LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura), Sumatera Utara, terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan dua perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Kerja sama ini diharapkan bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi putra-putri Labura untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, kolaborasi tersebut juga mencakup pengembangan pendidikan, penelitian, riset, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kesepakatan bersama UINSU ditandatangani di Ruang Smartclass Kampus II UINSU, Jalan Williem Iskandar/Pancing, Medan, Senin (2/11/2026).

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu dilakukan langsung oleh Bupati Labura, Dr. Hendriyanto Sitorus, bersama Rektor UINSU, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Sehari kemudian, Selasa (3/11/2026), Pemkab Labura kembali menjalin kerja sama dengan UNIMED. Penandatanganan dilakukan bersama Rektor UNIMED, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST., M.Pd.

Dalam kerja sama tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan program beasiswa bagi mahasiswa asal Labura yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar semakin banyak generasi muda Labura memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemkab Labura Siapkan Anggaran Beasiswa Rp8 Miliar Setiap Tahun

Bupati Labura Hendriyanto Sitorus mengatakan, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, sektor pendidikan terus mendapat perhatian melalui berbagai program, termasuk pemberian beasiswa.

Menurut Hendriyanto, pemerintah daerah ingin memastikan generasi muda Labura memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.

Ia mengungkapkan, Pemkab Labura menganggarkan sekitar Rp8 miliar setiap tahun untuk membantu mahasiswa asal Labura melalui program beasiswa.

Anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah agar keterbatasan biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi.

Hendriyanto berharap, kesempatan pendidikan yang semakin terbuka dapat melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, memiliki keterampilan, serta mampu ikut membangun daerah.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam membangun SDM masyarakat Labura, sejalan dengan program kerja kami bersama Bapak Wakil Bupati, yakni Cerdas, Sejahtera, Religius,” ujar Hendriyanto kepada awak media.

Ia menambahkan, kerja sama dengan UINSU dan UNIMED diharapkan semakin memperkuat dukungan terhadap dunia pendidikan di Labura.

Dengan adanya kemitraan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk menjalin komunikasi dan mengembangkan berbagai program pendidikan bersama perguruan tinggi.

Jalur RPL Buka Kesempatan Kuliah bagi ASN dan Perangkat Desa

Tak hanya soal beasiswa, kerja sama dengan UINSU juga membuka peluang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Program ini memungkinkan pengalaman kerja, pendidikan sebelumnya, serta kompetensi yang dimiliki seseorang dinilai dan diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran di perguruan tinggi.

Artinya, pengalaman yang diperoleh seseorang selama bekerja atau menjalankan aktivitas profesional tertentu dapat menjadi pertimbangan dalam proses melanjutkan pendidikan, sepanjang memenuhi persyaratan dan penilaian akademik yang berlaku.

Kesempatan ini dinilai dapat membantu aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, maupun masyarakat umum yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan.

Melalui skema RPL, peserta berpeluang menempuh masa studi yang lebih efisien karena pengalaman dan kompetensi sebelumnya dapat diperhitungkan oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan akademik.

Bagi Pemkab Labura, program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama di lingkungan pemerintahan. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan kemampuan dan kompetensi aparatur juga semakin berkembang.

Bupati Hendriyanto Sitorus menyambut baik tawaran UINSU mengenai kesempatan kuliah melalui jalur RPL tersebut.

Sebagai tindak lanjut, ia meminta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Jefri Tambunan, segera berkoordinasi dan menyosialisasikan program itu kepada jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Labura.

“Kami sangat menyambut baik tawaran dan peluang perkuliahan melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari UINSU. Untuk itu, kami akan segera menginstruksikan jajaran agar menindaklanjuti serta menyosialisasikan program tersebut kepada jajaran pegawai di Pemkab Labura,” tuturnya.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, para pegawai diharapkan dapat mengetahui peluang pendidikan yang tersedia dan memahami mekanisme untuk mengikuti program RPL.

Kerja sama ini pun tidak hanya memberikan perhatian kepada mahasiswa melalui beasiswa, tetapi juga membuka kesempatan bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.

Rektor UINSU Bangga Hendriyanto Sitorus Jadi Bupati Labura

Sementara itu, Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Hendriyanto Sitorus atas perhatian pemerintah daerah terhadap mahasiswa asal Labura yang menempuh pendidikan di UINSU melalui program beasiswa.

Menurut Nurhayati, dukungan pemerintah daerah memiliki arti penting bagi keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Program beasiswa menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap putra-putri daerah yang ingin menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhayati juga mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya melihat Hendriyanto Sitorus kini dipercaya memimpin Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Hendriyanto sendiri merupakan alumni Program Doktor (S3) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UINSU.

Kedekatan latar belakang akademik tersebut turut menjadi bagian dari hubungan baik antara UINSU dan Pemkab Labura dalam memperkuat kerja sama di bidang pendidikan.

Perpanjangan kerja sama dengan UINSU dan UNIMED diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan anggaran beasiswa sekitar Rp8 miliar setiap tahun dan terbukanya kesempatan kuliah melalui jalur RPL, Pemkab Labura berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas SDM di daerah.

Upaya tersebut sejalan dengan program Cerdas, Sejahtera, Religius yang dijalankan Bupati Hendriyanto Sitorus bersama Wakil Bupati.

Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi negeri, pendidikan diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mempersiapkan generasi Labura yang lebih berkualitas dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara menjajaki penguatan sinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Labura untuk mendukung program perlindungan anak. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi pembinaan Generasi Berencana (GenRe), penguatan peran penyuluh di tingkat desa, serta mendorong Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi Kampung Ramah Anak.

Penjajakan kolaborasi tersebut berlangsung dalam pertemuan silaturahmi dan diskusi antara KPAD Labura dengan Kepala DPPKB Labura, Erni Melinda Napitupulu, beserta sekretaris dinas dan seluruh kepala bidang, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk bertukar gagasan mengenai program yang berpotensi disinergikan demi mendukung kepentingan terbaik bagi anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KPAD Labura menyampaikan apresiasi atas sambutan, keterbukaan, dan kesempatan berdiskusi yang diberikan jajaran DPPKB. Pertemuan itu juga membuka ruang untuk mengidentifikasi program yang dapat dikembangkan bersama sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing lembaga.

KPAD Labura dan DPPKB Bahas Tiga Agenda Kolaborasi

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga gagasan utama yang menjadi perhatian KPAD Labura, yakni pembinaan Generasi Berencana, penguatan peran penyuluh di setiap desa, dan pengembangan Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak.

Ketiga agenda tersebut dipandang memiliki peluang untuk mendukung upaya perlindungan anak melalui pendekatan edukasi, penguatan peran masyarakat, dan pengembangan lingkungan yang lebih memperhatikan kebutuhan anak.

Program Generasi Berencana atau GenRe menjadi salah satu bidang yang ingin disinergikan. Pembinaan ini berkaitan dengan upaya mempersiapkan generasi muda agar memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam merencanakan masa depan.

Dalam konteks perlindungan anak, edukasi kepada remaja merupakan salah satu aspek penting untuk membangun pemahaman mengenai tanggung jawab, kesehatan, dan perencanaan kehidupan. Melalui koordinasi antarlembaga, program pembinaan diharapkan dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas.

Meski demikian, bentuk kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan kolaborasi GenRe tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait.

Peran Penyuluh Desa Dinilai Penting untuk Perlindungan Anak

Agenda kedua yang dibahas adalah penguatan peran penyuluh di setiap desa.
Keberadaan penyuluh dapat menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam upaya membangun lingkungan yang ramah anak, penyebaran pengetahuan kepada keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dari langkah pencegahan berbagai persoalan yang dapat mengancam pemenuhan hak anak.

Desa juga memiliki posisi strategis karena menjadi lingkungan tempat anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Karena itu, penguatan peran penyuluh berpotensi membuka ruang edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama terkait pentingnya pengasuhan yang baik, pemenuhan hak anak, dan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara KPAD dan DPPKB diharapkan dapat membantu menghubungkan program yang telah dimiliki masing-masing lembaga sehingga upaya edukasi dan perlindungan anak dapat berjalan lebih terarah.

Namun, bentuk penguatan penyuluh yang akan dilakukan, termasuk pembagian peran dan kegiatan teknis di desa, belum dirinci dalam informasi pertemuan tersebut.

Kampung KB Didorong Menjadi Kampung Ramah Anak

Gagasan ketiga yang menjadi perhatian adalah mendorong Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak.

KPAD Labura melihat adanya peluang untuk menyinergikan program yang telah berjalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung tumbuh kembang anak.

Kampung KB merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang berkaitan dengan program kependudukan dan keluarga berencana. Sementara itu, gagasan Kampung Ramah Anak menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan pemenuhan hak anak sebagai perhatian dalam kehidupan masyarakat.

Penyelarasan kedua pendekatan tersebut berpotensi memperluas ruang edukasi keluarga sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi anak di lingkungan tempat tinggalnya.

Lingkungan yang ramah anak tidak hanya berkaitan dengan tersedianya ruang bermain, tetapi juga dengan terciptanya suasana yang aman, dukungan keluarga, kepedulian masyarakat, serta perhatian terhadap hak dan kebutuhan anak.

Melalui gagasan tersebut, KPAD Labura mendorong agar program yang telah dimiliki DPPKB dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat perhatian terhadap perlindungan anak di tingkat desa.

Meski demikian, perubahan atau pengembangan Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak masih merupakan gagasan kolaborasi yang perlu ditindaklanjuti. Belum terdapat informasi mengenai desa percontohan, jadwal pelaksanaan, target program, maupun bentuk kebijakan teknis yang akan digunakan.

KPAD: Perlindungan Anak Membutuhkan Keterlibatan Bersama

Dalam refleksi atas pertemuan tersebut, KPAD Labura menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga.

Upaya memenuhi dan melindungi hak anak membutuhkan kepedulian serta keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang.

Kolaborasi antarlembaga diperlukan agar program yang telah tersedia dapat saling mendukung dan menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Bagi KPAD Labura, komunikasi dengan DPPKB menjadi salah satu langkah untuk membangun kesamaan pemahaman dan mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi anak-anak di daerah tersebut.

Pendekatan kolaboratif juga membuka kesempatan untuk menghubungkan edukasi keluarga, pembinaan remaja, dan penguatan lingkungan desa dalam kerangka perlindungan anak yang lebih luas.

Dengan dukungan berbagai pihak, upaya perlindungan anak diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika persoalan muncul, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pencegahan risiko sejak dini.

DPPKB Sambut Baik Gagasan Kolaborasi KPAD Labura

KPAD Labura menyampaikan bahwa Kepala DPPKB Labura, Erni Melinda Napitupulu, menyambut baik gagasan dan program kolaborasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Apresiasi juga diberikan kepada sekretaris dinas dan seluruh kepala bidang atas sambutan serta keterbukaan dalam diskusi.

KPAD Labura menilai bahwa berbagai program yang dimiliki DPPKB dapat membuka peluang untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Sikap terbuka terhadap komunikasi antarlembaga menjadi modal awal untuk membahas kemungkinan penyelarasan program, termasuk pembinaan GenRe, penguatan peran penyuluh desa, dan pengembangan Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak.

Meski demikian, sambutan positif dalam pertemuan tersebut perlu dibedakan dari kesepakatan pelaksanaan program. Langkah selanjutnya tetap memerlukan komunikasi teknis, penentuan prioritas, serta pembagian peran yang jelas agar gagasan yang dibahas dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata.

Harapkan Kerja Sama Berkelanjutan untuk Anak Labura

KPAD Labura berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari hubungan kerja sama yang nyata dan berkelanjutan dengan DPPKB.
Harapan itu sejalan dengan upaya membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ke depan, komunikasi lanjutan diharapkan dapat mengarahkan gagasan yang telah dibahas menuju program yang lebih terukur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan masing-masing lembaga.

Pembinaan generasi muda, penguatan edukasi melalui penyuluh desa, serta pengembangan lingkungan ramah anak dapat menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak.

Keberhasilan kolaborasi tersebut nantinya akan bergantung pada tindak lanjut, konsistensi koordinasi, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui silaturahmi ini, KPAD Labura menyampaikan apresiasi kepada Erni Melinda Napitupulu beserta seluruh jajaran DPPKB atas kesempatan berdiskusi dan keterbukaan terhadap gagasan kolaborasi.

KPAD Labura berharap sinergi antarlembaga dapat terus diperkuat sehingga upaya mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang semakin ramah anak tidak berhenti pada wacana, tetapi berkembang menjadi langkah nyata yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – DPD Satuan Karya Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memimpin pembacaan ayat suci Al-Qur’an, zikir, dan doa bersama dalam peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Labura.

Pembacaan Al-Qur’an dibawakan Al-Ustadz Ucok Fambi, S.Pd.I, zikir dipimpin Ustadz Muhammad Ridho Ritonga, S.Pd.I, sedangkan doa bersama dipimpin Ketua DPD Satkar Ulama Indonesia Labura, Ustadz H. Idris Aritonang, S.Sos.I.

Doa dipanjatkan agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari musibah, bencana, dan kabut asap. Para pemimpin bangsa dan daerah juga didoakan agar diberikan kesehatan, kekuatan, serta petunjuk dalam menjalankan amanah untuk kepentingan masyarakat.

Usai kegiatan keagamaan, acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat silaturahmi. Kegiatan tersebut turut dihadiri para mursyid Tarekat Naqsyabandiyah se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.

DPD Satkar Ulama Indonesia Labura berharap kegiatan keagamaan dan sosial seperti ini terus dilaksanakan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta mempererat hubungan antara ulama, masyarakat, dan berbagai elemen organisasi.

Peringatan HUT ke-62 Partai Golkar tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat persatuan dan kepedulian sosial demi keselamatan bangsa serta kesejahteraan masyarakat.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Medan membagikan ribuan masker kepada masyarakat di sejumlah titik aktivitas warga, Minggu (18/10/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kabut asap yang menyelimuti Medan dan sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Ketua Umum PC IMM Kota Medan, Rais Prayogo, mengatakan mahasiswa harus hadir melalui tindakan nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak persoalan lingkungan.

Menurutnya, kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan, terutama anak-anak, lansia, serta kelompok rentan terhadap polusi.

Rais menegaskan, pembagian masker hanya merupakan langkah sementara. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah sumber asap harus menjadi prioritas agar dampaknya tidak terus meluas.

Berdasarkan informasi pemerintah daerah, kabut asap yang mencapai Sumatera Utara berasal dari luar wilayah akibat pergerakan angin. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara sebelumnya menyampaikan tidak terdapat titik panas karhutla di wilayah Sumut dalam pemantauan terakhir.

Masyarakat diimbau menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta mengikuti informasi resmi mengenai kondisi udara.

IMM Kota Medan berharap aksi tersebut meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendorong penanganan karhutla secara serius dan berkelanjutan.

(Rais Prayogo Ketua Umum PC IMM Kota Medan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah tegas Polres Labuhanbatu dan BNN Kabupaten Labura dalam menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Minggu, (18/10/2026).

Ketua KPAD Labura, H. Idris Aritonang, S.Sos.I., mengapresiasi keseriusan aparat dalam melakukan penindakan di lapangan. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus melindungi anak dan remaja dari bahaya narkoba.

“Kami mendukung langkah Polres Labuhanbatu dan BNN dalam memberantas peredaran narkotika. Perlindungan anak dari ancaman narkoba membutuhkan keseriusan aparat serta dukungan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Idris.

Ia menegaskan bahwa narkoba bukan hanya persoalan keamanan dan ketertiban, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, tumbuh kembang, dan masa depan generasi muda.

Karena itu, penegakan hukum harus diiringi dengan pencegahan melalui pendidikan, penguatan peran keluarga, pembinaan remaja, serta penciptaan lingkungan sosial yang sehat.

KPAD Labura mengajak pemerintah, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua untuk bersama-sama menjaga anak-anak dari bahaya narkotika.

Melindungi anak, menjaga generasi muda, dan memerangi narkoba adalah tanggung jawab kita bersama.

(Indra R)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara, Parulian Silalahi, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Berdasarkan pemberitaan detikSumut pada 15 Oktober 2026, BBMKG Wilayah I Medan mendeteksi sebaran asap dengan jarak pandang di sejumlah wilayah berkisar 1–3 kilometer. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Medan melaporkan konsentrasi PM2.5 pada 14 Oktober 2026 mencapai 116,3 mikrogram per meter kubik, masuk kategori tidak sehat.

Parulian menilai, imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah tidak cukup tanpa tindakan nyata, mengingat banyak warga tetap harus bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan apabila kondisi atmosfer memungkinkan. Selain itu, pemerintah diminta menyediakan masker gratis, khususnya bagi pekerja lapangan, pengemudi transportasi, pedagang, pekerja informal, dan kelompok rentan.

“Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Pemerintah harus hadir melalui langkah-langkah nyata untuk melindungi masyarakat,” ujar Parulian.

Ia juga meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, BMKG, BPBD, dinas kesehatan, serta instansi terkait untuk memperkuat pemantauan kualitas udara, perlindungan kesehatan, dan penanganan sumber kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala dan transparan agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

“Jangan menunggu sampai semakin banyak masyarakat mengalami gangguan kesehatan baru kemudian bertindak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Parulian di sela-sela rapat pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara di Hotel Deli, Medan.

Pemuda Katolik Sumatera Utara berharap penanganan kabut asap dilakukan secara terkoordinasi, disertai perlindungan kesehatan masyarakat serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura periode 2026–2027, Andreas Sitanggang, mendesak pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penegakan hukum serta perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran udara.

Andreas menilai, karhutla yang berulang tidak bisa hanya dianggap sebagai dampak cuaca kering. Pemerintah perlu mengevaluasi pengawasan kawasan hutan dan lahan, menyelidiki penyebab kebakaran, serta menindak pihak yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup.

Berdasarkan rekapitulasi BNPB yang dirujuk dalam publikasi pemerintah pada 13 Oktober 2026, luas lahan yang telah ditangani melalui operasi pemadaman hingga 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 129.956 hektare. Luasan tersebut mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan wilayah lainnya. Angka ini merupakan luas lahan yang ditangani melalui pemadaman, bukan total seluruh lahan yang terbakar di Indonesia.

Menurut Andreas, penanganan karhutla harus mencakup deteksi dini, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem. Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai perkembangan penanganan dan hasil penyelidikan penyebab kebakaran.

Kualitas Udara Medan Jadi Perhatian

Dampak pencemaran udara turut menjadi perhatian di Kota Medan. Berdasarkan laporan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup pada 14 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kualitas udara di Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, tercatat dalam kategori tidak sehat dengan ISPU 136. Sementara itu, kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, berada dalam kategori sedang dengan ISPU 83.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan kualitas udara secara berkala. Namun, penetapan karhutla sebagai penyebab langsung penurunan kualitas udara di suatu lokasi tetap membutuhkan data pemantauan dan analisis meteorologis yang relevan.

Andreas meminta pemerintah daerah memperkuat penyampaian informasi kualitas udara, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau jantung termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai langkah perlindungan, seperti mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan saat kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang sesuai untuk menyaring partikel halus apabila diperlukan.

PMKRI Dorong Pengawasan dan Penegakan Hukum

Andreas menegaskan, cuaca kering memang dapat meningkatkan risiko kebakaran, tetapi penyebab setiap kejadian harus diperiksa berdasarkan bukti. Apabila ditemukan pembakaran ilegal, kelalaian, atau pelanggaran kewajiban perlindungan lingkungan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan, termasuk yang dikelola pemegang izin usaha, juga perlu dilakukan secara konsisten dan transparan. Selain itu, kawasan yang mengalami kerusakan harus dipulihkan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.

PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura menyatakan akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup. Keberhasilan penanganan karhutla, menurut organisasi tersebut, tidak cukup diukur dari pemadaman api, tetapi juga dari berkurangnya kebakaran berulang, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan lingkungan.

Laudato Si’ Jadi Refleksi Tanggung Jawab Ekologis

PMKRI juga mengaitkan persoalan karhutla dengan ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan Paus Fransiskus pada 24 Mei 2015. Ensiklik tersebut mengajak manusia merawat bumi sebagai rumah bersama dan menjaga lingkungan demi kehidupan generasi mendatang.

Bagi PMKRI, kepedulian ekologis harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk mengawal kebijakan publik, mendorong penegakan hukum, dan melindungi masyarakat terdampak.

Andreas menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran hutan, melainkan juga menyangkut tata kelola lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karena itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu memperkuat kerja sama dalam pencegahan kebakaran, pengawasan, penegakan hukum, perlindungan kesehatan, serta pemulihan ekosistem.

(Andreas Sitanggang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Persatuan Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (PMP-SU) menyoroti pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu yang disebut pernah dinyatakan bersalah dalam pemeriksaan internal ketika menjabat sebagai sekretaris dinas. Organisasi tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme hukum.

Sorotan tersebut disampaikan dalam pertemuan rutin PMP-SU di Medan pada 9 Oktober 2026. Dalam agenda itu, organisasi mahasiswa tersebut membahas dugaan kejanggalan dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu.

PMP-SU menyatakan bahwa berdasarkan temuan dan analisis internal mereka, pejabat yang kini menduduki posisi kepala dinas itu sebelumnya pernah dinyatakan bersalah dalam pemeriksaan internal saat masih menjabat sebagai sekretaris dinas.

Informasi tersebut menjadi perhatian organisasi karena, menurut mereka, pejabat yang disebut pernah dinyatakan bersalah justru memperoleh kenaikan jabatan. PMP-SU mempertanyakan kondisi tersebut dan meminta agar persoalan yang mereka soroti mendapatkan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

PMP-SU Pertanyakan Pengangkatan Kepala Dinas

Kepala Bidang Hukum PMP-SU, H.M. Tanjung, menyampaikan kekecewaannya terhadap situasi yang mereka persoalkan. Ia menilai, dugaan pelanggaran yang disebut telah ditemukan melalui pemeriksaan internal semestinya memperoleh perhatian serius sebelum pejabat terkait diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Menurut Tanjung, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut perubahan posisi dalam struktur pemerintahan daerah. PMP-SU memandang perlu adanya kejelasan mengenai hasil pemeriksaan internal yang disebut pernah dilakukan terhadap pejabat tersebut, termasuk tindak lanjut yang telah atau belum diberikan.

“Sangat disayangkan bahwa oknum yang telah dinyatakan bersalah belum dihukum, dan justru diberikan kenaikan jabatan,” ujar H.M. Tanjung.

Pernyataan tersebut mencerminkan keberatan PMP-SU terhadap pengangkatan pejabat yang mereka persoalkan. Organisasi itu menilai perlu ada penjelasan mengenai penanganan dugaan pelanggaran sebelumnya agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan internal tanpa kejelasan tindak lanjut.

Meski demikian, pernyataan PMP-SU mengenai hasil pemeriksaan internal dan belum adanya hukuman tersebut merupakan keterangan dari pihak organisasi. Naskah sumber tidak menyertakan dokumen pemeriksaan, bentuk sanksi yang mungkin telah dijatuhkan, maupun penjelasan dari instansi pemerintah daerah terkait.

Karena itu, kepastian mengenai riwayat pemeriksaan dan status penanganan pejabat yang dimaksud masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang. Hal tersebut penting agar persoalan yang disampaikan organisasi mahasiswa dapat diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Khawatir Masyarakat dan Perusahaan Dirugikan

Selain mempertanyakan pengangkatan kepala dinas, PMP-SU menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya pihak lain yang dirugikan apabila persoalan tersebut tidak memperoleh perhatian.

Dalam pertemuan rutin itu, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti potensi risiko bagi masyarakat maupun perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu.

Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu alasan PMP-SU meminta adanya penanganan yang lebih serius. Mereka menginginkan agar persoalan yang dipermasalahkan tidak dibiarkan tanpa kejelasan, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, naskah sumber tidak mengidentifikasi masyarakat atau perusahaan tertentu yang telah menjadi korban. Tidak pula dijelaskan adanya kasus konkret yang menghubungkan pejabat tersebut dengan kerugian yang dialami pihak lain.

Dengan demikian, kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya korban berikutnya masih merupakan pandangan dan perhatian yang disampaikan PMP-SU, bukan keterangan tentang kerugian yang telah terbukti terjadi.

Bagi organisasi tersebut, kejelasan penanganan persoalan menjadi penting agar dugaan pelanggaran yang mereka soroti dapat diperiksa secara proporsional. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang juga diperlukan untuk membedakan antara dugaan, temuan administratif, dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum.

Desak Kejatisu Lakukan Pemeriksaan Hukum

Menanggapi persoalan tersebut, PMP-SU menyampaikan desakan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera menindaklanjuti masalah yang mereka angkat.

Koordinator PMP-SU, Tegar Sianipar, mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia meminta agar mekanisme hukum segera dilanjutkan sehingga pejabat yang dimaksud dapat diperiksa oleh pihak berwenang.

PMP-SU juga menyatakan siap melanjutkan aksi sebagai bentuk desakan agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian. Sikap itu menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa tersebut ingin mendorong tindak lanjut atas informasi yang mereka sampaikan mengenai dugaan pelanggaran saat pejabat terkait masih menjabat sebagai sekretaris dinas.

“Ini menjadi atensi bersama, segera lanjutkan mekanisme dan PMP-SU akan melakukan aksi berlanjut sampai yang terkait diperiksa secara hukum,” kata Tegar Sianipar.

Pernyataan itu menegaskan sikap PMP-SU yang menginginkan adanya pemeriksaan lebih lanjut, bukan sekadar pembahasan dalam pertemuan internal organisasi. Mereka meminta Kejatisu memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan dan menindaklanjutinya melalui prosedur yang berlaku.

Meski demikian, desakan organisasi mahasiswa tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penentuan apakah terdapat pelanggaran hukum, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti merupakan kewenangan aparat dan lembaga yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan.

Dalam naskah sumber, belum terdapat keterangan mengenai respons Kejatisu terhadap desakan PMP-SU tersebut. Informasi mengenai langkah penyelidikan, penyidikan, atau perkembangan penanganan perkara juga tidak disertakan.

Perlu Kejelasan atas Dugaan yang Disampaikan

Persoalan yang diangkat PMP-SU berpusat pada dua hal, yakni dugaan pelanggaran ketika pejabat terkait menjabat sebagai sekretaris dinas dan pertanyaan mengenai pengangkatannya sebagai kepala dinas setelah pemeriksaan internal yang disebut pernah dilakukan.

PMP-SU menganggap persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena mereka menilai ada ketidakjelasan dalam penanganan dugaan pelanggaran sebelumnya. Organisasi itu kemudian meminta Kejatisu melakukan pemeriksaan hukum dan menyatakan akan melanjutkan aksi apabila desakan mereka belum mendapatkan tindak lanjut yang diharapkan.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, keterangan mengenai hasil pemeriksaan internal, keputusan pengangkatan pejabat, serta respons pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi informasi penting yang perlu dikonfirmasi.

Konfirmasi tersebut diperlukan agar pemberitaan tidak hanya memuat tuduhan satu pihak, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menjelaskan posisinya. Apabila terdapat dokumen resmi atau perkembangan penanganan perkara, informasi itu dapat membantu memperjelas duduk persoalan.

Hingga informasi dalam naskah sumber tersebut disampaikan, PMP-SU menegaskan desakannya agar Kejatisu memeriksa persoalan yang mereka soroti. Organisasi mahasiswa itu juga menyatakan siap melanjutkan aksi untuk mendorong penanganan lebih lanjut.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – DPD Satkar Ulama Kabupaten Labuhanbatu Utara mendampingi Dewan Pembina BPK, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., saat mendaftar sebagai calon Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Satkar Ulama Labura menyatakan dukungan kepada Hendri Yanto Sitorus untuk kembali memimpin Partai Golkar di daerah itu.

Dukungan tersebut didasarkan pada penilaian organisasi terhadap kepemimpinan Hendri Yanto Sitorus, termasuk perhatiannya terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Satkar Ulama menyebut sejumlah kegiatan yang mendapat perhatian, di antaranya pembinaan dai muda, Safari Jumat, pemberian sedekah kepada kaum dhuafa, serta makan siang bersama jamaah di sejumlah masjid setelah pelaksanaan salat Jumat.

Dalam kegiatan pendaftaran itu, Hendri Yanto Sitorus turut didampingi Sekretaris Satkar Ulama Labura, Ust. Riswan Ritonga, S.Pd.; Bendahara, Buya Suwandi, S.Sy.; dan Ust. Ucok Fambi, S.Pd., dari Bidang Pembinaan Ulama.

Selain perhatian terhadap kegiatan keagamaan dan sosial, Satkar Ulama juga menyoroti rekam jejak Hendri Yanto Sitorus di Partai Golkar. Organisasi tersebut menilai raihan sembilan kursi di DPRD Labura menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan dukungan.

Satkar Ulama turut mengapresiasi program bedah rumah dan perhatian terhadap berbagai elemen masyarakat, termasuk para pendeta.

Bagi Satkar Ulama Labura, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk membangun kebersamaan, memperkuat persaudaraan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Organisasi tersebut berharap Hendri Yanto Sitorus dapat kembali memimpin Partai Golkar Labura sehingga berbagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dapat terus berlanjut demi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun penetapan Ketua Partai Golkar Labura tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan internal partai yang berlaku.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Medan menjajaki kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan untuk memperluas akses generasi muda terhadap pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, program pemagangan, hingga pengembangan kewirausahaan.

Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, SKM., MKM., di Kantor Disnaker Kota Medan, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat kesiapan anak muda memasuki dunia kerja, serta membuka peluang tumbuhnya wirausaha muda yang mandiri dan berdaya saing.

Ketua Pemuda Katolik Komcab Kota Medan, Argandhi Siloam Yosua Manalu, SKM., mengatakan organisasi kepemudaan perlu mengambil peran konkret dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan, terutama ketika persaingan dunia kerja semakin kompetitif.

Menurut Argandhi, generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan ijazah formal. Akses terhadap keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan mengembangkan usaha juga menjadi hal penting untuk memperkuat daya saing.

“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perubahan dunia kerja. Kami ingin hadir sebagai bagian dari solusi dengan mendorong generasi muda agar memiliki keterampilan yang relevan, sertifikasi kompetensi, serta keberanian untuk membangun usaha secara mandiri. Karena itu, kami melihat kolaborasi dengan Disnaker Kota Medan sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan tersebut,” ujar Argandhi.

Perluas Akses Pelatihan Kerja bagi Generasi Muda

Sebagai tindak lanjut awal, Pemuda Katolik Komcab Kota Medan menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi secara teknis dengan Disnaker guna menjajaki pelaksanaan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan pasar kerja.

Organisasi tersebut juga berencana mengambil peran sebagai penghubung informasi sekaligus mendorong partisipasi generasi muda agar lebih mudah mengetahui dan memanfaatkan program peningkatan kompetensi yang tersedia.

Upaya sosialisasi itu diharapkan dapat menjangkau jaringan kepemudaan Katolik, termasuk Orang Muda Katolik (OMK) di tingkat paroki dan Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) di lingkungan perguruan tinggi.

Melalui jaringan tersebut, informasi mengenai kesempatan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pemagangan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak calon peserta yang membutuhkan akses pengembangan kompetensi.

Dalam skema kolaborasi yang sedang dijajaki, Pemuda Katolik akan mendorong penghimpunan calon peserta sekaligus memperluas penyebaran informasi program ketenagakerjaan.

Sementara itu, dukungan teknis dari Disnaker, seperti fasilitasi instruktur, kurikulum, sarana pelatihan, dan sertifikasi kompetensi, masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan program serta ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, bentuk pelaksanaan, sasaran peserta, dan kebutuhan pelatihan dapat dibahas secara teknis sebelum program konkret direalisasikan.

Argandhi berharap komunikasi antarlembaga tersebut tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi dapat berlanjut menjadi kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Harapan kami, audiensi ini tidak berhenti sebagai pertemuan formal, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin semakin banyak anak muda di Kota Medan memperoleh akses terhadap pelatihan berkualitas, memiliki kompetensi yang diakui, serta mampu meningkatkan daya saing, baik sebagai tenaga kerja profesional maupun sebagai wirausaha,” tambahnya.

Disnaker Medan Sambut Positif Inisiatif Kolaborasi

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, SKM., MKM., menyambut positif inisiatif Pemuda Katolik Komcab Kota Medan untuk terlibat dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Menurut Ramaddan, keterlibatan organisasi kepemudaan berpotensi membantu memperluas jangkauan informasi program ketenagakerjaan sekaligus mendorong anak muda agar lebih aktif memanfaatkan kesempatan pengembangan keterampilan.

“Disnaker Kota Medan mengapresiasi inisiatif Pemuda Katolik Komcab Kota Medan. Kolaborasi dengan elemen kepemudaan merupakan peluang yang baik untuk memperluas sosialisasi program ketenagakerjaan dan mendorong generasi muda meningkatkan kompetensinya. Kami terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan pelatihan dan bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan sesuai dengan program yang tersedia,” ujar Ramaddan.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ruang untuk melanjutkan komunikasi mengenai kebutuhan pelatihan dan kemungkinan dukungan yang dapat diberikan pemerintah melalui program Disnaker.

Meski demikian, pelaksanaan program tetap memerlukan koordinasi lanjutan agar bentuk kegiatan dan fasilitasi yang disepakati sesuai dengan ketersediaan serta ketentuan program yang berlaku.

Bahas Pemagangan Luar Negeri hingga Perlindungan Pekerja Rentan

Selain peluang pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, audiensi tersebut turut membahas pentingnya sosialisasi program pemagangan luar negeri.

Pembahasan ini juga mencakup optimalisasi pemanfaatan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta perluasan informasi mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Sejumlah isu tersebut menjadi bagian dari pembicaraan mengenai bagaimana akses informasi dan program ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

Bagi generasi muda, informasi mengenai pelatihan vokasi dan pemagangan dapat menjadi salah satu pintu untuk mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, penyebarluasan informasi perlindungan jaminan sosial diharapkan membantu masyarakat mengetahui program perlindungan yang tersedia bagi pekerja rentan.

Namun, realisasi setiap inisiatif tersebut masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut sesuai dengan kewenangan serta program masing-masing pihak.

Pemuda Katolik Sampaikan Aspirasi soal Kepala Disnaker Definitif

Dalam audiensi yang sama, Pemuda Katolik Komcab Kota Medan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Ramaddan dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

Apresiasi tersebut sekaligus disertai aspirasi agar Ramaddan dapat dipertimbangkan untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan secara definitif.

Argandhi menilai kesinambungan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat penting untuk menjaga momentum penguatan program ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan generasi muda.

“Kami melihat Bapak Ramaddan memiliki komitmen dan keterbukaan dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. Atas dasar penilaian tersebut, Pemuda Katolik Komcab Kota Medan berharap Bapak Ramaddan dapat dipertimbangkan untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan secara definitif,” tegas Argandhi.

Ia menambahkan bahwa harapan tersebut disampaikan sebagai aspirasi organisasi, dengan tetap menghormati mekanisme dan kewenangan Pemerintah Kota Medan dalam menentukan pejabat definitif.

Dengan demikian, usulan tersebut merupakan sikap dan harapan Pemuda Katolik Komcab Kota Medan, bukan keputusan mengenai penetapan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Dorong Kolaborasi yang Berorientasi pada Manfaat Masyarakat

Pemuda Katolik Komcab Kota Medan memandang kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan sebagai salah satu langkah untuk mendekatkan program ketenagakerjaan dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, komunikasi lanjutan diharapkan dapat diarahkan pada pemetaan kebutuhan pelatihan, penghimpunan calon peserta, serta pembahasan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Organisasi tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra yang aktif, konstruktif, dan solutif bagi Pemerintah Kota Medan dalam mendorong peningkatan kualitas SDM.

Keberlanjutan komunikasi antara kedua pihak diharapkan dapat membuka ruang bagi program yang lebih terarah, terutama dalam memperluas akses pelatihan, meningkatkan kompetensi, dan memperkenalkan kesempatan pengembangan keterampilan kepada anak muda.

Pada akhirnya, manfaat kolaborasi ini akan ditentukan oleh tindak lanjut konkret, kesesuaian program dengan kebutuhan peserta, serta kemampuan memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan pengembangan kompetensi.

Melalui audiensi tersebut, Pemuda Katolik Komcab Kota Medan menegaskan harapannya agar sinergi dengan Disnaker tidak hanya memperkuat hubungan antarlembaga, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan daya saing sebagai tenaga kerja maupun wirausaha di Kota Medan.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G