KUNINGAN, POJOKREDAKSI.COM – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kuningan melalui Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) memfasilitasi penyelesaian dugaan perundungan atau bullying antarsiswa di SD Negeri 1 Kapandayan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Penanganan dilakukan melalui mediasi dengan pendekatan kekeluargaan dan restorative justice dalam program “Polisi Peduli Pendidikan”, Kamis (22/10/2026). Langkah tersebut melibatkan pihak sekolah, orang tua siswa, serta kepolisian untuk mencari penyelesaian yang mengutamakan kepentingan anak.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB itu dihadiri Kasat Lantas Polres Kuningan AKP Aktuin Moniharapon, S.Tr.K., S.I.K., Kanit Kamsel, personel Polsek Ciawigebang, kepala sekolah dan dewan guru, perwakilan komite sekolah, serta orang tua atau wali dari kedua belah pihak siswa yang terlibat.

Dalam pertemuan tersebut, polisi memfasilitasi dialog antara orang tua siswa yang diduga menjadi korban dan siswa yang diduga melakukan perundungan. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membicarakan persoalan yang terjadi dan mencari jalan keluar secara damai.

Selain mediasi, petugas memberikan edukasi mengenai dampak psikologis jangka panjang akibat perundungan. Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak juga disampaikan agar pihak sekolah dan orang tua semakin menyadari pentingnya melindungi anak dari tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta perkembangan mereka.

Kasat Lantas Polres Kuningan AKP Aktuin Moniharapon mengatakan, kehadiran kepolisian di lingkungan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi yang humanis sekaligus memperhatikan perlindungan psikologis anak.

Melalui program “Polisi Peduli Pendidikan”, kepolisian ingin mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Karena itu, pengawasan serta pola asuh perlu diperkuat melalui kerja sama antara keluarga dan pihak sekolah.

Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan saling memaafkan tanpa menyimpan dendam.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama berdasarkan musyawarah mufakat. Penandatanganan dokumen tersebut disaksikan oleh pihak kepolisian, sekolah, dan komite sekolah.

Sebagai langkah pencegahan, pihak sekolah berkomitmen memperketat pengawasan terhadap aktivitas siswa, terutama pada waktu istirahat dan jam pulang sekolah. Kedua waktu tersebut menjadi perhatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan.

Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media siber. Dengan langkah tersebut, sekolah diharapkan dapat membangun suasana belajar yang lebih aman bagi seluruh siswa.

Penanganan di SD Negeri 1 Kapandayan ini menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam merespons dugaan perundungan di sekolah. Selain penyelesaian masalah yang sedang terjadi, pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan komunikasi antara orang tua serta guru juga menjadi bagian penting untuk melindungi anak.

Melalui pendekatan dialog dan kesepakatan bersama, kepolisian, sekolah, dan keluarga diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan.

(SURYA ASIA)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara menjajaki penguatan sinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Labura untuk mendukung program perlindungan anak. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi pembinaan Generasi Berencana (GenRe), penguatan peran penyuluh di tingkat desa, serta mendorong Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi Kampung Ramah Anak.

Penjajakan kolaborasi tersebut berlangsung dalam pertemuan silaturahmi dan diskusi antara KPAD Labura dengan Kepala DPPKB Labura, Erni Melinda Napitupulu, beserta sekretaris dinas dan seluruh kepala bidang, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk bertukar gagasan mengenai program yang berpotensi disinergikan demi mendukung kepentingan terbaik bagi anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KPAD Labura menyampaikan apresiasi atas sambutan, keterbukaan, dan kesempatan berdiskusi yang diberikan jajaran DPPKB. Pertemuan itu juga membuka ruang untuk mengidentifikasi program yang dapat dikembangkan bersama sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing lembaga.

KPAD Labura dan DPPKB Bahas Tiga Agenda Kolaborasi

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga gagasan utama yang menjadi perhatian KPAD Labura, yakni pembinaan Generasi Berencana, penguatan peran penyuluh di setiap desa, dan pengembangan Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak.

Ketiga agenda tersebut dipandang memiliki peluang untuk mendukung upaya perlindungan anak melalui pendekatan edukasi, penguatan peran masyarakat, dan pengembangan lingkungan yang lebih memperhatikan kebutuhan anak.

Program Generasi Berencana atau GenRe menjadi salah satu bidang yang ingin disinergikan. Pembinaan ini berkaitan dengan upaya mempersiapkan generasi muda agar memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam merencanakan masa depan.

Dalam konteks perlindungan anak, edukasi kepada remaja merupakan salah satu aspek penting untuk membangun pemahaman mengenai tanggung jawab, kesehatan, dan perencanaan kehidupan. Melalui koordinasi antarlembaga, program pembinaan diharapkan dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas.

Meski demikian, bentuk kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan kolaborasi GenRe tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait.

Peran Penyuluh Desa Dinilai Penting untuk Perlindungan Anak

Agenda kedua yang dibahas adalah penguatan peran penyuluh di setiap desa.
Keberadaan penyuluh dapat menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam upaya membangun lingkungan yang ramah anak, penyebaran pengetahuan kepada keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dari langkah pencegahan berbagai persoalan yang dapat mengancam pemenuhan hak anak.

Desa juga memiliki posisi strategis karena menjadi lingkungan tempat anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Karena itu, penguatan peran penyuluh berpotensi membuka ruang edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama terkait pentingnya pengasuhan yang baik, pemenuhan hak anak, dan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara KPAD dan DPPKB diharapkan dapat membantu menghubungkan program yang telah dimiliki masing-masing lembaga sehingga upaya edukasi dan perlindungan anak dapat berjalan lebih terarah.

Namun, bentuk penguatan penyuluh yang akan dilakukan, termasuk pembagian peran dan kegiatan teknis di desa, belum dirinci dalam informasi pertemuan tersebut.

Kampung KB Didorong Menjadi Kampung Ramah Anak

Gagasan ketiga yang menjadi perhatian adalah mendorong Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak.

KPAD Labura melihat adanya peluang untuk menyinergikan program yang telah berjalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung tumbuh kembang anak.

Kampung KB merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang berkaitan dengan program kependudukan dan keluarga berencana. Sementara itu, gagasan Kampung Ramah Anak menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan pemenuhan hak anak sebagai perhatian dalam kehidupan masyarakat.

Penyelarasan kedua pendekatan tersebut berpotensi memperluas ruang edukasi keluarga sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi anak di lingkungan tempat tinggalnya.

Lingkungan yang ramah anak tidak hanya berkaitan dengan tersedianya ruang bermain, tetapi juga dengan terciptanya suasana yang aman, dukungan keluarga, kepedulian masyarakat, serta perhatian terhadap hak dan kebutuhan anak.

Melalui gagasan tersebut, KPAD Labura mendorong agar program yang telah dimiliki DPPKB dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat perhatian terhadap perlindungan anak di tingkat desa.

Meski demikian, perubahan atau pengembangan Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak masih merupakan gagasan kolaborasi yang perlu ditindaklanjuti. Belum terdapat informasi mengenai desa percontohan, jadwal pelaksanaan, target program, maupun bentuk kebijakan teknis yang akan digunakan.

KPAD: Perlindungan Anak Membutuhkan Keterlibatan Bersama

Dalam refleksi atas pertemuan tersebut, KPAD Labura menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga.

Upaya memenuhi dan melindungi hak anak membutuhkan kepedulian serta keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang.

Kolaborasi antarlembaga diperlukan agar program yang telah tersedia dapat saling mendukung dan menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Bagi KPAD Labura, komunikasi dengan DPPKB menjadi salah satu langkah untuk membangun kesamaan pemahaman dan mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi anak-anak di daerah tersebut.

Pendekatan kolaboratif juga membuka kesempatan untuk menghubungkan edukasi keluarga, pembinaan remaja, dan penguatan lingkungan desa dalam kerangka perlindungan anak yang lebih luas.

Dengan dukungan berbagai pihak, upaya perlindungan anak diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika persoalan muncul, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pencegahan risiko sejak dini.

DPPKB Sambut Baik Gagasan Kolaborasi KPAD Labura

KPAD Labura menyampaikan bahwa Kepala DPPKB Labura, Erni Melinda Napitupulu, menyambut baik gagasan dan program kolaborasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Apresiasi juga diberikan kepada sekretaris dinas dan seluruh kepala bidang atas sambutan serta keterbukaan dalam diskusi.

KPAD Labura menilai bahwa berbagai program yang dimiliki DPPKB dapat membuka peluang untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Sikap terbuka terhadap komunikasi antarlembaga menjadi modal awal untuk membahas kemungkinan penyelarasan program, termasuk pembinaan GenRe, penguatan peran penyuluh desa, dan pengembangan Kampung KB menjadi Kampung Ramah Anak.

Meski demikian, sambutan positif dalam pertemuan tersebut perlu dibedakan dari kesepakatan pelaksanaan program. Langkah selanjutnya tetap memerlukan komunikasi teknis, penentuan prioritas, serta pembagian peran yang jelas agar gagasan yang dibahas dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata.

Harapkan Kerja Sama Berkelanjutan untuk Anak Labura

KPAD Labura berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari hubungan kerja sama yang nyata dan berkelanjutan dengan DPPKB.
Harapan itu sejalan dengan upaya membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ke depan, komunikasi lanjutan diharapkan dapat mengarahkan gagasan yang telah dibahas menuju program yang lebih terukur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan masing-masing lembaga.

Pembinaan generasi muda, penguatan edukasi melalui penyuluh desa, serta pengembangan lingkungan ramah anak dapat menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak.

Keberhasilan kolaborasi tersebut nantinya akan bergantung pada tindak lanjut, konsistensi koordinasi, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui silaturahmi ini, KPAD Labura menyampaikan apresiasi kepada Erni Melinda Napitupulu beserta seluruh jajaran DPPKB atas kesempatan berdiskusi dan keterbukaan terhadap gagasan kolaborasi.

KPAD Labura berharap sinergi antarlembaga dapat terus diperkuat sehingga upaya mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang semakin ramah anak tidak berhenti pada wacana, tetapi berkembang menjadi langkah nyata yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah tegas Polres Labuhanbatu dan BNN Kabupaten Labura dalam menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Minggu, (18/10/2026).

Ketua KPAD Labura, H. Idris Aritonang, S.Sos.I., mengapresiasi keseriusan aparat dalam melakukan penindakan di lapangan. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus melindungi anak dan remaja dari bahaya narkoba.

“Kami mendukung langkah Polres Labuhanbatu dan BNN dalam memberantas peredaran narkotika. Perlindungan anak dari ancaman narkoba membutuhkan keseriusan aparat serta dukungan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Idris.

Ia menegaskan bahwa narkoba bukan hanya persoalan keamanan dan ketertiban, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, tumbuh kembang, dan masa depan generasi muda.

Karena itu, penegakan hukum harus diiringi dengan pencegahan melalui pendidikan, penguatan peran keluarga, pembinaan remaja, serta penciptaan lingkungan sosial yang sehat.

KPAD Labura mengajak pemerintah, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua untuk bersama-sama menjaga anak-anak dari bahaya narkotika.

Melindungi anak, menjaga generasi muda, dan memerangi narkoba adalah tanggung jawab kita bersama.

(Indra R)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mengimbau masyarakat dan media tidak berspekulasi terkait kasus bayi berusia 8 bulan di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo.

Bayi tersebut mengalami dugaan kekerasan pada bagian anus. KPAD Labura meminta semua pihak menjaga privasi dan perasaan keluarga yang tengah menghadapi musibah tersebut.

Ketua KPAD Labura, Idris Aritonang, mengatakan kasus tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

“KPAD Kabupaten Labura terus mengikuti dan mengawal proses tersebut sesuai fungsi dan kewenangan kami untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi perhatian utama,” ujar Idris, Senin (5/10/2026).

Idris meminta masyarakat tidak membuat asumsi maupun kesimpulan sebelum adanya hasil pemeriksaan dan keterangan resmi.

Menurutnya, berbagai kemungkinan terkait kejadian tersebut, termasuk dugaan tindakan manusia, kelalaian, maupun persoalan pelayanan medis atau malapraktik, harus menunggu hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga suasana agar tidak menambah beban keluarga.

“Jangan jadikan musibah sebagai ruang untuk berspekulasi. Lindungi anaknya, hormati keluarganya, dan percayakan proses hukumnya kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.

KPAD Labura memastikan akan terus memantau dan mengawal proses tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Idris yang juga Ketua PGMNI Sumatera Utara itu kembali mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati proses pemeriksaan hingga diperoleh keterangan resmi.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM — Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memperkuat koordinasi dengan para kepala SMA/SMK se-Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui kegiatan silaturahim yang digelar di Aula Ridho Yaman Kantor Bupati Labura, Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), pada Senin, 28 September 2026.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas persoalan bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. KPAD Labura mendorong terbentuknya sistem perlindungan anak yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat dicegah dan ditangani sejak dini.

Kegiatan itu menjadi ruang bagi KPAD Labura dan pihak sekolah untuk bertukar informasi mengenai berbagai persoalan anak sekaligus membangun pola koordinasi yang lebih jelas antara sekolah dengan KPAD.

KPAD Labura Buka Ruang Informasi dan Koordinasi

Dalam pertemuan tersebut, KPAD Labura memperoleh berbagai informasi langsung dari para kepala sekolah mengenai kondisi dan persoalan yang dihadapi anak di lingkungan pendidikan.

Informasi tersebut mencakup kejadian yang berkaitan dengan anak di sekolah, persoalan yang dihadapi guru dalam melakukan pembinaan, perundungan, kekerasan, kenakalan remaja hingga berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Selain itu, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan dan perlindungan terhadap anak.

Para kepala sekolah juga menyampaikan kebutuhan terhadap pendampingan serta koordinasi dengan KPAD Labura dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut.

KPAD Labura menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan pembicaraan. Informasi tersebut perlu menjadi dasar untuk koordinasi, pembinaan, pendampingan, serta tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Perlindungan Anak Tidak Berhenti pada Sosialisasi

KPAD Labura memandang bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosialisasi semata.

Upaya perlindungan harus diarahkan pada sistem pencegahan sejak dini. Dengan demikian, potensi persoalan yang menyangkut anak dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Untuk itu, KPAD Labura mendorong pola kerja yang mencakup deteksi dini, pelaporan, koordinasi, pembinaan atau pendampingan, tindak lanjut, hingga evaluasi.

Pola tersebut diharapkan dapat membuat sekolah memiliki ruang koordinasi yang lebih jelas ketika menemukan persoalan terkait anak.

Dengan mekanisme tersebut, sekolah tidak harus berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan perlindungan anak. Di sisi lain, KPAD juga tidak hanya hadir ketika sebuah kasus telah terjadi.

KPAD Tawarkan Forum Perlindungan Anak di Sekolah

Salah satu gagasan yang ditawarkan KPAD Labura dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Forum Perlindungan Anak Sekolah di setiap SMA/SMK.

Forum tersebut dirancang bukan untuk mengambil alih kewenangan kepala sekolah maupun guru. Forum justru diharapkan menjadi mitra sekolah dalam melakukan pencegahan dan memperkuat perlindungan anak.

Forum Perlindungan Anak Sekolah nantinya dapat menjadi ruang untuk menerima informasi awal mengenai persoalan anak, melakukan edukasi dan pencegahan, serta membangun komunikasi antara siswa, guru dan orang tua.

Selain itu, forum juga diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi kekerasan atau perundungan sejak dini dan melakukan koordinasi dengan KPAD Labura apabila diperlukan.

Keberadaan forum tersebut diarahkan untuk membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Tata Tertib Sekolah Ikut Menjadi Perhatian

Pembahasan lain yang mendapat perhatian dalam pertemuan adalah tata tertib dan kebijakan internal sekolah.

Para kepala sekolah menyampaikan perlunya perhatian dan pendampingan agar tata tertib sekolah tetap dapat menjalankan fungsi pendidikan dan kedisiplinan, sekaligus selaras dengan prinsip perlindungan anak.

KPAD Labura menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendorong pembahasan bersama mengenai tata tertib sekolah.

Tata tertib diharapkan tetap memberikan ruang bagi sekolah untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa, tetapi memiliki mekanisme pembinaan yang jelas.

Selain itu, perlu ada batas yang jelas antara tindakan disiplin, pembinaan, dan tindakan yang berpotensi menjadi kekerasan terhadap anak.

Sekolah juga diharapkan memiliki prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan maupun kejadian yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dengan demikian, kewibawaan sekolah dalam mendidik tetap terjaga, sementara prinsip perlindungan anak juga dapat diterapkan secara konsisten.

KPAD Labura Akan Turun Langsung ke Sekolah

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah juga menyampaikan harapan agar KPAD Labura dapat turun langsung ke sekolah-sekolah.

Hal tersebut akan menjadi bagian dari tindak lanjut KPAD Labura.

Kegiatan di sekolah nantinya dapat dilakukan melalui rangkaian sosialisasi, dialog, pemetaan persoalan, pendampingan, dan evaluasi.

Dengan pendekatan tersebut, kehadiran KPAD tidak hanya sebatas menyampaikan materi sosialisasi. KPAD juga diharapkan dapat mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi sekolah dan bersama-sama mencari langkah penyelesaiannya.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang mungkin berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Membangun Jaringan Perlindungan Anak

Pertemuan KPAD Labura dengan para kepala SMA/SMK tersebut diharapkan menjadi awal terbentuknya jaringan perlindungan anak yang lebih kuat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Jaringan tersebut melibatkan KPAD Labura, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait.

KPAD Labura menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga.

Sekolah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Orang tua memiliki peran dalam pengasuhan dan pengawasan anak. Sementara KPAD menjalankan peran dalam memperkuat perlindungan anak dan koordinasi sesuai kewenangannya.

Karena itu, diperlukan komunikasi yang berjalan sebelum persoalan berkembang menjadi kasus.

KPAD Labura menegaskan prinsip tersebut melalui pesan, “Kita tidak menunggu anak menjadi korban baru kita bergerak. Kita harus bergerak sebelum terjadi.”

Pesan tersebut menjadi dasar penting dalam mendorong pendekatan pencegahan dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Tujuh Agenda Tindak Lanjut KPAD Labura

Sebagai tindak lanjut pertemuan, KPAD Labura akan mendorong sejumlah agenda yang lebih terukur.

Pertama, melakukan pendataan dan pemetaan persoalan perlindungan anak di SMA/SMK se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kedua, mendorong pembentukan atau penunjukan Forum Perlindungan Anak di masing-masing sekolah.

Ketiga, menyusun pola koordinasi antara Forum Perlindungan Anak Sekolah dengan KPAD Labura.

Keempat, melakukan pembahasan dan pendampingan terhadap tata tertib sekolah agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, melaksanakan kunjungan KPAD ke sekolah-sekolah secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan hasil pemetaan persoalan.

Keenam, membangun mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas sehingga informasi mengenai persoalan anak tidak berhenti di tingkat sekolah maupun di KPAD.

Ketujuh, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Rangkaian agenda tersebut diharapkan dapat mengubah pola penanganan dari yang semata-mata bersifat reaktif menjadi lebih terarah pada pencegahan, koordinasi, dan tindak lanjut.

KPAD Labura: Hadir untuk Memperkuat Sekolah

KPAD Labura menegaskan bahwa kehadiran lembaga tersebut bukan untuk mencari kesalahan sekolah atau melemahkan kewibawaan guru.

KPAD juga tidak ingin kehadirannya hanya dipahami sebagai lembaga yang datang untuk melakukan sosialisasi.

Sebaliknya, KPAD Labura ingin membangun komunikasi, memperkuat pencegahan, memberikan pendampingan, dan mencari solusi bersama dengan sekolah maupun pihak terkait.

Sekolah tetap harus kuat dalam mendidik. Guru perlu mendapatkan ruang untuk menjalankan tugas pembinaan secara tepat. Pada saat yang sama, anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berbagai bentuk kejahatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak membutuhkan ruang koordinasi yang jelas dan mekanisme tindak lanjut yang dapat dijalankan.

Melalui sinergi antara KPAD Labura, sekolah, orang tua, anak, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, perlindungan anak di lingkungan pendidikan diharapkan dapat dibangun secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

KPAD Labura membawa pesan utama dari pertemuan tersebut: bersama sekolah, bersama orang tua, dan bersama anak untuk memutus mata rantai kejahatan terhadap anak.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labuhanbatu Utara (Labura), H. Idris Aritonang, S.Sos.I, mengingatkan para pelajar untuk menjauhi segala bentuk bullying atau perundungan di lingkungan sekolah.

Pesan tersebut disampaikan H. Idris saat menghadiri undangan SMKN PP Kualuh Selatan sebagai narasumber dalam kegiatan pembinaan sekaligus memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya bullying, Senin (14/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, H. Idris tidak hanya mengingatkan siswa mengenai dampak buruk perundungan, tetapi juga mendorong mereka untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengalaman praktik yang diberikan pihak sekolah.

Menurutnya, para siswa SMKN PP Kualuh Selatan merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan baik karena dapat menempuh pendidikan di sekolah sekaligus mendapatkan pengalaman terjun langsung dalam kegiatan praktik.

“Kalian adalah anak-anak yang beruntung bisa sekolah di tempat yang mantap ini. Apalagi kalian mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung dalam praktik. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar H. Idris kepada para peserta didik.

Siswa Diminta Tidak Menjadi Pelaku maupun Pembiar Bullying

Selain mendorong siswa agar bersungguh-sungguh mengikuti pendidikan, H. Idris memberikan perhatian khusus terhadap persoalan bullying yang dapat terjadi di lingkungan sekolah.

Ia mengingatkan agar peserta didik tidak hanya menghindari tindakan perundungan sebagai pelaku, tetapi juga tidak menjadi pihak yang membiarkan bullying berlangsung terhadap teman lainnya.

Pesan tersebut dinilai penting karena menciptakan lingkungan pendidikan yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Para siswa juga memiliki peran dalam menjaga hubungan yang sehat, saling menghargai, dan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan teman sebaya.

Dalam edukasinya, H. Idris menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan para siswa untuk menjauhi bullying.

Pertama, siswa diminta untuk saling menghargai dan menghormati sesama teman. Perbedaan karakter, latar belakang maupun kemampuan tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan orang lain.

Kedua, para peserta didik diingatkan untuk tidak mengejek, merendahkan atau mempermalukan teman. Tindakan yang dianggap sebagai candaan oleh seseorang dapat saja menimbulkan tekanan atau perasaan tidak nyaman bagi orang lain.

Ketiga, siswa diminta tidak melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Perundungan tidak selalu berbentuk tindakan kekerasan secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui perkataan yang menyakiti atau merendahkan seseorang.

Keempat, H. Idris mengajak siswa untuk berani mengatakan tidak terhadap tindakan bullying. Sikap tegas diperlukan agar tindakan perundungan tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajar di lingkungan pergaulan pelajar.

Kelima, apabila melihat adanya tindakan bullying, siswa diminta tidak ikut-ikutan dan segera melaporkannya kepada guru. Pelaporan tersebut menjadi salah satu langkah penting agar persoalan dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Keenam, para siswa diajak untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi.

Pesan tersebut menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan belajar, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu menghargai orang lain.

KPAD Labura Apresiasi Kepercayaan Pihak Sekolah

Pada kesempatan tersebut, H. Idris juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak SMKN PP Kualuh Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada KPAD Labura untuk hadir dan memberikan materi pembinaan kepada para siswa.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi antara KPAD Labura dan lembaga pendidikan dalam memberikan perlindungan sekaligus edukasi kepada anak-anak.

“Terima kasih kepada pihak sekolah SMKN PP Kualuh Selatan yang telah mengundang kami. Ini sudah menjadi undangan yang kedua bagi KPAD Labura untuk hadir sebagai pemateri di sekolah ini. Ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara sekolah dan KPAD dalam bersama-sama memberikan perlindungan serta edukasi kepada anak-anak,” kata H. Idris.

Undangan tersebut sekaligus menunjukkan adanya kerja sama yang berkelanjutan antara KPAD Labura dan pihak sekolah dalam membangun kesadaran mengenai perlindungan anak.

Bagi lingkungan pendidikan, pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sekolah memiliki peran dalam menciptakan suasana belajar yang aman, sementara peserta didik juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak melakukan maupun membiarkan tindakan perundungan.

Edukasi mengenai bullying menjadi semakin penting karena lingkungan sekolah merupakan salah satu ruang utama bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi, membangun persahabatan, sekaligus mengembangkan karakter.

Karena itu, pesan yang disampaikan KPAD Labura kepada siswa SMKN PP Kualuh Selatan diarahkan agar mereka dapat membangun pola pergaulan yang sehat dengan mengedepankan rasa hormat dan kepedulian terhadap sesama.

KPAD Labura Terus Bersinergi dengan Sekolah

Kegiatan pembinaan di SMKN PP Kualuh Selatan menjadi bagian dari langkah KPAD Labura untuk terus hadir dalam memberikan edukasi mengenai perlindungan anak.

KPAD Labura menegaskan komitmennya untuk terus bergerak dan membangun sinergi dengan sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan bebas dari bullying.

Kehadiran KPAD Labura sebagai narasumber juga menjadi ruang untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada peserta didik mengenai pentingnya keberanian bersikap ketika menghadapi atau melihat tindakan perundungan.

Siswa tidak diharapkan menjadi pelaku bullying, tetapi juga tidak menjadi penonton yang memilih diam ketika perundungan terjadi. Sikap saling menghormati, berani menolak tindakan bullying, serta melaporkan kejadian kepada guru menjadi bagian penting dalam upaya bersama menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik.

Melalui kolaborasi antara KPAD dan pihak sekolah, edukasi perlindungan anak diharapkan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.

KPAD Labura pun terus mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang memberikan rasa aman kepada setiap anak untuk belajar, berinteraksi dan mengembangkan potensi dirinya.

KPAD Labura terus bergerak, bersinergi dengan sekolah, hadir bersama anak, dan bersama-sama mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman serta bebas dari bullying.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABURA, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan dan silaturahmi KPAD Labura ke Satreskrim Polres Labuhanbatu pada Senin, 7 September 2026. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi, khususnya dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan perlindungan serta kepentingan anak.

Ketua KPAD Labura H. Idris Aritonang hadir dalam kunjungan tersebut bersama Jhohannes Situmorang, S.H., M.H., selaku Komisioner Bidang Hukum KPAD Labura.

Kedatangan jajaran KPAD Labura disambut baik oleh Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Muhammad Jihad Fajar Balman, S.Tr.K., S.I.K. Dalam pertemuan tersebut, Kasat Reskrim didampingi Kanit PPA Polres Labuhanbatu Ipda R.D. Naibaho, S.H.

Bahas Perlindungan dan Kepentingan Anak

Pertemuan antara KPAD Labura dan jajaran Satreskrim Polres Labuhanbatu membahas berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya sinergi dan kerja sama antara KPAD Labura dengan kepolisian dalam menghadapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan anak.

Kerja sama tersebut dinilai penting karena sejumlah persoalan yang melibatkan anak membutuhkan koordinasi antarlembaga, terutama ketika masuk dalam ranah hukum dan memerlukan penanganan bersama.

Melalui komunikasi yang terbangun antara KPAD Labura dan Satreskrim Polres Labuhanbatu, diharapkan proses pendampingan dan upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih baik sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketua KPAD Labura H. Idris Aritonang mengatakan, kunjungan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak kepolisian.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak, terutama ketika anak menghadapi persoalan hukum atau perkara yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

“Silaturahim ini menjadi langkah awal untuk semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, pendampingan, serta upaya bersama dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak, khususnya ketika menghadapi persoalan hukum maupun kasus yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama,” ujar Idris.

KPAD Labura Siap Bangun Sinergi dengan Kepolisian

Idris menegaskan, KPAD Labura siap terus membangun sinergi dengan pihak kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak.

Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar upaya perlindungan dapat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak.

Karena itu, hubungan komunikasi dan koordinasi antara lembaga perlindungan anak dengan aparat penegak hukum perlu terus dijaga dan diperkuat.

Kunjungan ke Satreskrim Polres Labuhanbatu tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadirkan pendampingan yang lebih baik ketika anak berhadapan dengan persoalan hukum.

Pendekatan yang mengedepankan kepentingan anak menjadi hal penting dalam setiap penanganan kasus yang berkaitan dengan anak. Untuk itu, sinergi antara KPAD Labura, kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat terus berkembang.

Perlindungan Anak Menjadi Tanggung Jawab Bersama

KPAD Labura menyampaikan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam upaya perlindungan, pengawasan dan perjuangan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Komitmen tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk kepolisian sebagai salah satu institusi yang memiliki peran penting ketika persoalan anak berkaitan dengan proses hukum.

Melalui kunjungan dan silaturahmi tersebut, KPAD Labura berharap hubungan yang telah terjalin dengan Polres Labuhanbatu dapat semakin solid. Komunikasi yang baik diharapkan mampu mendukung penanganan berbagai persoalan anak yang membutuhkan perhatian dan kerja sama lintas pihak.

Bagi KPAD Labura, kepentingan dan perlindungan anak harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang memberikan rasa aman serta dukungan ketika menghadapi persoalan, termasuk ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Oleh sebab itu, penguatan koordinasi antara KPAD Labura dan pihak kepolisian menjadi salah satu langkah yang dinilai penting dalam mendukung upaya perlindungan anak di wilayah Labuhanbatu Utara.

Idris berharap kerja sama yang semakin solid antara KPAD Labura dengan Polres Labuhanbatu dan seluruh stakeholder dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Ketua KPAD Labura.

KPAD Labura pun menegaskan semangatnya melalui semboyan, “Bersama Melindungi, Mengawasi dan Memperjuangkan Hak Anak.”

Penulis: (Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM — Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terhadap seorang anak di kawasan Sambikerep, Surabaya, menjadi sorotan publik setelah video terkait peristiwa tersebut viral dan beredar di berbagai media.

Peristiwa yang diduga terjadi di sebuah lembaga di kawasan Sambikerep itu kini tengah ditangani aparat kepolisian. Proses hukum masih berjalan dan hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum pihak pelapor, Rizchi Hari Setiawan, S.H., saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu (12/8/2026), menyampaikan bahwa pihaknya mendorong kepolisian agar proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara serius, objektif, serta tuntas.

Menurut Rizchi, penanganan perkara saat ini masih berlangsung di jajaran kepolisian, khususnya Satuan Reserse PPA-PPO Polrestabes Surabaya. Karena itu, pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.

“Hingga saat ini belum dapat dipastikan maupun disimpulkan siapa pelaku sebenarnya, lantaran proses penanganan masih berlangsung secara seksama oleh pihak kepolisian, khususnya Satuan Reserse PPA-PPO Polrestabes Surabaya,” ujar Rizchi.

Lima Saksi Sudah Diperiksa

Rizchi juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian yang dinilai telah bergerak cepat dalam menangani perkara tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pihak pelapor dan terlapor, tetapi juga terhadap sejumlah saksi yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa yang sedang diselidiki.

Sedikitnya lima orang saksi telah dipanggil dan menjalani pemeriksaan. Di antara mereka terdapat tenaga pendidik serta pimpinan lembaga tempat peristiwa yang diduga menimpa anak tersebut terjadi.

“Sebanyak lima orang saksi telah dipanggil dan diperiksa, termasuk tenaga pendidik serta pimpinan lembaga tempat terjadinya peristiwa yang diduga menimpa anak tersebut,” tegas Rizchi.

Pemeriksaan terhadap para saksi menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara. Keterangan yang diberikan nantinya akan menjadi salah satu bahan bagi penyidik untuk menyusun rangkaian peristiwa dan menentukan langkah hukum berikutnya.

Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian yang menyebutkan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Pengacara Soroti Dampak Psikologis terhadap Anak

Selain mendorong proses hukum berjalan cepat, pihak pelapor juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis anak yang diduga menjadi korban.

Rizchi menilai dampak psikologis yang mungkin dialami anak menjadi salah satu alasan mengapa proses penanganan perkara tidak boleh berhenti atau berjalan tanpa kepastian.

Menurutnya, pengungkapan perkara secara tuntas bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang nantinya terbukti bersalah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada anak.

“Kasus ini harus terus diproses hingga tuntas dan tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena mental dan psikologis seorang anak. Maka jika kebenaran tidak segera diungkap dan pelaku tidak segera bertanggung jawab, saya khawatir akan muncul korban-korban lain yang menjadi sasaran selanjutnya,” kata Rizchi.

Ia menambahkan, perhatian terhadap perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Desak Status Hukum Segera Ditentukan

Atas dasar itu, pihak kuasa hukum pelapor mendesak agar penyidik segera menentukan status hukum pihak yang dilaporkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti ditemukan adanya pihak yang memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana.

Rizchi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berlangsung. Penetapan tersangka, menurutnya, harus tetap didasarkan pada hasil penyidikan serta bukti-bukti yang diperoleh kepolisian.

“Meski demikian, kami selaku kuasa hukum pelapor sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan dan hasil penyidikan yang dilakukan pihak berwenang,” ujarnya.

Ia berharap setelah seluruh saksi yang diperlukan selesai dimintai keterangan, penyidik dapat segera mengambil langkah hukum berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak pelapor juga berharap status hukum terhadap pihak yang terlapor dapat segera ditentukan apabila bukti dan hasil penyidikan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penetapan tersangka.

Menurut Rizchi, langkah tersebut penting sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus bagian dari upaya memberikan rasa aman bagi anak-anak lainnya.

Minta Polisi Tetap Objektif dan Tuntas

Di sisi lain, Rizchi menyampaikan apresiasi terhadap jajaran kepolisian, khususnya Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, yang sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Ia berharap proses penanganan perkara tersebut tetap dilakukan secara profesional tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.

“Kami sangat mengapresiasi kecepatan dan ketegasan yang telah ditunjukkan Satreskrim PPA-PPO Polrestabes Surabaya sejauh ini. Tetaplah bekerja secara objektif, teliti, dan tuntas,” kata Rizchi.

Menurutnya, proses hukum harus mampu mengungkap fakta sebenarnya berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Segera tetapkan status hukumnya. Siapapun pelakunya, biarkan hukum yang berbicara dan keadilan yang menjawab. Jangan biarkan keraguan memberi ruang bagi kejahatan untuk berulang,” tutupnya.

Kasus Masih Dalam Tahap Penyidikan

Kasus dugaan TPKS terhadap anak tersebut menjadi perhatian masyarakat setelah video terkait peristiwa itu viral dan beredar di berbagai media.

Meski demikian, penting untuk menunggu hasil penyidikan kepolisian sebelum menyimpulkan pihak tertentu sebagai pelaku. Sampai berita ini diterbitkan, perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan dan belum terdapat pengumuman resmi dari kepolisian mengenai penetapan tersangka.

Dengan demikian, seluruh pihak tetap perlu menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah, sembari memberikan ruang kepada penyidik untuk mengumpulkan keterangan, memeriksa alat bukti, serta mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

Bagi pihak pelapor, harapan utama saat ini adalah agar perkara tersebut tidak berhenti di tengah proses. Mereka meminta kepolisian terus bekerja secara objektif, teliti, dan profesional hingga perkara memperoleh kejelasan hukum.

Sementara itu, perkembangan kasus tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut dari aparat kepolisian.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABUHANBATU UTARA, POJOKREDAKSI.COM – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 di Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjamin hak-hak anak sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap berbagai ancaman, terutama kejahatan di era digital.

Komitmen tersebut mengemuka dalam peringatan HAN 2026 yang digelar di Aula Ahmad Dwi Syukur, Kantor Bupati Labuhanbatu Utara, Rabu (5/8). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labura itu dihadiri berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, hingga para pelajar.

Salah satu perhatian utama datang dari Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Citra Yani Br. Barus, SH., MH., yang menegaskan komitmen Polri dalam mendukung perlindungan anak melalui langkah preventif, edukatif, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk kekerasan dan eksploitasi anak.

Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema nasional “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, sebagaimana ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan peluang sekaligus risiko.

Kegiatan berlangsung khidmat dan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Selain memperingati Hari Anak Nasional, acara ini juga menjadi pengingat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Hak Anak Harus Dipenuhi Secara Menyeluruh

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Samsul Tanjung, ST., MH. menegaskan bahwa anak merupakan aset bangsa sekaligus fondasi pembangunan daerah dan negara.

Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan hingga kesempatan untuk berkembang secara optimal di lingkungan yang aman.

> “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, perlindungan yang menyeluruh, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan,” ujar Samsul Tanjung.

Ia juga mengajak seluruh orang tua agar lebih aktif mendampingi proses tumbuh kembang anak melalui berbagai aktivitas positif, seperti belajar bersama, bermain, hingga berolahraga.

Pendampingan keluarga, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik.

Ancaman Dunia Digital Jadi Perhatian Bersama

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Trinovi Khairani Sitorus, B.A. (Hons.) menyoroti tantangan perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks.

Menurutnya, internet kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Kehadiran teknologi memang memberikan banyak manfaat, mulai dari akses pendidikan hingga pengembangan kreativitas. Namun, ruang digital juga menyimpan berbagai risiko yang memerlukan perhatian serius.

Risiko tersebut mencakup kejahatan siber, perundungan daring, penyebaran konten negatif, hingga berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.

Karena itu, Trinovi menegaskan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga semata, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

> “Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga sekolah, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital,” tegasnya.

Kapolsek Kualuh Hulu Tegaskan Komitmen Polri

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Kapolsek Kualuh Hulu AKP Citra Yani Br. Barus kembali menegaskan bahwa Polri akan terus hadir memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai upaya pencegahan maupun penegakan hukum.

Mantan Kanit PPA tersebut menyampaikan bahwa keamanan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibangun melalui sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Menurutnya, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi, penyalahgunaan narkoba, perundungan, hingga kejahatan digital harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.

> “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, maupun kejahatan di ruang digital. Jangan ragu melapor apabila menemukan adanya tindakan yang mengancam keselamatan anak. Polri siap memberikan perlindungan dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKP Citra Yani Br. Barus.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah edukatif dan pencegahan sebagai bagian dari perlindungan anak.

Orang Tua Diminta Aktif Mengawasi Penggunaan Media Sosial

Kapolsek juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak, khususnya saat menggunakan internet dan media sosial.

Menurutnya, pengawasan yang baik dapat meminimalkan risiko anak menjadi korban kejahatan siber maupun terpapar berbagai konten negatif yang berpotensi mengganggu perkembangan mental dan karakter mereka.

Di tengah semakin tingginya penggunaan perangkat digital oleh anak-anak, keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman.

Selain memberikan pendampingan, orang tua juga diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Sinergi Jadi Kunci Mewujudkan Generasi Emas 2045

Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap mereka memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Melalui kerja sama pemerintah daerah, aparat kepolisian, DPR RI, OPD, KPAD, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.

Komitmen bersama tersebut menjadi fondasi penting dalam melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Ahmad Dwi Syukur itu turut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Samsul Tanjung, ST., MH., Anggota DPR RI Trinovi Khairani Sitorus, B.A. (Hons.), Kapolsek Kualuh Hulu AKP Citra Yani Br. Barus, SH., MH., unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labura, tokoh masyarakat, serta para pelajar.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABUHANBATUUTARA, POJOKREDAKSI.COM – Kasus seorang anak berinisial A (13) yang videonya viral di media sosial karena terlihat dirantai oleh ayahnya terus menjadi perhatian berbagai pihak. Setelah dilakukan asesmen psikologis, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara mengungkapkan bahwa anak tersebut diketahui mengalami disleksia, yaitu gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis.

Temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar KPAD Labuhanbatu Utara pada Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu dihadiri Ketua KPAD Labura, Komisioner Bidang Hukum, Komisioner Bidang Hak Asuh Anak, psikolog dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, anak beserta kedua orang tuanya, Kepala Dusun, dan Sekretaris Desa Damuli Kebun.

Konferensi pers tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kasus yang sempat menyita perhatian publik setelah video anak dirantai beredar luas di berbagai platform media sosial.

Hasil Asesmen: Anak Mengalami Disleksia

Dalam pemaparannya, psikolog Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, Risma, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen, A mengalami disleksia.

Disleksia merupakan gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, serta beberapa aspek keterampilan motorik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam mengikuti proses belajar dibandingkan anak seusianya.

Meski demikian, psikolog menegaskan bahwa disleksia tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang.

«”Disleksia tidak berkaitan dengan rendahnya kecerdasan. Gangguan ini lebih berpengaruh terhadap kemampuan membaca, menulis, serta beberapa aspek keterampilan motorik dalam proses belajar,” jelas psikolog Dinas Sosial sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.»

Penjelasan tersebut sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak dengan disleksia tetap memiliki potensi intelektual yang baik apabila memperoleh pendampingan dan metode pembelajaran yang sesuai.

KPAD Fokus pada Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Selain menyampaikan hasil asesmen psikologis, KPAD Labuhanbatu Utara juga memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan sejak kasus tersebut mencuat.

Melalui Bidang Hukum dan Bidang Hak Asuh Anak, KPAD menyatakan telah melakukan komunikasi intensif dengan kedua orang tua anak. Pendampingan dilakukan untuk memahami kondisi keluarga sekaligus memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

Berdasarkan hasil pendalaman awal, KPAD menilai A membutuhkan perhatian yang lebih besar dari lingkungan keluarga, terutama dalam aspek kasih sayang, pengasuhan, dan dukungan selama proses tumbuh kembangnya.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan yang menjadi sorotan publik, tetapi juga pada upaya membangun pola pengasuhan yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kondisi Keluarga Dinilai Cukup Kompleks

Dalam kesempatan yang sama, KPAD juga mengungkapkan bahwa kondisi keluarga anak tergolong cukup kompleks.

Dijelaskan bahwa A merupakan anak dari pernikahan kedua sang ayah, sedangkan ibunya diketahui telah beberapa kali menikah.

Meski demikian, KPAD menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk memberikan penilaian terhadap latar belakang keluarga, melainkan sebagai bagian dari hasil pendalaman kondisi sosial yang dilakukan dalam proses penanganan.

Fokus utama lembaga tersebut tetap diarahkan pada perlindungan anak melalui pemenuhan hak-haknya, pemberian pendampingan psikologis, serta penyelesaian persoalan dengan pendekatan perlindungan anak.

Video Viral Jadi Perhatian Publik

Kasus ini mulai menjadi perhatian masyarakat setelah video yang memperlihatkan kedua tangan A dirantai oleh ayahnya beredar luas di media sosial sejak Senin (3/8/2026).

Video tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar pemerintah dan lembaga perlindungan anak segera mengambil langkah penanganan.

Merespons situasi tersebut, KPAD Labuhanbatu Utara bersama Dinas Sosial serta unsur pemerintah desa bergerak cepat melakukan asesmen, pendampingan, dan koordinasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan kasus tidak hanya didasarkan pada potongan video yang beredar, tetapi juga melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi anak, keluarga, serta lingkungan tempat tinggalnya.

Pendampingan Akan Terus Berlanjut

KPAD Labuhanbatu Utara memastikan proses pendampingan terhadap A dan keluarganya tidak berhenti pada tahap asesmen.

Lembaga tersebut akan terus memantau perkembangan kondisi anak dengan melibatkan Dinas Sosial, pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar kebutuhan psikologis, sosial, pendidikan, dan perlindungan anak dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

KPAD menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak akan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Melalui pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan A memperoleh lingkungan yang lebih kondusif untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap persoalan yang melibatkan anak memerlukan penanganan secara hati-hati, komprehensif, dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga mendukung masa depan anak secara menyeluruh.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G