Medan, POJOKREDAKSI.COM – Buruh bukan saja menjadi objek penghisapan dari para pengusaha, akan tetapi diduga secara terselubung Negara juga melakukan penghisapan kepada kaum Buruh.

Berdalih sebagai iuran kepesertaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenaga kerjaan, Negara mendapatkan dana segar ratusan Miliyar Rupiah setiap bulanya, hal ini dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini.

Sample Data Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dengan Prakiraan Jumlah Buruh 1 Juta Orang.

1) Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Rp 2.809.915. (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Limabelas Rupiah)

2) Prakiraan Jumlah Buruh di Sumut yang tersebar seluruh Kabupaten dan Kotamadya = 1.Juta Orang.

“DANA TERKUMPUL DARI BURUH”
1).Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.% perbulan dari Upah Minimum.
Rp 2.809.915 x 2.% = Rp 56.193.
Estimasi iuran perbulan 1 Juta Buruh Rp 56.193.000.000.(Limapuluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

2).Iuran BPJS Kesehatan sebesar 1.% dari Upah Minimum.Rp 2.809.915 x 1 % = Rp 28.099.
Rp 28.099.x 1 Juta = Rp 28.099.000.000 (Dua Puluh Delapan Miliyar Sembilan puluh Sembilan Juta Rupiah)

3).Jumlah Dana Segar terkumpul setiap bulannya dari iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk 1 Juta Buruh adalah.
Rp 56.193.000.000. + Rp 28.099.000.000 = Rp 84.292.000.000 (Delapan Puluh Empat Miliyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

Dana segar didapat Negara dalam satu Tahun adalah Rp 84.292.000.000 x 12 Bulan = Rp 1.011.504.000.000 ( Satu Triliyun Sebelas Miliyar Lima Ratus Empat Juta Rupiah)

Selain BPJS hari ini terbit lagi Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Besaran iuran tabungan perbulnnya untuk setiap Buruh adalah 2,5 % dari Upah Minum, atau sebesar Rp 2.809.915 x 2,5 % = Rp 70.247.
Akumulasi untuk perkiraan 1 Juta Buruh perbulan Rp 70.247.000.000 (Tujuh Puluh Miliyar Duaratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

Akumulasi untuk Satu Tahun Rp 842.964.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliyar Sembilan Ratus Enampuluh Empat Juta Rupiah)

Estimasi Jumlah Dana Segar yang diperoleh Negara bersumber dari iuran BPJS dan TAPERA dalam Satu Tahun Rp 1.854.468.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Limapuluh Empat Miliyar Empat Ratus Enampuluh Delapan Juta Rupiah).

Jumlah ini bila dihitung dengan keberadaan jumlah Buruh se Indonesia sangat dimungkinkan negara mendapatkan Dana segar yang bersumber dari Upah Buruh mencapai puluhan Triliyun Rupiah setiap Tahunnya.

Secara keseluruhan beban dari Upah Buruh setiap bulannya, termasuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 2,5 % dari Upah adalah :

BPJS Ketenagakerjaan 2 %
BPJS Kesehatan 1%
TAPERA 2,5%
Jumlah 5,5 %

Beban ini tentu tidak sebanding bila kenaikan Upah Minimum setiap Tahunnya hanya pada kisaran 1,58 % hingga 3,6 %, artinya kenaikan upah tidak berdampak sifnifikan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup Buruh, dan dengan tingginya beban Upah tersebut dampak kemiskinan Buruh Lebih signifikan.

Solusi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No:25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), semua Buruh wajib melakukan penolakan.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji skema subsidii dan intervensi yang lebih tepat dalam penyediaan perumahan untuk rakyat.
Skema itu antara lain kemungkinan penggunaan sisa anggaran skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Uang Muka (SUM) tahun anggaran 2020 dan penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan.

“Kemudian pemanfaatan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, serta reformasi Perumnas,” jelas Ma’ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2020, Kamis (3/12/2020).

Ma’ruf mengatakan dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pembangunan perumahan khususnya bagi MBR juga diharapkan bisa menggunakan skema padat karya agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Selain itu, seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material material produksi dalam negeri dan bahkan bahan bangunan hasil industri lokal,” tutur Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Ma’ruf juga mengingatkan para pengusaha properti untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menjaga kualitas dari rumah dan fasilitas perumahan yang dibangun serta layanan dan kepastian hukumnya.

Terlebih kini masyarakat lebih peduli dengan apa yang disebut value for money.

“Sehingga dalam membeli barang yang nilainya tinggi, mereka tidak hanya memperhatikan masalah harga, mereka juga akan memperhatikan track record dari penyedia barang atau jasa,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf juga menyampaikan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya dapat lebih mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga memudahkan pembukaan usaha baru.

Sebagai sektor yang turut menggerakkan roda perekonomian dan menyumbang sekitar 2,7 persen PDB nasional, sektor properti termasuk salah satu yang mendapat porsi cukup signifikan dalam UU ini.

Setidaknya terdapat delapan aspek terkait sektor properti yang diatur UU Cipta Kerja, yaitu rumah susun, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman, badan percepatan penyelenggaraan perumahan, kawasan dan tanah terlantar, bank tanah, tata ruang, dan perpajakan.

“Saya ambil contoh tentang bank tanah. Jika Bank Tanah telah efektif beroperasi, dalam satu atau dua tahun ke depan akan terdapat banyak hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), dan tanah terlantar yang dapat digunakan sebagai Bank Tanah untuk perumahan rakyat,” jelas Ma’ruf.

Abet Theresia