POJOKREDAKSI.COM – Pilpres dan Pemilu 2024, baru saja selesai. Setelah KPU memutuskan dan menetapkan pemenang Pilpres dan Parpol yang berhasil ke Senayan, Rabu, 20 Maret 2024.

Namun, pada pelaksanaannya masih terjadi praktik jual beli suara atau politik uang. Kekuatan uang masih dominan mempengaruhi pemilh (voters) untuk memilih pasangan Calon Presiden maupun Legislatif.

Sejatinya, pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara luber jurdil. Luber jurdil adalah asas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Di tengah menguatnya harapan publik terwujudnya pemilu luber jurdil, tapi pelaksanaannya jauh dari asas tersebut. Politik uang sudah seperti tradisi lima tahunan. Pilpres, Pemilu dan Pilkada semacam momentum transaksi jual beli suara.

Bukti politik uang pada pemilu 2024 ramai di media sosial. Beberapa caleg meminta kembali uang yang telah dibagikan, karena tidak terpilih. Atau suara kandidat tidak sesuai janji yang disepakati.

Seperti yang dialami Welly Ismail, salah satu warga di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Ia mengaku didatangi oknum caleg dari salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 untuk meminta sejumlah uang yang telah diserahkan sebelum pencoblosan dikembalikan. (KompasTV, 19-02-2024).

Kemudian seorang perempuan yang diduga tim sukses salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga dan meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. (Beritasatu.com, 20-02-2024).

Sementara politisi Demokrat Benny K. Harman mengakui sudah tak semangat maju sebagai calon gubernur NTT. Ia menyadari karena biaya politiknya sangat mahal. Dan, praktik politik uang masih terjadi.

“Sekarang ini nggak ada duit, nggak ada suara. Di NTT, pencuri, setan bisa jadi pemimpin asal ada uang. Yang kita butuhkan saat pilkada atau pemilu bukan memilih orang baik, bukan mencegah orang jelek berkuasa, tetapi memilih orang yang selalu berbuat baik. Orang yang berbuat baik untuk rakyat bisa juga pencuri, penjahat, tapi dia selalu berbuat baik,” kata BKH seperti dikutip dari Kompas.Com, (19-03-2024).

Menurut survei pasca-pencoblosan (exit poll) Indikator Politik Indonesia, mayoritas atau 49,6% responden pemilih Pemilu 2024 menilai politik uang bukan hal yang wajar dan tidak dapat diterima. Namun, persentase tersebut turun drastis dibanding pemilu sebelumnya.

“Mereka yang mengatakan politik uang bukan sesuatu yang bisa diterima, artinya tidak wajar dilakukan oleh capres-cawapres atau timsesnya itu, di Pemilu 2019 ada 67%, sekarang tinggal 49,6%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya secara daring, Rabu (21-2-2024).

Mereka juga menemukan, pada Pemilu 2024 ada 46,9% responden yang menyatakan politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar. Proporsinya naik pesat dibanding Pemilu 2019 yang hanya 32%.

Fakta ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli suara menggunakan uang masih menguat. Lantas apa yang bisa dilakukan, agar transaksi jual beli suara bisa dihilangkan. Apa yang bisa dievaluasi dari maraknya praktik politik uang?

Hal ini tentu menjadi preseden buruk demokarasi Indonesia. Karena itu, harus menjadi perhatian dan catatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Di sisi lain penyelenggara mesti menjalankan tugas dan fungsinya mencegah politik uang sejak dini. Sebagimana diatur dalam konstitusi dan aturan KPU dan Bawaslu.

Kemudian peran pemerintah perlu diperkuat. Melalui berbagai lembaga dan kementerian bisa bersinergi untuk menangkal praktik politik uang.

Lembaga pendidikan perlu diberi tugas dan berperan aktif memberikan edukasi politik. Sejak dini, mungkin di tingkat pendidikan Sekolah Dasar, pendidikan anti korupsi perlu diajarkan.

Bagaimana dampak politik uang bagi demokrasi ke depan. Dengan demikian, generasi penerus sudah mempunyai pemahaman dasar mengenai politik.

Kemudian yang tak kalah penting adalah evaluasi partai politik. Ada tiga hal penting yang harus dilakukan parpol dalam upaya mencegah terjadinya politik uang yang akut.

Pertama; merestorasi sistem tata kelola perekrtutan calon pemimpin. Baik di Eksekutif maupun Legislatif. Pastikan para calon merupakan kader yang sudah dibekali dengan pendidikan politik yang sejalan dengan konstitusi dan aturan parpol.

Dalam proses pendidikan di parpol, memastikan mereka adalah orang-orang yang punya integritas. Setia, loyal terhadap parpol. Serta siap untuk tidak melakukan transaksi politik uang. Jika kader melanggar, maka parpol harus berani memecat dan diproses secara hukum.

Kedua; memilih kader yang mempunyai kompetensi atau keahlian dalam bidang pelayanan publik. Juga memiliki kapasitas; attitude yang baik. Mendiskualifikasi kader yang terbukti melanggar aturan, bahkan memecat dari keanggotaan parpol.

Ketiga; parpol wajib mengetahui dan mengecek kekayaan para kader yang bertarung pada Pilpres, Pemilu, dan Pilkada. Hal ini bisa dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Parpol mengecek darimana saja sumber keuangan dan ke mana jalur pengeluarannya.

Parpol bekerjasama dengan pemerintah atau pihak Bank. Agar tidak mengizinkan melakukan transaksi dari nama-nama para kandidat sejak ditetapkan oleh KPU/D sampai pemungutan suara.

Mungkin wacana ini sangat bombastis, sebab pelaksanaannya tidak semudah yang dipikirkan. Karena sangat privasi dan bertentangan dengan hak setiap orang. Karena itu, parpol mengusulkan melalui anggotanya di Senayan untuk dibuat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Jika semua parpol dan kandidat berkomitmen untuk tidak membagikan uang, maka masyarakat tidak lagi mengharapkan uang untuk memberikan hak politiknya.

Ketika semua kandidat datang membawa gagasan, memberi edukasi politik dengan menolak politik uang. Maka, masyarakat akan tersadarkan. Bahwa politik uang berdampak buruk pada kualitas demokrasi. Bahkan, aspirasi kebutuhan rakyat tidak dipedulikan.

Semoga parpol bisa mengevaluasi Pilpres dan Pemilu 2024. Di depan mata akan ada Pilkada serentak di Indonesia. Pilkada 2024 mesti menjadi momentum untuk berani memulai melakukan pembenahan.

Parpol harus menjadi garda terdepan mewujudkan politik yang bersih tanpa mahar politik. Dan, tidak membiarkan terjadinya praktik politik uang.

Dengan begitu, maka masyarakat akan tersadarkan. Parpol harus tegas dan berani memutuskan mata rantai politik uang. Keberanian itu harus diwujudkan dalam praktik politik di tengah masyarakat, sehingga demokrasi kita semakin baik dan berkualitas.

Oleh:Ervan Tou
Direktur AMAN Research, Pengurus DPN Vox Point Indonesia

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Sebanyak 50 nama calon legislatif peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipastikan melenggang ke kursi DPRD Kota Surabaya untuk periode 2024-2029, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Nomor 66 Tahun 2024.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan, berdasarkan keputusan tersebut, berisi penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

“Iya benar, dengan nomor SK 66,” kata Syamsi, Senin,(18/3/2024).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diketahui bahwa komposisi 50 kursi DPRD Kota Surabaya berasal dari lima daerah pemilihan yang total mencakup 31 kecamatan.

Rinciannya adalah Dapil 1 sebanyak 10 kursi, Dapil 2 sebanyak 11 kursi, Dapil 3 sebanyak 10 kursi, Dapil 4 sebanyak sembilan kursi, dan Dapil 5 sebanyak 10 kursi.

Sementara, penghitungan perolehan suara partai menggunakan metode sainte legue, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, maka komposisi perolehan kursi di DPRD Kota Surabaya, adalah PDI Perjuangan 11 kursi (336.698 suara) dan Gerindra delapan kursi (241.231 suara).

Kemudian, PKB (159.362 suara), Golkar (136.814 suara), PKS (135.733 suara), dan PSI (133.236 suara) dengan lima kursi, sedangkan Demokrat (103.382 suara) PAN (83.567 suara), serta PPP (52.410 suara) dengan tiga kursi. Dua kursi terakhir di DPRD setempat menjadi milik Partai NasDem (62.658 suara).

Berikut nama 50 calon anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Surabaya:

Dapil 1
1. Budi Leksono (PDI Perjuangan) 13.271 suara.
2. Ajeng Wira Wati (Gerindra) 11.467 suara.
3. Ais Shafiyah Asfar (PKB) 10.860 suara.
4. Michael Leksodimulyo (PSI) 5.790 suara.
5. Aldy Blaviandy (Golkar) 7.824 suara.
6. Tri Didik Adiono (PDI Perjuangan) 12.021 suara.
7. Zuhrotul Mar’ah (PAN) 9.985 suara.
8. Enny Minarsih (PKS) 5.484 suara.
9. Imam Syafli (NasDem) 10.233 suara.
10. Azhar Kahfi (Gerindra) 7.114 suara.

Dapil 2
1. Baktiono (PDI Perjuangan) 16.049 suara.
2. Luthfiyah (Gerindra) 10.142 suara.
3. Mohammad Faridz Afif (PKB) 15.576 suara.
4. Achmad Nurdjayanto (Golkar) 11.960 suara.
5. Faris Abidin (PKS) 4.906 suara.
6. Abdul Malik (PDI Perjuangan) 10.993 suara.
7. Juliana Evawati (PAN) 7.237 suara.
8. Muhammad Saifuddin (Demokrat) 8.535 suara.
9. Yuga Pratisabda Widyawasta (PSI) 2.005 suara.
10. Buchori Imron (PPP) 13.268 suara.
11. Saiful Bahri (NasDem) 7.365 suara.

Dapil 3
1. Eri Irawan (PDI Perjuangan) 13.384 suara.
2. Bagas Iman Waluyo (Gerindra) 6.020 suara.
3. William Wirakusuma (PSI) 8.192 suara.
4. Aning Rahmawati (PKS) 13.859 suara.
5. Laila Mufidah (PKB) 13.865 suara.
6. Arif Fathoni (Golkar) 11.795 suara.
7. Adi Sutarwijono (PDI Perjuangan) 12.799 suara.
8. Herlina Harsono Njoto (Demokrat) 8.261 suara.
9. Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am (PDI Perjuangan) 5.959 suara.
10. Muhaimin (PPP) 6.156 suara.

Dapil 4
1. Arjuna Rizki Dwi Krisnayana (PDI Perjuangan) 16.157 suara.
2. Bahtiyar Rifai (Gerindra) 13.927 suara.
3. Cahyo Siswo Utomo (PKS) 7.926 suara.
4. Agoeng Prasodjo (Golkar) 11.678 suara.
5. Pdt Rio Pattiselanno (PSI) 5.268 suara.
6. Tubagus Lukman Amin (PKB) 8.525 suara.
7. Sukadar (PDI Perjuangan) 9.649 suara.
8. Ghofar Ismail (PAN) 11.299 suara.
9. Rabbany Al Yunifar (Gerindra) 7.303 suara.

Dapil 5
1. Yona Bagus Widyatmoko (Gerindra) 16.872 suara.
2. Syaifuddin Zuhri (PDI Perjuangan) 13.175 suara.
3. Mochamad Machmud (Demokrat) 17.066 suara.
4. Minun Latif (PKB) 10.387 suara.
5. Josiah Michael (PSI) 9.083 suara.
6. Johari Mustawan (PKS) 6.561 suara.
7. Akmarawita Kadir (Golkar) 11.832 suara.
8. Alif Iman Waluyo (Gerindra) 12.532 suara.
9. Siti Maryam (PDI Perjuangan) 5.141 suara
10. Agus Mashuri (PPP) 11.460 suara.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Sumut, POJOKREDAKSI.COM – Partai Golkar sudah dapat dipastikan sebagai pemenang di daerah pemilihan Sumatera Utara 2 dengan mengirimkan 3 calon legislatifnya ke Senayan. Selain Lamhot Sinaga yang merupakan petahana, partai pohon beringin ini juga berhasil mengirim dua wajah baru, yaitu, mantan Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin Harahap dan Trinovi Khairani.

Dapil Sumut 2 meliputi: Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Nias Selatan dan Nias Barat. Dapil ini mendapat 10 kuota kursi DPR RI.

Berdasarkan 98% data hasil rekapitulasi kecamatan yang sudah masuk, Senin, (4/3/2024), Golkar memperoleh 705.215 suara. Di Posisi ke dua dan ke tiga diisi oleh PDIP dengan memperoleh 364.061 dan NasDem dengan perolehan 318.796. Gerindra memperoleh 285.083 suara, diikuti Demokrat 233.235 suara.

Sementara PKB dan PAN bersaing ketat dengan perolehan yang cukup dekat. PKB mendapatkan 140.912 suara, sedangkan PAN mendapatkan 138.726 suara. Pada Pemilu kali, ini PKS harus rela kehilangan perwakilannya di Sumut 2 karena hannya memperoleh 93.556 suara.

PDIP bertahan dengan mengirim dua calegnya ke Senayan. Trimedya Panjaitan, politisi senior yang sudah 4 periode duduk menjadi anggota DPR RI dari dapil ini, tertinggal jauh dari koleganya Mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Kursi ke dua PDIP diisi oleh Sihar P. Sitorus.

Sedangkan NasDem yang pada Pemilu 2019 lalu memperoleh dua kursi, kini hanya diwakili oleh Martin Manurung yang merupakan petahana. Gerindra, PAN dan PKB bertahan dengan tetap mengirim satu perwakilannya yang juga petahana. Mereka adalah: Gus Irawan Pasaribu, Saleh Partaonan Daulay dan Marwan Dasopang.

Demokrat juga tetap mengirim satu perwakilan, yaitu Sabam Sinaga yang berhasil menyingkirkan petahana Ongku P. Hasibuan. Namun perebutan kursi di dalam Partai berlogo Mercy ini masih ketat antara Sabam Sinaga dengan Ilham Mendrofa.

Berikut 10 Caleg DPR RI Dapil Sumut 2 yang dapat dipastikan duduk berdasarkan jumlah suara dan pembagian kursi dengan sistem Sainte Lague:

1. LAMHOT SINAGA
2. Drs. RAPIDIN SIMBOLON, M.M.
3. MARTIN MANURUNG, S.E, M.A.
4. H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., AK., M.M., CA.
5. ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP., M.Si
6. SABAM SINAGA/ ILHAM MENDROFA
7. TRINOVI KHAIRANI, B.A.
8. H. MARWAN DASOPANG, M.Si.
9. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.
10. SIHAR P.H. SITORUS

(Kevin S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Lubuklinggau, POJOKREDAKSI.COM – Pasca perhelatan Pemilihan Umum 2024 yang penuh dinamika, masyarakat Indonesia berada di ambang babak baru. Meskipun proses pemilihan menciptakan perbedaan pandangan dan ketegangan, kini momentum bersatu merajut persatuan dan kesatuan harus menjadi fokus utama.

Menyadari hal itu, aktivis di bumi silampari Ilham Palesta mengajak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat menyadari pentingnya membangun kembali fondasi persatuan yang mungkin sempat terkikis selama proses pemilu.

“Dalam suasana penuh refleksi, pentingnya pemahaman bahwa perbedaan politik adalah bagian dari demokrasi, bukan alasan untuk merenggangkan ikatan kebangsaan, menjadi semakin nyata. menang atau kalah dalam pemilu adalah perjalan. Yang terpenting adalah mari kita kembali berpegangan tangan, semangat untuk bersatu dan bekerja sama demi kemajuan bersama,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa pada hakekatnya penting sekali bagi kita semua mengedepankan nilai-nilai kebangsaan juga menghargai perbedaan dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap bangsa.

“Dengan semangat merajut persatuan dan kesatuan pasca dinamika pemilu, kita berharap dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan bangsa Terkhusus untuk wilayah bumi silampari, Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara,” kata Ilham.

Menempatkan kepentingan khalayak umum di atas segala kepentingan pribadi atau kelompok menjadi kunci utama untuk membawa kita semua ke arah yang lebih baik.

Pada prinsipnya semua pihak memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa, oleh karena itu mari kita bersama kembali merajut persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat pasca Pemilu ini, semoga kita semua terus diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

(Adio Seftiwan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Lubuklinggau, POJOKREDAKSI.COM – Perolehan suara Partai Golkar di Dapil Sumsel VIII (Delapan) Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara sebesar 94.846 suara. Dan Caleg yang meraih suara terbanyak yakni Mohammad Al Amin dengan meraih 35.158 suara.

Caleg Partai Golkar nomor urut 4 tersebut berhasil mengungguli seniornya Caleg Nomor urut 1, Hasbi Asadiki yang hanya meraih 33.366 suara berdasarkan data rekapitulasi hasil pleno Kecamatan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data Rekapitulasi Pleno di setiap kecamatan di wilayah MLM, Amin menang besar di Kecamatan Wilayah Kabupaten Musi Rawas dimana meraih 28.863 total suara. Sedangkan di Lubuklinggau Amin meraih 5.196 suara dan Kabupaten Muratara meraih 1.099 Suara.

Amin bersaing ketat dengan Hasbi Asadiki, Di Kabupaten Musi Rawas Hasbi hanya meraih 8.706 suara, di Lubuklinggau Hasbi berhasil meraih suara terbanyak yakni 18.646 suara, di Muratara meraih 6.014 suara.

Meski kalah di Kota Lubuklinggau, namun total perolehan suara Mohammad Al Amin (35.168) secara keseluruhan di wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara berhasil mengalahkan total perolehan suara Hasbi Asadiki (33.366).

Dari hasil Rekapitulasi Pleno Kota/Kabupaten tersebut, Mohammad Al Amin yang juga merupakan salah satu caleg termuda (kelahiran tahun 1987) dipastikan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029.

“Alhamdulilah, berdasarkan rekapilutasi hasil pleno Kabupaten/kota. Saya meraih suara terbanyak 35,158 suara,” ungkap Amin ketika diwawancarai awak media. Sabtu, (2/3/2024).

Keberhasilan Amin meraih suara terbanyak ini, memastikan satu tiket kursi Partai Golkar di Dapil Sumsel VIII tetap terjaga. Tidak lupa dirinya mengucapkan terimakasih kepada keluarga, timses, teman, relawan dan semua pihak yang telah membantunya selama ini.

Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada aparat keamanan TNI, Polri, Pol PP dan seluruh Dinas terkait, begitu juga KPPS, PPS, PPK, PTPS, PKD, Panwascam, Bawaslu dan KPU yang telah menyelenggarakan Pileg 2024 berjalan dengan aman dan tentram.

“Kemenangan ini bagian amanah dari masyarakat, saya memohon doanya untuk dapat memegang amanah ini dengan baik,” pungkasnya.

(Adio Seftiwan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Labusel, POJOKREDAKSI.COM – Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka untuk merekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum 2024.

Acara berlangsung di Convention Hall Gran Suma Hotel Bloksongo, Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Labuhanbatu Selatan H. Edimin, Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak, SH, MH, Pabung Kodim Labuhanbatu 0209 Mayor PH. Purba, Wakapolres Labuhanbatu Selatan KOMPOL B. Gunanti Hutabarat, SH, MH, Kabag Ops Polres Labusel KOMPOL Abdul Rahman, SH, MH, Ketua KPU Kabupaten Labusel Saipul Bahri Dalemunthe beserta komisioner, Ketua Bawaslu Kabupaten Labusel Ependi Pasaribu, M.AP beserta komisioner, perwakilan Kejari Labusel diwakili oleh Staf Kejaksaan Labusel Wardan Pasaribu, Plt. Kakan Kesbangpol Habsah Harahap, S.KM, Ketua PPK beserta anggota se-Kabupaten Labusel, perwakilan PPS se-Kabupaten Labusel, para saksi paslon Capres dan Cawapres, para saksi partai politik, para saksi DPD RI se-Kabupaten Labusel, pers pam Polres Labusel, BKO Brimob Polda Sumut, dan insan pers media cetak, elektronik TV. dan online.

Ketua KPU Labusel, Saiful Bahri Dalemunthe, membacakan tata tertib acara dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta.
Tata tertib tersebut mencakup persyaratan bagi saksi untuk membawa surat mandat, penggunaan mode silent pada HP, penggunaan tanda pengenal oleh peserta rapat, kewenangan saksi dan Bawaslu untuk mengajukan keberatan setelah izin dari pimpinan rapat, larangan interupsi selama pembacaan hasil rapat pleno terbuka oleh penyelenggara, serta ancaman teguran dan pengusiran bagi peserta rapat yang tidak tertib.

Ketua Bawaslu Ependi Pasaribu menyatakan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan kepada anggota untuk evaluasi terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, dan memberikan peningkatan kemampuan SDM, dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas lapangan. Pasaribu juga mengatakan Pemilu sudah selesai dan kita masih ada tahapan berikut nya yaitu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah.

Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin, dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan atas kontribusinya dalam menjaga keamanan dan kelancaran jalannya pemilu.

Demikianlah berita terkini dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Semoga proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil demi kepenting bersama.

(Nurhabibah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Musi Rawas, POJOKREKASI.COM – Partai NasDem Kabupaten Musi Rawas, bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Partai ini telah mendaftarkan Daftar Calon Tetap (DCT) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil yang cukup memuaskan.

Nama yang sudah familiar di kalangan masyarakat Musi Rawas. Mereka adalah incumbent atau anggota DPRD Musi Rawas periode 2019-2024 dari Fraksi NasDem, yaitu Hendra Adi Kusuma, SH.

Alhasil Hendra yang saat ini menduduki Wakil Ketua II DPRD kabupaten Musi Rawas mendapatkan suara individu terbanyak yaitu Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Megang Sakti.

Dengan perolehan suara individu menyentuh angka di Kecamatan Muara Lakitan 4,937, dan Kecamatan Megang Sakti 1,684 suara, dengan Total 6.621 suara dan gabungan suara partai dan Caleg lainya 9.036 suara,” berdasarkan hasil C1 dan DA-1 Plano Kecamatan.

“Saya pribadi juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Dapil 3, saya bangga kepada masyarakat yang telah kembali memberikan amanah kepada saya, dengan hasil ini artinya masyarakat di Dapil saya masih mempercayai saya, insyaallah saya akan lebih memperhatikan sebab mereka sudah menitipkan aspirasi nya kepada kami,” dijelaskan Hendra, Rabu (28/2/2024).

(Adio Seftiwan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Laskar Prabowo 08 sampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas penganugerahan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penyerahan pangkat istimewa digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024). Penyerahan pangkat ini dilakukan dalam Rapim TNI-Polri 2024.

Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Haposan P. Batubara menyebut penganugerahan itu sebagai penghargaan untuk berbakti pada negara. Juga dedikasi Menteri Pertahanan itu selama ini dalam ikut serta membangun Bangsa Indonesia.

“Kami menyampaikan profisiat dan selamat atas penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak Prabowo yang telah banyak berkontribusi untuk Bangsa Indonesia,” kata Haposan, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Haposan berharap penganugerahan pangkat istimewa ini juga akan meningkatkan spirit pelayanan Prabowo Subianto dalam pelayanan publik. Apalagi, kata dia, Prabowo Subianto sebagai Capres yang sudah menang dalam hitungan real count KPU, sehingga dipastikan akan dilantik pada Oktober mendatang.

“Dengan demikian penganugerahan ini akan menjadi spirit yang terus menyala dalam pelayanan publik, baik saat ini sebagai Menhan maupun nanti saat sudah dilantik menjadi Presiden RI 2024-2029,” pungkas Haposan.

(Albert)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Musi Rawas, POJOKREDAKSI.COM – Hasil hitung cepat sementara perolehan suara DPRD Sumsel Dapil 8 berdasarkan data hasil pleno C1 dan D1 yang diperoleh dari para saksi, Elvaria Novianti di pastikan akan menduduki kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029, adapun total hitung cepat berdasarkan data yang masuk partai PKB memperoleh 38.751 suara.

Yang mana Elvaria Novianti memperoleh suara terbanyak antara Calon Legislatif partai PKB, berdasarkan data yang diperoleh meliputi daerah Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Muratara:

Suara Partai PKB: 5.899
1. Elvaria Novianti : 9.831
2. Zulfikar: 7.706
3. Debi Susanto: 9.018
4. Taufik Anwar: 1.828
5. Ir. Arjuna jipri: 340
6. Putri Monalisa: 245
7. M Romli: 3.884

Dengan total perolehan suara, Musi Rawas 5659 suara, Lubuklinggau 3331 suara, Muratara 841 suara, total 38.751.

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh untuk perangkingan antar partai politik, PKB menduduki kursi ke 6.

1. Golkar: 93.469 suara
2. Gerindra: 58.095 suara
3. PDIP: 55.886 suara
4. PKS: 55.626 suara
5. Nasdem: 53.459 suara
6. PKB: 38.751 suara
7. PAN: 38.148 suara

Ketua tim pemenangan Elvaria Novianti, Gusti Wijaya, SH yang di dampingi Sekretaris tim pemenangan Baston, mengatakan “Alhamdulillah, kita mendapatkan suara terbanyak di bandingkan dengan kader atau caleg-caleg lainnya, angka ini tidak akan bisa berkurang namun masih bisa untuk bertambah sebab masih ada data suara dari Karang Jaya yang belum masuk. Ini akan menambah suara kita,” ujarnya.

Elvaria Novianti menyampaikan ucapan terimakasih kepada konsetuen yang mana sudah membantu dukungan dan memberikan hak suaranya kepada kami dan hingga kami bisa meraih amanah yang diberikan.

“Rasa syukur atas kepercayaan yang kalian berikan akan selalu teringat sepanjang hidup saya atas semua perjuangan dan dukungan tenaga serta pikiran, sehingga rakyat memberikan amanahnya untuk saya tak lepas dari perjuangan kalian semua termasuk kemenangan ini untuk menjadi wakil rakyat di provinsi Sumsel ini,” katanya, Rabu (28/2/2024).

Semoga bantuan dan kepercayaan yang diberikan kalian semua menjadi amal ibadah kita semua dalam sebuah proses yang panjang dan penuh dengan tantangan dalam kompetisi pencalonan legislatif, sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal yaitu kemenangan.

Atas amanah dan kepercayaan kawan-kawan, tim, saya berjanji akan selalu amanah dan menjaga kepercayaan masyarakat, dan akan selalu merespon sagala keluhan dan usulan rakyat dari segala bidang serta akan selalu saya jaga amanah dan kepercayaan yang telah di berikan kepada saya.

“Semoga perjalanan dalam mengemban sebagai wakil rakyat penuh tanggung jawab dan amanah atas kepercayaan rakyat yang di berikan untuk periode 2024-2029 lima tahun ke depan,” pungkasnya.

(Adio Seftiwan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Pemulihan Umum (KPU) Surabaya, gelar Pemungutan suara ulang (PSU) yang dilaksanakan di sepuluh tempat pemungutan suara (TPS) Kota Surabaya secara serentak, Sabtu, 24 Januari 2024.

Sebanyak 620 personel Polisi dari Polrestabes Surabaya disiagakan guna pengamanan pencoblosan ulang di beberapa TPS di Surabaya.

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Wimboko melalui Kabag Ops AKBP Wibowo mengungkapkan, personel akan terbagi di tempat pemungutan suara (TPS) dan berkeliling di lokasi-lokasi pemungutan suara.

“Kami juga siagakan satu pleton Dalmas Polda Jatim di setiap Polsek yang melaksanakan PSU, Kami juga akan siagakan 12 personel setiap TPS saat pelaksanaan PSU nanti,” Ungkapnya, sabtu (24/2/2024).

Ia berharap pelaksanaan PSU berlangsung aman dan lancar, Personel diminta untuk terus bersiaga dan mengantisipasi kemungkinan adanya potensi gangguan kamtibmas di wilayahnya.

“Antisipasi sejak dini potensi kerawanan yang bisa mengganggu kamtibmas ketika pelaksanaan PSU. Terutama kemungkinan militansi pendukung calon tertentu. Intinya, kami siap mengamankan PSU,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi mengatakan, 10 TPS yang bakal melakukan PSU merupakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya. Pihaknya pun sudah mengajukan ke KPU pusat.

“Tanggal 24 Februari kami sudah menyiapkan logistik dan kebutuhan lainnya,” kata Nur Syamsi.

Pihaknya pun sudah menggerakkan PPS dan KPPS. Mereka bertugas mengirimkan formulir C pemberitahuan atau undangan bagi pemilih, ia pun memastikan surat suara siap didistribusikan ke TPS.

“Insya Allah, semua logistik aman,” ucapnya.

Lanjut Syamsi, keputusan jadwal PSU itu sudah melalui rapat pleno. Selain itu, pihaknya mengacu pada regulasi yang tersedia.

“Kami sudah melaksanakan rapat pleno, memutuskan PSU dilaksanakan 24 Februari, hari Sabtu, mengingat hari terakhir melaksanakan PSU.” Lanjutnya.

Ia menjelaskan, jika PSU harus digelar paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara pemilu, karena menurutnya, jadwal tersebut sudah ideal lantaran pihaknya pun memerlukan persiapan yang matang.

“Kami berkoordinasi dengan pemkot untuk mengeluarkan surat edaran bagi para pemilik hak suara,” pungkasnya.

(Sigit santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS