur Suryo berangsur kembali normal. Arus lalu lintas yang sempat terganggu akibat konsentrasi massa dan pembakaran sampah mulai kembali lancar setelah petugas melakukan pembersihan lokasi.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaannya tetap diharapkan berlangsung secara damai dan tidak disertai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, kepolisian memastikan proses pemeriksaan terhadap belasan orang yang diamankan masih terus berlangsung. Polisi juga mengumpulkan berbagai keterangan serta barang bukti untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan demonstrasi di depan Gedung Grahadi Surabaya berujung ricuh.

(Sigitsantoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM– Gelombang kritik terhadap arah kebijakan nasional kembali menggema dari kalangan mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan menggelar aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia”, Selasa (17/6/2026), dengan mengangkat berbagai isu yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.

Aksi yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa tersebut menjadi wadah penyampaian keresahan terhadap kondisi bangsa yang menurut mereka semakin jauh dari prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai pernyataan sikap, massa bergerak dari DPRD Kota Medan menuju Kodim 0201/Medan sebelum akhirnya menutup rangkaian aksi di DPRD Sumatera Utara.

Bagi PMKRI dan GMNI Medan, demonstrasi ini bukan sekadar agenda rutin organisasi mahasiswa, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan para pemangku kebijakan bahwa berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian serius.

Mahasiswa Soroti Kemerosotan Ekonomi dan Beban Hidup Masyarakat
Dalam aksi tersebut, isu ekonomi menjadi salah satu sorotan utama. Massa menilai masyarakat tengah menghadapi tekanan yang semakin berat akibat berbagai persoalan ekonomi nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan yang dinilai belum mampu memberikan kepastian terhadap kesejahteraan rakyat.

Mahasiswa juga menyinggung persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi memberikan dampak berantai terhadap biaya hidup masyarakat. Menurut mereka, kondisi tersebut memperbesar beban kelompok ekonomi menengah ke bawah yang masih berjuang menghadapi tantangan pemulihan ekonomi.

Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura, Nicola Cornelius Alemta Simarmata, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat ketika berbagai persoalan publik dinilai belum mendapatkan solusi yang memadai.

Menurut Nicola, kondisi saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menilai berbagai masalah yang muncul, mulai dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan, menjadi sinyal bahwa negara harus kembali memperkuat keberpihakannya kepada rakyat.

Program MBG dan Transparansi Anggaran Jadi Sorotan

Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, mahasiswa mempertanyakan tata kelola program tersebut serta menyinggung adanya dugaan korupsi yang dinilai harus mendapatkan perhatian serius.

PMKRI Medan menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, mereka mendesak agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana publik.

Bagi organisasi mahasiswa tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui mekanisme pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi yang memadai.

Persoalan transparansi anggaran menjadi salah satu poin penting yang disuarakan dalam aksi “Selamatkan Indonesia”. Mahasiswa menilai keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

DPRD Medan Dinilai Belum Menjawab Substansi Aspirasi

Saat tiba di DPRD Kota Medan, massa aksi diterima oleh Pimpinan DPRD Medan Rajudin Sagala. Namun, menurut PMKRI dan GMNI Medan, pertemuan tersebut belum menghasilkan jawaban yang dianggap mampu menjawab pokok-pokok persoalan yang mereka sampaikan.

Mahasiswa menyatakan bahwa berbagai aspirasi yang dibawa telah disusun secara jelas dan terukur. Karena itu, mereka berharap adanya respons yang lebih konkret dari lembaga legislatif terhadap berbagai isu yang menjadi keresahan masyarakat.

Kekecewaan tersebut kemudian disampaikan secara terbuka dalam orasi maupun pernyataan sikap. Massa menilai wakil rakyat harus mampu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap persoalan publik, bukan sekadar menerima aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas.
Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa aksi tetap berlanjut menuju titik berikutnya untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada berbagai pemangku kepentingan.

Isu Militerisme dan Supremasi Sipil Mengemuka

Setelah dari DPRD Kota Medan, massa bergerak menuju Kodim 0201/Medan. Di lokasi ini, mahasiswa menyoroti isu yang menurut mereka semakin penting untuk dibahas dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yakni hubungan antara ruang sipil dan institusi militer.

PMKRI Medan menilai perluasan peran aparat ke berbagai sektor sipil harus mendapat perhatian serius agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama.

Dalam kajian dan pernyataan sikap organisasi tersebut, supremasi sipil dipandang sebagai salah satu fondasi utama demokrasi. Karena itu, mereka menyatakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap UU TNI dan UU POLRI yang menurut mereka berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil apabila implementasinya tidak dikawal secara ketat.

Agraria, Masyarakat Adat dan Lapangan Kerja Masuk Daftar Tuntutan

Selain isu ekonomi dan demokrasi, PMKRI Medan turut menyoroti berbagai persoalan lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta percepatan penyelesaian konflik agraria yang hingga kini masih terjadi di berbagai daerah. Mereka juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat yang selama ini memperjuangkan pengakuan dan kepastian hukum.

Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa meminta pemerintah merealisasikan janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang sebelumnya disampaikan kepada publik.

Tak hanya itu, mereka turut menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk terkait bencana dan pemadaman listrik yang sempat menjadi perhatian masyarakat.

Mahasiswa Tegaskan Perjuangan Akan Terus Berlanjut

Rangkaian aksi kemudian ditutup di DPRD Sumatera Utara melalui penyampaian pernyataan sikap resmi. Dalam kesempatan tersebut, PMKRI dan GMNI Medan menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus hadir selama masih terdapat persoalan publik yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.

Nicola menegaskan bahwa aksi “Selamatkan Indonesia” bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan bentuk peringatan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Senada dengan itu, Bartolomeus Situmorang dari PMKRI Cabang Medan menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi. Menurutnya, setiap langkah yang berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer harus mendapat perhatian serius.

Ia juga mengingatkan agar lembaga legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, tidak hanya menjadi tempat penampungan aspirasi, tetapi mampu menunjukkan keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Melalui aksi “Selamatkan Indonesia”, PMKRI dan GMNI Medan menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal berbagai isu publik secara kritis, damai, dan konsisten. Bagi kedua organisasi mahasiswa tersebut, suara rakyat harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan negara, sehingga cita-cita keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dapat benar-benar diwujudkan.

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Kualuh Hulu kembali menunjukkan peran humanis Polri di tengah masyarakat. Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Citra Yani Br Barus, SH., MH., bersama jajaran, menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada seorang warga lanjut usia, Ibu Rukiah (84), di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Jenderal Sudirman, Lingkungan 2, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kamis (15/1/26).

Bantuan sosial berupa bahan sembako tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian dan empati Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perhatian lebih. Kegiatan ini sejalan dengan semangat dan tagline “Polri untuk Masyarakat”, yang menekankan kehadiran polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelayan dan pelindung masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Citra Yani Br Barus secara langsung menyerahkan bantuan sekaligus menyapa Ibu Rukiah. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dan memberi manfaat nyata bagi penerima.

“Semoga apa yang kami berikan ini dapat membantu dan bermanfaat,” ujar AKP Citra Yani.

Kapolsek juga menyampaikan doa dan dukungan moril kepada Ibu Rukiah agar senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani hari-hari di usia lanjut.

“Kami mendoakan Ibu Rukiah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun usia tidak muda lagi,” tuturnya.

Apresiasi atas kegiatan sosial tersebut turut disampaikan Kepala Lingkungan 2A, Nasaruddin Siregar. Ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polsek Kualuh Hulu yang dinilai konsisten memperhatikan kondisi warganya.

“Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Kualuh Hulu, yang telah peduli dan hadir di tengah warga. Semoga kepolisian selalu sukses dalam menjalankan tugasnya,” kata Nasaruddin.

Sementara itu, Ibu Rukiah tampak terharu menerima bantuan tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Kapolsek dan jajaran atas kepedulian yang diberikan.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kapolsek dan seluruh anggota. Semoga Polri selalu mengayomi dan dicintai masyarakat,” ucap Ibu Rukiah, yang diketahui merupakan anak dari purnawirawan Polri.

Rangkaian kegiatan bansos tersebut juga dimanfaatkan Kapolsek Kualuh Hulu dan jajaran untuk menyapa warga sekitar. Kehadiran Kapolsek disambut antusias oleh masyarakat, yang terlihat berbaur hangat dan mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto bersama.

Melalui kegiatan sosial semacam ini, Polsek Kualuh Hulu menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

(greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Terkenal dengan aksi kepedulian dan sosialnya, di penghujung tahun 2025 dalam rangka mengirim doa untuk kedua orang tua yang telah tiada, Kades Gunung Melayu Sahran Tanjung, SE menggelar santunan anak yatim yang ada di seluruh Dusun seDesa Gunung Melayu yang berlangsung dikediamannya Dusun IV B, Simpang Pasar IV, Desa Gunung Melayu, Kualuh Selatan, Selasa (30/12/2025).

Saat konfirmasi awak media Kepala Desa Gunung Melayu, Sahran Tanjung, SE mengatakan hal ini ia lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap anak yatim yang ada di desanya., Totalnya ada 49 anak yatim berkumpul disini dari seluruh Dusun yang ada di Desa Gunung Melayu.” Ucap Kades

Hal ini kami lakukan untuk berbagi kebahagian bersama anak-anak yatim di Desa kami dengan memberikan santunan kepada anak yatim, insya Allah akan diadakan setiap setahun sekali pada bulan ramadhan.

Ia berharap semoga yang santunan ini bisa bermanfaat bagi anak yatim dan dapat memberi kebahagiaan dan semangat untuk mereka agar terus belajar dalam mengapai cita-cita mereka.”Tambahnya

Sahran juga menjelaskan bahwa, Santunan ini dalam rangka mengirim doa buat kedua orang tua yang telah tiada, Semoga segala urusan dipermudah Allah Swt dan di kabulkan Tuhan cita anak anak kita. Kegiatan tersebut merupakan rutinitas setiap tahun, bahkan sebelum beliau menjabat sebagai kades.” Pungkasnya Mengakhiri.

(greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Kota Cirebon, POJOKREDAKSI.COM – Babinsa Kelurahan Pegambiran, Sertu Yanto, melaksanakan monitoring kegiatan pemilahan dan penimbangan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Berkah Mulya RW 07. Kegiatan tersebut berlangsung di Baperkam RW 07 Karang Mulya, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selasa, (30/12/2025).

Kegiatan Bank Sampah Berkah Mulya ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan, yang berada di bawah binaan PT Japfa Comfeed. Warga secara aktif melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum dilakukan penimbangan, guna meningkatkan nilai ekonomis sampah serta mengurangi pencemaran lingkungan.

Sertu Yanto menyampaikan bahwa kegiatan bank sampah sangat positif karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AD dalam mendorong program kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah binaan.

“Dengan adanya bank sampah, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan serta dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai,” ujar Sertu Yanto.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Diharapkan kegiatan Bank Sampah Berkah Mulya RW 07 ini dapat terus berkelanjutan dan menjadi contoh bagi wilayah lain di Kelurahan Pegambiran dalam pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.(pendim0614)*

(Surya Asia)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

POJOKREDAKSI.COM – Cerita ini bermula di Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada bulan Mei 2024.

Nazwa Aliya, seorang gadis berusia 19 tahun dengan segala impian masa mudanya, berdiri di ambang pintu rumah untuk berpamitan kepada ibunya, Nurmaiyani.

Dengan wajah meyakinkan, Nazwa meminta izin untuk pergi ke Medan tepatnya Lubuk Pakam dengan alasan sederhana: ada panggilan pekerjaan atau urusan dengan teman.

Sang ibu memberikan restu, tanpa sedikit pun menyangka bahwa itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak akan pernah membawa putrinya kembali dalam keadaan bernyawa.

Jejak Menuju Negeri Asing dan Sosok Chris

Tujuannya satu: menemui seseorang. Ia pergi menyusul seorang pria Warga Negara Asing asal Inggris bernama Chris.

Ironisnya, Chris bukanlah orang yang benar-benar asing bagi keluarga itu; ia adalah kenalan sang ibu di media sosial yang pernah diperkenalkan secara daring. Namun, tak ada yang menduga bahwa perkenalan maya itu menjadi jembatan menuju petaka di dunia nyata.

Di Balik Senyum Panggilan Video

Berbeda dengan kisah horor penyekapan di scam compound yang sering kita dengar, Nazwa tinggal di sebuah penginapan atau hotel bersama Chris. Ia bebas memegang ponselnya, bebas bergerak, namun ia terpenjara oleh kebohongannya sendiri.

Dalam setiap panggilan video ke rumah, ia tersenyum dan menyapa ibunya, namun rapat-rapat menutup mulut soal dimana ia memijakkan kaki. Ia membiarkan ibunya percaya bahwa ia masih di Indonesia, aman, dan baik-baik saja.

Padahal, ia berada di negeri orang hanya dengan bermodalkan visa turis, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa asuransi kesehatan yang memadai.

Petaka Diam-diam: Sakit dan Keputusan Fatal

Ia mengonsumsi obat pereda nyeri, seperti parasetamol, dalam dosis yang jauh di luar batas wajar untuk meredam sakit yang dideritanya. Keputusan fatal ini menjadi bumerang; alih-alih sembuh, tubuh mudanya perlahan menyerah.

Runtuhnya Kebohongan di Ruang ICU

Chris menghubungi ibu Nazwa, membongkar rahasia bahwa anak gadisnya sedang sekarat di Kamboja. Melalui layar ponsel, sang ibu harus menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hati: putrinya terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU, tubuhnya penuh selang, berjuang sendirian di negeri asing.

Akhir Hayat dan Fakta Medis

Penjelasan medis menyingkap fakta yang menyedihkan: ia meninggal akibat komplikasi emboli paru, pneumonia, dan kerusakan hati (hepatotoksisitas) yang parah tanda nyata dari efek racun obat-obatan dosis tinggi yang menghancurkan organ dalamnya.

Hasil visum otoritas setempat memastikan tidak ada tanda kekerasan fisik atau penganiayaan di tubuh luarnya. Nazwa tidak dibunuh oleh pukulan, tapi oleh situasi dan ketidaktahuan.

Drama Pemulangan dan Tangis di Kualanamu

Chris, pria yang bersamanya, sempat membayar sedikit deposit lalu mengaku kehabisan uang. Ia diperiksa polisi, namun dilepaskan karena kematian Nazwa terbukti akibat penyakit, bukan pembunuhan.

Chris pun kembali ke negaranya, meninggalkan jenazah Nazwa yang dingin dan keluarga yang kebingungan di Sumatera.

Dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bantuan viral dari netizen, serta diplomasi alot dari KBRI Phnom Penh dan Kemlu RI, hingga akhirnya jenazah Nazwa bisa ditebus dan diterbangkan pulang.

Pada 21 September 2024, isak tangis pecah di Bandara Kualanamu saat peti jenazahnya tiba, mengakhiri perjalanan panjang yang penuh rahasia itu.

Refleksi: Harga Mahal Sebuah Ketidaktahuan

Kepercayaan yang diberikan Nazwa kepada sosok asing, hanya karena ada benang merah perkenalan maya dengan ibunya, mengajarkan kita pelajaran pahit bahwa rasa “kenal” tidak serta-merta menjamin rasa “aman”. Di negeri asing, tanpa perlindungan hukum, manusia menjadi sangat rapuh.

Namun, bagian yang paling menyesakkan dada dari tragedi ini adalah terputusnya koneksi kejujuran dengan rumah. Ada tembok besar yang dibangun ketika ia memutuskan untuk berpamitan ke tempat yang salah demi menutupi tujuan sebenarnya.

Restu dan pengetahuan orang tua sejatinya adalah benteng terakhir pertahanan seorang anak. Ketika benteng itu diruntuhkan demi sebuah kebebasan semu, kita benar-benar sendirian menghadapi badai.

Kisah Nazwa adalah monumen pengingat bagi kita semua: Tidak ada kesuksesan, cinta, atau petualangan yang sebanding dengan nyawa yang hilang dalam kesunyian dan penyesalan.

(Red/FBFA)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Putri terbaik asal Labuhanbatu Utara sukses mengharumkan nama daerah setelah meraih predikat lulusan wisudawan terbaik pada Wisuda 2025 di kampus masing-masing. Prestasi ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus, yang dikenal sebagai sosok muda, visioner, dan memiliki kepedulian besar terhadap dunia pendidikan.

Pertemuan wisudawan terbaik ini berlangsung hangat di rumah dinas Bupati Labura, Mereka adalah Deona Agensia Pohan, lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Yuli Yani, lulusan terbaik Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; serta Winda Sari, lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah Medan.

Hendriyanto Sitorus selaku Bupati Labuhanbatu Utara menyampaikan rasa bangga dan menyebut prestasi ketiganya sebagai bukti bahwa generasi muda Labura mampu bersaing di perguruan tinggi besar.

“Ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa. Mereka adalah inspirasi bagi seluruh pelajar di Labuhanbatu Utara, Semoga yang lain bisa mengikuti jejaknya. Bisa menginspirasi anak-anak Labura. Kita berharap, tidak hanya berhenti di S1 saja. Namun bisa kuliah lanjutan,” tambahnya.

Ketiga mahasiswa tersebut mengaku terharu atas apresiasi tersebut dan berharap pencapaian mereka dapat memotivasi anak-anak muda lainnya untuk tidak ragu mengejar pendidikan tinggi dan meraih prestasi terbaik.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Labuhanbatu Utara memiliki potensi sumber daya manusia yang kuat dan siap membawa nama Labura menuju masa depan yang lebih hebat dan gemilang.

Menutup pertemuan Bupati Labura-Hendriyanto Sitorus ditemani Kabag Kesra Jefry serta jajaran lainnya memberikan piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada para wisudawan terbaik Labura 2025.

(Greg/PL)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G