Pekanbaru, POJOKREDAKSI.COM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kota Pekanbaru beserta seluruh pengurus Anak Cabang (PAC) termasuk Srikandi, Satgas, Satma, dan Sayap Organisasi PBB menggelar pertemuan di Gedung Serbaguna Perdana di Jalan Pandan Sakti, Jumat (9/7-2021) lalu.
Pertemuan/Rapat gabungan (diperluas,red) dihadiri Pembina DPC PBB Patar Sitanggang SH MH, Penasehat RH Nainggolan dan Ketua Harian Timbul Silalahi, termasuk Ketua DPC Pekanbaru Tumpu Parulian Sihaloho atau lebih dikenal Loho P.
Dalam pertemuan yang dihadiri pengurus DPC dan 10 pengurus PAC PBB se-Pekanbaru, membahas surat yang diterima DPC beberapa pekan lalu.
Surat dari DPD Riau, itu terkait penonaktifan Ketua DPC Loho P. Surat DPD Riau dituding tidak sesuai AD/ART PBB dan terkesan dipaksakan alias sudah menjadi sasaran tembak.
Seharusnya DPD menurunkan timnya sebelum membuat surat kepada DPC. Karena PBB bukan partai yang seenaknya ganti mengganti.
”Masak ketua DPC dinonaktifkan dan penggantinya sampai ada tiga orang sebagai pelaksana tugas (Plt). Kan luar biasa. Apakah ini dendam pribadi atau bagaimana, seharusnya DPD mengerti administrasi. Surat DPD itu cacat, hukum,” kata Pembina DPC PBB Patar Sitanggang SH MH di hadapan semua pengurus DPC dan PAC yang hadir.
Menurut Patar Sitanggang, terkait dengan surat DPD Riau, sudah berkoordinasi dengan beberapa orang pembina dan penasehat lainnya.
“Kesimpulannya surat DPD Riau tidak sesuai dengan AD/ART PBB dan terkesan sembrono,” ulang Patar Sitanggang.
Ditambahkannya, bahwa sudah terjadi Maladministrasi, jika ini tidak dikembalikan seperti sedia kala, kita akan lakukan upaya yang lebih tegas, dalam waktu dekat kita akan layangkan surat keberatan ke DPD PBB Riau. Imbuhnya.
Ditanya langkah yang akan dilakukan DPC Kota Pekanbaru terkait tiga surat yang dikirim DPD Riau secara berturut turut, katanya harus dipertanyakan keabsahannya.
DPC juga harus membuat surat ke DPP agar menegur DPD Riau sekaligus mencabut surat yang diberikannya ke DPC secara berturut turut.
Untuk menyikapi tindakan sepihak DPD Riau, seluruh pengurus PAC Pekanbaru seperti PAC Sukajadi, Marpoyan Damai, Senapelan, Payung Sekaki, Rumbai Timur, Rumbai, Bina Widya, Tuah Madani, Lima puluh dan Kecamatan Tenayan Raya menyampaikan sikap tegas.
Sepuluh PAC meminta surat penonaktifan ketua DPC Loho P ditarik kembali karena tidak sesuai AD ART.
”Kami dari 10 PAC Pekanbaru meminta Ketua Loho P tetap menjadi ketua DPC sampai akhir periode,” teriak seluruh PAC yang hadir malam itu.
”Kami tidak ada masalah dengan ketua Loho P. Bahkan PBB Pekanbaru maju berkat kerjasama Ketua Loho P. Kami juga tidak pernah diinterpensi DPC seperti yang ditudingkan DPD Riau. Ada apa DPD Riau melakukan tindakan sepihak itu,” kata mereka bertanya.
”Selama ini PBB Pekanbaru sudah sangat dikenal di tengah masyarakat. Berarti, itu semua karena kesolidtan DPC dan PAC. Jadi tolong DPD Riau menghargai upaya itu,” tambah semua pengurus PAC dihadapan pembina dan penasehat.
Ketua DPC Tumpu Parulian Sihaloho, mengaku tidak ada masalah dengan surat itu. Karena semua tudingan yang disampaikan DPD Riau tidak berdasar dan terkesan dibuat buat.
“Katanya saya arogan dalam menjalankan tugas, baik di DPC maupun di PAC. Kata siapa, kan bisa ditanya langsung. Masalah pengunduran diri mantan bendahara, itu murni permintaan sendiri. Pakai materai lagi. Begitu juga dengan ketua PAC Rumbai ditanya aja. Tapi, jangan mengada ngada,” jelas Loho P.
Jadi tambah Loho P, langkah yang akan dilakukan DPC adalah menyurati DPP, serta menyarankan DPP untuk memberikan teguran keras kepada DPD Riau karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan roda organisasi.
(Dani mikael.S)
