Rokan Hilir, POJOKREDAKSI.COM – Tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama melakukan kegiatan di Propam Polda Riau. Jumat, (4/10/2024) lalu.

Hal tersebut menindaklanjuti Laporan Pengaduan sebelumnya terkait oknum Polisi Rokan Hilir yang dilakukan oleh Kanit PPA Polres Rokan Hilir karena melakukan perbuatan arogansi saat melakukan pemeriksaan saksi di Unit PPA Polres Rokan Hilir pada tanggal 10 Juli 2024.

Selain tim kuasa hukum Nabonggal Situmorang Sipituama, juga ada Usman Samosir dari LSM KCBI yang turut serta mendampingi dan membantu keluarga Ahli Waris Jamada Situmorang bekerjasama dengan Tim Nabonggal.

Melalui media Pojokredaksi.com Usman Samosir meminta Kapolda Riau agar memantau dan memberi perhatian khsusus terhadap laporan pengaduan pelanggaran profesionalisme dan kode etik yang dilakukan Kanit PPA Polres Rokan Hilir di ruangan kantornya.

“Kiranya Pak Kapolda memantau dan memberi perhatian khusus dalam laporan pengaduan yang telah dilaporkan ke Propam Polda Riau pada waktu yang lalu, juga semoga agar kasus yang dialami Ahli Waris Jamada Situmorang menemukan titik terang sehingga memberikan keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat, juga agar Kepolisian boleh mencapai tujuan Polisi yang PRESISI.” Ucap Samosir.

Selain memohon kepada Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hilir beserta jajarannya agar memberikan perhatian khusus, Samosir bersama Tim Kuasa Hukum Nabonggal saat wawancara di depan Kantor Polda Riau, juga meminta agar Propam Polda Riau tindak lanjuti pelanggaran Kode Etik terhadap oknum Penyidik Satreskrim Polres Rohil.

Serta kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Rokan Hilir atau semua pihak boleh memberikan perhatian khusus di perkara Sarma Intan Situmorang (Ahli Waris Jamada Situmorang) yang sedang viral saat ini, dan mendoakan agar semua berdiri dalam arti hukum sesungguhnya, yang bermanfaat, pasti dan adil pada semua pihak.

(Dimas B)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Palembang, POJOKREDAKSI.COM
Sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah di bumi Indonesia, khususnya wilayah Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), jangan ada penegak hukum yang ‘Back Up’ mafia tanah di bumi Sriwijaya. Minggu (26/09/2021).

Salah satu kasus sengketa lahan berawal saat ahli waris atas nama Armantika memiliki tanah 1 hektar di jalan Jend. Mayor Sartibi Darwis, Palembang (Sumsel) sejak tahun 1983 berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 5 Mei 1983, dan diperkuat oleh saksi kiri dan kanan.

Namun pada Tahun 2007, diduga salah satu oknum masyarakat mengklaim tanah milik Armantika adalah miliknya, berdasarkan SPH tertanggal 12 November 2007 atas nama berinisial (RW).

Terkait permasalahan tersebut Armantika selaku korban yang berprofesi sebagai Wartawan di salah satu Media online di Palembang, sekaligus sebagai Ahli Waris Tanah berusaha mengumpulkan informasi dan menerbitkan berita yang lagi marak di Bumi Sriwijaya, atau terkait dugaan kasus pengklaiman tanah yang bisa dibilang oknum tersebut kuat dugaan adalah seorang mafia tanah.

“Saya Berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo Yang Terhormat mohon bantuan bapak agar dapat memberi arahan kepada Penyidik Kepolisian Polrestabes Palembang, sekiranya dapat menegakkan keadillan dan kebenaran dengan semestinya tanpa tebang pilih.” Ucapnya.

“Saya merupakan salah satu ahli waris dari sebidang tanah atas nama ‘Yakni Daud’ sebagai orang tua kandung, dan tanah ini telah diusahakan sejak orang tua masih hidup dari tahun 1983 sampai dengan saat ini, berdasarkan SPH tertanggal 5 Mei 1983 dan diperkuat saksi kiri dan kanan.” Lanjutnya menjelaskan.

Setelah menjalani proses hampir 3 tahun di Kepolisian Unit Harda Polresta Palembang (Sumsel), Armantika dijadikan tersangka atas dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa izin.

Diduga adanya kongkalikong antara RW dengan pihak Kepolisian, karena jika dilihat berdasarkan SPH milik ahli waris Armantika tahun 1983 sangat tidak masuk akal dan sangat jauh jaraknya dengan surat yang mengklaim satunya tahun 2007.

Sesuai arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri tidak ragu dalam menindak tegas para mafia tanah dan tidak membekingi para oknum. Sehingga Arman menaruh harapan besar kepada bapak Presiden Jokowi dan Kapolri Sigit.

“Pak Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jendral Polisi (Jendpol) Listiyo Sigit Prabowo tolong ditindak lanjuti Kinerja kepolisan Palembang ada apa. Bapak Presiden dan Kapolri yang terhormat mohon dikaji ulang Permasalahan ini, data terlampir sangat jelas dan akurat.” Pinta Arman melalui Pojokredaksi.com.

(Supeno)