Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Viralnya seorang Brigjend yang membela rakyat dalam kasus tanah di Manado menuai banyak pujian dari rakyat. Namun karena hal itu Brigjend Junior Tumilaar lantas dicopot dari jabatannya karena dinilai melanggar hukum militer.
Pencopotan Brigjen Junior Tumilaar itu buntut dari surat yang dia kirimkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat yang isinya meminta Babinsa tidak perlu diperiksa di Polresta Manado itu menjadi viral di media sosial.
Mengenai soal tentara menyatu dengan rakyat yang digaungkan oleh Brigjend Junior, ditanggapi berbeda oleh Letjen (Purn) Agus Widjojo dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Dalam suatu wawancara dengan Najwa Shihab. Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. “Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu,” ujar Agus.
Agus menjadi pembicara dengan Brigjen Junior Tumilaar di acara Mata Najwa di Jakarta, Kamis (7/10) malam WIB. Usai acara bubar dan Junior pergi, Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar. “Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik,” ujarnya.
Menurut pandangan Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.
Agus menambahkan, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. “Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu,” ujar Agus.
Ketika Najwa mengajukan pertanyaan jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak. “Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi,” katanya.
Agus menambahkan, mengenai Brigjend Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru. “Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia.”
Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi. “Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil,” kata putra Pahlawan Revolusi Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo tersebut.
(Sulaiman)
