MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara, Parulian Silalahi, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Berdasarkan pemberitaan detikSumut pada 15 Oktober 2026, BBMKG Wilayah I Medan mendeteksi sebaran asap dengan jarak pandang di sejumlah wilayah berkisar 1–3 kilometer. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Medan melaporkan konsentrasi PM2.5 pada 14 Oktober 2026 mencapai 116,3 mikrogram per meter kubik, masuk kategori tidak sehat.

Parulian menilai, imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah tidak cukup tanpa tindakan nyata, mengingat banyak warga tetap harus bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan apabila kondisi atmosfer memungkinkan. Selain itu, pemerintah diminta menyediakan masker gratis, khususnya bagi pekerja lapangan, pengemudi transportasi, pedagang, pekerja informal, dan kelompok rentan.

“Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Pemerintah harus hadir melalui langkah-langkah nyata untuk melindungi masyarakat,” ujar Parulian.

Ia juga meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, BMKG, BPBD, dinas kesehatan, serta instansi terkait untuk memperkuat pemantauan kualitas udara, perlindungan kesehatan, dan penanganan sumber kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala dan transparan agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

“Jangan menunggu sampai semakin banyak masyarakat mengalami gangguan kesehatan baru kemudian bertindak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Parulian di sela-sela rapat pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara di Hotel Deli, Medan.

Pemuda Katolik Sumatera Utara berharap penanganan kabut asap dilakukan secara terkoordinasi, disertai perlindungan kesehatan masyarakat serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM — Pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang beredar luas melalui media sosial menuai polemik di ruang publik. Konten ceramah tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah organisasi kepemudaan berbasis keagamaan, termasuk Pemuda Katolik dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Situasi yang berkembang dinilai berpotensi memicu ketegangan antarumat beragama. Menyikapi hal itu, Pemuda Katolik bersama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengambil langkah hukum dengan melaporkan pernyataan tersebut ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 12 April 2026.

Laporan tersebut menjadi respons atas isi ceramah yang dinilai kontroversial, khususnya terkait pernyataan yang menyebut bahwa Islam dan Kristen memiliki pandangan yang sama mengenai konsep “mati atau mematikan musuh sebagai bentuk syahid.” Narasi tersebut memicu perdebatan luas di masyarakat, terutama di kalangan umat Kristiani yang merasa ajaran mereka tidak direpresentasikan secara tepat.

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara, Parulian Silalahi, secara tegas menyampaikan keberatannya. Dalam keterangannya pada Selasa (14/4/2026), ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik terkait ajaran agama Kristen.

“Pernyataan tersebut sangat kami sesalkan. Ajaran Kristiani tidak mengajarkan konsep syahid seperti yang disampaikan. Kami menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keutuhan ciptaan,” ujar Parulian dalam pesan singkatnya.

Menurutnya, penyampaian narasi yang tidak akurat mengenai ajaran agama tertentu dapat berdampak serius, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan sensitif terhadap isu-isu keagamaan. Ia menilai bahwa pernyataan seperti itu berpotensi memperkeruh suasana dan memicu kesalahpahaman lintas iman.

Lebih lanjut, Parulian menegaskan bahwa umat Kristiani pada prinsipnya mengedepankan kasih, pengampunan, serta perdamaian sebagai nilai utama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, penyamaan konsep teologis yang tidak tepat dianggap sebagai bentuk distorsi terhadap ajaran tersebut.

Tak hanya menyampaikan kritik, Pemuda Katolik Komda Sumatera Utara juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil oleh Pengurus Pusat Pemuda Katolik bersama DPP GAMKI. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan.

“Langkah ini penting agar ruang publik tidak semakin gaduh. Kami percaya bahwa proses hukum dapat menjadi jalan untuk memberikan kejelasan sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat,” lanjut Parulian.

Polemik ini menjadi sorotan luas di berbagai platform digital, seiring dengan meningkatnya konsumsi konten ceramah keagamaan di media sosial. Dalam era digital, penyebaran informasi yang cepat tanpa konteks yang utuh kerap kali memicu interpretasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat.

Pengamat sosial menilai bahwa tokoh publik memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam menyampaikan pandangan, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti agama. Kesalahan dalam penyampaian atau penggunaan istilah yang tidak tepat dapat berdampak luas dan memicu reaksi berantai di masyarakat.

Di sisi lain, langkah pelaporan ke kepolisian juga mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan organisasi masyarakat. Upaya ini dinilai sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pernyataan publik tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak Jusuf Kalla terkait polemik tersebut. Namun, publik terus menantikan klarifikasi guna meredakan ketegangan yang telah terlanjur berkembang.

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya literasi keagamaan dan kehati-hatian dalam menyampaikan narasi di ruang publik. Di tengah keberagaman Indonesia, setiap pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan harus disampaikan secara proporsional dan berbasis pemahaman yang utuh.

Ke depan, berbagai pihak berharap agar dialog lintas agama dapat terus diperkuat sebagai upaya menjaga harmoni sosial. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan juga diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyelesaikan polemik yang muncul di ruang publik.

Dengan berkembangnya kasus ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan yang telah diajukan. Hasil dari proses tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

(Red/IZaluku)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Tepat setahun sudah roda pemerintahan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya memimpin Provinsi Sumatera Utara.

Memasuki usia kepemimpinan yang pertama ini, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Sumatera Utara, Parulian Silalahi menyampaikan apresiasi dan pandangan kritisnya atas kinerja pasangan yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Pemuda Katolik Sumut menilai bahwa di tengah berbagai tantangan, mulai dari bencana alam hingga persoalan birokrasi, pasangan Bobby-Surya menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan “Sumut Berkah” yang mereka canangkan.

Apresiasi ini didasarkan pada sejumlah data dan kebijakan strategis yang berhasil diimplementasikan sepanjang tahun pertama pemerintahan mereka. Minggu, (22/2/2026).

Pencapaian paling menonjol yang diapresiasi Pemuda Katolik adalah kepemimpinan Bobby-Surya dalam menghadapi bencana dan keberpihakan pada korban banjir dan longsor dahsyat pada November 2025 silam.

Bencana yang tercatat sebagai yang terparah dalam lima tahun terakhir ini menjadi ujian pertama yang berat bagi gubernur termuda se-Indonesia tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat tidak hanya dalam evakuasi, tetapi juga dalam pemulihan pascabencana. Langkah-langkah strategis yang diapresiasi antara lain:
merekomendasikan penutupan perusahaan yang terindikasi merusak hutan dan lingkungan, seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang resmi ditutup pemerintah pusat pada 11 Desember 2025.

Pemprov Sumut segera merealisasikan pembangunan seribu unit hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Kebijakan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SMA/SMK dan SLB di wilayah terdampak bencana untuk tahun ajaran 2026/2027 dengan anggaran Rp.22 miliar menjadi bukti keberpihakan pada masa depan generasi muda penyintas bencana.

Parulian juga menambahkan, di luar penanganan bencana, program unggulan yang berhasil direalisasikan adalah Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat gratis (Probis).

Dibawah kepemimpinan Bobby-Surya, warga Sumut cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Komitmen ini membuahkan hasil manis. Pemprov Sumut berhasil meraih penghargaan UHC Award kategori Pratama dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ini membuktikan bahwa janji kampanye dapat diwujudkan sebelum dua tahun masa jabatan.

Pemuda Katolik Komda Sumut juga mencatat langkah tegas pemerintah daerah dalam memerangi narkoba. Menjelang satu tahun kepemimpinan, pada Agustus 2025, Pemprov Sumut di bawah komando Bobby-Surya bertindak tegas menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba, seperti pembongkaran tempat hiburan malam Marcopolo.

Apresiasi juga diberikan atas perhatian serius terhadap pembangunan di Kepulauan Nias. Pemerintah provinsi menyusun kebijakan tematik menuju “Nias Maju 2029” dengan spesialisasi wilayah: Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik, Nias Selatan sebagai destinasi wisata budaya, dan wilayah lainnya sebagai zona produksi.

Menutup pernyataannya, Parulian menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek fisik dan anggaran, tetapi juga dari bagaimana birokrasi mampu menjadi ruang dialog yang sehat.

Organisasi kepemudaan ini berharap agar Gubernur Bobby Nasution dapat terus mengkonsolidasikan birokrasi dengan pendekatan yang lebih meritokratis dan inklusif.

“Dengan capaian nyata seperti UHC, penanganan bencana, dan pembangunan Nias, kami melihat visi ‘Sumut Berkah’ mulai terasa. Kami berharap Pak Bobby dan Pak Surya dapat menjaga konsistensi ini, sekaligus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan seluruh elemen, termasuk pemuda, untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih maju dan berkeadaban,” ungkap Parulian.

(IZ/Red)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Sesuatu yang menunjukan budaya kerja tidak profesional dari Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara terlihat saat Pengurus Pemuda Komisariat Daerah Sumatera Utara (Komda Sumut) mendatangi Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 361, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan untuk mendaftarkan kepengurusan Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara yang baru periode 2024-2027 pada hari Kamis, 7 November 2024.

Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara yang datang langsung ke Kantor Kesbangpol membawa berkas pendaftaran kepengurusan yang baru adalah Ketua Komda Sumatera Utara, Parulian Silalahi dan Sekretaris Komda, Inter Zalukhu.

Sesampainya di Kantor Kesbangpol Sumatera Utara sekitar pukul 10.15 Wib, Parulian dan Inter menuju ke tempat penerima tamu untuk mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk mendaftarkan kepengurusan yang baru Pengurus Pemuda Katolik Komda Sumatera Utara, sehingga oleh petugas penerima tamu mengarahkan supaya ke ruangan yang membidangi Organisasi Kemasyarakatan yang terletak di lantai 2.

Ketika masuk ke ruangan yang membidangi Organisasi Kemasyarakatan tersebut tidak ada satu pun orang yang berada di dalam kantor tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, beberapa kali dipanggil namun tidak ada yang merespon.

Kepada media Pojokredaksi.com, Parulian Silalahi menyampaikan kekecewaannya atas buruknya pelayanan publik di Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.

“Kami dalam hal ini Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara (Komda Sumut) selama ini tidak pernah mendapatkan informasi apa pun terkait kegiatan Kesbangpol Sumatera Utara ini, maka kami kepengurusan yang baru mencoba untuk lebih proaktif dengan secepat-cepatnya setelah selesai pelantikan 12 Oktober 2024 yang lalu, mendaftarkan kepengurusan yang baru kepada Kebangpol Sumatera Utara. Namun yang kita lihat hari ini apa? Satu orang pun tidak ada pegawai atau staf yang melayani di kantor tersebut,” ungkap Parulian.

“Tentunya ini bukan budaya kerja yang baik, apalagi ini merupakan Kantor Institusi Pemerintah yang melayani masyarakat, kami datang di kantor ini saat jam kerja, tapi kantornya kosong, tidak ada pegawai disana, yang kami jumpai hanya meja dan kursi-kursi.” Ujar Parulian menambahkan.

“Sekalipun katakan ada acara di luar tetapi kantor itu tidak bisa kosong harus ada minimal satu orang disitu pegawai yang standby. Situasi dan kondisi kantor itu sudah kami foto dan videokan sebagai bukti bahwa tidak ada pegawai yang melayani disana,” lanjut Parulian.

“Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, kami meminta Pj. Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara. Jangan budaya kerja seperti ini di terus-teruskan, membuat malu pemerintah. Mohon untuk ditindak tegas oknum-oknum yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik,” tegas Parulian.

Setelah menunggu sekitar 30 menit lebih tidak kunjung datang pegawai di kantor tersebut, Parulian dan Inter memilih untuk pulang dan tidak jadi menyerahkan berkas pendaftaran kepengurusan Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara Periode 2024-2027 lantaran tidak ada yang melayani.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Palangkaraya, POJOKREDAKSI.COM – Hari Kedua Kongres Nasional Pemuda Katolik, pekik dan sapaan khas Sumatera Utara, Seperti Horas, Mejuah Juah, Njuah Njuah, Yahowu Dan Ahoi, menggema di ruangan Kongres Nasional Pemuda Katolik, yang bertempat di Ball Room Hotel Batang Garing, Palangkarya Kalimantan Tengah. Jumat, (25/10/2024).

Sapaan khas daerah Sumatera Utara itu diteriakkan oleh peserta komisi II yang membahas persoalan internal Pemuda Katolik pada Kongres Nasional tersebut, sesaat sebelum membacakan hasil diskusi peserta komisi II kongres.

Komisariat Daerah Sumatera Utara (Komda Sumut) membawa sekitar kurang lebih 34 orang peserta yang terdiri dari 30 Komisariat Cabang ditambah pengurus Komisariat Daerah dan seorang pastor moderator.

Parulian Silalahi selaku Ketua Komisariat Daerah Sumatera Utara, mengatakan bahwa Kongres Nasional kali ini membawa spirit yang berbeda, karena mengajak Pemuda Katolik untuk naik kelas dari spirit periode sebelumnya.

Parulian Silalahi melihat bahwa periode yang lalu Pemuda Katolik sudah pada performa yang baik selaku ormas pemuda keagamaan, jadi perlu ditingkatkan dan dilanjutkan untuk periode kali ini sebagai wajah Gereja ditengah masyarakat yang majemuk.

Pada Kongres Nasional Pemuda Katolik Ke 19, Pemuda katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara membawa oleh-oleh khas Kota Binjai pada kongres tersebut sekaligus menyematkan pakaian Adat Nias kepada Ketua Umum Demisioner Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma di depan para peserta Kongres Nasional pada Hari Sabtu 26 Oktober di Hotel Batang Garing Palangkaraya.

Dalam Kongres Nasional Ke 19 tersebut Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara membawa oleh-oleh ke Komda dan komcabnya, yaitu dengan ditetapkannya Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Kongres Nasional Pemuda Katolik Ke 20, yaitu pada Tahun 2027.

Parulian Silalahi selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara, melihat Ketetapan Kongres ini sebuah hal yang baik, melihat perkembangan Pariwisata Sumatera Utara saat ini sebagai sebuah momentum untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan Pariwisata di Sumatera Utara melalui Kongres Nasional Pemuda Katolik ke 20, sekaligus membangkitkan semangat dan optimisme komisariat cabang yang ada di 31 cabang Komisariat Daerah Sumatera Utara.

Adapun Ketetapan Komisariat Daerah Sumatera ini dibacakan oleh salah satu Pengurus Pusat Demisioner Pemuda Katolik Asal Komda SUMUT yaitu Reinheart Tamba, saat pembacaan hasil hasil sidang komisi dan telah disepakati peserta Komisi II saat diskusi.

(RT)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Musyawarah Komisariat Daerah (MUSKOMDA) ke XI Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara yang bertempat di Aula Gedung Catholic Center Medan, (25/8/2024) menetapkan kembali Paruliah Silalahi sebagai Ketua Komda Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara periode 2024-2027.

Pandapotan Sitanggang selaku Kordinator Pemuda Katolik wilayah Sumatera dari Pengurus Pusat Pemuda Katolik, bertindak sebagai pimpinan sidang, Sugeng Situmeang (Kordinator wilayah dari Pemuda Katolik Komda Sumut) selaku sekertaris sidang dan Rihard Pardosi yang merupakan Sekretaris Komcab Samosir bertindak sebagai anggota pimpinan sidang.

Dalam penyampaian pandangan umum dari 22 Komisariat Cabang yang hadir dalam Musyawarah Komisariat Daerah ke XI Pemuda Katolik Komda Sumut, secara keseluruhan menerima laporan pertanggungjawaban yang dibacakan oleh kepengurusan demisioner Pemuda Katolik Komda Sumut, dan keseluruhan Komcab yang hadir sepakat agar Parulian Silalahi kembali menahkodai Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumut, masa bakti 2024-2027.

Parulian Silalahi dalam pembacaan laporan pertanggungjawabannya menyampaikan harapannya agar kedepan, bisa lebih bersinergitas dengan Komisariat Cabang yang ada dalam komunikasi yang lebih menyejukkan dalam rasa persaudaraan.

Sidang Musyawarah Komisariat Daerah Komda Sumut ke XI diskors selama 2 bulan sampai Ketua terpilih melengkapi kepengurusan periode berikutnya.

Seusai mengetuk palu sidang 2 kali tanda sidang di skors, Panitia menutup kegiatan hari pertama dengan acara foto bersama dan hiburan santai.

Sementara itu, Pandapotan mengatakan Pemuda Katolik mengapresiasi kebesaran hati Ketua Komda terpilih yang bersedia kembali mengorganisir organisasi Pemuda Katolik di Sumut. Ia berharap agar Pemuda Katolik terus menampilkan wajah baru di tengah Gereja dan bangsa.

“Mari kita bersinergi dengan Pengurus Pusat, pemerintah, dan instansi lainnya agar organisasi Pemuda Katolik ini tampil menjadi garda terdepan dalam memperhatikan berbagai isu dan persoalan sosial, ekonomi, dan politik di waktu mendatang,” tutupnya.

(Reinheart Tamba)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS