Nabire, POJOKREDAKSI.COM – Sejumlah massa dari Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, menggelar aksi unjuk rasa di depan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire, Dogiyai, Puncak, dan Puncak Jaya. Sabtu, (5/8/2023).

Aksi ini merupakan tanggapan terhadap hasil penelitian administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Provinsi Papua Tengah untuk periode 2023-2028, yang diumumkan pada 4 Agustus 2023.

Dalam aksi yang berlangsung di Jalan RE Martadinata Nabire, massa menuntut agar Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Provinsi Papua membatalkan keputusan Timsel Nomor 025/TimselKK-Gel.7-PU/02/94-1/2023 terkait hasil penelitian administrasi Bakal Calon Anggota KPU.

Mereka menginginkan klarifikasi mengenai kriteria penilaian administrasi dan mendesak agar tahapan seleksi dihentikan sementara.

Diketahui bahwa kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 26 Distrik, namun hanya dua Distrik, yaitu Distrik Mulia Kota dan Muara, yang dinyatakan lolos administrasi. Massa merasa bahwa hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam proses seleksi.

Selain itu, massa juga menyoroti jumlah calon yang lolos administrasi yang dinilai rendah, hanya 14 dari 56 calon yang mendaftar dengan dokumen lengkap. Tuntutan untuk membuktikan kelengkapan dokumen dan transparansi dalam seleksi menjadi sorotan utama aksi ini.

Massa juga mengecam dugaan bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Provinsi Papua diduga memihak dan kurang profesional dalam proses seleksi. Mereka mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KPU Provinsi Papua Tengah untuk mengklarifikasi kinerja Tim Seleksi yang dipertanyakan.

Meskipun telah menyampaikan orasi dan menempelkan spanduk di pintu masuk Sekretariat Tim Seleksi, massa tidak berhasil bertemu dengan pihak Tim Seleksi. Sebagai respons, massa kemudian bergerak menuju Kantor KPU Papua Tengah untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan kekhawatiran dan desakan massa dari Kabupaten Puncak Jaya terhadap proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Massa menegaskan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan kesetaraan dalam seleksi ini, dan mereka berharap agar permintaan mereka mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

(Mario H)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Papua, POJOKREDAKSI.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Rabu (17/3) menggelar ekspose atau gelar perkara terkait perkembangan kasus dugaan korupsi dana desa di kabupaten Puncak Jaya tahun 2019 yang mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp 160.587.294.800.

Dilansir dari Papuatimes.co.id, hasilnya disimpulkan adanya dugaan tindak pidana sehingga diputuskan untuk dilakukan penyidikan secara mendalam guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

Asisten Inteligen (Asintel) Kejati Papua Akhmad Muhdor mengatakan dari hasil gelar perkara yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Nikolas Kodomo, SH.MH bersama seluruh Asisten Kejati Papua diputuskan untuk dilakukan penyidikan secara mendalam guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Puncak Jaya.

“Kami telah melakukan ekspose. Keputusan ekspose tadi bahwa betul ada tindakan pidana korupsi terkait dengan pemungutan. Tapi harus didukung alat bukti berupa dokumen surat maupun keterangan orang. Makanya ke depan dilakukan pendalaman lagi, untuk menguatkan barang bukti yang ada,” ungkap Akhmad dihadapan perwakilan 125 Kepala Kampung yang hadir di Kantor Kejati Papua, Dok IX, Jayapura.

Asintel menjelaskan ekspose atau gelar perkara merupakan proses untuk melakukan evaluasi terhadap fakta-fakta yang didapat baik dari keterangan orang maupun barang bukti lainnya berupa dokumen surat dan sebagainya.

Dan dalam kasus dugaan korupsi dana desa Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan diskusi serta argumentasi yuridis yang disampaikan pada gelar perkara ini disimpulkan untuk dilakukan pendalaman terhadap berang bukti dan keterangan dari pihak terkait.

Ekspose kasus tersebut dihadiri Kejati serta para asisten dan tim penyelidik kasus ini. “Jadi keputusan ini bukan pribadi saya tetapi keputusan semua orang. Berdasarkan hasil diskusi dan argumentasi yuridis masing-masing orang akhirnya kesimpulan yang diterima dan menjadi keputusan adalah dilakukan pendalaman untuk bukti-bukti seperti dokumen surat dan alat bukti lainnya,” jelasnnya.

Akhmad menegaskan bahwa sebelum menetapkan tersangka dan memproses kasus ini untuk diadili di Pengadilan, kejaksaan Papua harus benar-benar menyiapkan seluruh barang bukti yang kuat sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi sebelum disidangkan harus ada alat bukti yang kuat. Sehingga tidak melanggar hak asasi orang. Karena setelah tersangka dan kita naikkan ke Pengadilan maka ada hak asasi orang yang dibatasi karena dilakukan penahan dan membatasi aktivitasnya. Makanya kita harus betul-betul dalami kasus ini dengan bukti-bukti yang sangat kuat,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Asintel, Kejati Papua meminta dukungan dari para kepada kampung dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya membantu kejaksaan menyiapkan alat bukti tambahan di antaranya dokumen serta kesiapan dari pihak-pihak terkait di Kabupaten Puncak Jaya guna dimintai keterangan.

“Intinya, kita butuh alat bukti yang lengkap dan kuat sebelum kasus ini dinaikkan ke Pengadilan. Kita perkuat bukti-bukti dan kita minta agar pihak terkait siap untuk dimintai keterangan,” tandasnya.

Menanggapi keputusan ekspose tersebut Perwakilan 125 Kepala Kampung, Rafael Wambrauw, tokoh intelektual Kabupaten Puncak Jaya Chiko Wanena, didampingi tokoh masyarakat, para kepala kampung dengan tegas meminta Kejati Papua untuk serius menangani kasus ini.

“Kami minta kasus ini ditangani serius, karena kasusnya sudah 1 tahun. Kalau merujuk pada SOP (Standar Operasional Prosedur) Intelijen Kejaksaan harusnya kasus ini sudah bisa ditetapkan tersangkanya dan diproses ke pengadilan. Namun karena alasan kejaksaan bahwa bukti dan keterangan belum cukup, maka kami siap mendampingi tim Kejaksaan untuk mengumpulkan bukti. Kami siap. Hari ini juga kami siap,” tegas Ambrauw.

Chiko Wanena mengingatkan Kejati Papua agar tidak main-main dengan kasus ini, karena konsekuensinya, para jaksa akan berhadapan dengan masyarakat. “Jangan main-main dengan kasus ini. Kami sudah lama menunggu prosesnya. Jangan sampai rakyat bergerak menutup kantor ini,” imbuhnya.

R. Tou/ Albert Syukur

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tahun 2019 yang diindikasikan merugikan negara Rp 160 miliar lebih, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua diminta untuk menuntaskan kasus tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Jayapura, Anthon Raharusun, mengatakan penanganan kasus dugaan penyelewengan dana desa Kabupaten Puncak Jaya harus mendapat perhatian khusus dari Kejati Papua. Apalagi kasusnya sudah dilaporkan sejak tahun lalu.

“Apa yang dilaporkan 125 Kepala Kampung di kabupaten Puncak Jaya itu harus mendapat respon dan perhatian khusus dari aparat penegak hukum (Kejati). Karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran negara ini sangat besar hingga mencapai 160 miliar lebih,” ungkap Raharusun yang dimintai pandangan hukumnya terkait kasus tersebut seperti dikutip dari Papuatimes.

Anton mengatakan banyak kasus korupsi di Papua yang dilaporkan masyarakat ke lembaga penegakan hukum tetapi penaganannya tidak jelas karena banyak kepentingan.

“Kalau bermain-main dengan kasus ini, kami siap memberikan pendampingan gratis kepada kepala kampung untuk mengawasi dan memproses kasus ini hingga tuntas,” ungkapnya.

Kasus ini kembali dilaporkan ke Kejaksaaan Agung Republik Indonesia (Kejagung-RI), pada Jumat (26/2/2021). Laporan itu disampaikan Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, Rafael O Ambrauw. Ia datang bersama dua rekannya dan membawakan bukti-bukti kasus tersebut.

“Hari ini kami datang ke Kantor Kejaksaan Agung RI, untuk melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kami sengaja datang agar mendorong Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus ini sehingga mendapat titik terang proses penyelesaiannya. Sebab, kasus ini sudah lama tapi belum dapat titik terang seperti apa penyelesaiannya,” kata Rafael O Ambrauw, di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (26/2).

Rafael berharap, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya merespon laporan ini. Terutama meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Sehingga ke depan kasus ini sudah bisa diproses dan diselesaikan secara profesional sesuai UU yang berlaku.

“Kami minta agar Bapak Jaksa Agung dan jajarannya berkoordinasi dan mengecek ke Kajati Papua. Kenapa kasus ini didiamkan. Padahal, sudah lama dilaporkan. Sudah dari bulan Maret tahun 2020. Mengapa tidak dilanjutkan?” kata Rafael.

R.Tou/Albert Syukur

Papua, POJOKREDAKSI.COM – Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Papua mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin segera menuntaskan kasus dugaan penyelewenangan Dana Desa (Dandes) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang merugikan negara Rp160.587.294.800.

Desakan itu disampaikan Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya saat menggelar demo damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Jumat siang (26/2/2021) di Mulia.

“Demi Keadilan, kami 125 Kepala Kampung memohon Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menindaklanjuti laporan pengaduan Tanggal 27 Maret 2020 tentang penyalahgunaan dana desa tahun 2019 oleh Bupati Puncak Jaya,” tulis warga dalam posternya.

Secara khusus, Perwakilan 125 Kepala Kampung juga menuntut Kepala Kejaksaan Papua (Kejati) Provinsi Papua untuk serius menangani kasus tersebut. Sudah setahun laporan dugaan penyewengan dana ini disampaikan ke Kejaksaan Papua, namun hingga kini kasus belum juga tuntas.

“Kami 125 Kepala Kampung yang sah berdasarkan putusan MA (Mahkamah Agung ) No.357.K/TUN/2019 menuntut Kejati Papua segera gelar perkara penylewengan penggunaan dana desa tahun 2019 Puncak Jaya,” ungkap Mikael Wanena, Koordinator demo.

Dia mengatakan kasus tersebut segera harus dituntaskan sehingga proses pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan baik. “Masyarakat Puncak Jaya mendukung penuh Kejaksaan Papua mengungkap kasus Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya,”tulis masyarakat dalam poster mereka.

Seperti diketahui kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (Dandes) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua dan ke Kejaksaaan Agung Republik Indonesia (Kejagung-RI).

Indikasi kerugian negara dalam pengelolaan Dandes di kabupaten tersebut mencapai Rp160.587.294.800. Dengan rincian antara lain Dana Desa 125 Kampung Rp115.012.419.000, Alokasi Dana Desa (ADD) 125 Kampung Rp33.731.750.800, dan Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Papua untuk 125 kampung Rp11.843.125.000.

Dugaan korupsi Dandes Kabupaten Puncak Jaya bermula dari keputusan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menggantikan 125 kepala kampung. Pergantian itu kemudian digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak gugatan Bupati Puncak Jaya. Dalam putusan MA Agung Nomor : 367 K/TUN/2019, 26 September 2019 dan Nomor : 412 K/TUN/2019, 24 Oktober 2019; menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, tanggal 22 Juni 2018.

Warga dan Perwakilan Kepala Kampung saat Menggelar Demo di Kantor DPRD Puncak Jaya. Mereka Mendesak Pemerintah Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Desa di Daerah itu.

Bupati juga diperintahkan Mahkamah Agung untuk merehabilitasi harkat dan martabat, nama baik dan kedudukan 125 kepala kampung yang diganti secara sepihak oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda.

Kasus ini kembali dilaporkan ke Kejaksaaan Agung Republik Indonesia (Kejagung-RI), pada Jumat (26/2/2021). Laporan itu disampaikan Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, Rafael O Ambrauw. Ia datang bersama dua rekannya dan membawakan bukti-bukti kasus tersebut.

“Hari ini kami datang ke Kantor Kejaksaan Agung RI, untuk melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kami sengaja datang agar mendorong Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus ini sehingga mendapat titik terang proses penyelesaiannya. Sebab, kasus ini sudah lama tapi belum dapat titik terang seperti apa penyelesaiannya,” kata Rafael O Ambrauw, di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (26/2).

Rafael berharap, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya merespon laporan ini. Terutama meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Sehingga ke depan kasus ini sudah bisa diproses dan diselesaikan secara profesional sesuai UU yang berlaku.

“Kami minta agar Bapak Jaksa Agung dan jajarannya berkoordinasi dan mengecek ke Kajati Papua. Kenapa kasus ini didiamkan. Padahal, sudah lama dilaporkan. Sudah dari bulan Maret tahun 2020. Mengapa tidak dilanjutkan?” kata Rafael.

Jefran

Papua, POJOKREDAKSI.COM – Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya Rafaelood Ambrauw meminta Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua agar menyelesaikan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tahun anggaran 2019 lalu. Hal itu diungkapkan Rafael saat mendatangi Kejagung untuk melaporkan kasus yang terindikasi merugikan negara hingga ratusan miliar tersebut.

“Kami datang di kejaksaan agung RI untuk kami melaporkan tentang kinerja daripada oknum-oknum jaksa yang ada di kejaksaan tinggi Papua yang mana tanggal 27 Maret 2020 kami melaporkan kasus adanya indikasi tentang korupsi dana desa di kabupaten puncak jaya tahun anggaran 2019,” kata Rafael di Kejagung, Jumat, (26/2).

Ia menyayangkan oknum-oknum di Kejati Papua yang tidak bekerja maksimal atas kasus tersebut. Karena itu ia meminta agar Kejagung segera memerintahkan Kejati Papua untuk menetapkan tersangka kasus tersebut.

“Sampai dengan tahun ini kasus ini tidak diproses dengan jelas oleh kejaksaan Tinggi Papua. Maka Kami dalam hal ini memohon kepada bapak Kejagung RI untuk segera memerintahkan kepada Kejati Papua segera mengekspose dan memutuskan tersangkanya,” bebernya.

Rafael berharap, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya merespon laporan ini. Terutama meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Sehingga ke depan kasus ini sudah bisa diproses dan diselesaikan secara profesional sesuai UU yang berlaku.

“Kami minta agar Bapak Jaksa Agung dan jajarannya berkoordinasi dan mengecek ke Kajati Papua. Kenapa kasus ini didiamkan. Padahal, sudah lama dilaporkan. Sudah dari bulan Maret tahun 2020. Mengapa tidak dilanjutkan?” kata Rafael.

Sebab, kata dia, laporan ini terkait adanya indikasi kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa tersebut mencapai Rp160.587.294.800.

Rafael mengatakan, laporan dugaan penyelewengan itu untuk memperkuat proses pemeriksaan dan penyidikan yang sedang di gelar Kejaksaan Tinggi Papua.

Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya Rafaelood Ambrauw

“Upaya ini juga bermaksud agar memperkuat bukti dalam kasus yang sedang berproses di Kejaksaan Tinggi Papua ini. Kami minta Jaksa Agung untuk mengawasi langsung. Karena dana ini merupakan program utama pemerintah era Presiden Jokowi. Di mana pembangunan dimulai dari desa,” ungkapnya.

Ia menyebut, rincian yang dilaporkan itu antara lain Dana Desa 125 Kampung Rp115.012.419.000. Alokasi Dana Desa (ADD) 125 Kampung Rp33.731.750.800. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Papua untuk 125 kampung Rp11.843.125.000.

Ia juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua dan jajarannya untuk segera mengekspos dugaan korupsi Dandes di Puncak Jaya ini. Apalagi, kata dia, kasus itu telah dilaporkan sejak tahun lalu. Namun, tidak diketahui publik seperti apa proses penaganannya.

Ia mengatakan barang bukti kasus ini sudah banyak. Lebih dari dua bukti. Ambrauw juga meminta seluruh stakeholder, termasuk pers di Papua untuk mengawasi kasus tersebut. Karena, dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Puncak Jaya sangat merugikan masyarakat.

“Kami juga minta teman-teman jurnalis untuk mengawasi langsung proses kasus ini karena sangat merugikan masyarakat kita yang ada di kampung-kampung,” pintanya.

Dugaan korupsi Dandes Kabupaten Puncak Jaya bermula dari keputusan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda menggantikan 125 kepala kampung. Pergantian itu kemudian digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak gugatan Bupati Puncak Jaya. Dalam putusan MA Agung Nomor : 367 K/TUN/2019, 26 September 2019 dan Nomor : 412 K/TUN/2019, 24 Oktober 2019; menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, tanggal 22 Juni 2018.

Mahkamah Agung memerintahkan kepada bupati,  untuk merehabilitasi harkat dan martabat, nama baik dan kedudukan 125 kepala kampung yang diganti secara sepihak oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda. Namun tidak diindahkan oleh Bupati Puncak Jaya justru tetap memerintahkan jajarannya untuk mencairkan dana desa kepada SK sepihak versi Bupati Puncak Jaya yang sepenuhnya telah ditolak atau dibatalkan oleh PTUN maupun Mahkama Agung RI.

Jefran