Cianjur, POJOKREDAKSI.COM – Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat resmi lantik Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Cianjur periode 2023-2026. Sabtu, (27/5/2023).

Pelantikan pengurus dilakukan oleh Ketua Komda Jawa Barat, Edi Silaban di Pendopo Tumaritis, Cianjur.

Acara yang bertajuk “Mewujudkan Kaderisasi yang Berdaya Saing dalam Semangat Kebangsaan” ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Irwan Ardi Hasman, Kepala Kesbangpol Cianjur Heri Supardjo, dan Pastor Paroki Santo Petrus Cianjur Romo Bonefasius Budiman OFM.

Ketua Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Cianjur, Alfian Syukur menegaskan bahwa acara pelantikan pengurus ini dilakukan sebagai komitmen organisasi dalam menjalankan setiap program-program yang akan direncanakan selanjutnya.

Alfian memaparkan kepengurusannya akan berfokus pada beberapa program yang tentunya memiliki tujuan untuk mengembangkan organisasi kedepannya.

“Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Cianjur saat ini akan berfokus pada program kerja yang konkret dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis pada kaderisasi dimana kita akan menjadi tuan rumah KKM 2023 yang rencananya dilaksanakan pada tahun ini,” ucap Alfian.

Lebih lanjut, Alfian menambahkan dalam mewujudkan semangat kebangsaan, partisipasi dan juga daya saing dalam masyarakat. Kepemimpinannya sedang mempersiapkan pelatihan seperti Kursus Kepemimpinan Dasar (KKD) termasuk mendorong gerakan para anggota dalam mengambil peran aktif berorganisasi.

Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Edi Silaban mengucapkan proficiat kepada seluruh pengurus Komcab Kota Bandung terlantik. Edi mengajak seluruh pengurus dan kader semakin inklusif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Hari ini Pemuda Katolik Cianjur dilantik di tempat yang terbuka. Semoga Pemuda Katolik Cianjur semakin inklusif sama seperti terbukanya pendopo pelantikan ini,” ujar Edi Silaban.

Edi menambahkan kedepan Komcab Cianjur mulai mempersiapkan diri dalam agenda tingkat Komda sebagai Tuan Rumah Kursus Kepemimpinan Menengah (KKM) tahun 2023.

Sementara itu, Romo Bonefasius Budiman selaku Pastor Moderator Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Cianjur mengucapkan syukur atas hadirnya Pemuda Katolik di Kabupaten Cianjur.

“Syukur kepada Allah atas hadirnya Pemuda Katolik di Kabupaten Cianjur. 91 tahun Gereja Katolik sudah hadir di Cianjur, baru kali ini Pemuda Katolik di Kabupaten Cianjur terbentuk. Ini diharapkan dapat membuka ruang-ruang dialog Lintas Agama serta memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh Umat” Romo Bone.

Irwan Ardi Hasman selaku Anggota DPR RI dalam sambutan mendorong Pemuda Katolik Kabupaten Cianjur untuk terlibat aktif pada Pemilu 2024 mendatang.

“Keterlibatan Pemuda Katolik dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang sangat dibutuhkan, peran pemuda dalam menyukseskan pemilu 2024 memiliki peran penting. Untuk itu saya mengajak untuk terlibat dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang jangan sampai Golput,” ajak Irwan.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Cianjur Heri Suparjo yang hadir mewakili Bupati Kabupaten Cianjur menyampaikan selamat atas pelantikan dan hadirnya Pemuda Katolik di Kabupaten Cianjur.

“Proficiat atas sukses nya pelantikan Pengurus Pemuda Katolik. semoga hadirnya Pemuda Katolik di Kabupaten Cianjur dapat memberikan warna baru serta berdampak kongkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujar Heri Suparjo.

Kegiatan pelantikan ini turut memberikan sambutan DPD KPNI Cianjur dan dihadiri oleh para dewan pembina, dewan pakar Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Cianjur, jajaran Pengurus Komda Jabar instansi pemerintahan, para akademisi, aktivis, profesional.

Sebelumnya, Pemuda Katolik Cianjur berperan dalam Pos Pelayanan St. Petrus Cianjur dimana Gereja St. Petrus Cianjur turut terkena dampak bencana gempa sehingga gedung bangunan terpaksa di bangun kembali karena tak layak pakai.

Dalam rangka pembangunan Gereja St. Petrus Cianjur, Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Cianjur mengajak turut membantu penggalangan pembangunan Gereja melalui transfer ke Bank BCA a.n : PGPM PAROKI SANTO PETRUS, Nomor Rekening: 4020908888.

Pro Ecclessia Et Patria ..!!!

(Red/PK)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Cileungsi, POJOKREDAKSI.COM – Persoalan Upah Minimun Provinsi (UMP) di berbagai perusahaan seakan tak habis cerita. Di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, beberapa perusahaan masih mengupah karyawan dengan gaji di bawah UMP. Salah satunya yang terjadi di PT. Nitya Nandha yang beralamat di Kampung Cimanggung, RT 02/RW01, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Beberapa persoalan yang di rampung wartawan Pojokredaksi.com di lapangan selama dua hari Sabtu, 29/5/2021, dan hari Kamis, 03/06/2021 terkait pembayaran upah karyawan PT. Nitya Nandha tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku sebagaimana penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang UMP Provinsi Jabar tahun 2021.

Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/II/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi atau Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor 561/51/X/Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

Dari pengamatan wartawan di PT. Nitya, pembayaran gaji karyawan per tahun 2021 di bawah UMP 2.300.000. Hal ini sangat jauh dari ketentuan hukum sebagaimana UMP Kota Bogor per 2021 sebesar Rp.4.217.206 rupiah. “Kami baru 2 minggu bekerja di sini dan dalam ketentuan kontrak kerja kami diberi gaji sebesar 2.300.000 ribu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan ketentuan pemerintah,” ujar seorang karyawan yang tak ingin namanya disebutkan.

Hal yang sama ditambahkan seorang wanita berusia 35 tahun. Menurutnya di tempat ini (PT. Nitya) rata-rata pemilik perusahaan hanya mencari untung semata dengan memperbudak para karyawan dan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sebut saja, owner menempatkan beberapa keluarga untuk menduduki posisi penting. Misalnya posisi Manager HRD di bawah pimpinan Mrs. Julie Darwo Rustam yang adalah istri dari owner yaitu Deepak R. Melwani, seorang keturunan India yang sudah mengantungi warga negara Indonesia dengan mempekerjakan sedikitnya 300-an karyawan dengan berbagai usia dan jenis kelamin.

Tragisnya, pada tahun 2020, hampir seluruh karyawan di rumahkan tanpa kepastian dari perusahaan. Menariknya adalah karyawan di rumahkan ini dengan modus perusahaan collapse alias bangkrut. Tapi pasca kebakaran PT. Nitya, karyawan yang dirumahkan kembali dipanggil dan disodorkan Surat Penerimaan Kompensasi.

Bunyi surat itu  itu: hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan dinyatakan sudah selesai. Para karyawan tidak lagi menuntut hak mereka. Perusahaan memang memberi kompensasi tetapi tidak sesuai dengan waktu kerja bertahun-tahun dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena karyawan tidak memiliki pilihan lain menerima kompensasi itu dengan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan dan perhitungannya jauh di bawah aturan undang-undang.

Terkait kebakaran perusahaan tahun 2019 yang secara rasional tidak diterima oleh karyawan.  Perusahaan menuduh para pekerja lah yang membakar perusahaan hal ini agar bisa mencairkan asuransi untuk biaya operasional selanjutnya. Hingga saat ini, tidak ada audit akuntan publik yang menganalisa, menjelaskan, atau menetapkan bahwa PT. Nitya terbukti collapse. 

Setelah mencairkan asuransi, perusahaan ini kembali beroperasi dengan mengadakan praktik pengupahan murah di bawah UMP hingga sampai saat ini. Dengan surat kesepakatan yang ada, para karyawan kembali bekerja di mana para karyawan dibodohi dengan surat kesepakatan dimaksud.

Adapun status pekerja baru melamar juga terlihat ganjal. Para pekerja dibuatkan masa pencobaan satu bulan, lalu diperpanjang sebulan lagi. Setelah itu, baru dibuatkan Surat Kesepakatan Kerja yang memuat enam point penting, sebagaimana disebutkan dalam enam poin di bawah ini :

Hal lain yang menjadi persoalan adalah PT. Nitya telah melawan undang-undang dengan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sebut saja sebagai Usaha Makro, PT. Nitya tidak mengedepankan peraturan misalnya pembentukan Bitparti dan Serikat. Terkait hal ini, seorang sekuriti mengatakan di PT. Nitya ini tidak diizinkan mendirikan serikat dan Bitparti. Selalu ditolak kalau tidak dimintakan.

Hinggai berita ini diturunkan, Pojokredaksi.com sudah mengkonfirmasi secara terbuka dengan mengunjungi perusahaan, meminta klarifikasi, dan penjelasan terkait nasib pengupahan karyawan di bawah UMP, tetapi pemimpin perusahaan tidak menerima.  “Kami mendapat pesan dari atasan bahwa tidak boleh ada tamu dari manapun termasuk wartawan karena manajemen sedang sibuk,” ujar seorang sekuriti (YHW).

POJOKREDAKSI.COM – SEJAK  Sabtu, (19/4/2021), kobaran api terjadi di tumpukan ban bekas di Jalan Raya Bojongnangka, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Tumpukan sampah ini milik seorang tokoh masyarakat Gunung Putri Alm. H Maman Daning.

Memasuki hari kelima, anggota Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor terus berjibaku memadamkan kobaran api yang terjadi di tumpukan ban bekas itu. Dari pantuan Pojokredaksi.com pada Jumat, (23/4/2021), pukul 22.00, asap hitam masih melambung tinggi di angkasa.

Tim Damkar dan relawan baik dari Ormas di wilayah Gunung Putri seperti Pemuda Pancasila, BPPKB, Maluku Satu Rasa, maupun aktivis lingkungan hidup terus mengupayakan pemadaman asap yang mengganggu.

Ketua Ormas Pemuda Pancasila Desa Bojongnangka Kornelis Orun menyebutkan bahwa Pemuda Pancasila dan ormas lainnya juga turut serta dan terlibat aktif dalam upaya memadamkan asap yang keluar dari pembakaran ban bekas. “Kita berpikir ini adalah tanggung jawab kita semua yang berada di Gunung Putri,” sebutnya.

Bermodalkan 26 unit mobil pemadam kebakaran, petugas Damkar masih terus melakukan upaya pemadaman. Petugas juga melakukan pendinginan dengan cara menyemprotkan air ke sejumlah titik api yang masih menimbulkan kepulauan asap.

Meskipun pemadan kebakaran sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjinakkan api dan asap yang mengepul, tetapi usaha ini belum berhasil. Kepulan asap dan kobaran api berukuran sedang masih terlihat di sejumlah titik di lokasi kebakaran.

Parahnya akibat pembakaran ban itu warga sekitar kejadian mengeluh sesak napas. Akibat bau pembakaran ban yang menyenggat. Warga sudah berusaha menggunakan masker, tetapi bau bakaran ban sangat menyenggat. Di perumahan Villa Permata Mas 1-3 Gunung Putri, serta warga yang rumahnya di sekitar jalan Bojongnangka sangat merasakan dampak terburuk dari asap dan bau bakaran ban itu.

Hal ini disampaikan seorang warga perumahan Villa Permata Mas I, Ahmad M kepada Pojokredaksi.com. Ia menuturkan sejak kejadian itu, hal yang merugikan adalah jalan Bojongnangka sebagai satu jalan utama menuju Citereup, Gunung Putri, Cikeas, Cibubur, dan Cibinong, terputus. Masyarakat terpaksa harus mengambil jalan lain yang sempit dan itu mendatangkan kemacetan.

Seorang petugas Damkar Ridwan S ditempat kejadian menyebutkan Damkar sudah mengupayakan pendinginan untuk mengantisipasi kemunculan api, jika angin berembus kencang. Meskipun ada titik-titik kepulan asap tanpa api, petugas tetap melakukan penyemprotan untuk mencegah kemunculan api kembali.

“Meski sempat beberapa kali membuat kobaran api mengecil hingga padam, namun api kembali muncul lantaran banyak bahan yang mudah terbakar,” sambungnya.

Ia melanjutkan, “Kemarin kita sempat berhasil sedikit menjinakkan apinya, tapi karena ini tumpukan ban bekas, kemungkinan yang berhasil kami padamkan itu bagian atasnya saja, dan ternyata bagian bawahnya masih ada bara api, makannya saat angin berhembus api muncul kembali,” katanya.

Warga berharap, pemerintah Desa Bojongnangka dalam koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk segera mencari solusi terbaik. Tetapi paling penting, jangan sampai ada kejadian yang sama seperti sekarang ini.

Tinus Wuarmanuk

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Indonesia Police Watch (IPW) menyikapi agar polisi menyelidiki adanya dugaan keterkaitan sindikat bandar narkoba dalam kasus “pesta narkoba” yang membawa 12 oknum polisi termasuk Kepala Kepolisian Sektor Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat.

Kompol YPD “IPW berharap kasus itu diusut tuntas agar diketahui apakah ke-12 polisi itu merupakan bagian dari sindikat narkoba di Jawa Barat atau hanya sekadar pemakai,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Neta melihat adanya tantangan bagi kepolisian Indonesia untuk berani membongkar sindikat narkoba yang menggerogoti institusi Polri.

“Tantangan memberantas narkoba bukan hal main-main lagi, karena sudah menggerogoti jantung kepolisian dimana seorang Kapolsek perempuan tega-tega-nya memimpin 11 anak buahnya untuk (memakai) narkoba bareng,” tutur Neta.

Lebih lanjut Neta menuturkan bahwa tindakan pesta narkoba yang dilakukan oknum polisi harus ada hukuman yang setimpal agar tidak menjadi momok dan bahaya laten bagi institusi Polri.

“Karena itu, begitu ada yang terindikasi terlibat narkoba, langsung dipecat dan diarahkan untuk kena hukuman mati. Tujuannya agar narkoba tidak menjadi momok dan bahaya laten bagi institusi Kepolisian,” ujarnya menegaskan.

(Sulaiman)

BREBES, POJOKREDAKSI – Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil membekuk seorang pelaku perampasan di tiga kecamatan dan mengaku sebagai anggota polisi. Bahkan, aksinya sudah dilakukan di belasan lokasi.

Pelaku bernama Khaerul (20) warga Kalirahayu Kecamatan Losari, Jawa Barat (Jabar). Ia beraksi dengan sasaran pengguna sepeda motor yang dikendarai remaja.

“Aksi pelaku ini sudah meresahkan, kita mendapat laporan dari masyarakat untuk kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga akhirnya kita berhasil tangkap satu pelaku ini,” kata Kepala Unit 1 Satreskrim Polres Brebes Iptu Titok Ambar Pramono, Rabu (27/1/2021).

Beberapa barang bukti yang diamankan, di antaranya kaos, celana panjang jeans, sepeda motor, hingga satu unit handphone hasil rampasan pelaku. “Modusnya pelaku menghentikan sepeda motor korban. Untuk kemudian, mengaku sebagai anggota polisi. Dan merampas barang berharga milik korban,” Dengan demikian pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Tambahnya.

(Yanto Simbolon)

Subang, POJOKREDAKSI.COM – Masyarakat Subang mengeluhkan proses pembayaran surat perintah setor yang di lakukan pada loket bukan pada Bank, melainkan melalui individu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang di bagian penjaga loket berkas masuk, dan sangat mengejutkan Biaya Balik Nama (BBN) yang seharusnya Ratusan Ribu Rupiah, menjadi Jutaan Rupiah dan ini bukan rahasia umum lagi.

Hal ini disampaikan oleh salah satu Asisten Notaris yang tidak mau namanya disebutkan kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

“Luar biasa BPN Subang ini pak, biaya setor PNBP balik nama yang seharusnya Rp.150.000 tetapi ditagih ke kami rata – rata Rp.1.250.000 bahkan kadang sampai Rp.1.400.000, menurut bapak ini namanya pungli apa Korupsi ?” tanyanya kepada wartawan.

Asisten Notaris ini juga menambahkan ” kami harus melakukan penyetoran di loket dengan nilai yang sangat tinggi dari biaya yang seharusnya kami bayarkan, karena pembayaran dilakukan di loket proses nya pun jadi lambat, kenapa setornya tidak di bank supaya prosesnya lebih cepat ? ada apa dengan BPN Subang ini ?” sebutnya.

Pelayanan seperti ini yang dikatakan baik ? Sampai kapan kita harus menunggu sertifikat yang seharusnya sudah selesai, ini kinerja buruk bagi ATR/BPN Subang, tambahnya.

Kepala BPN Subang Joko.S saat dihubungi melalui telepon selulernya 0812XXXX0066 tidak aktif, dan juga ketika dihubungi melalui WhatsApp dengan nomor yang sama tidak tersambung sampai berita ini di turunkan ke meja redaksi.

Kalau peraktek pungli seperti ini masih tetap terjadi di Kantor BPN Subang maka apa yang diharapkan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo tidak akan tercapai dengan pengurusan sertifikat hak milik tanah dengan biaya kecil dengan proses yang cepat tanpa ada praktek pungutan liar.

Diharapakan kepada Kapolres Subang agar segera melakukan Lidik atas dugaan peraktek pungli biaya balik nama sertifikat di Kantor BPN Subang yang seharusnya dibebankan Rp.150.000 tetapi ditagih ke masyarakat Rp.1.400.000, hal ini sangat merugikan dan meberatkan masyarakat Subang.(Rz/At/Red)