Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Dinamika pro dan kontra publik Ende, soal kekuranglengkapan persyaratan Calon atau Pencalonan Wakil Bupati Ende, Erik Rede, akhirnya membuahkan hasil diawali dengan sikap Kemendagri pada tanggal 22/11/2021, melalui Unit Layanan Administrasi/ULA diumumkan bahwa Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tidak dapat diproses.

Alasannya, karena belum dilampirkan usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pengusung, dengan menyebut dasar hukumnya pada : 
1. Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angak 5 UU No. 1 Tahun 2015;
2. Penjelasan Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016; dan 
3. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) PKPU No. 1 Tahun 2020 dstnya.

Namun demikian, pada tanggal 19 Januari 2022, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK. Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kemudian pada tanggal 25/1/ 2022, dengan Surat Dirjen OTDA Nomor : 132.53/879/OTDA tanggal 25/1/2022, Dirjen OTDA mengirim Salinan dan Petikan SK Mendagri No. : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19/1/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT.

Surat Dirjen OTDA atas nama Mendagri No. : 132.53/879/ OTDA, dimaksud dikirim ke Gubernur NTT, meminta agar:

a. Melaksanakan Pelantikan Wakil Bupati Ende Terpilih a/n. Sdr. Erikos Emanuel Rede sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Menyiapkan Laporan dan Berita Acara Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen OTDA.

DATANG MALAPETAKA 27/1/2022

Akan tetapi pada tanggal 27 Januari 2022, Dirjen OTDA a/n. Mendagri dengan Surat No : 132.53/956/OTDA, menarik kembali SK Mendagri, tanggal 27/1/2022, yang ditujukan kepada Gubernur NTT di Kupang, yang isinya Mendagri menegaskan bahwa :

a. Setelah menelusuri dan mencermati kembali dari sisi formil dan prosedural terhadap dokumen pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Prov. NTT, maka dipandang perlu secara bersama-sama melakukan konsolidasi dokumen pengusulan dimaksud.

b. Berkenaan dengan alasan sisi formil dan prosedural di atas, Mendagri menarik Kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.53/879/ OTDA, tanggal 25 Januari 2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan SK. Mendagri, dan SK. Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Prov. NTT untuk perbaikan sebagaimana mestinya.

Selain alasan yang bersifat substantif yuridis, Mendagri juga mengingatkan Gubernur NTT, soal kewenangan Mendagri menarik kembali SK Mendagri  No. 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, karena ada klausula dalam SK Mendagri, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, hal mana terkait “asas contrarius actus”.

Sesuai dengan ketentuan pasal 66 UU No.30 Thn. 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Mendagri memiliki wewenang membatalkan SK-nya itu, karena terdapat cacat wewenang, prosedure dan substansi dan untuk itu Mendagri akan mengeluarkan SK. Pembatalan dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan Aasas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

JABATAN WAKIL BUPATI BATAL

Pada pasal 67 UU No.30 Tahun 2014, ayat (1) dikatakan bahwa : “Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar pemetapan keputusan”; dan

Ayat (2) dikatakan, Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan.

Artinya segala SK Mendagri, Petikan, Salinan, Berita Acara Sumpah, Tanda Pangkat, dll. yang sudah disematkan kepada Wakil Bupati Ende, harus dikembalikan ke Mendagri sejak tanggal 27 Januari 2022, sekaligus menegaskan bahwa Kabupaten Ende belelum memiliki Wakil Bupati hingga saat ini.

Dengan penarikan kembali SK Mendagri dimaksud, maka meskipun Erikos E. Rede sudah dilantik, namun pelantikan itu telah batal bersamaan dengan penarikan oleh Mendagri. Karena itu DPRD Ende harus ingatkan Bupati Ende dan Erikis E. Rede agar tidak boleh ada penggunaan kekuasaan atas nama Wakil Bupati Ende oleh siapaun juga dalam forum manapun.

PETRUS SELESTINUS
(KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI)

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hingga sekarang membisu, tidak transparan seputar tindakannya yang plintat plintut/tidak konsisten menegakan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan Wakil Bupati Ende tanggal 11 November 2021, hingga terjadi pelantikan terhadap Erikos Emanuel Rede, tanggal 27 Januari 2022 kemarin.

Semenjak terpilihnya Erikos Emanuel Rede (EER) sebagai Wakil Bupati Ende periode 2019-2024, muncul problem yuridis yang serius, karena EER tidak melampirkan usulan DPP Partai Pengusung, sebagai syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu, pasal 176 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada tidak dipenuhi EER selaku Calon Wakil Bupati.

Tidak dipenuhinya persyaratan calon berupa “tidak melampirkan usulan DPP. Partai Politik Pengusung, sempat dipersoalkan Publik dan ketika berkas Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende sampai ke Mendagri, ternyata Mendagri-pun pada tanggal 22 November 2021, Pukul 15.30;27 WIB.

Pada ULA (Unit Layanan Administrasi)  Kemendagri, menyatakan : “Permohonan Ditolak”.

Adapun alasan Penolakan Kemendagri melalui Kasubag ULA Kemendagri pada tanggal 22/11/2022, Pukul 15.30; 27 WIB, kami kutip: “Mohon maaf untuk usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende belum dapat diproses dikarenakan tidak melampirkan usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengusung. Dasar hukum :      1. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 2015;  2. Penjelasan Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016; 3. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) dstnya.

TITO KARNAVIAN TERJEBAK KONSPIRASI

Meskipun SK. DPP Partai Pengusung sejak awal sudah disoal Publik dan Para Praktisi hukum agar dilengkapi melalui mekanisme pemilihan ulang, namun hal itu diabaikan dan DPRD Ende tetap membuat Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan kepada Mendagri dan tetap dikirim dengan kondisi tidak lengkap persyaratan dimaksud.

Respons Mendagri atas Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tanggal 22/11/2021, begitu cepat, seketika itu juga Menolak Usul Pengesahan melalui ULA Kemendagri tgl. 22/11/2021, namun, baik EER dan Partai Pengusung maupun DPRD Ende tetap bergeming mengabaikan syarat wajib yang sebelumnya disoal Publik untuk segera diperbaiki.

Yang mengherankan, mengapa Mendagri berubah pendirian dan terjebak dalam konspirasi politik, lantas “gelap mata” mengeluarkan SK. No. : 132.53-67 Tahun 20 22, tgl.19/1/ 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT.

Begitu pula dengan Dirjen OTDA, mengapa dengan Surat No.: 132.53/879/OTDA, tgl. 25/1/2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan SK. Mendagri No. : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19/1/2022, Dirjen OTDA a/n. Mendagri meminta agar Gubernur Provinsi NTT, “Melaksanakan Pelantikan Wakil Bupati Ende Terpilih a/n. Erikos Emanuel Rede” dan “Menyiapkan Laporan dan Berita Acara Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri”, saat posisi kelengkapan persyaratan Calon tidak terpenuhi.

MENGAPA MENDAGRI PLINTAT PLINTUT

Pemilihan Wakil Bupati Ende, adalah soal kecil bagi tugas Mendagri. Pertanyannya mengapa Mendagri sampai bersikap plintat plintut menghadapi problem kecil yang sudah disikapi dengan Menolak Usul Pengesahan Pengankatan. 

Mengapa Tito Karnavian mendadak berubah, apakah Tito Karnavian berada dalam tekanan kekuasan Partai Politik atau karena tekanan Politk Uang lalu berubah pendirian, karena dalam konteks politik saat ini, tekanan Partai Politik dan Politik Uang ikut menentuka perilaku politik seseorang, siapapun dia.

Jika saja karena tekanan Partai Politk yang dahsyat atau Politik Uang  yang mengalir deras, maka relevankah sikap seorang Tito Karnavian menjadi plintat plintut, hari ini menolak usul, besok mengeluarkan SK Pengesahan tetapi kemudian menjelang pelantikan Tito Karnavian menarik kembali SK Pengesahannya, tetapi membiarkan Gubernur NTT, tetap melantik Wakil Bupati Ende.

Pertanyaannya pertanda politik apakah ini, apakah Gubernur NTT sedang melawan atasannya Mendagri sekedar menjaga wibawa Pemprov NTT atau mereka sesungguhnya sedang bersandiwara memainkan harapan publik Ende dan demokrasi di NTT demi sesuatu yang lain dari tujuan bernegara menurut konstitusi.

ENDE TIDAK PUNYA WAKIL BUPATI

Surat Dirjen OTDA.meskipun a/n. Mendagri pada 27/1/2022, menarik kembali seluruh Dokumen SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende dari tangan Gubernur NTT, karena dari sisi formal dan prosedur Pengesahan Pegangkatan, perlu dilakukan konsolidasi bersama, membuktikan bahwa Mendagri dalam kondisi labil dan tertekan dalam dua tarikan kekuatan politik hitam dan putih.

Penarikan kembali seluruh Dokumen SK. Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende sebelum pelantikan dilakukan Gubernur NTT pada 27/1/2022, oleh Dirjen OTDA, meskipun a/n. Mendagri, sekali lagi “memastikan” bahwa kekuranglengkapan persyaratan Usulan DPP. Partai Politik Pengusung Wakil Bupati Ende, menjadi ganjalan yang sangat serius yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak pernah mau diselesaikan secara mekanisme hukum.

Akibatnya Ende tidak punya Wakil Bupati, Erikus E. Rede tidak boleh menjakankan tugas Wakil Bupati Ende, karena pada saat pelantikan SK. Pengesahan sudah ditarik, karenanya tidak ada legitimasi hukum dan politik yang mendukung pelaintikan Wakil Bupati Ende. 

Karena itu DPRD Ende segera membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati untuk memproses kembali sesuai aturan atau membiarkan Kabupaten Ende tanpa Wakil Bupati hingga 2024, karena soal kekuranglengkapan persyaratan Calon hanya boleh dilengkapi saat mendaftar di Panitia Pemilihan, tidak boleh dimasukan lewat pintu belakang secara ilegal di Kemendagri.

Jakarta, 2 Februari 2022.

PETRUS SELESTINUS
(KOIRDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI).

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari Komisi III, lagi-lagi membuat kegaduhan yang menyentuh wilayah SARA dan melecehkan Konstitusi UUD 1945, khususnya pasal 32 ayat (2) UUD 1945, yang memberi keleluasaan kepada setiap orang warga masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerahnya sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dihormati. 

Sebagai Anggota DPR RI, pengemban fungsi representasi rakyat dengan hak-hak tradisionalnya sebagai kekayaan budaya nasional termasuk bahasa daerah, mestinya Arteria Dahlan tahu dan paham akan makna filosofis, sosiologis dan yuridis yang terkandung di dalam pasal 32 ayat (2) UUD 1945, bahwa yaitu : “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. 

Dengan demikian tidak ada yang salah dari seorang Kepala Kejaksaan Tinggi, ketika berbahasa Sunda dalam sebuah forum resmi maupun tidak resmi di hadapan siapapun rakyat Indonesia.

Alasannya, karena penghormatan dan pemeliharaan terhadap bahasa daerah sebagai suatu kekayaan budaya nasional, wajib hukumnya untuk dihormati dan dipelihara, tidak hanya oleh Masyarakat pemilik bahasa daerah ybs. tetapi juga oleh setiap warga negara termasuk Negara-pun dituntut untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya naaional.

ARTERIA DAHLAN DIRECALL

Sudah berkali-kali Arteria Dahlan melakukan hal-hal yang bersifat kontraproduktif, mengabaikan tata krama dalam menghadapi siapapun dalam forum terbuka, menggunakan narasi yang melecehkan lawan bicara, melecehkan nalarnya sendiri sebagai seorang terpelajar, sehingga berdampak buruk dengan menimbulkan daya rusak yang tinggi bagi PDIP, sebagai Partai yang selalu menjunjung tinggi ajaran Trisakti Bung Karno, antara lain “berkepribadian dalam kebudayaan”.

Karena itu sulit diterima akal sehat, jika seorang Arteria Dahlan menamakan diri kader PDIP, tetapi serta merta secara sadar mengkhianati ajaran Terisakti Bung Karno, soal berkepribadian dalam kebudayaan, mengkhianati UUD 1945 dan dan mengkhianati doktrin-doktrin kaderisasi PDIP yang seharusnya dikembangkan secara merata.

Arteria Dahlan seharusnya sadar bahwa bahasa Sunda selain sebagai bagian dari kebudayaan itu sendiri, tetapi juga bahasanya sebuah komunitas besar dengan jumlah pengguna bahasa Sunda di Jawa Barat sekitar 49 juta rakyat, belum termasuk pengguna bahasa Sunda di Banten sekitar 10 juta penduduk dan Jakarta, kurang lebih 5 juta pengguna bahasa Sunda.

GANGGU KOHESIVITAS SOSIAL

Apa yang salah dengan Bahasa dan Masyarakat Sunda, tentu tidak ada yang salah, yang salah adalah Arteria Dahlan yang  sering memproduksi narasi yang mengganggu kohesivitas masyarakat yang pada gilirannya akan mengganggu keharmonisan warga yang beragam. 

Karena itu PDIP tidak boleh anggap remeh dengan perilaku Arteria Dahlan, karena bukan hanya sekali atau dua kali membuat gaduh di publik, tetapi sudah berkali-kali apalagi soal bahasa Sunda sudah masuk wilayah SARA. 

Ini jelas mengganggu kohesivitas sosial dan mencoreng wajah Partai, apalagi terkait bahasa Sunda yang dilecehkan, tentu akan ada konsekuensi budaya, politik dan sosiologis, karenanya lebih baik merecall seorang Arteria Dahlan hari ini juga, menunggu Jaksa Agung menindak Kajati yang tidak punya salah.

PDIP akan kehilangan simpati dari Masyarakat Sunda, Jawa Barat, Banten dan sebagian Jakarta serta pencinta budaya dan kearifan lokal dimanapun di Imdonesia.

PETRUS SELESTINUS
(KOORDINATOR TPDI & PEREKAT NUSANTARA)

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang pergerakan kelompok Islam radikal yang mulai menyusup masuk ke NTT khususnya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Petrus mengatakan bahwa kelompok yang menyebut diri sebagai Pejuang Subuh Sumba ini menyebarkan pengaruhnya lewat dakwah kepada para penduduk setempat yang sudah mayoritas beragama Kristen Protestan dan Katolik. Gerakan serupa juga dilakukan oleh seorang Ustaz bernama Nababan.

“Mengenai Pejuang Subuh Sumba adalah organisasi yang kebanyakan dipromotori oleh anggota Polisi aktif yang bertugas di Pulau Sumba. Berdasarkan hasil penelusuran saya di berbagai sumber informasi online, Pejuang Subuh berafiliasi dengan Organisasi FPI,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima Media ini, Minggu (4/7/2021).

Ia mengatakan komunitas yang memakai logo Penunggang Kuda Hitam dengan Bendera Hitam ini disinyalir sebagai pendukung Rizieq Shihab. Hal ini dikuatkan dengan sebuah video yang tersebar mengenai seruhan dari seorang anggota Pejuang Subuh untuk turut membela Rizieq pada waktu penurunan baliho beberapa waktu lalu.

“Selain itu, informasi lain yang saya himpun menyatakan bahwa Pejuang Subuh juga memiliki penasihat adalah Ustat Felix Ziauw yang kerap kali pengajarannya ditolak oleh mayoritas Muslim di Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjut Petrus praktik kelompok ini melakukan proses islamisasi yang bertolak belakang dengan pola yang dilakukan oleh NU atau Muhamadiyah pada umumnya.

“Mereka mengajak orang masuk Islam dengan iming-iming uang dan fasilitas biaya, beasiswa pendidikan tinggi hingga S1,” katanya.

Petrus berharap agar pergerakan yang eksklusif seperti ini perlu mendapat tindakan yang tegas dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh lintas agama di NTT. Lantaran diduga memiliki afiliasi dengan aliran radikal seperti Wahabi dan HTI. Bahkan mereka disinyalir memiliki agenda untuk mengislamkan seluruh NTT.

“Gerakan ini tak boleh dibiarkan karena cepat atau lambat akan melahirkan kelompok kecil yang eksklusif sehingga mengganggu toleransi, merusak budaya dan adat istiadat lokal di NTT,” katanya.

Ia juga menilai pergerakan yang anti Pancasila dan kemajemukan ini jelas-jelas melanggar SKB Menteri Agama dan Mendagri No. : 1 Tahun 1979 Tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

“Karena itu, Pemda NTT, Gereja, NU, Muhamadiyah, dan lainnya perlu meningkatkan kerjasama, memperkuat partisipasi umat beragama dengan budayanya yang kuat untuk menolak praktek Islam radikal,” tutupnya.

Norben Syukur

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara pidana kerumunan di Petamburan dan Megamendung atas nama terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan 5 (lima) eks. Pimpinan FPI, telah membatalkan acara persidangan secara online dan mengabulkan permintaan terdakwa MRS untuk persidangan secara offline.

Perubahan sikap Majelis Hakim yaitu mengabulkan sidang secara offline, diyakini sebagai buah dari tekanan massa simpatisan MRS, Tim Penasehat Hukum dan terdakwa MRS, padahal Majelis Hakim seharusnya patut menduga bahwa jika MRS diizinkan sidang secara Offline, maka kerumunan massa simpatisan MRS akan semakin besar, sulit dibendung yang pada gilirannya melanggar Protokol Covid-19.

Sikap inkonsisten dan mudah goyah dari Ketua Majelis Hakim, patut dipertanyakan apakah karena bersimpati atau menjadi simpatisan terdakwa MRS, atau akibat tekanan dan pengaruh kekuatan lain di luar sidang, inilah yang harus dijawab, agar perubahan acara persidangan secara Offline, tidak menimbulkan masalah hukum yaitu melanggar kewajiban Hakim menjaga kemandirian Peradilan.

Hakim Lalai Jaga Kemandirian

Mengubah acara persidangan menjadi Offline, merupakan penyalahgunaan wewenang, karena sidang secara online diatur oleh Perma (Peraturan Mahkamah Agung) dan oleh UU, sehingga merubah Tata Cara sidang menjadi Offline, itu Perbuatan Melanggar Hukum, karena Perma itu bagian dari upaya menjaga Kemandirian Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, agar tidak ada kekuatan dari luar yang mempengaruhi Hakim.

Karena itu ketika Hakim Ketua dengan mudah dan cepat berubah sikap, maka pertanyannya apakah Hakim Ketua hanya sekedar bersimpati kepada MRS atau Hakim Ketua merupakan simpatisan yang berkepentingan dengan aktivitas dan nilai yang diperjuangkan oleh MRS atau semata mata karena Hakim Ketua dipengaruhi oleh tekanan masa, setelah pada sidang-sidang sebelumnya dibentak dan dilecehkan oleh Penasehat Hukum dan terdakwa MRS.

Jika persoalannya terletak pada Hakim bersimpati atau menjadi simpatisan MRS dan berkepentingan dengan nilai yang diperjuangkan oleh MRS, atau karena campur tangan pihak lain diluar kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim kehilangan kemandiriannya, maka Majelis Hakim MRS harus mengundurkan diri dan diganti dengan Hakim lain yang lebih netral dan mampu menjaga kemandirian Peradilan.

Publik harus paham bahwa persidangan secara Elektronik itu dilakukan demi mematuhi prinsip “Salus Populi Suprema Lex Esto” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) dan oleh Ketentuan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya tentang Protokol Kesehatan Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020, Tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Kebebasan Hakim Tergadaikan

UU Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”; dan

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis), karena itu segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan bagi yang melanggar dipidana”.

Faktanya dalam persidangan kasus Terdakwa MRS, Majelis Hakim, pada awal persidangan, secara konsisten telah menerapkan sistem persidangan secara online guna memenuhi prinsip Solus Populi Suprema Lex Esto dan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 dan Protokol Kesehatan Covid-19, yang sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya.

Kenyataannya, Majelis Hakim sudah menggadaikan Kemandirian Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka hanya dengan sebuah Surat Pernyataan Jaminan dari Penasihat Hukum terdakwa, yaitu jaminan tidak akan ada kerumunan massa pada sidang-sidang berikutnya, tanpa mempertimbangkan apakah Surat Jaminan itu riil atau semu yang menjamin massa tidak datang ke persidangan nanti.

Petrus Selestinus
(KETUA TIM TASK FORCE FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA/FAPP & ADVOKAT PERADI)

POJOKREDAKSI.COM ||
Kita patut mengapresiasi langkah berani, terukur dan tanpa ragu sedikitpun dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, karena telah menetapakan Sadikin Aksa, Dirut PT. Bosowa Corporindo, keponakan Jusuf Kalla (JK) menjadi tersangka Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dalam kasus Tindak Pidana Perbankan pada Bank Bukopin.

Selain daripada itu sikap pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga patut kita apresiasi karena telah memberikan akses dan dukungan penuh berupa informasi kepada Dittipideksus Bareskrim Polri dalam pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Perbankan dimaksud, sekalipun nanti ada oknun OJK yang bakal dijadikan tersangka.

Namun sangat disayangkan karena aksi publisitas dunia medsos itu telah melampaui bahkan sudah tidak proporsional dalam menempatkan nama JK seolah-olah menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab dalam kasus Tindak Pidana Perbankan yang melibatkan Sadikin Aksa, keponakan JK selaku Dirut PT. Bosowa Corporindo, pemegang saham Bukopin.

Pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Perbankan oleh Dittipideksus Bareskrim Polri, mendadak menjadi trending bukan karena angka kerugian yang diderita Bank Bukopin, tetapi oleh karena tersangka yang diduga sebagai pelakunya adalah Sadikin Aksa, keponokan JK mantan Wakil Presiden yang selama ini dikenal sangat protektif terhadap bisnis keluarga dan kroninya.

Perlu Penyelidikan Aspek Korupsi

Jika Bareskrim Mabes Polri  melakukan penyidikan hanya pada aspek Tindak Pidana Perbankan dengan melibatkan pihak OJK, maka KPK harus proaktif menyelidiki dari aspek Tindak Pidana Korupsi, mengingat Bank Bukopin adalah Bank plat merah. KPK tidak boleh hanya asyik pada akitivitas OTT atau hanya sekedar mensupervisi langkah Bareskrim.

KPK lebih baik segera melalukan langkah penyelidikan dan penyidikan secara progresif dan simultan guna memastikan apakah ada dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Piadana Pencucian Uang atau tidak dalam Tindak Pidana Perbankan tsb., mengingat Bank Bukopin merupakan Bank plat merah, yang disebut-sebut terdapat saham keluarga JK atas nama PT. Bosowa Corporindo.

Dengan demikian sangat beralasan hukum, jika KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan apakah ada peristiwa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di dalamnya pada Bank Bukopin dan apakah ada intervensi kekuasaan yang melibatkan JK selaku Wakil Presiden atau setidak-tidaknya terdapat praktek mendagangkan pengaruh jabatan JK selaku  Wakil Presiden.

Korupsi Mendagangkan Pengaruh

Modus korupsi dengan mendagangkan pengaruh selalu masuk akal sehat, karena tipologi korupsi di Indonesia secara umum terjadi karena terdapat pihak-puhak yang senantiasa membawa nama seseorang dengan jabatan negara yang tinggi untuk mempengaruhi pejabat yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi Sadikin Aksa dkk. dalam PT. Bank Bukopin.

Karena itu langkah cepat dari KPK sangat diperlukan, mengingat JK merupakan tokoh bangsa dan seorang negarawan yang nama baiknya harus dijaga, karena pada waktu yang bersamaan di jagad medsos nama JK ditulis dengan akronim dan dengan meme bermacam-macam, memvonis keterlibatan JK dengan narasi memfitnah hingga melampaui batas adat ketimuran dan hukum positif. 

Aparat penyidik Bareskrim Polri dan KPK karena kewajibannya dalam penyelidikan dan penyidikan, berwenang bertindak menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, harus patut dan masuk akal, berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormat HAM orang lain.

Oleh karena itu KPK dan Bareskrim harus proaktif mengklarifikasi secara berkala setiap hasil penyelidikan dan penyidikan serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, demi meluruskan informasi yang tanpa didukung fakta-fakta hukum dengan mengkait-kaitkan nama JK dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan atau Tindak Pidana Korupsi dalam kasus PT. Bank Bukopin.

(PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI)

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diselenggarakan oleh para mantan kader PD, akibat ketidakpuasan terhadap managemen dan tatakelola PD, mengungkap fakta mencengangkan yaitu “terjadi praktek demokrasi seolah-olah” di dalam tubuh PD, selama bertahun-tahun. 

Oleh sebab itu KLB PD di Sibolangit harus dilihat sebagai suatu sikap kritis dan korektif terhadap ketidakjujuran elit PD dalam menatakelola PD, demi memperkuat dinasti SBY melalui sistem feodalisme dan oligarki yang lolos dari pantauan publik, pemerintah dan kader-kader di PD sendiri.

Modusnya adalah, semua posisi dan jabatan strategis dalam PD (Ketua Umum, Ketua Majelis Tinggi, Sekjen, Ketua Dewan Pembina dll.) hanya dipercayakan kepada keluarga inti SBY dan Kroninya, kemudian dikunci dengan rumusan AD-ART dan Peraturan Partai untuk menutup pintu bagi kader-kader potensial lainnya menduduki jabatan-jabatan strategis di PD.

UU Partai Pokitik, menyerahkan semua isu tentang tata kelola Partai Politik diatur melalui AD, yang memuat paling sedikit : asas, visi, misi, nama, lambang, tanda gambar, kepengurusan, pemberhentian anggota, mekanisme rekrutmen, sistem kaderisasi dll. tetapi tidak mengatur rumusan detailnya, sehingga ini menjadi cek kosong yang diisi secara bebas oleh elit Partai meskipun dalam Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik.

KOREKSI AD-ART YANG BERMUATAN DINASTI.

UU Partai Politik, mengharuskan setiap pendirian Partai Politik menyertakan AD-ART Partai Politik guna diverifikasi dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam waktu sekitar 60 hari, begitu pula dengan setiap perubahan terhadap AD-ART, diharuskan untuk didaftar, diverifikasi dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 

Kewenangan Menkum-HAM melakukan verifikasi administratif setiap AD-ART dan perubahannya, terkandung makna bahwa Menkum-HAM berwenang melakukan koreksi terhadap isi atau substansi AD-ART Partai, tidak saja pada asas, visi dan misi Partai Politik tetapi juga koreksi terhadap ketentuan yang menyumbat proses dan hak demokrasi kader demi membangun Dinasti, Oligarki dan watak Feodalisme dalam Partai.

Dengan demikian Menkum-HAM harus ikut bertanggung jawab terhadap isi AD-ART PD dan Parpol lainnya yang selama ini telah melakukan praktek menyumbat saluran dan hak demokrasi kader Partai demi menempatkan Bapak/Ibu, Anak, Menantu, Besan, Ipar dll.(dinasti dan kroninya) dalam pos-pos strategis demi memperpanjang status-quo di dalam Partai Politik, secara turun temurun. 

PERLUAS KEWENANGAN MENKUM-HAM.

Karena itu kewenangan Menkum-HAM harus diperluas untuk membatasi seorang Ketua Umum Partai hanya boleh menjabat paling lama 2 periode, guna membatasi praktek oligarki, feodalisme dan dinasti yang tumbuh di dalam Parpol. 

Jika tidak dilakukan pembatasan, maka oligarki, feodalisme dan dinasti Partai Politik yang ada hanya melahirkan model “demokrasi seolah-olah” seperti halnya yang terjadi pada PD, dimana meskipun ada pintu KLB untuk ganti Ketua Umum dll., tetapi wewenang menentukan KLB sangat bergantung kepada keputusan Ketua Majelis Tinggi, yaitu SBY sebagai ayah AHY, Ketua Umum PD.

Ini sesuatu yang sangat prinsip, karena menyangkut nilai moral dan etik di dalam berpolitik yang telah menjadi tuntutan publik dan untuk kepentingan demokrasi yang efektif, terlebih-lebih untuk Partai Politik, dapat memenuhi visi dan misi besarnya yaitu mewujudkan tujuan nasional dan kepentingan publik lainnya.

(PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI)

POJOKREDAKSI.COM – KPK harus melepaskan dan memulangkan terperiksa Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, terkait OTT KPK yang terjadi pada tanggal 26 Pebruari 2021, karena Nurdin Abdullah ketika terjadi OTT KPK, ia tidak sedang melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak pada tempatnya Nurdin Abdullah dijemput tengah malam di Rumah kediamannya pada saat sedang tidur lelap.

KPK mestinya menggunakan mekanisme pemanggilan melalui Surat Panggilan terhadap Nurdin Abdullah entah sebagai Saksi/Tersangka manakala pada saat pemeriksaan pasca OTT, Nurdin Abdullah disebut-sebut terkait peristiwa pidana korupsi atau memiliki pengetahuan secara langsung tentang kasus korupsi yang di OTT KPK, sehingga dengan demikian penangkapan terhadap Nurdin Abdullah menjadi tidak sah.

KPK tidak boleh atas nama OTT melakukan penangkapan dan/atau pemjemputan sewenang-wenang di tengah malam saat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, sedang tidur, karena ketika OTT terjadi, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak sedang bersama-sama dengan pelaku dugaan korupsi suap yang di OTT KPK yaitu  Agung Sucipto (Kontraktor), Nuryadi (Sopir Agung Sucipto), Syamsul Bahri (ADC Gub Sulsel), Edy Rahmat (Sekdis PU Provonsi), dan Irfandi (Sopir Edy Rahmat).

Meskipun Barang Bukti (BB) hasil OTT adalah 1 koper berisi uang Rp. 1 Miliar, yang disita dari tangan 5 (lima) pelaku lain yaitu Agung Sucipto dkk. di Rumah Makan Nelayan di Jpn. Ali Malaka, Ujung Pandang, Makasar, namun yang harus segera dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan adalah Sucipto Agung dkk. sebagai orang yang tertangkap tangan.

KPK telah melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP, yang mewajibkan Penyelidik dan Penyidik karena kewajibannya berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hukum dan HAM seseorang, menurut pertimbangan yang layak dan patut dll.

Pendek kata KPK dalam kasus tertentu sudah tidak berpijak lagi kepada KUHAP dan jiwa serta semangat UU KPK hasil revisi yang lebih menekankan Penyelidik dan Penyidik bekerja secara profesional, terukur terutama menghormati HAM orang lain yang dalam kasus ini HAM Nurdin Abdullah telah dilanggar dengan sikap dan perilaku yang tidak patut dan layak.

Petrus Selestinus
(KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT OERADI)

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai KPK Ingkar janji terhadap kasus Juliari Batubaru.

“KPK Juliari Batubara, dkk, tersangka korupsi proyek bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kemensos, saat ini bisa tersenyum sumringah, karena KPK hanya kenakan sangkaan pasal suap selaku penerima, sesuai ketentuan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Petrus dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, (21/12/2020)

Sementara itu lanjut Petrus, Ardian dan Harry ditempatkan selaku pihak pemberi suap hanya dikenakan sangkaan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No. 20, Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Petrus juga menilai aneh terhadap alasan KPK yang menjerat mantan Menteri Sosial dengan pasal suap.

“Aneh KPK hanya menjerat Juliari dengan pasal suap karena semua unsur pidana dan syarat bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi, sehingga dengan demikian, KPK dipastikan tidak akan menerapkan pasal pidana mati sesuai harapan publik dan komitmen Firli Bahuri, ketua KPK,” kata Petrus.

Padahal tambah Petrus sesuai temuan penyidik KPK, diperoleh fakta bahwa kebijakan untuk korupsi dana bansos pandemi covid-19, didesain oleh Juliari P. Batubara dkk., dengan merekayasa pendirian PT. Rajawali Parama Indonesia (RPI) dan beberapa PT lainnya, pada Juli dan Agustus 2020, sebagai sarana untuk menyamarkan korupsi dan sekaligus pencucian uang.

KPK dari Galak Berinvolusi Menjadi Loyo

Menurut advokat PERADI , jika KPK akhirnya hanya berhenti pada penerapan pasal suap sebagai patokan lantas mengabaikan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, hal ini pertanda KPK sedang berinvolusi menuju ke arah kemerosotan sistemik, dari semangat OTT untuk menerapkan hukuman mati, serta merta merosot hanya menerapkan pasal suap dengan ancaman pidana ringan.

“Dalil KPK ini bisa melahirkan dugaan bahwa KPK sedang bermain dalam rana simbiosis mutualisme dengan kekuatan tertentu, KPK diduga memiliki agenda terselubung untuk meloloskan pelaku dari ancaman pidana mati. Publik bisa bertanya ada apa dengan KPK, ko berubah dari galak mau menghukum mati, lalu merosot dan loyo hanya kenakan pasal suap yang ancaman pidananya ringan,” tegas Petrus.

Padahal pimpinan KPK jelas Petrus, beberapa kali mendeclare komitmennya untuk menghukum mati tersangka pelaku korupsi di saat negara menghadapi bahaya pandemi Covid-19, namun pada saat yang bersamaan KPK mendeclare, hanya menerapkan pasal suap terhadap Juliari P. Batubara dkk, dan itu jelas mengecewakan publik karena lunturnya idealisme dan suburnya pragmatisme dalam penyidikan.

Memantik Partisipasi Publik

Penjelasan KPK sendiri kata Petrus, sudah mengungkap fakta bagaimana awalnya rancang bangun korupsi dana bansos Covid-19 dirancang, sudah ada pembagian peran, ada peran swasta sebagai pemberi suap dan ada peran penyelenggara Negera penentu kebijakan sebagai penerima suap, diawali dengan pendirian PT. RPI dll. pada Agustus 2020.

“KPK menduga pemilikan PT. RPI dll., adalah Matheus Joko Santoso dkk. secara nominee, dengan berlindung di balik mekanisme Penunjukan Langsung, untuk memudahkan menyamarkan hasil korupsi melalui pencucian uang, mengorganisir kontrol transaksi, distribusi hasil korupsi dan pengamananya,” jelas Petrus.

Oleh karena itu beber Petrus , penerapan pasal ancaman hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai suatu keniscayaan, karena unsur, melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain, kerugian negara dan unsur terjadi pada saat negara dalam keadaan tertentu yaitu sedang menghadapi bahaya pandemi Covid-19, telah terpenuhi semua.

“Padahal KPK secara berturut-turut telah menunjukan kedigdayaan melalui OTT terhadap pelaku korupsi “big fish” dan “high rank”, yaitu Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) dan Juliari P. Batubara (Menteri Sosial RI), di saat pandemi COVID-19, namun semua itu terdegradasi, ketika tersangka hanya dikenakan pasal suap minus pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Tipikor, yang mengacam pelaku dengan pidana mati,” jelas tegas Petrus.

“Akhirnya yang dibuat mati oleh KPK bukan “koruptornya” tetapi yang dibuat “mati” adalah “semangat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi”, karena setiap OTT sumber informasinya dari masyarakat,” pungkas Petrus.

Albert Syukur

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus menilai pemberitaan tentang pemanggilan terhadap Saksi Gories Mere dan Karni Ilyas oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penjualan tanah Toro Lema, Batu Kalo, Labuan Bajo yang diklaim sebagai tanah milik Pemda Manggarai Barat, sudah melenceng dari frame pers bebas dan bertanggung jawab serta keluar dari norma, standar, kriteria dan prosedure cover both side.

“Media telah melakukan Trial By The Press entah atas kepentingan siapa, membuat framing berita yang hanya menonjolkan nama Gories Mere dan Karni Ilyas, yang dipanggil Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sebagai Saksi menjelang penetapan status tersangka dan pelimpahan perkara ke Pengadilan, dalam kasus dugaan korupsi dengan narasi “terseret” kasus jual beli tanah aset negara di Labuan Bajo, NTT, “ Kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (6/12/2020)

Menurut Petrus, pemberitaan dengan gaya memframing pada sosok tertentu, tidak fokus pada isu utama dan tidak substantif dengan pilihan narasi “terseret, terlibat” dll, kasus korupsi memberi gambaran seolah-olah Gories Mere dan Karni Ilyas terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sedang disidik Kejaksaan Tinggi NTT.

Padahal kata Petrus berdasarkan fakta di lapangan, Gories Mere dan Karni Ilyas tidak pernah menguasai atau memiliki sebagian atau seluruh tanah yang diklaim sebagai milik Pemda Manggarai Barat, sehingga dengan demikian Gories Mere dan Karni Ilyas dipastikan tidak memiliki pengetahuan signifikan sebagai saksi fakta dalam membantu Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.

Kejaksaan Tinggi tidak Fair

Bagi Petrus pemberitaan media saat ini bernuansa menggiring pembaca bahwa Gories Mere dan Karni Ilyas seakan-akan berada dalam barisan pelaku dugaan korupsi.

“Media dan oknum Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT tidak lagi obyektif dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi tanah Pemda Mabar, bahkan telah terjebak dalam framing berita yang bersifat sensasional, bombastis dengan tujuan mendiskreditkan nama baik, kehormatan dan harga diri Gories Mere dan Karni ilyas sebagai Tokoh Penegak Hukum dan Tokoh Pers, “ kata Petrus.

Selain itu kata Petrus, pemberitaan terkait khasus ini, setidak-tidaknya menggiring pembaca pada suatu penilaian bahwa Gories Mere dan Karni Ilyas merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi yang rencananya pada bulan Desember ini akan diumumkan siapa tersangka pelakunya.

“Ini jelas merupakan Trial By The Press dan digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Tinggi NTT dan beberapa oknum Media yang pada gilirannya mereka akan berhadapan pada tuntutan dimintai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dan tuntutan Ganti Rugi,” tamba Petrus.

Petrus menghimbau, Kejaksaan Tinggi NTT dan Pers wajib meluruskan berita yang diframing untuk diarahkan kepada Gories Mere dan Karni Ilyas tersebut.

“Apapun alasannya membuat framing berita adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan memiliki konsekuensi hukum. Padahal Penyidik diharuskan oleh pasal 7 KUHAP untuk melakukan penyidikan menurut hukum yang bertangung jawab dan Media oleh UU Pers diharuskan memegang teguh prinsip Pers yang bebas dan bertanggung jawab,”pungkas Petrus.

Redaksi