Labuhanbatu Utara, POJOKREDAKSI.COM – Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Selasa (21/4/2026) di Kantor DPRD Labuhanbatu Utara.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Labuhanbatu Utara itu didampingi langsung oleh Wakil Bupati Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H. dalam forum resmi yang menjadi salah satu agenda penting evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Labuhanbatu Utara Rimba Bertuah Sitorus, S.E., M.M., bersama Wakil Ketua Arli Simangunsong dan Enduard Silver Sitorus.
Agenda ini menjadi perhatian karena memuat rekomendasi strategis dari DPRD terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Hendri Yanto Sitorus menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD yang telah menyusun berbagai rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD memiliki nilai penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
“Rekomendasi yang diberikan bersifat strategis dan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” demikian inti pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Bupati menegaskan bahwa seluruh catatan, masukan, serta rekomendasi dari DPRD akan dijadikan sebagai acuan utama dalam langkah perbaikan ke depan.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, lanjutnya, akan mengkaji setiap poin yang disampaikan secara seksama agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap evaluasi dari lembaga legislatif benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan daerah.
Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah.
Melalui forum tersebut, DPRD memiliki peran strategis dalam memberikan evaluasi terhadap capaian program pemerintah selama satu tahun anggaran, sementara pemerintah daerah menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari seluruh pihak sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
Menurutnya, masukan yang objektif dan membangun akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerja serta memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga demi mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Dalam kesempatan itu, Hendri Yanto Sitorus juga menyampaikan harapan agar seluruh upaya bersama yang dilakukan oleh unsur pemerintah dan legislatif dapat membawa kemajuan nyata bagi masyarakat.
Ia menutup sambutannya dengan doa dan harapan agar seluruh ikhtiar yang dilakukan mendapat ridho Allah SWT.
Harapan tersebut diarahkan pada terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang hebat, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memperkuat evaluasi internal serta meningkatkan kualitas implementasi program kerja di tahun mendatang.
Dengan adanya rekomendasi yang disusun secara komprehensif oleh Pansus LKPJ, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum paripurna ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Bagi masyarakat, agenda ini juga menjadi indikator penting dalam melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti evaluasi dan kritik yang disampaikan oleh DPRD.
Ke depan, hasil rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, efektivitas program sosial, serta penguatan sektor-sektor prioritas lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Dengan demikian, rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ 2025 tidak hanya menjadi agenda formal kelembagaan, tetapi juga bagian dari langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
(greg)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
