Medan, POJOKREDAKSI.COM – Dugaan kejahatan ketenagakerjaan yang diduga dilakukan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (PT BSP Tbk) Kisaran mulai memasuki babak baru.

Setelah menerima laporan resmi dari kuasa hukum buruh, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Wasnaker Provsu) bergerak cepat dengan memanggil pelapor dan korban untuk dimintai keterangan.

Laporan tersebut diajukan oleh Jonni Silitonga, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari Hartono, seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT BSP Tbk Kisaran, melalui surat bernomor 12/KHJS-JS/Eks/VI/2026 tertanggal 1 Juni 2026 yang disampaikan kepada Wasnaker Provsu pada tanggal 2 Juni 2026.

Kepada KP.Online, Senin (7/6/2026), Jonni Silitonga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat panggilan resmi dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara bernomor 500.15.20/381-7/WIL-IV/DISNAKER/VI/2026 tertanggal 5 Juni 2026.

“Bersama klien kami, Hartono, kami diminta hadir pada Rabu, 10 Juni 2026 di Kantor Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan keterangan terkait laporan yang telah kami sampaikan,” ujar Jonni.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi langkah awal untuk mengungkap dugaan praktik pelanggaran undang -undang ketenagakerjaan yang telah berlangsung bertahun-tahun di lingkungan perusahaan.

Inti laporan yang disampaikan kepada Wasnaker Provsu adalah dugaan penggelapan dan/atau penipuan pembayaran upah lembur yang menyebabkan kliennya mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah yang sangat besar.

“Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, klien kami Hartono selama kurang lebih delapan tahun bekerja diduga tidak menerima hak upah lembur sebagaimana mestinya, dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp 522 Juta” jelasnya.

Yang lebih mengejutkan, kata Jonni, apabila pola yang sama juga dialami seluruh anggota Satpam PT BSP Tbk yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 orang, maka nilai dugaan kerugian kolektif pekerja dapat mencapai sekitar lebih kurang Rp156. Miliar.

“Jika angka ini terbukti benar, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran ketenagakerjaan biasa, melainkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, masif, sistematis dan terstruktur yang berpotensi merugikan ratusan pekerja dalam jumlah yang sangat fantastis,” tegasnya.

Lebih jauh, Jonni menilai bahwa kasus yang dilaporkan kliennya tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata.

“Kami melihat adanya indikasi yang mengarah pada dugaan kejahatan korporasi,sehingga selain menempuh jalur melalui pengawasan ketenagakerjaan, kami juga sedang mempersiapkan laporan ke Polda Sumatera Utara,” katanya.

Untuk laporan ke Polda Sumatera Utara, pihaknya memilih menunggu hasil pemeriksaan dan terbitnya Nota Pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara agar seluruh alat bukti yang diperlukan dapat lebih lengkap dan kuat.

“Laporan dugaan kejahatan korporasi PT BSP.Tbk.Kisaran ke Polda Sumatera Utara akan kami lakukan setelah terbit Nota Pemeriksaan dari Wasnaker Provsu, hal ini agar bukti-bukti bisa lengkap” Jelas Jonni Silitonga

Dalam kesempatan tersebut, Jonni juga mengimbau para anggota Satpam maupun pekerja lain yang merasa mengalami perlakuan serupa untuk tidak takut memperjuangkan hak-haknya.

“Hak pekerja dilindungi undang-undang,Jika ada pekerja lain yang mengalami kerugian serupa, kami siap memberikan pendampingan hukum agar seluruh fakta dapat terungkap secara terang dan tidak ada lagi hak-hak pekerja yang dikorbankan.

Buruh yang dirugikan tidak perlu takut untuk membuat laporan tentang kejahatan perusahaan, sebab buruh yang mengadukan pengusaha ke pihak yang berwajib karena dugaan kejahatan, tidak boleh di PHK “Tandas Jonni Silitonga

Saat ini publik menunggu langkah Wasnaker Provsu dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan hilangnya hak lembur para pekerja yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Jika dugaan tersebut terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal ketenagakerjaan terbesar di sektor perkebunan Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Pekanbaru, POJOKREDAKSI.COM – Masih banyak tenaga kerja di Kota Pekanbaru yang menerima upah di bawah standar, padahal seharusnya hal ini menjadi perhatian khusus dari Pemko Pekanbaru melalui instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja.

Dengan rendahnya upah tenaga kerja di Kota Pekanbaru ini, akhirnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Pekanbaru Bidang ketenagakerjaan angkat bicara.

Juru bicara PSI Pekanbaru Bidang Ketenagakerjaan, Ricardo Prado Sinaga kepada Pojokredaksi.com, Sabtu (5 Agustus 2023) menyampaikan, sudah seharusnya instansi terkait menyikapi masalah ini.

“Apalagi kita berbicara soal jaminan kesehatan pekerja seperti BPJS, sudahlah upah di bawah UMR atau UMK, jaminan pun tak ada,” ucap Ricardo.

Saat ini UMK di Pekanbaru yakni sebesar Rp3.319.023. Namun kenyataan di lapangan, banyak upah pekerja yang masih sangat jauh dari angka tersebut.”Nah, seperti apa peran pengawasan pemerintah dalam menerapkan UMK ini.

Bukankah penetapan UMK ini berdasarkan kesepakatan tiga unsur, perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah. Buat apa UMK ditetapkan kalau tidak dijalankan,” tegas Ricardo.

Ricardo menilai, alasan perusahaan yang tak sanggup memberi upah pekerja sesuai UMK, itu disebut mengada-ada. Seharusnya perusahaan konsisten dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah,” katanya.PSI Pekanbaru juga menyesalkan ketidaktegasan dalam penegakan aturan perundang-undangan.

Bahwasanya masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS. Jika perusahaan tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan untuk mengikutsertakan pekerja sebagai peserta BPJS, itu mau tak mau harus dilakukan.

“Nah, kembali lagi kepada instansi terkait, seperti apa sih pengawasannya selama ini. Sekali lagi, tidak ada istilah tidak mampu bagi perusahaan untuk membayar gaji pekerja sesuai UMK, mereka sebenarnya mampu,” tutur Ricardo mengakhiri.

Ricardo yang juga menekuni dunia swasta ini memahami, sebenarnya banyak faktor yang menekan pihak swasta. Salah satunya kutipan liar yang tak ada dasar aturannya.

“Seperti di bidang distribusi, kutipan-kutipan seperti duit bongkar muat, itu sedikit banyak memberatkan pengusaha. Saya menilai ini juga akan bermuara pada tingkat kesejahteraan pekerja,” tutup Prado mengakhiri.

Seperti diketahui, sejak awal PSI memang sangat konsen dengan jaminan sosial dan kesehatan masyarakat (BPJS) gratis. PSI selalu mengumandangkan agar setiap warga negara harus mendapat layanan BPJS tanpa harus membayar.

(Re/Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Labuhanbatu, POJOKREDAKSI.COM – Harapan Buruh akan tegaknya Supremasi Hukum dibidang kertenagakerjaan seperti mimpi disiang bolong, yang tidak pernah menjadi kenyataan, hal ini seperti yang dikeluhkan oleh Benny Ginting kepada media Pojokredaksi.com di Rantauprapat. Selasa, (6/6/2023).

“Saya sudah berulang-ulang ke kantor Unit Pelayanan Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Wilayah IV (UPT. Wasnaker Provsu Wil-IV) tetapi yang Saya temui hanya penjaga kantor, tidak ada satupun Pegawai disitu.” Ujar Benni Ginting.

“Tujuan Saya untuk mengetahui perkembangan perkara Saya yang ditangani oleh Wasnaker Provsu. Penjaga kantor saat Saya tanyakan kemana semua pegawai, jawabannya semuanya lagi Dinas Luar,” Ucap Benni dengan kesal.

Lanjutnya” Kalau memang perkara Saya tidak terpenuhi unsur pidananya, tolong pihak Wasnaker menerbitkan nota atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikannya (SP3), jangan digantung- gantung seperti ini” Tegas Benny Ginting.

Anto Bangun, Sekretaris Partai Buruh Labuhanbatu saat dimintai pendapatnya mengatakan, “Sepertinya benar kalau kantor UPT. Wasnaker Wilayah-IV peruntukannya hanya sebagai pajangan, kalau kepentingannya untuk publik tentunya kantor tersebut ada penghuninya.” Ucapnya.

Kemudian kita juga sangat menyesalkan sikap dan perilaku para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPT Wasnaker Provsu Wil-IV, banyak perkara kertenagakerjaan yang tidak tuntas bertahun-tahun mengendap, diduga sengaja di masukkan kedalam peti mayat.” Ujar Anto Bangun.

Lanjutnya “Kita berharap kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, tidak menutup mata terhadap kondisi ini, dan bisa mengabil sikap untuk segera melakukan evaluasi kinerja semua PNS yang ada di UPT Wasnaker Provsu Wil-IV, sehingga tidak timbul kesan hanya makan gaji buta.

Kalau memang butuh penyegaran, ada baiknya Gubernur Sumut segera melakukan penyegaran, bisa saja semua PNS sudah terlalu lama bertugas di UPT Wasnaker Provsu Wil-IV, sehingga timbul kejenuhan dan harus dilakukan penyegaran.” Tandas Anto Bangun.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI. COM –
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengatakan peserta masih dapat mencairkan sebagian saldo jaminan hari tua atau JHT sebesar 30 persen dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang disahkan pada 4 Februari 2022.

JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami kecelakaan total dan meninggal dunia. Hal ini dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Ida Fauziyah melanjutkan “Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun,” bunyi pasal 3 dalam aturan.

Dalam pasal 3, manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta saat usia 56 tahun.
Kemudian pada pasal 4 dijelaskan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun juga termasuk peserta yang berhenti bekerja. Kriterianya yaitu peserta yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

“Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peserta terkena pemutusan hubungan kerja diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun,” pada pasal 5.

Sementara itu dijelaskan dalam pasal 6, manfaat JHT bagi yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya akan diberikan setelah meninggalkan tanah air. Kemudian bagi peserta alami cacat total diberikan manfaat JHT sebelum mencapai usia pensiun. Lalu untuk manfaat JHT bagi peserta meninggal dunia diberikan kepada ahli waris. Meliputi janda, duda, atau anak.

Dilain kesempatan, Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Dian Agung Senoaji menjelaskan, peserta BPJamsostek bisa mencairkan JHT sebelum berusia 56 tahun.

“Peserta masih bisa mencairkan sebagian saldo sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah, atau 10 persen untuk persiapan memasuki masa pensiun. Ini dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun,” kata Dian.

(Sulaiman)

Labura, POJOKREDAKSI.COM
Meski selalu Luput dari Perhatian Pemkab Labuhanbatu Utara, atas nama KC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan seluruh PUK serta mewakili masyarakat buruh Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyatakan “Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Hendriyanto Sitorus S.E.,M.M. dan Bapak H.Samsul Tanjung, S.T.,M.H. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.” Jum’at (26/02/2021).

Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, maka Kami (KC FSPMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat berharap kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara terpilih untuk dapat mewujudkan rekomedasi-rekomendasi sesuai dengan jargon pada saat kampanye Pilkada 2020 yaitu “LABURA HEBAT” demi terwujudnya hubungan yang harmonis antara pihak Pekerja/Buruh dengan Pihak Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun rekomendasi–rekomendasi dari Kami yang menjadi perhatian dan perlu diakomodir oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara terpilih, terkait beberapa permasalahan dengan pelanggaran pada bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain :

1. Kami meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara agar tidak ada lagi perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan Upah Menimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Labuhanbatu Utara

2. Kami meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara agar tidak ada lagi perusahaan yang tidak memberikan perlindungan Jaminan Sosial kepada Buruh/Pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) sesuai dengan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sehingga apabila pekerja sakit atau bahkan terjadi kecelakaan kerja maka si pekerja yang menanggung sendiri pengobatannya.

3. Kami meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menciptakan kelembagaan dinas ketenaga kerjaan yang bermartabat dan HEBAT seperti :
a. Mengaktifkan fungsi aktif dari pada Dewan Pengupahan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan perundang-undangan.
b. Mengaktifkan fungsi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
c. Mengaktifkan Mediator di dinas ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

4. Kami meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara agar setiap anjuran yang dikeluarkan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diakomodir oleh perusahaan, dikarenakan untuk hari ini KC FSPMI Kabupaten Labuhanbatu Utara masih banyak yang belum direlisasikan oleh perusahaan (Perusahaan NAKAL).

5. Kami meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuhanbatu utara untuk menegakkan dan memberikan sanksi kepada perusahaan (Perusahaan NAKAL) yang anti serikat buruh, serta melakukan diskriminasi dan intimidasi terhadap buruh atau pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sehingga kewajiban-kewajiban pengusaha dapat terealisasi sesuai amanat undang–undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Selaku Ketua KC FSPMI Surya Dayan, S.H., berpendapat, serta berharapan bahwasanya nasib buruh/pekerja diKabupaten Labuhanbatu Utara dari dahulu hingga kini selalu terkesan seperti dikesampingkan dari prioritas kinerja Pemkab Labura dikarenakan pada prakteknya, penegakan hukum dan pengawasan yang lemah terhadap hak-hak buruh/pekerja hingga kini masih tetap menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung tuntas, terbukti dengan banyaknya kasus kasus pelanggaran tentang hak-hak buruh oleh pengusaha/perusahaan diKabupaten Labuhanbatu Utara, yang belum juga memperoleh titik terang yang terkesan mengarah pada adanya pembiaran dari pihak pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(KC FSPMI LABURA)

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Indonesia kembali mendesak Malaysia segera membereskan perundingan nota kesepahaman (MoU) Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik RI ke Negeri Jiran.

Desakan itu kembali muncul setelah kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia kembali terulang. Kali ini, penyiksaan dialami TKI berinisial MH di Kuala Lumpur.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menegaskan kasus MH kembali menjadi peringatan pemerintah kedua negara mengenai urgensi membangun koridor migrasi aman bagi TKI sektor domestik ke Malaysia.

RI-Malaysia sebelumnya memiliki MoU perlindungan TKI. Namun, kesepakatan itu telah selesai sejak 2016 lalu.

“Untuk itu, Indonesia mendorong penyelesaian segera perundingan MoU tersebut untuk memastikan perlindungan penuh bagi PMI (pekerja migran Indonesia) sejak berangkat, bekerja di Malaysia, hingga kembali lagi ke Indonesia,” kata Retno dalam jumpa pers virtual pada Kamis (3/12/2020)
.
MH mengalami penyiksaan mulai pemukulan dengan benda tumpul, disayat benda tajam, disiram air panas dan tidak diberi makan. Ia berhasil diselamatkan polisi Malaysia pada 24 November lalu setelah aparat mendapat laporan awal dari LSM Tenaganita.

Sejak itu, aparat Malaysia berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur untuk melakukan penyelamatan.

Saat ini MH berada di RS Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, majikan MH telah ditahan kepolisian.

“Kondisi yang bersangkutan (MH) saat ini stabil dan semakin membaik,” katanya.

Retno mengakui telah menugaskan pengacara retainer KBRI Kuala Lumpur untuk memantau proses penegakan hukum terhadap majikan MH.

Ia mengatakan Kemlu juga telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta guna menyampaikan kecaman atas kasus penyiksaan terhadap TKI yang berulang.

Abet Theresia