Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Perbedaan proyeksi subsidi listrik tahun 2026 antara PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencuat dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin, 30 Juni 2025.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional, kedua pihak berkomitmen mencari titik temu agar alokasi subsidi lebih akurat dan tepat sasaran.
Perbedaan proyeksi subsidi listrik tahun 2026 terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara PLN, Kementerian ESDM, dan Komisi VII DPR RI.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, secara terbuka menyampaikan bahwa PLN memperkirakan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp100,7 triliun, dengan proyeksi konsumsi mencapai 81,561 terawatt hour (TWh).
“Ini kami akan menyesuaikan sesuai dengan forecast internal. Kami merencanakan sebesar Rp100,7 triliun untuk 2026, sedangkan untuk volumenya adalah 81,561 TWh,” ujar Adi saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.
Namun, proyeksi tersebut berbeda dengan perhitungan Kementerian ESDM. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, menjelaskan bahwa subsidi 2026 sangat bergantung pada kondisi makroekonomi.
ESDM memproyeksikan subsidi berada dalam kisaran Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun, tergantung pada inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Menurut Jisman, jika inflasi terkendali di bawah 1,5 persen, kurs stabil di angka Rp16.500 per dolar AS, dan ICP di kisaran 60 dolar AS per barel, maka subsidi cukup sebesar Rp97,37 triliun.
Namun, jika terjadi tekanan ekonomi dengan inflasi menembus 3,5 persen, ICP naik ke 80 dolar, dan kurs melemah ke Rp16.900, maka subsidi bisa melonjak hingga Rp104,97 triliun.
Ketidaksamaan angka ini disadari kedua pihak perlu disikapi serius. Adi menyatakan bahwa PLN siap menyelaraskan data dengan Kementerian ESDM untuk menghasilkan angka proyeksi yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Nah ini mungkin perlu kita sinkronkan bersama karena tadi Pak Jisman kan range gitu. Mudah-mudahan nanti mendekati tepat apabila kami merencanakan Rp100,7 triliun ini,” katanya.
Rencana subsidi listrik 2026 itu sendiri akan menyasar sekitar 44,88 juta pelanggan, terutama masyarakat miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA.
Selain itu, sektor usaha mikro, industri kecil, serta fasilitas sosial juga akan menerima manfaat.
“Subsidi listrik itu diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan,” tegas Jisman, menegaskan prioritas pemerintah untuk melindungi kelompok ekonomi lemah.
Adapun untuk tahun 2025, outlook subsidi juga mengalami revisi. Jisman menyebutkan bahwa realisasi subsidi tahun ini berpotensi mencapai Rp90,32 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi sekitar Rp2,6 triliun dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp87,72 triliun.
Kenaikan itu, menurutnya, dipicu oleh ketidakpastian global, khususnya volatilitas harga minyak dan nilai tukar.
“Kurs dan ICP ini sangat volatile dan tidak bisa kita kendalikan. Bapak-Ibu bisa melihat dari Rp14.000 kemudian di Rp15.000, Rp16.000, dan seperti itu,” ujarnya.
Per Mei 2025, realisasi penyerapan subsidi listrik telah mencapai Rp35 triliun. Tren konsumsi listrik nasional juga menunjukkan pertumbuhan.
Dari penjualan 71 TWh pada 2024, PLN memproyeksikan penjualan tahun ini naik menjadi 76,63 TWh. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya aktivitas masyarakat serta dunia usaha.
(norben)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
